umbrella movement
Umbrella Movement adalah aksi protes pro demokrasi yang dipicu oleh peraturan yang dikeluarkan Pemerintahan China Daratan (Foto: Ahmad Said Rifqi/reviewnesia.com)

Menguatnya intervensi Republik Rakyat China (RRC) dalam perpolitikan di Hong Kong telah berhasil memicu adanya protes dan aksi turun jalan dengan tujuan menuntut demokrasi penuh yang dilakukan oleh masyarakat Hong Kong khususnya dari kalangan generasi millennial (muda) pada tahun 2014 atau biasa disebut dengan Umbrella Movement (Gerakan Payung). Umbrella Movement merupakan sebuah penanda kebangkitan dan meningkatnya kesadaran politik generasi muda Hong Kong setelah sekian lama tidak ada gerakan besar yang mengguncang Pemerintahan China sejak peristiwa Tiananmen 1989 (Béja, 2009).

Istilah Umbrella Movement muncul karena para demonstran yang menuntut demokrasi penuh di Hong Kong menggunakan payung dalam aksi turun ke jalan dengan tujuan sebagai upaya melindungi diri dari serangan gas air mata dan  merica yang disemprotkan oleh aparat keamanan untuk membubarkan massa yang melakukan aksi turun ke jalan (www.kompas.com). Umbrella movement  berlangsung selama kurang lebih dua bulan yang dimulai pada bulan September 2014.

Gerakan ini diawali oleh para pelajar yang menduduki pusat kota dan memblokade jalan-jalan selama satu minggu penuh. Ketika aksi damai tersebut dihadang oleh aparat keamanan, membuat masyarakat Hong Kong dari berbagai kalangan akhirnya turut terlibat dalam aksi protes tersebut.

Baca Juga: Indonesia and Tiongkok Cooperation towards Global Maritime Diplomacy

Terlibatnya puluhan ribu masyarakat Hong Kong dari berbagai kalangan yang membuat gerakan payung semakin membesar juga dipengaruhi oleh kekhawatiran ekonomi dimana perekonomian dijalankan dengan sistem politik non-demokratis yang didominasi oleh bisnis yang mengizinkan kekuasaan berlebihan bagi para raja bisnis namun mengesampingkan jumlah besar orang miskin membuat kesenjangan semakin besar.

Tidak hanya itu, banyaknya kalangan yang terlibat juga didorong oleh rasa tidak puas akan penurunan mobilitas sosial dan memburuknya kualitas hidup. Ketidakadilan itu membuat warga Hong Kong yang pro-demokrasi khawatir akan masa depan Hong Kong. Kendati demikian, pada dasarnya tuntutan dalam Umbrella Movement bukanlah bersifat material ekonomi semata tetapi lebih pada meminta kebebasan berpolitik dan terciptanya institusi demokratis yang dapat melindungi masa depan Hong Kong  (Orthmann, 2015).

Umbrella Movement adalah aksi protes pro demokrasi yang dipicu oleh peraturan yang dikeluarkan Pemerintahan China Daratan (RRC) untuk membatasi pemilihan pemimpin Hong Kong yakni Komite tetap dari Kongres Nasional Rakyat Tiongkok. Keputusan tersebut terjadi pada tanggal 31 Agustus 2014 untuk menyetujui hanya dua sampai tiga kandidat pre-seleksi untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Eksekutif dalam pemilihan umum,  dimana hal tersebut membatasi hak umum warga Hong Kong dan dianggap sebagai upaya penguatan Partai Komunis China (Pemerintahan China Daratan) di wilayah Hong Kong (www.kyotoreview.org).

Meskipun Hong Kong merupakan bagian dari negara RRC, namun, Hong Kong menjalankan pemerintahan sendiri sebagai wilayah administrasi khusus  dengan nama resmi Hong Kong  Special Administrative Region (SAR) atau dalam bahasa Mandarin disebut Xianggang Tebie Xingzhengqu. Hong Kong menerapkan sistem pemerintahan ala presidensial yang dipimpin oleh seorang Chief Executive (Ketua Eksekutif) dengan Dewan Eksekutif (Executive Council-ExCo) sebagai kabinetnya yang beranggotakan 16 anggota non-official dan 15 anggota official. Selain itu terdapat juga Dewan Legislatif (Legislative Council-LegCo) yang menjadi parlemen negara bagian dengan sistem satu kamar, sebanyak 70 orang anggota yang bertugas selama 4 tahun.

