pengungsi rohingya di aceh
Upaya indonesia untuk pengungsi rohingya sangat jelas melalui internal dan ekternal (Foto:pikiran-rakyatcom/reviewnesia.com)
0 Shares

Kasus pengungsi asal Rohingya yang masuk ke Indonesia merupakan suatu masalah illegal migration yang harus segera ditangani dengan serius. Masalah tentang pengungsi etnis Rohingya ini merupakan suatu masalah yang kompleks. Maka dari itu, untuk menangani masalah tersebut harus menggunakan cara-cara yang saling berkaitan mulai dari tatanan domestik/nasional sampai ke tingkat kerja sama internasional. 

Baca Juga: Review Responsibility to Protect Antara Libya dan Suriah (Sebuah Analis Studi Perbandingan)

Kurangnya perhatian serta penanganan mengenai masalah Rohingya ini membuat kondisi para pengungsi Rohingya semakin memprihatinkan. Hal ini disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah permasalahan yang berasal dari pemerintah Indonesia seperti kurangnya regulasi hukum yang lengkap mengenai pengungsi. Sedangkan faktor eksternalnya seperti belum diratifikasinya Konvensi Wina 1951 oleh pemerintah Indonesia.

Terkait penanganannya pun bisa melalui dua faktor tersebut dengan menghubungkannya ke dalam konvensi 1951 tentang pengungsi. Indonesia sendiri juga harus ikut berperan aktif dalam penyelesaian masalah ini, agar arus pengungsi terutama yang telah berada di Aceh segera terselesaikan. Semua pihak yang bersangkutan juga harus turut serta dalam penyelesaian masalah tersebut sampai ke akarnya, karena selama masalah yang ada di Arakan belum selesai, maka arus pengungsi akan terus terjadi sepanjang waktu.

Rivalitas China, AS dan ASEAN dalam Sengketa Laut China Selatan

Beberapa tahun terakhir terdapat ribuan orang pengungsi asal Rohingya dan Bangladesh yang masuk ke Indonesia. Masuknya para pengungsi Rohingya ke Indonesia ini dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Dengan kondisi kelaparan dan berdesak-desakan menggunakan kapal nelayan yang sudah tak layak pakai, para pengungsi Rohingya yang berada terkatung-katung di tengah laut tersebut akhirnya diselamatkan dan ditarik minggir oleh nelayan lokal setempat atas dasar kemanusiaan. Mereka kemudian diselamatkan oleh nelayan lokal dan ditampung sementara di beberapa wilayah di Aceh.

Indonesia dalam menangani masalah pengungsi lintas batas negara belum memiliki regulasi hukum yang jelas. Di sisi lain, sampai saat ini Indonesia juga bukan merupakan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan protokolnya 1967 tentang pengungsi. Maka dari itu, pemerintah Indonesia juga tidak mempunyai kewajiban dan kewenangan dalam melakukan tindakan internasional mengenai pengungsi Rohingya yang masuk ke Aceh ini secara lebih jauh lagi. Indonesia hanya dapat menampung dan memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh pengungsi Rohingya atas dasar kemanusiaan, sambil menunggu tindak lanjut dan proses dari pihak UNHCR.

Pemerintah Indonesia telah mengupayakan dengan membuat kebijakan dan peraturan hukum mengenai pencari suaka dan pengungsi yang ada di Indonesia. Indonesia membutuhkan suatu kerangka hukum yang jelas yang membahas mengenai pengungsi asing. Kerangka hukum tersebut bisa berasal dari kerangka hukum nasional dan sebagai pendukungnya juga dibutuhkan kerangka hukum internasional. Kerangka hukum internasional bisa berasal dari Konvensi Wina 1951. Dengan demikian, maka Indonesia diharapkan akan dapat menangani para pengungsi lintas batas negara dengan lebih baik lagi.

Kepedulian Indonesia terhadap pengungsi Rohingya juga ditunjukkan dengan berbagai upaya nyata yang sudah Indonesia lakukan. Salah satunya adalah dengan bekerjasamanya pemerintah Indonesia dengan Organisasi internasional untuk memberikan bantuan terkait dengan krisis para pengungsi Rohingya yang ada di Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia dengan tegas telah menerapkan nilai-nilai konstitusi negara, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia memiliki suatu komitmen yang kuat untuk menjaga stabilitas keamanan negara berdasarkan atas perdamaian dunia.

