Kerja sama dalam bidang sains dan teknologi yang telah dibina Jerman dengan Indonesia merupakan sejarah panjang dalam perjalanan sejarah. Kerja sama ini bermula ketika pemerintah Jerman mendirikan Kementrian federal bidang nuklir yang kemudian berubah nama menjadi Kementrian Federal Bidang Pendidikan dan Sains.

Kerja sama ini dapat terwujud karena adanya hubungan bilateral yang terjalin dengan baik antara kedua Negara serta adanya peran yang dimainkan oleh B.J Habibie yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi dan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Di samping itu, secara personal Habibie juga memiliki kedekatan personal dengan Jerman karena menempuh pendidikan di salah satu Perguruan Tinggi di Jerman.

Kerja sama dalam bidang nuklir inilah yang kemudian berkembang dan menjadi dasar lahirnya kerja sama dalam bidang sains dan teknologi di mana ruang lingkup yang tercakup di dalamnya menjadi lebih luas. Untuk selanjutnya, kerja sama pengembangan nuklir dimasukkan ke dalam kerangka kerja sama bidang sains dan teknologi. Perjanjian kerja sama antara Indonesia dan Jerman telah ditandatangani sejak 20 Maret 1979.

Kerja sama ini bertujuan untuk melakukan dan mengembangkan riset secara bersama-sama. Kedua belah pihak secara berimbang akan memberikan sumbangan baik keterlibatan ilmiah maupun yang berhubungan dengan kebutuhan anggaran. Kerja sama yang terjalin tersebut berhubungan dengan riset dan teknologi kelautan, riset dan teknologi bidang energi, riset dan teknologi bidang kedirgantaraan dan antariksa, ilmu bumi, ilmu pengetahuan sosial dan humanitas, sains dan teknologi yang tepat untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi pengembangan industri, informasi dan dokumentasi ilmiah.

Sejak 2000 hingga 2009 terdapat beberapa program baru yang dikembangkan oleh kedua Negara. Program tersebut antara lain sains untuk perlindungan ekosistem pesisir Indonesia yang merupakan bagian dari studi awal dalam perancangan master plan lingkungan laut Indonesia, alat untuk pendeteksi tsunami, penelitian mengenai panas bumi, serta penelitian mengenai evaluasi sains dan teknologi untuk pembangunan.

Keputusan Jerman untuk mengembangkan kerja sama sains dan teknologi sedianya tidak dapat dilepaskan dari Asia Concept 2002 yang diterbitkan oleh BMBF pada Juni 2002. Konsep ini disusun karena Jerman melihat Asia khususnya Indonesia sebagai kawasan yang paling penting dari sudut pandang politik, ekonomi, serta sains dan teknologi. Jerman meyakini bahwa kerja sama dengan beberapa Negara di Asia terutama Indonesia menjadi semakin penting.

Jerman telah membuat internasionalisasi sains dan teknologi dengan empat tujuan utama. Pertama, penguatan kerja sama di bidang riset dan teknologi dengan para pemimpin global. Kedua, eksploitasi potensi inovasi internasional. Ketiga, intensifikasi kerja sama jangka panjang dengan Negara berkembang dalam bidang pendidikan, riset dan pengembangan. Keempat, memikul tanggung jawab internasional dan untuk menguasai tantangan global.

Kerja sama dalam bidang sains dan teknologi adalah bentuk dan komitmen dari beberapa kerja sama yang dipelihara oleh kedua Negara sejak dibukanya hubungan bilateral antara kedua Negara. Hal ini menunjukkan relevansi kerja sama yang dilakukan di Indonesia untuk memberi gambaran tentang perlunya bantuan antara satu Negara dengan Negara yang lain.

Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Jerman juga sudah dibuka sejak tahun 1952. Hubungan ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak selama ini memiliki hubungan yang baik dan penuh dengan kepercayaan. Saat ini terdapat kurang dari 250 perusahaan Jerman yang melakukan usahanya di Indonesia.

Indonesia merupakan Negara yang menjadi prioritas dalam kerja sama pembangunan Jerman. Kerja sama pembangunan ini  menjadi instrumen kebijakan pembangunan yang disusun oleh Kementrian Federal untuk kerja sama dan pembangunan Jerman. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi dan politik, Jerman memiliki kepentingan yang cukup besar di kawasan Asia khususnya di Indonesia.

