Sejak awal menjabat, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengambil berbagai langkah agar dapat mengubah kebijakan imigrasi dan pencari suaka yang diwarisi dari pemerintahan sebelumnya. Kebijakan-kebijakan ini tidak hanya memiliki dampak langsung pada pencari suaka, tetapi juga membawa implikasi yang signifikan bagi keamanan domestik Amerika Serikat (Christi, 2023). Kebijakan Biden, yang berfokus pada pendekatan yang lebih manusiawi dan adil, menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan hak asasi manusia.

Pemerintahan masa Presiden Joe Biden telah memperkenalkan sejumlah kebijakan baru yang bertujuan untuk mengatasi isu pencari suaka di Amerika Serikat. Kebijakan-kebijakan ini mencerminkan pendekatan yang lebih manusiawi dan berfokus pada penegakan hukum yang adil dibandingkan dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan sebelumnya (Ningtyas, 2024). Beberapa langkah utama yang diambil oleh pemerintahan Biden mencakup perubahan prosedur terkait proses suaka, peningkatan sumber daya untuk menangani kasus suaka, serta kerja sama dengan beberapa negara asal pencari suaka. 

Keputusan ini dianggap sebagai langkah Biden untuk memperkuat posisinya dalam isu keamanan perbatasan, yang dalam waktu yang bersamaan diperkirakan akan menjadi isu utama menjelang pemilihan presiden bulan November mendatang. Ketika akan berhadapan dengan Donald Trump yang dikenal dengan sikap kerasnya terhadap imigrasi. Melalui perintah terbaru ini, pemerintahan Biden akan memiliki wewenang untuk menghentikan pemrosesan klaim suaka jika jumlah penyeberangan ilegal di perbatasan AS-Meksiko melebihi rata-rata 2.500 orang per hari selama satu minggu. 

Salah satu perubahan yang terlihat paling signifikan dilakukan adalah adanya perbaikan dalam prosedur pemrosesan suaka. Pemerintahan Biden telah berkomitmen untuk mempercepat dan memperbaiki proses adjudikasi permohonan suaka (Russian Ministry of Foreign Affairs, 2024). Sebelumnya, banyak pencari suaka harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan keputusan terkait status mereka. Dalam upaya untuk mengurangi backlog kasus suaka, pemerintahan Biden telah memperkenalkan inisiatif untuk mempercepat penanganan kasus, termasuk memperluas akses ke pengacara dan memberikan pelatihan tambahan untuk petugas imigrasi dan hakim imigrasi. Biden, yang menjabat dengan janji untuk membalikkan kebijakan keras perbatasan pendahulunya, Donald Trump, menyatakan bahwa perintah baru ini sangat penting untuk menstabilkan kembali sistem suaka di Amerika Serikat. Namun, kelompok pejuang hak migran mengkritik keputusan Biden dengan keras. Salah satu yang paling vokal adalah American Civil Liberties Union yang menyatakan bahwa perintah tersebut akan membatasi hak hukum untuk mengajukan klaim suaka, sehingga dipandang membahayakan puluhan ribu nyawa (Amaranggana, 2024).

Dalam kebijakan terbaru hak untuk mengajukan suaka setelah melintasi perbatasan secara ilegal akan ditangguhkan jika jumlah penahanan di sekitar perbatasan melebihi rata-rata harian 2.500 kasus selama seminggu (wola.org, 2023). Penangguhan ini akan berlanjut hingga Menteri Departemen Keamanan Dalam Negeri AS membuat keputusan faktual bahwa jumlah penahanan telah turun menjadi rata-rata 1.500 kasus per hari selama seminggu. Proses suaka akan kembali normal 14 hari setelah keputusan tersebut.

Kebijakan penting lainnya adalah penghapusan kebijakan Tetap di Meksiko atau yang dikenal dengan Remain in Mexico yang diberlakukan oleh pemerintahan Trump. Kebijakan ini mengharuskan pencari suaka menunggu di Meksiko selama proses adjudikasi suaka mereka di Amerika Serikat. Dalam banyak kasus, kondisi di penampungan di Meksiko sangat buruk dan berbahaya (Rescue.org 2022). Dengan dihapusnya kebijakan ini, pencari suaka kini dapat menunggu di AS sambil menunggu keputusan terkait permohonan mereka. Selain itu, Biden telah menginstruksikan pembukaan kembali port-of-entry yang lebih banyak untuk memastikan proses yang lebih teratur dan aman.