Indonesia sebagai salah satu negara yang menampung para pengungsi Rohingya memiliki serangkaian aturan hukum yang mengatur tentang pengungsi. Namun aturan hukum yang ada di Indonesia belum sepenuhnya dapat untuk menangani permasalahan-permasalahan pengungsi yang masuk ke Indonesia. Salah satu peraturan pengungsi yang dimiliki Indonesia telah tertuang dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang tersebut berbunyi “setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain”. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menyebutkan bahwa untuk menangani kasus pengungsi, Indonesia harus melalui keputusan Presiden (keppres) hal ini dilakukan karena untuk mengklasifikasi kasus pengungsi yang ada di Indonesia.

Rarotonga, Gerakan Denuklirisasi di Kawasan Pasifik Selatan

Setiap kasus pengungsian mempunyai faktor penyebab yang berbeda, maka dari itu dibutuhkan pranata khusus untuk menangani setiap kasus pengungsi yang terjadi pada saat itu. Indonesia dalam menangani masuknya pengungsi belum memiliki standar hukum yang jelas, dalam hal ini Indonesia masih menggunakan keputusan presiden dengan ketentuan para pengungsi tersebut memiliki dokumen resmi yang lengkap.

Indonesia dapat melakukan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan sesuai dengan aturan hukum internasional, namun tindakan tersebut juga tidak bertentangan dengan aturan hukum positif Indonesia. Untuk menangani para pengungsi yang masuk di Indonesia, pemerintah Indonesia selama ini berpedoman pada peraturan hukum yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementrian Hukum dan HAM yang membahas tentang pengungsi dan Asylum Seeker. Ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Dirjen Imigrasi Hukum dan HAM tersebut sebagian besar menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh mendeportasi para pengungsi atau pencari suaka ke negara asal mereka.

Hal ini seperti yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (UU CAT), pada pasal 3 dalam Undang-Undang ini berbunyi bahwa “tidak boleh ada negara yang menolak, mengembalikan, atau mengekstradisi seseorang ke negara yang mana terdapat keyakinan atau alasan yang kuat bahwa dia akan berbahaya karena menjadi sasaran penyiksaan”. Kemudian pemerintah Indonesia menampung para pengungsi dan pencari suaka, selanjutnya mereka di data dan kemudian data tersebut diserahkan kepada UNHCR untuk di proses lebih lanjut.

Tindakan yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menangani permasalahan pengungsi Rohingya di Aceh dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal dengan cara Indonesia memperbaiki kebijakan maupun peraturan hukum Indonesia mengenai penyelesaian permasalahan pengungsi di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia telah memperbaharui peraturan pemerintah tentang keimigrasian, tepatnya tertulis pada pasal 206, 221 dan 223 peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 bahwa, ketentuan-ketentuan yang ada pada peraturan presiden mengatur tentang pendetensian pengungsi (imigran ilegal) hingga 10 tahun. Peraturan Presiden tersebut mengatur bahwa, setelah 10 tahun pendetensian mereka dapat dikeluarkan dengan kewajiban melapor selama enam bulan sekali dan kewajiban melapor ke kantor imigrasi apabila ada perubahan status dan pekerjaan mereka.

Proses penyelesaian krisis pengungsi di kawasan Asia tenggara khususnya yang sedang terjadi pada pengungsi Rohingya ini harus segera diselesaikan, dengan melibatkan semua pihak. Dalam penyelesaian kasus ini, tidak hanya melibatkan negara-negara ASEAN, namun juga harus bekerja sama dengan komunitas-komunitas internasional lainnya yang secara concern juga membahas mengenai permasalahan yang sama yaitu pengungsi (refugee).

Masalah pengungsi lintas batas negara dapat sewaktu-waktu berimbas pada stabilitas keamanan suatu negara. Hal ini seperti yang telah terjadi pada arus pengungsi yang berasal dari etnis Rohingya tersebut. Semakin membludaknya arus pengungsi Rohingya dapat mengganggu keamanan negara, maka dari itu kasus pengungsi lintas batas negara ini harus di tempatkan atau di prioritaskan oleh suatu negara atau organisasi internasional agar segera diselesaikan secara bersama. Maka dari itu, pemerintah Indonesia telah bekerja sama dengan aktor-aktor terkait untuk segera mencarikan solusi terhadap pengungsi Rohingya agar tidak semakin parah.

