Moon Jae In
Korea Utara yang cenderung bersifat tertutup membatasi dirinya terhadap hubungan dengan dunia luar termasuk Korea Selatan (Foto: Ahmad Said Rifqi/reviewnesia.com)

Kegagalan dalam setiap proses penyatuan kedua Korea membuat Moon Jae In sebagai Presiden Korea Selatan yang telah memimpin sejak tahun 2017 melakukan transfigurasi rezim kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara. Hal tersebut dilakukan demi tercapainya perdamaian di Semenanjung Korea yang terpecah setelah terjadinya perang puluhan tahun lalu dan dalam gencatan senjata semenjak tahun 19531.

Perbedaan bentuk negara, sistem politik dan pemerintahan serta pertentangan ideologi yang dijalankan oleh kedua negara menjadi salah satu tantangan dalam mengupayakan perdamaian di Semenanjung Korea2. Korea Utara yang cenderung bersifat tertutup membatasi dirinya terhadap hubungan dengan dunia luar termasuk Korea Selatan, sehingga minimnya komunikasi yang terjadi di antara Korea Selatan dan Korea Utara juga menjadi penghambat proses pelaksanaan unifikasi yang dicita-citakan3.

Korea Selatan telah menjalin hubungan dengan Korea Utara pada masa-masa pemerintahan sebelum Moon Jae In, namun hubungan tersebut belum membuahkan kesepakatan damai untuk menghentikan perang secara resmi dan tertulis. Beberapa kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara sebelum masa kepemimpinan Moon Jae In disertai dengan sanksi dan juga ancaman.

Baca Juga: How South Korean Are Reckoning With A Changing American Military Presence

Hal itu tentunya dapat menghilangkan rasa simpati Korea Utara untuk melakukan perdamaian dengan Korea Selatan serta memberikan dampak terhadap kestabilan di Semenanjung Korea. Hubungan kedua negara juga mengalami pasang surut, salah satunya akibat dari permasalahan yang terjadi antara Korea Utara dengan Amerika Serikat yang merupakan sekutu Korea Selatan. Diikuti hubungan yang tidak baik antara Amerika Serikat dengan China yang merupakan negara sekutu Korea Utara. Hal ini tentunya saling mempengaruhi dan semakin memperkeruh hubungan Korea Selatan dan Korea Utara dalam menemukan titik tengah untuk suatu perdamaian.

Korea Selatan sangat gencar dalam membentuk perdamaian dan kestabilan di Semenanjung Korea. Keadaan saat ini menunjukkan bahwa Korea Utara menjadi sumber ancaman dengan aktivitas percobaan rudal balistik dan perkembangan senjata nuklir di negaranya.

Kepemilikan senjata pemusnah massal oleh Korea Utara menjadi ancaman terhadap stabilitas keamanan nasional maupun internasional. Hal itu dapat menimbulkan konflik terbuka khususnya di kawasan Asia Timur dan keberadaan Korea Selatan menjadi negara yang paling dirugikan karena berbatasan langsung dengan Korea Utara4. Dampak dari ancaman nuklir dan percobaan rudal balistik oleh Korea Utara juga memberikan pengaruh terhadap kondisi perekonomian di Korea Selatan. Secara tidak langsung juga akan berpengaruh terhadap perekonomian global5.

Reunifikasi menjadi kewajiban yang harus dilakukan di Semenanjung Korea karena hal ini tentunya akan mempengaruhi politik internasional. Reunifikasi ini juga akan memberikan dampak terhadap hubungan negara-negara di kawasan Asia Timur salah satunya pada sektor perekonomiannya. Jika Korea telah bersatu dan menjadi negara yang terbuka dengan pemerintahan yang bertanggung jawab, hal ini tidak hanya menguntungkan kedua negara seperti dalam sektor keamanan nasional dan stabilitas ekonominya.

Namun juga menguntungkan negara-negara di kawasan Asia Timur dan dunia internasional lainnya yang dapat menjalin hubungan dalam berbagai sektor yang disanggupi oleh kedua negara yang telah bersatu ini. Selesainya sengketa yang terjadi di Semenanjung Korea dengan terciptanya negara baru yang telah bersatu juga akan berimbas kepada peningkatan nilai investor, kestabilan ekonomi, keamanan nasional dan power terhadap kedua negara dalam pandangan dunia Internasional.

Kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara untuk mencapai perdamaian terus mengalami perubahan dan peningkatan. Reunifikasi secara bertahap yang dilakukan Korea Selatan telah dimulai dengan kebijakan Korean National Community Unification Formula pada pemerintahan Roh Tae Woo. Ia mencoba mengubah pola pikir masyarakat Korea Selatan dalam anggapan musuh menjadi partner terhadap Korea Utara. Kemudian dilanjutkan pada masa pemerintahan Kim Young Sam yang mulai meningkatkan kerja sama di antara kedua negara.