Hong Kong memiliki kedaulatan penuh dalam menjalankan roda pemerintahannya sendiri serta menerapkan peraturan yang dikeluarkan sendiri oleh pemerintahan sendiri berdasarkan konstitusi Hukum Dasar (Basic Law) Hong Kong kecuali urusan kebijakan politik luar negeri dan pertahanan negara menjadi tugas pemerintahan pusat RRC (www.kemlu.go.id).  Oleh karena itu, peraturan pembatasan orang yang dapat mencalonkan diri menjadi Ketua Eksekutif Hong Kong yang dikeluarkan Kongres Nasional dianggap sebagai intervensi Pemerintahan China Daratan terhadap kedaulatan Hong Kong dan tampak seperti upaya pengebirian hak demokratis rakyat Hong Kong.

Sistem pemerintahan Hong Kong tersebut berbeda dari negara induknya, karena Republik Rakyat China menerapkan prinsip One Country Two System (Sunoko, 2010), yakni China dengan sistem komunis-sosialisnya membiarkan Hong Kong menjadi daerah otonomi seluas-luasnya dengan sistem demokrasi-kapitalis. Oleh karena itu, Hong Kong diizinkan untuk melakukan pemilihan umum untuk memilih pemimpinnya serta anggota legislatifnya dan tetap mempertahankan sistem mata uangnya sendiri, namun, Hong Kong tetap menjadi bagian dari negara Republik Rakyat China(www.gov.cn).

Prinsip tersebut berlaku berdasarkan perjanjian antara RRC dengan Inggris yaitu Sino-British Joint Declaration  yang disepakati tahun 1989 dimasa pemerintahan Deng Xioping, yang berisi, bahwa wilayah Hong Kong akan dibebaskan dari Inggris pada 1 Juli 1997 dan China akan mengambil alih tanggung jawab wilayah Hong Kong dengan memberikan prinsip One Country Two System selama 50 tahun kedepan  (Wicaksono, 2017) .

Dalam sejarahnya, Hong Kong lepas dari kekuasaan China bermula pada Perang Candu I antara Inggris-China yang mengakibatkan kepulauan Hong Kong terpaksa diserahkan kepada Imperium Inggris dengan perjanjian Nangking 1842. Kemudian di Perang Candu II, Pemerintahan Qing membuat Konvensi Peking 1860 yang memasukkan daerah Kowloon ke dalam wilayah Hong Kong, selanjutnya pada tahun 1898 wilayah Hong Kong disewa oleh Inggris kepada China selama 99 tahun.

Wilayah Hong Kong berada di bawah pemerintahan Inggris mulai tahun 1842 sampai 1997 dan 1 Juli dirayakan sebagai Hari Pendirian Hong Kong SAR (Ulfah, 1994). Selama dibawah naungan Inggris inilah, Hong Kong akhirnya tumbuh menjadi wilayah kapitalis yang maju dan menjalankan kebebasan yang lebih.

Lamanya masa pendudukan Inggris di Hong Kong sekitar 150 tahun membuat kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Hong Kong menyerupai Inggris dan berbeda dengan cara hidup China. Misalnya, hidup lebih disiplin dengan nilai-nilai barat seperti pengendara yang mengutamakan pejalan kaki, antre yang tertib di tempat apa pun apakah ketika hendak naik taksi, bus atau membayar rekening listrik dan ditanamkan arti penting prinsip demokrasi liberal model Inggris. Di sisi lain, di masa kedudukan Inggris terjadi upaya depolitisasi dari pemerintahan Inggris, karena jika masyarakat sadar politik akan mempengaruhi stabilitas koloni Inggris di Hong Kong.

Selain itu, China memiliki pengaruh kuat terutama dalam arti suplai pangan dan air serta kontrol terhadap arus pengungsi dan imigran dimana Hong Kong sendiri adalah sebuah wilayah imigran yang secara luas terdiri atas para pengungsi China yang menyebabkan masyarakat awam Hong Kong menjaga jarak dengan pemerintahan dan menjauhi segala kecenderungan politik akibat pengungsian itu. Hal itu pada akhirnya membuat rakyat Hong Kong fokus pada kegiatan ekonomi dan menjadi warga negara apolitis (Lee, 1999).