Dalam kasus ini, Indonesia yang merupakan salah satu negara penampung para pengungsi asal Rohingya bekerja sama dengan ASEAN, PBB, dan IOM untuk saling bekerja sama dalam penanganan masalah tersebut. Posisi Indonesia dan juga Myanmar yang merupakan anggota dari ASEAN telah mendorong Indonesia dan aktor-aktor terlibat lainnya untuk segera membahas masalah ini secara bersama di dalam forum-forum internasional (ASEAN).

Indonesia yang merupakan salah satu negara anggota dari ASEAN mempunyai posisi yang jelas untuk menjaga stabilitas keamanan nasional dari berbagai ancaman keamanan kawasan. Dalam penaganannya mengenai permasalahan pengungsi Rohingya, terdapat dilema yang menghambat negara-negara ASEAN untuk saling bekerja sama mengakhiri masalah pengungsi Rohingya tersebut. Hambatan tersebut berasal dari salah satu kesepakatan yang menjadi dasar dari prinsip negara-negara anggota ASEAN. Kesepakatan tersebut telah menjadi dasar dari organisasi tersebut (ASEAN) yang telah tercatat dalam piagam ASEAN. Prinsip dasar yang telah diterapkan oleh ASEAN tersebut yaitu prinsip non-intervension.

Di lain pihak, sikap yang ditunjukkan oleh PBB sudah semakin proaktif. PBB telah mengirimkan utusan-utusannya ke wilayah Arakan di Myanmar, untuk segera mendesak pemerintah Myanmar agar segera menyelesaikan permasalahan yang ada. Sayangnya, sampai saat ini PBB masih belum memberikan peringatan dan sanksi yang tegas terhadap pemerintah Myanmar mengenai permasalahan Rohingya. PBB seharusnya sudah mengirimkan misi keamanan serta pemeliharaan perdamaian ke Myanmar, namun hal itu belum terjadi sampai sekarang.

Selain itu, pemerintah Indonesia telah bekerja sama dengan UNHCR dan IOM guna untuk membentuk suatu Tim Verifikasi Gabungan (TVG/Tim) untuk mempermudah penetapan status pengungsi Rohingya. UNHCR yang merupakan anak dari organisasi internasional PBB, secara khusus juga menangani tentang permasalahan pengungsi (refugee), kemudian UNHCR ini berkolaborasi dengan IOM (International Organization of Migration) untuk bekerja sama membahas mengenai permasalahan pengungsi yang ada di seluruh dunia.

Presiden RI telah melakukan suatu pertemuan khusus dengan Perdana Menteri Myanmar pada 6 Maret 2009 di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut menghasilkan upaya-upaya dalam penanganan kasus pengungsi yang ada di Indonesia. Penanganan tersebut dapat melalui tataran nasional maupun melalui kerja sama bilateral dan regional. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia juga mendesak agar pemerintah Myanmar segera mengupayakan penyelesaian konflik yang ada di negara mereka.

Kemudian untuk melanjutkan salah satu hasil dari pertemuan antara Presiden RI dengan Perdana Menteri Myanmar tersebut, maka Indonesia yang diwakili oleh Departemen Luar Negeri telah mengirimkan salah satu utusannya ke Myanmar pada tanggal 31 Maret sampai 4 April 2009. Utusan tersebut dimaksudkan untuk melihat lebih lanjut upaya Myanmar dalam menangani masalah yang ada di dalam negaranya tersebut, dan untuk mengonsultasikannya lebih jauh lagi mengenai penanganan permasalahan secara praktis dan komprehensif.

Pemerintah Myanmar telah menyampaikan bahwa Myanmar dapat menerima kembali para manusia perahu dan akan diakui tentang status kewarganegaraannya asalkan mereka (para manusia perahu) dapat membuktikan diri bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat Myanmar. Dalam hal ini, negara-negara anggota ASEAN juga mendukung dan serius untuk segera menyelesaikan permasalahan pengungsi Rohingya ini, sehingga negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk membawa dan membahas masalah ini dalam KTT ASEAN ke 14 yang diadakan di Thailand pada 28 Februari sampai 1 Maret 2009 silam. Hasil dari pembahasan pada forum KTT ASEAN ke-14 tersebut maka disepakati untuk menangani masalah pengungsi Rohingya melalui mekanisme Bali Process kemudian dalam penanganan tersebut memerlukan konteks yang lebih luas serta melibatkan pula negara-negara terkait yaitu negara asal, negara transit, dan negara tujuan para pengungsi.

0 Shares