Pemerintahan Biden juga telah mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk Badan Keamanan Dalam Negeri dan Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi untuk dapat menangani langsung lonjakan pencari suaka. Langkah ini termasuk peningkatan anggaran untuk penambahan staf, pelatihan, dan teknologi untuk mempercepat proses adjudikasi. Selain itu, Biden telah berupaya memperkuat kerja sama dengan negara-negara asal pencari suaka, khususnya di Amerika Tengah, melalui bantuan ekonomi dan program pembangunan untuk mengatasi akar masalah yang mendorong migrasi terjadi.

Dalam setiap kebijakan yang diambil, pemerintahan Biden menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan memperlakukan pencari suaka dengan martabat dan hormat. Pemerintah telah mengakhiri kebijakan pemisahan keluarga dan berkomitmen untuk menyatukan kembali keluarga yang telah terpisah akibat kebijakan sebelumnya. Biden juga telah menegaskan kembali komitmennya terhadap konvensi internasional tentang pengungsi dan hak asasi manusia, yang menjamin bahwa setiap orang berhak untuk mencari suaka dan tidak dikembalikan ke negara asal di mana mereka menghadapi ancaman penyiksaan atau penganiayaan.

Kebijakan tersebut tidak luput dari kritik. Beberapa pihak berpendapat bahwa pendekatan yang lebih terbuka dapat memicu peningkatan jumlah migran yang mencoba memasuki AS. Selain itu, ada kekhawatiran mengenai kemampuan sistem imigrasi AS untuk menangani lonjakan kasus dengan cepat dan adil. Namun, pemerintahan Biden berpendapat bahwa solusi jangka panjang terletak pada reformasi sistem imigrasi secara menyeluruh, termasuk pembenahan infrastruktur pemrosesan suaka dan penanganan akar penyebab migrasi. 

Biden juga berupaya mengatasi akar penyebab migrasi dengan meningkatkan kerja sama dengan negara-negara asal pencari suaka melalui bantuan ekonomi dan program pembangunan. Dengan memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi di negara-negara ini, diharapkan jumlah migran yang mencoba memasuki AS dapat berkurang (Christi, 2022). Langkah ini tidak hanya membantu mengurangi tekanan pada perbatasan AS tetapi juga berkontribusi pada stabilitas regional yang lebih luas. Stabilitas ini, pada gilirannya, dapat meningkatkan keamanan domestik Amerika Serikat dengan mengurangi dorongan bagi individu untuk melakukan perjalanan berbahaya dan ilegal menuju AS.

Kebijakan terbaru Joe Biden terkait pencari suaka menunjukkan perubahan signifikan dari pendekatan yang lebih restriktif menjadi lebih manusiawi dan berbasis pada penegakan hukum yang adil. Dengan memperbaiki prosedur pemrosesan, meningkatkan sumber daya, dan memperkuat kerja sama internasional, pemerintahan Biden berusaha untuk menciptakan sistem suaka yang lebih efisien dan adil, sambil tetap melindungi hak asasi manusia dari para pencari suaka. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi mereka yang melarikan diri dari penganiayaan dan konflik, sekaligus memastikan keamanan dan integritas perbatasan AS.

Daftar Rujukan

Amaranggana, Paramita. (2024). Pengaruh Pembatasan Terbaru Biden Terhadap Para Pencari Suaka. Diakses dari laman https://internasional.kompas.com/read/2024/06/07/094157270/pengaruh-pembatasan-terbaru-biden-terhadap-para-pencari-suaka

Christi, Muzaafar. (2022). Biden dalam Satu Tahun: Perubahan Arah Imigrasi yang Lebih Besar Daripada yang Diakui. Diakses dari https://www-migrationpolicy-org

Christi, Muzaafar. (2023). Biden di Dua Tahun: Tindakan Imigrasi yang Siginifikan Dikalahkan oleh Rekor Jumlah Perbatasan. Diakses dari https://www-migrationpolicy-org

Ningtyas, Esti Wahyu. (2024). Rancangan US Citizenship Act 2021 Amerika Serikat untuk Mereformasi Kebijakan Imigrasi Tahun 2021. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia

Rescue.org. (2022). Apakah Legal Melintasi Perbatasan AS untuk Mencari Suaka? Diakses dari https://www-rescue-org

Russian Ministry of Foreign Affairs. (2024). Human Rights Situation in the United States of America. Report of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation.

Wola.org. (2023). Larangan Suaka Biden akan Membawa Pengungsi ke Bahaya dan Kematian. Diakses dari https://www-wola-org