Baca Juga  Review Jurnal David Marsh and Paul Furlong; Ontology and Epistemology in Political Science

Sikap apolitis tersebut juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan, dimana, pada masa kedudukan Inggris kurikulum untuk pelajaran civic hanya menekankan pada ekonomi dan nilai moral hubungan individu-masyarakat. Pada periode kolonial, pembelajaran civic education menghindari perbincangan topik politik, sehingga civic education bebas dari kajian hal demikian dan lebih menekankan bahwa dalam koloni Hong Kong kewajiban warga negara ialah untuk mematuhi hukum dan taat kepada pemerintah (Samsuri, 2007). Hal tersebut menyebabkan kalangan tua Hong Kong menjadi tidak peduli terhadap politik dan masyarakat umum Hong Kong bersikap apatis.

Namun selama masa transisi kembalinya Hong Kong kepada China setelah Sino-British Joint Declaration 1989, sekolah mulai mengajarkan politik liberal-demokratis seperti pengajaran the rule of law, perwakilan, consultation, pemilihan umum, dan studi proses politik di China dengan menekankan ajaran prinsip One Country Two System, yang mana sekolah dituntut untuk mampu menjadikan murid-murid sadar akan tanggung jawab sebagai warga Hong Kong dan hidup penuh toleransi dalam berinteraksi dengan masyarakat lainnya (Sriyanto, 2016).

Generasi muda yang telah menerima pendidikan konsep-konsep demokratis liberal dan terbiasa hidup bebas ini merasa ada hal yang tidak tepat yang dilakukan oleh pemerintahan China Daratan terhadap demokrasi Hong Kong.

Tercatat ada beberapa aksi protes yang dilakukan setiap generasi muda pada masanya seperti di tahun 2003 terjadi aksi protes atas usulan peraturan yang berencana di masukkan dalam Hukum Dasar ayat 23, yang mengancam untuk melemahkan kebebasan berbicara dan berkumpul serta menuntut turunnya Kepala Eksekutif Tung Chee Hwa (www.voaindonesia.com). Pada Desember 2005, terjadi pula aksi protes oleh kalangan pro-demokrasi yang meminta demokrasi penuh untuk Hong Kong (www.bbc.co.uk).

Setiap tahun terjadi aksi protes dan pengumpulan massa pada tanggal 4 Juni untuk memperingati peristiwa Tiananmen 1989 yang menjadi simbol demokrasi bagi China namun, upaya tersebut tidak cukup merubah pendirian pemerintah Hong Kong yang telah disetir oleh golongan pro-Beijing dan menghantarkan pada aksi protes besar Umbrella Movement 2014 dimana semangat gerakan tersebut masih hidup hingga sekarang.

Generasi Millineal dalam Semangat Umbrella Movement

Para penggerak utama di balik aksi protes untuk demokrasi dalam Umbrella Movement sebenarnya berasal dari para siswa dan akademisi, yang dikecewakan oleh kemajuan reformasi politik yang sangat lamban, dan mencemaskan masa depan Hong Kong berkaitan dengan kehidupan demokrasi  (Orthmann, 2015). Kemunculan pemuda yang menjadi pemimpin gerakan revolusi payung Joshua Wong dan Nathan Law dimana Joshua Wong aktif sebagai pendiri gerakan Scholarism dan Nathan yang menjadi member Hong Kong Federation of Student (HKFS) (www.cnnindonesia.com) menguakkan fakta bahwa remaja berusia belasan tahun mampu membangkitkan semangat kebebasan dari beragam kalangan khususnya pelajar Hongkong dan membuktikan generasi millineal Hong Kong memiliki kesadaran yang tinggi akan isu-isu sosial politik.

Aksi protes ini diawali oleh anggota Scholarism pimpinan Joshua Wong dan HKFS pada minggu awal Umbrella Movement yang selanjutnya diikuti oleh seruan para pemimpin Occupy Central With Love and Peace untuk memulai pendudukan dengan semangat bahwa kehidupan harmonis sesungguhnya dalam masyarakat hanya dapat diciptakan melalui perubahan sistem politik ini akhirnya membuat semakin bertambahnya massa pendukung aksi (www.counterfire.org,oclp.hk).