Kepentingan tersebut dapat dilihat pada dokumen task of Germany foreign policy yang dikeluarkan di kantor Kementrian Luar Negeri di Berlin pada Mei tahun 2002. Pada dokumen tersebut dinyatakan bahwa kawasan Asia Pasifik dengan jumlah Negara yang berada di dalamnya, perekonomian dan budayanya, capaian prestasinya dalam bidang sains dan teknologi serta dengan potensi pasarnya. Hal itulah yang kemudian menjadi fitur yang menonjol dalam kebijakan luar negeri Jerman.

Dalam kerja sama sains dan teknologi dengan Indonesia, Jerman memberikan bantuan berupa hibah dalam bentuk barang dan jasa dalam rangka bantuan proyek di mana sumber dana dalam skema ini tidak perlu dikembalikan oleh Indonesia. Sebagai contoh untuk skema bantuan ini adalah kerja sama pengembangan alat pendeteksi dini tsunami, di mana Jerman menghibahkan beberapa alat dan bantuan teknik untuk pengembangan alat pendeteksi tersebut di Aceh dan Nias pasca peristiwa tsunami tahun 2004.

Skema hibah lainnya yang diberikan Jerman adalah penyediaan tenaga ahli untuk melaksanakan proyek kerja sama di Indonesia. Lingkup dari pekerjaan konsultan tersebut disesuaikan dengan skema kerja sama yang sedang berjalan. Hibah lainnya yang diberikan Jerman untuk Indonesia adalah pelatihan pertukaran peneliti baik yang berasal dari Jerman maupun yang berasal dari Indonesia.

Jerman  telah  meletakkan  isu  pembangunan  pada  posisi  yang  tinggi  dalam agendanya.  Jerman  menjadikan  penurunan  kemiskinan  sebagai  prioritas  utamanya dalam Aksi Program 2015. Kontribusi Pemerintah Jerman  dalam  mengurangi separuh kemiskinan yang ekstrem di dunia.  Program  ini  menetapkan  pengurangan  kemiskinan  dunia  sebagai  sebuah  elemen  penting  dalam  seluruh  kebijakan politik pemerintah dan tujuan  (utama)  dari  kerja  sama  pembangunan. 

Pada tahun 2005 Jerman memberikan alat perbaikan sistem pasokan air perkotaan, sehingga mengurangi risiko kesehatan dari penyakit di Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, PDAM Bengkulu. Tahun 2002-2004 melalui tindakan mendampingi langkah-langkah untuk operasi sektor jaringan instalasi pengolahan dan distribusi air dalam rangka memberikan kontribusi untuk pasokan air yang cukup di Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, PDAM Palembang. Serta 2001-2005 di NTT dengan memastikan pasokan berkelanjutan air bersih bagi penduduk di lima kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kerja sama bilateral Jerman dan Indonesia dalam bidang pendidikan serta sains dan teknologi terlihat pada kerja sama yang terjadi antara perguruan tinggi Jerman dan Indonesia. Seperti kerja sama riset dan pendidikan. Dinas Pertukaran Akademisi Jerman dan Kedutaan Besar Jerman di Jakarta memegang peranan penting dalam kerja sama antar perguruan tinggi tersebut. Begitu pula kerja sama dalam bidang sains dan teknologi yang di koordinasi oleh Kementrian Federal bidang Pendidikan dan Riset yang bekerja sama dengan Kementrian Riset dan Teknologi Indonesia.

Dalam bidang sains dan teknologi terdapat peningkatan jumlah bantuan kerja sama yang cukup signifikan. Jika pada 20 tahun pertama bidang kerja sama dilakukan berjumlah pada delapan bidang, maka pada periode 2000 hingga 2009 terdapat 13 fokus kerja sama. Seperti kerja sama dalam bidang bioteknologi yang bertujuan untuk mengembangkan teknologi pada industri baik di Jerman maupun di Indonesia.

Kemudian studi awal untuk merancang maritime master plan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi laut Indonesia dengan memetakan potensi yang ada saat ini, baik dari segi potensi transportasi laut, budi daya ikan. Jerman memberikan kontribusi dengan mengirimkan tenaga ahli untuk merancang master plan tersebut.