Baca Juga  Kerja sama Bilateral Jerman dan Indonesia Bidang Sains dan Teknologi

Dilanjutkan dengan salah satu kebijakan luar negeri Korea Selatan yang cukup terkenal yaitu Sunsine Policy pada masa pemerintahan Kim Dae Jung. Dengan fokus kebijakan pada bidang militer, kerja sama dan rekonsiliasi di antara kedua negara. Hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara terlihat meningkat, maka kebijakan ini terus di pertahankan oleh pemerintahan selanjutnya yang dipimpin oleh Roh Moo Hyun sehingga menghasilkan Peace Declaration yang ditandatangani oleh kedua pemimpin negara tersebut. Pada pemerintahan Park Geun Hye yang menggunakan kebijakan Trust Politics melakukan reunifikasi yang berdasarkan kepada kepercayaan terhadap Korea Utara6.

Segala usaha yang telah dilakukan pemerintahan sebelum masa kepemimpinan Moon Jae In bisa dikatakan masih mengalami pasang-surut dalam menjalin hubungan dengan Korea Utara. Pergantian masa jabatan pemerintahan Park Geun Hye yang dilanjutkan oleh Moon Jae In sebagai pemimpin Korea Selatan dari tahun 2017 membawa perubahan terhadap kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara. Fokus utama yang dijadikan landasan pada pemerintahan Moon Jae In adalah perdamaian di Semenanjung Korea. Memang terlihat saat ini hubungan yang terjalin antara Korea Selatan dan Korea Utara sudah jauh meningkat daripada saat masa-masa pemerintahan sebelum Moon Jae In, namun reunifikasi belum terlaksana secara sempurna.

Perpecahan dan pertikaian di Semenanjung Korea bisa dikatakan cukup alot karena belum bersatu menjadi satu negara yang bernaung pada satu kepemimpinan. Usaha yang dilakukan pada masa-masa pemerintahan sebelum Moon Jae In dalam mengatur hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara bahkan tidak menemukan titik terang dalam mendamaikan kedua Korea. Walaupun saat ini telah terjadi peningkatan hubungan kerja sama dan kesepakatan untuk menghentikan perang secara damai melalui perubahan kebijakan luar negeri Korea Selatan yang dilakukan oleh Moon Jae In terhadap Korea Utara. Namun reunifikasi masih belum berhasil dilakukan.

Hal ini masih menjadi permasalahan terhadap bagaimana sebenarnya kebijakan yang harus diambil oleh Korea Selatan terhadap Korea Utara sebagai pihak yang paling menginginkan perdamaian di Semenanjung Korea untuk dapat menyatukan diri seperti beberapa negara yang berhasil melakukan reunifikasi terhadap negaranya yang juga terpecah menjadi dua negara sebut saja Jerman, Yaman dan Vietnam.

Kebijakan-kebijakan luar negeri yang telah dilakukan oleh pemerintahan Moon Jae In terhadap Korea Utara menunjukkan hubungan yang membaik antara kedua negara. Dapat dilihat dari berbagai jalinan kerja sama, salah satunya dalam bidang olimpiade musim dingin yang diadakan di Korea Selatan dan diikuti oleh perwakilan dari Korea Utara. Kemudian Korea Selatan juga melakukan pendekatan dengan Amerika Serikat agar dapat berdialog dengan Korea Utara untuk menyelesaikan sengketa di antara kedua negara ini.

Hal ini membuat Korea Utara mulai bersimpati dan percaya kepada Korea Selatan karena berusaha menyelesaikan perkara antara negara sekutunya dengan Korea Utara yang akhirnya membuat kedua negara yang bertikai karena aktivitas nuklir ini melakukan pertemuan 2 kali dan diikuti pertemuan ketiga yang juga dihadiri oleh Korea Selatan7.

Beberapa kebijakan yang telah dijalani dalam mengatur hubungan dengan Korea Utara akhirnya memperoleh suatu kesepakatan antara kedua Korea untuk menghentikan perang secara resmi dan tertulis yang termuat dalam Panmunjom Declaration on Piece, Prosperity and Reunification of the Korean Peninsula dalam deklarasi ini juga diperoleh kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan konfrontasi, denuklirisasi serta melakukan rekonsiliasi nasional menuju perdamaian dan kesejahteraan dan peningkatan kerja sama dalam berbagai bidang.

Baca Juga  Kemenangan Biden dan Perubahan Kebijakan Luar Negeri Amerika

Transfigurasi rezim yang dilakukan Moon Jae In terhadap kebijakan luar negeri Korea Selatan dalam mengatur hubungan dengan Korea Utara, bisa dikatakan yang paling berhasil. Moon Jae In bahkan mengungkapkan rasa kekecewaannya sendiri karena merasa kebijakan yang dijalankannya masih memiliki kekurangan dalam proses perdamaian antara kedua Korea.