Tuntutan demokrasi penuh untuk Hong Kong diiringi oleh aksi mogok kuliah dimana ribuan orang menempati pusat-pusat kota, mendirikan tenda, dan terus meneriakkan seruan “Universal for Suffrage”. Para peserta aksi ini menduduki pusat kota dan bermalam selama berhari-hari. Selama aksi protes, tidak ada seorang pun yang menjual sesuatu, orang-orang membagi-bagi stiker dan masker secara cuma-cuma. Bahkan, kemeja dan payung dijual dengan harga produksinya, juga diperoleh air gratis, cemilan, atau sup hangat dari posko-posko bantuan. Jelas tampak bahwa gerakan payung murni gerakan idealis para pelajar dan bukan aksi material. Tidak hanya itu, gerakan ini juga bersifat edukasi, selama gerakan ini kelas-kelas demokrasi pindah ke jalan.

Satu kelompok para profesor dan dosen menawarkan kuliah-kuliah gratis yang telah dimulai selama boikot para siswa di akhir September. Ada ratusan pembicara berbeda membahas topik-topik yang berkaitan dengan gerakan tersebut, termasuk di dalamnya politik demokratis, kebebasan sipil, ketidakpatuhan sipil, juga pandangan yang komparatif. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya membentuk kesadaran generasi muda akan pentingnya hak sipil bagi pembangunan kota Hong Kong (Orthmann, 2015).

Aksi protes dalam gerakan payung juga menggunakan cara-cara kekinian dengan memanfaatkan teknologi, sosial media, dan seni yang menjadi ciri-ciri generasi millineal. Sosial media berperan penting dalam pengarahan dan pengkordinasian massa aksi protes. Ada sekitar 1,3 juta cuitan di twitter yang membahas tentang Umbrella Movement dengan hashtag #OccupyHK pada 26-30 September 2014. Facebook juga menjadi sarana menyebarkan informasi tentang gerakan payung seperti akun resmi Scholarism yang terus mengupdate informasi secara actual selama aksi protes memperoleh jumlah likes melebihi angka 315.000 (www.cnbc.com).

Perbincangan di Social Networking Site (SNS) baik di Net Geners, GenX dan Baby Boomers menjadi penguat semakin tersebarnya pengaruh Umbrella Movement di kalangan remaja hingga memunculkan kesadaran politik bagi generasi millineal yang masih berusia belasan tahun tatkala generasi sebelumnya “tua” tidak pernah menduga mampu melakukan gerakan sebesar ini di tanah China pasca kejadian Tiananmen 1989 (Rosyadah, 2017).

Ketika seruan aksi protes semakin viral di media sosial Instagram dan juga Weibo, pemerintah China untuk sementara menutup akses terhadap media sosial tersebut (www.republika.co.id), pemerintah China menutup semua akses terhadap sinyal internet dan dilakukanlah aksi pembangkangan lain ketika Joshua Wong menyeru kepada pendukung aksi untuk menginstall aplikasi FireChat. Aplikasi itu membantu mereka berkomunikasi tanpa akses internet dan hanya membutuhkan koneksi Bluetooth (abcnews.go.com).  Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, Umbrella Movement menjadi gerakan penuh kreatifitas cirri khas generasi millineal yang membawa tren baru dalam aksi protes.

Unsur seni dan kerajinan turut pula mewarnai gerakan pro-demokrasi tahun 2014 ini. Mahasiswa yang terlibat dalam gerakan ini melukis payung mereka, membuat meme dengan symbol payung yang sangat kreatif, bahkan meninggalkan jejak karya seni yang luar biasa yang dinamakan “Lennon Wall”. Lennon Wall adalah sebuah sudut di kompleks pusat pemerintahan yang ditempeli ribuan postnote warna-warni berisi harapan para peserta aksi. Sebuah patung  besar menyerupai pria yang memegang payung kuning yang dibuat oleh seorang pemuda menjadi ikon gerakan payung dikenal dengan sebutan “Umbrella Man”. Hiasan payung yang terbuat dari kertas origami menghiasi pusat aksi, mereka melukis jalanan menggunakan kapur hias serta mahasiswa design clothing menjahit payung-payung menjadi kanopi yang terlihat sangat artistic (youtube: The Umbrella Movement | Originals | msnbc).

Baca Juga  3 Ciri dan Tipe Unit Teori Sistem Dunia Immanuel Wallerstein

Galeri seni berpindah ke jalan-jalan dan menjadikan gerakan ini semakin unik. Seni yang diabaikan oleh penduduk Hong Kong berorientasi uang oleh generasi millineal pendukung aksi protes dimanfaatkan menjadi metode lain menyampaikan aspirasi dan menjadi simbol gerakan yang damai serta mengutamakan kreatifitas.