Dalam studi peningkatan bantuan kerja sama sains dan teknologi yang dilakukan oleh Jerman dan Indonesia dapat dilakukan terhadap empat prinsip etika. Pertama, prinsip keamanan. Jerman dikenal oleh masyarakat dunia dengan teknologi yang maju dan canggih. Teknologi yang canggih itulah yang dapat menopang perekonomian Jerman. Pemerintah Jerman membuat strategi kebijakan tentang arah teknologi nasional yang hendak dicapai. Salah satu strategi tersebut adalah Asia Concept 2002. Konsep ini menjelaskan bahwa Jerman melihat Asia sebagai kawasan yang paling penting dilihat dari sudut pandang politik, ekonomi, serta pengetahuan dan teknologi. Jerman percaya bahwa kerja sama dengan beberapa Negara tertentu di Asia menjadi semakin penting.

Kedua yaitu ekonomi. Kerja sama antar lembaga penelitian dengan beberapa Negara merupakan syarat untuk pengembangan inovasi untuk membuka pasar-pasar baru. Ketiga yaitu kepentingan politik. Jerman melakukan kerja sama bilateral maupun multilateral sebagai bentuk tanggung jawab terhadap mitra internasional yang terfokus pada bidang pendidikan dan penelitian. Kerja sama tersebut memberikan kontribusi untuk mengatasi masalah global dan pembangunan ekonomi, sosial bagi mitra kerja sama.

Melalui kerja sama tersebut, Jerman akan dihargai oleh mitra kerja sama dari beberapa Negara terutama Indonesia. Karena dengan kemajuan teknologi yang dimiliki oleh Jerman, memungkinkan Indonesia untuk terus memakai kemajuan teknologi tersebut. Hal itu dilakukan Indonesia agar dapat menghemat pengeluaran dibandingkan jika membeli produk teknologi dengan harga lebih murah namun berkualitas rendah. Dengan demikian, Jerman melihat penting untuk meningkatkan bantuan kerja sama dalam bidang sains dan teknologi dengan Indonesia.

Dengan meningkatkan kerja sama dalam bidang sains dan teknologi dengan Indonesia, Jerman mendapatkan intensitas proyek kerja sama antar kedua Negara dan secara tidak langsung, kerja sama antar kedua Negara akan meningkat. Dengan demikian, para peneliti dari Jerman akan terus memiliki peluang untuk terus melakukan pengembangan riset yang pada gilirannya akan melahirkan hasil riset baru yang difasilitasi oleh pemerintah dan akan melahirkan produk baru sesuai dengan kebutuhan pasar.

Dalam dokumen Indonesian-Germany Development Cooperation yang dikeluarkan oleh Kedutaan Jerman di Jakarta pada 2002 disebutkan:

“There are numerous motives for granting development assistance. Primarily, the moral obligation towards those who are disadvantaged in our One World. Furthermore, there are objectives in the common interest of Germany and its partners such as a long-term prospect for peace and stability based on prosperity of all nations. The latter is of crucial importance for Germany’s export-oriented economy. The preservation of vital natural resources is another issue of global significance.”

Ada berbagai motif untuk memberikan bantuan pembangunan. Yang terutama yaitu kewajiban moral terhadap mereka yang kurang beruntung dalam satu dunia ini. Selain itu, Jerman dan mitranya juga memiliki tujuan-tujuan bersama misalnya prospek jangka panjang bagi perdamaian dan stabilitas yang didasarkan pada kesejahteraan semua bangsa. Perdamaian dan stabilitas tersebut sangat penting bagi perekonomian Jerman yang berorientasi pada ekspor. Kelestarian sumber daya alam juga merupakan isu lain dalam kepentingan global.

Dalam dokumen Indonesian-Germany Development Cooperation tersebut juga dijelaskan tentang tujuan kebijakan pembangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Jerman, yaitu sebagai berikut:

“German development policy aims at improving the economic and social situation of the developing countries and the deployment of their productive abilities with particular emphasis on the poorest sectors of the population, providing help for self help. In doing so, German development policy focuses on five main conditions … they are (1) respect for human rights, (2) participation on the population in political decision making processes, (3) rule of law, (4) economy based on social market principles, (5) development oriented policies of the partner government.”

Kebijakan pembangunan Jerman bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan situasi (kehidupan) sosial di negara-negara berkembang serta membantu menerapkan kemampuan produktif mereka dengan memberikan penekanan khusus kepada sektor masyarakat termiskin serta memberikan bantuan agar mereka dapat membantu diri sendiri. Dengan demikian, kebijakan pembangunan Jerman difokuskan kepada lima hal, yaitu (1) menghormati HAM, (2) partisipasi penduduk dalam proses pengambilan keputusan politik, (3) aturan hukum, (4) ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip pasar sosial, (5) kebijakan pembangunan yang berorientasi kepada pemerintah yang menjadi mitranya.