Kehampaan juga dirasakan pemerintahan Moon Jae In terhadap hubungan Amerika Serikat dengan Korea Utara. Hal ini dikarenakan Moon Jae In tidak bisa membuat Amerika untuk membantu proses perdamaian terhadap kedua Korea setidaknya dengan meringankan sanksi-sanksi atas Korea Utara. Agar Korea Selatan mendapatkan simpati yang lebih dari Korea Utara sehingga dapat melanjutkan proses perdamaian yang ingin dicapai8.

Langkah awal yang harus diambil Korea Selatan dan Amerika Serikat adalah pembangunan konsensus yang akan menangani isu perdamaian di Semenanjung Korea. Mengenai Isu perdamaian di Semenanjung Korea tak sedikit kalangan yang ragu, memberikan sikap skeptis dan mengatakan bahwa perdamaian di Semenanjung Korea hanyalah mimpi belaka. Dalam hal ini pembangunan konsensus yang akan menangani isu dapat menepis rasa percaya diri kedua negara terus meningkat untuk melakukan unifikasi secara konsisten. Langkah kedua dilanjutkan dengan mengajak Amerika agar dapat melakukan reformasi di Korea Utara9.

Hal ini dapat mempermudah proses unifikasi sebelum dan setelah terwujud. Terbantunya Korea Utara dalam mengembangkan negaranya pada sektor ekonomi, pembangunan infrastruktur dan berbagai sektor lainnya dapat mempermudah Korea Selatan dalam mewujudkan unifikasi di Semenanjung Korea dengan perbedaan yang tidak jauh di antara kedua negara. Maka kebijakan yang berlandaskan kepada Integration Unification adalah kebijakan yang lebih tepat untuk dilakukan di Semenanjung Korea. Untuk dapat melunakkan Korea Utara, Korea Selatan harus mempunyai kebijakan yang tidak menyulut amarah ataupun memancing persengketaan di Semenanjung Korea.

Maka dari itu kebijakan yang mengarah kepada Integration Unification ini dapat menjadi sasaran yang tepat untuk mewujudkan unifikasi di Semenanjung Korea. Setiap proses dan langkah dilakukan dengan kepala dingin melalui kesepakatan-kesepakatan di antara kedua negara.

Daftar Bacaan

Sofwan, Rinaldy. (2018). Upaya Damai dan Jejak Pengkhianatan Korut. https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180425191300-113-293585/upayadamai-dan-jejak-pengkhianatan-korut diakses pada tanggal 18 Mei 2020 pada pukul 19:20

Arjlia, Annisa. (2019). Kepentingan Korea Selatan dalam Deklarasi Panmunjom Pada Masa Pemerintahan Moon Jae In. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Irawan, Bridgete Christanti. (2019). Reunifikasi Negara Berdasarkan Hukum Internasional dalam Studi Kasus Rencana Reunifikasi Korea Selatan dan Korea Utara. E-Journal Ilmu Hukum Kertha Negara. Vol. 7. No.8. Hal 1-15.

Muhamad, Simela Victor. (2016). Isu Keamanan di Semenanjung Korea dan Upaya Damai Parlemen. Politica. Vol. 7. No.1. Hal: 121-143

Kompas.com. (2017). AS-Korea Utara Memanas, Apa Dampaknya bagi Perekonomian Dunia?. https://ekonomi.kompas.com/read/2017/08/10/143051126/as-korea-utaramemanas-apa-dampaknya-bagi-perekonomian-dunia-?page=all diakses pada tanggal 19 Mei 2020 pukul 21:22

Nadhiva, Faizah et all. (2019). Reorientasi Kebijakan Luar Negeri Republik Korea Terhadap Republik Rakyat Demokratik Korea dalam Upaya Reunifikasi. Global Strategis. Vol.13. No. 2. Hal 157-170

Verdiana, Benedikta Miranti Tri. (2019). Kebijakan AS terhadap Korea Utara Bikin Korsel Frustasi. https://www.liputan6.com/global/read/4124550/kebijakan-as-terhadap-koreautara-bikin-korsel-frustrasi diakses pada tanggal 19 Mei 2020 pukul 00:30..

Umarama, Fahrin et all. (2018). Prospek Penyelesaian Konflik Korea Selatan dan Korea Utara. Jurnal Politico. Vol. 7. No. 1. Hal 1-15.

Penulis:

*) Penulis adalah Anggi Putra, Akademisi Hubungan Internasional Universitas Tanjung Pura.
**) Tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi reviewnesia.com