Umbrella Movement membuktikan bahwa generasi millineal yang selama ini dianggap hanya peduli terhadap sesuatu yang lebih bersifat material dan menjauhkan diri dari kehidupan politik mampu membangkitkan semangat dan kesadaran akan hak politik yang dimiliki warga Hong Kong. Ketika hak itu diabaikan, aksi protes dengan cara-cara kreatif yang tidak hanya monoton menggunakan gaya klasik seperti berdemonstrasi dengan kekerasan menjadi ciri-ciri gerakan protes menuntut demokrasi oleh kaum muda yang bermartabat.

Kemunculan Partai Demosisto

Meskipun Umbrella Movement tak membuahkan hasil dan justru membuat pemerintah Beijing semakin memperketat informasi serta hiburan yang dapat diakses oleh warga Hong Kong tetapi semangat gerakan tersebut terus berlanjut dan menandakan kebangkitan kalangan muda dalam politik Hong Kong. Kesadaran politik generasi muda Hong Kong semakin meningkat pasca Umbrella Movement.

Kalangan muda Hong Kong tidak lagi bersikap apatis terhadap dinamika politik dan turut aktif dalam politik praktis, bahkan mengarah pada gerakan lebih radical menginginkan kemerdekaan. Hal ini dapat dilihat dari terbentuknya beberapa partai politik yang digagas oleh kaum muda seperti Partai Youngspiration pada tahun 2015, Hong Kong Indigenous, dan Partai Demosisto (www.cfr.org).

Partai Demosisto adalah partai bentukan pimpinan Umbrella Movement Joshua Wong dan Nathan Law pada 10 April 2016. Tujuan Umbrella Movement yang belum tercapai terus diperjuangkan dan dilembagakan dalam Demosisto. Demosisto memiliki misi untuk menyadarkan, membangun, dan memobilasi semua masyarakat Hong Kong untuk melawan ketidakadilan, segala bentuk tirani, dan hegemoni kapitalis untuk menciptakan demokrasi penuh agar kesejahteraan dapat tercapai (www.demosisto.hk).

Semangat gerakan payung yang masih tersisa di kalangan masyarakat menghantarkan Nathan Law dan Demosisto ke Legislative Council dalam pemilihan umum Agustus 2016 dengan perolehan suara sekitar 50.000 orang dan menjadikan Nathan Law sebagai anggota parlemen termuda namun ditahun 2017 didiskualifikasi setelah adanya campur tangan dari pemerintah Beijing dalam bentuk interpretasi atas Basic Law Hong Kong (dunia.tempo.co).

Walaupun lagi-lagi pemerintah Beijing mengintervensi demokrasi Hong Kong dan berulang kali memenjarakan pemimpin gerakan payung diantaranya Nathan Law dan Joshua Wong, partai Demosisto terus berusaha mendorong keterlibatan sipil dari semua kalangan khususnya generasi muda Hong Kong dalam gerakan sosial berbasis grassroot. Demosisto berusaha untuk berdiri teguh dalam ketekunan perjuangan untuk pembebasan dan kesetaraan dari penindasan Partai Komunis China. Serta menggalakkan penentuan nasib sendiri untuk Hong Kong dimana mengedepankan cara-cara non kekerasan.

Semenjak kembalinya Hong Kong dari imperium Inggris kepada pemerintah China tahun 1997, Hong Kong sempat kehilangan identitas politik dalam artian  One Country Two System yang dijanjikan pemerintah China Daratan perlahan mulai dikhianati oleh negara komunis China. Gerakan revolusioner yang dikenal dengan istilah Umbrella Movement ini merupakan luapan kekhawatiran generasi muda Hong Kong akan masa depan kehidupan Hong Kong yang tak pernah diperkirakan sebelumnya akan menjadi sebesar itu.

Umbrella Movement mewarisi semangat akan demokrasi penuh dan kebebasan sipil yang tumbuh di kalangan generasi muda hingga saat ini dan akan terus tumbuh. Meskipun kekuatan pemerintah China Daratan di Hong Kong sulit diruntuhkan sepertinya gerakan besar menyerupai pola-pola gerakan Umbrella Movement yang juga di inspirasi oleh gerakan Tiananamen 1989 akan kembali terjadi di tahun 2047 saat masa 50 tahun One Country Two System berakhir, akan ada upaya menuntut referendum yang mengarah pada keinginan untuk merdeka menjadi sebuah negara yang berdaulat penuh dan benar-benar lepas dari China.

Referensi:

Béja, J. P. (2009). China Since Tiananmen : The Massacre’s Long Shadow. Journal of Democracy , 20 Number 3.

Lee, W. O. (1999). Controversies of Civic Education in Political Transition. In J. A. Torney-Purta, Civic Education Across Countries: Twenty-four National Case Studies from the IEA Civic (pp. 313-340). Amsterdam: International Association for the Evaluation of Educational Achievement.

Orthmann, S. (2015). Gerakan payung di Hong Kong: Dari kekhawatiran ekonomi hingga penolakan atas materialisme. Kyoto Review of SouthEast Asia (17).

Rosyadah, N. (2017, Juni). Peran Sosial Media dalam Gerakan Masyarakat.

Samsuri. (2007). Profil Civic Education di Hong Kong. Universitas Pendidikan Indonesia .

Sriyanto. (2016). Studi Kurikulum Ilmu Sosial Sekolah Dasar di Indonesia, Malaysia, dan Hong Kong. Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar , 2 No.1.

Sunoko, E. (2010). Strategi Singapura Menyaingi Hong Kong Untuk Mencapai Posisi Finansial Center di Asia Dalam Perspektif Ekonomi Politik. Transnasional Jurnal , 5 No. 1.

Ulfah, M. (1994, April). TerjadinyaSuksesi Pemerintahan di Hong Kong Setelah Penyerahan Kekuasaan oleh Inggris ke RRC. Skripsi .

Wicaksono, M. (2017). Republik Rakyat China – Dari Mao Zedong Sampai Xi Jinping. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Video Documentary “The Umbrella Movement | Originals | msnbc“ https://www.youtube.com/watch?v=1_Oxe3ggiys [diakses pada 20 Juni 2018 pukul 7.25 wita]

https://kyotoreview.org/bahasa-indonesia [diakses pada 7 Juni 2018 pukul 13.00 wib]

https://internasional.kompas.com/read/2014/10/02/17112041/Mengapa.Payung.Jadi.Simbol.Revolusi.Hongkong. [diakses pada 7 Juni 2018 pukul 15.00 wib]

https://www.kemlu.go.id/hongkong/en/Pages/HongKong.aspx [diakses pada 19 Juni 2018 pukul 08.07 wita]

http://www.gov.cn/english/2007-06/14/content_649468.htm [diakses pada 20 Juni 2018 pukul 06.00 wita]

https://www.voaindonesia.com/a/a-32-a-2003-10-12-11-1-85129437/11102.html [diakses pada 22 Juni 2018 pukul 06.00 wita]

http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2005/12/printable/051204_hongkongdemo.shtml [diakses pada 22 Juni 2018 pukul 06.15 wita]

https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150714220428-113-66433/dua-pelajar-dituntut-atas-protes-pro-demokrasi-di-hong-kong [diakses pada 23 Juni pukul 11.00 wita]

http://www.counterfire.org/news/17450-hong-kong-occupy-central-with-love-and-peace [diakses pada 23 Juni 2018 pukul 11.30 wita]

http://oclp.hk/index.php?route=occupy/book_detail&book_id=11 [diakses pada 23 Juni 2018 pukul 11.45 wita]

https://www.cnbc.com/2015/09/16/social-media-key-to-hong-kongs-occupy-central-fight-for-democracy.html [diakses pada 24 Juni 2018 pukul 11.00 wita]

https://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/14/09/30/ncp78s8-joshua-wong-darah-muda-revolusi-hong-kong [diakses pada 24 Juni 2018 pukul 18.20 wita]

https://abcnews.go.com/Technology/hong-kong-pro-democracy-protesters-turn-firechat-app/story?id=25890110 [diakses pada 24 Juni 2018 pukul 19.24 wita]

https://www.cfr.org/backgrounder/democracy-hong-kong [diakses pada 24 Juni 2018 pukul 20.00 wita]

https://dunia.tempo.co/read/802083/eksklusif-wawancara-pemimpin-gerakan-hong-kong-merdeka [diakses pada 25 Juni 2018 pukul 01.27 wita]

https://www.demosisto.hk/about?lang=en [diakses pada 25 Juni 2018 pukul 02.22 wita]

Penulis:

*) Penulis adalah Eva Ermylina, Alumni Hubungan Internasional Universitas Muhammadyah Malang.
**) Tulisan opini ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi reviewnesia.com