Teori Integrasi
Integrasi adalah tujuan mendasar dari dibentuknya regionalisme. (Foto: Siska Silmi/reviewnesia.com)

Regionalisme merupakan sebuah istilah dalam studi hubungan internasional yang merujuk pada persamaan rasa, kesamaan identitas, dan persepsi tujuan bersama yang disertai dengan pembentukan dan penerapan lembaga-lembaga yang memiliki identitas dan dapat menggerakkan aksi kolektif di suatu kawasan.

Untuk dapat memahami regionalisme, ada perspektif teori yang dapat digunakan dalam menjelaskan dan menganalisis fenomena terkait. Salah satunya adalah teori integrasi yang menjelaskan bahwa sejatinya integrasi adalah tujuan mendasar dari dibentuknya regionalisme.

Berikut ada empat teori integrasi dalam memahami studi regionalisme:

1. Federalisme 

Federalisme merupakan teori integrasi dalam regionalisme yang memberikan penekanan pada pentingnya keputusan secara politis yang sering kali bersifat formal dan bisa membentuk atau menghancurkan kesatuan organisasi secara politis.

Kaum federalis sangat fokus pada penyusunan konstitusi dan distribusi hak dan kewajiban di antara beragam agen-agen, badan eksekutif, pengadilan, dan divisi lainnya di bawah konstitusi.

Perhatian terhadap faktor-faktor tersebut mencerminkan pandangan bahwa kesamaan bentuk yang muncul di antara berbagai kondisi dan lokasi otoritas formal lebih kondusif bagi keberhasilan suatu federasi.

Baca Juga : Regionalisme, Globalisasi, Dan Interdependensi

Ratifikasi terhadap traktat-traktat yang mereka buat sangat penting bagi federasi sebagi bukti bahwa unit-unit yang bersatu itu telah menyerahkan sebagian kepercayaannya kepada suatu entitas atau organisasi yang baru yang telah terbentuk.

Ratifikasi juga telah berubah menjadi suatu daya ikat bagi unit-unit tersebut dan menjamin otoritas politis organisasi yang baru. Dalam pandangan pemikir federalis, suatu masyarakat yang tereintegrasi merupakan produk dari “guratan pena dan hasil kejeniusan otak”.

Organisasi yang tereintegrasi merupakan sebuah kontrak sosial dari unit-unit yang telah bergabung dan harus terlihat secara hitam putih dalam bentuk berupa traktat, kesepakatan, atau perjanjian tertentu.

Kaum federalis juga menekankan rangkaian peristiwa-peristiwa sejarah dan interaksi-interaksi yang mengatasnamakan kepentingan bersama selama fase pembukaan federasi.

Rangkaian bargaining dan kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai selama proses ini dianggap faktor-faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya federasi. Pendekatan ini cenderung menekankan aspek politis daripada faktor ekonomi.

2. Teori Komunikasi

Beberapa ilmuwan politik memercayai bahwa tinggi rendahnya tingkat komunikasi dan transaksi di antara para koruptor merupakan indikator kritis dalam pembentukan suatu masyarakat yang tereintegrasi.

Tingginya tingkat komunikasi ditandai dengan meningkatnya pertukaran informasi melalui media massa. Komunikasi yang luas dan terus-menerus mempercepat laju pertukaran informasi dan memperluas ingatan memori dan persepsi bersama di antara para elit dan rakyat biasa.

Para teoritis komunikasi tertarik dengan semua jenis transaksi. Khususnya, dalam kasus integrasi, transaksi yang berlangsung dalam arus perdagangan. Menurut mereka, perdagangan menciptakan saling ketergantungan dalam suatu kelompok.

Transaksi dalam perdagangan tersebut kemudian diperluas kegiatannya dalam suatu pasar tertentu dan selanjutnya diperluas dengan satu pasar yang lain. Inilah yang dinamakan bentuk interdependensi atau saling ketergantungan yang terlibat harus mengembangkan skill atau kemampuan masing-masing. Sehingga, informasi menjadi hal yang penting bagi para aktor tersebut.

Namun, komunikasi ini bisa terhambat karena faktor bias informasi. Semakin jauh informasi dari sumber awalnya, semakin bias informasi yang diterima oleh para aktor.

Hal ini bisa menyebabkan kesalahan persepsi mengenai sasaran, tujuan, dan kebijakan bersama. Proses komunikasi perlu dilakukan secara intens guna mencapai pemahaman mengenai kepentingan bersama, tujuan, dan sasaran yang hendak mereka capai.

Tingginya komunikasi seharusnya bisa mengurangi kesenjangan persepsi terhadap permasalahan, sehingga bisa membuat para aktor mengantisipasi dan mencegah berbagai kesulitan dalam hubungan kerja sama di antara mereka. Kunci teori ini adalah pemahaman.

Para peneori komunikasi percaya bahwa dengan meningkatnya volume transaksi akan mempertinggi kecenderungan integrasi secara struktural dengan mendorong proses pembelajaran.

Proses pembelajaran yang didasarkan pada informasi bersama dan perusahaan bersama menghasilkan pengetahuan dan nilai-nilai yang dibutuhkan terciptanya tingkah laku yang bertanggung jawab bagi semua aktor.

3. Fungsionalisme 

Pada akhir Perang Dunia II, David Mitrany mengajukan proposal guna terciptanya tatanan dunia yang damai. Konsep dasarnya adalah fungsionalisme. Asumsinya adalah bahwa penawaran itu harus sesuai dengan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan dasar umat manusia seperti makanan, perlindungan, dan keamanan.

Meningkatnya spesialisasi dan pertukaran yang lebih luas dalam barang, jasa, dan orang-orang menyebabkan meningkatnya konsekuensi terhadap permasalahan seperti depresi ekonomi dan wabah.

Hasilnya, kelompok-kelompok kecil menjadi kesulitan menangani permasalahan global tersebut. Oleh karena itu, badan-badan internasional telah dibentuk untuk memecahkan permasalahan global.

Fungsionalisme tidak menekankan pada aspek high politics. Ia lebih menekankan pada fungsi-fungsi yang lebih kecil, misalnya hanya menangani kirim mengirim surat (UPO), International Red Cross, dan lain sebagainya.

Model kaum fungsionalis yang sangat terlihat nyata adalah proses pembentukan Uni Eropa yang digagas dan dibentuk dari komunitas besi baja yang digunakan dalam menangani masalah produksi dan perdagangan.

Berlanjut ke pembentukan pasar bersama dalam aspek ekonomi, hingga terciptanya Union seperti saat ini yang meliputi sektor ekonomi, politik, serta keamanan. Kaum fungsionalis menekankan bahwa proses terjadinya integrasi tidak akan berlanjut lebih jauh tanpa tercapainya kerja sama dalam memecahkan permasalahan bersama.

4. Neofungsionalisme

Neofungsionalisme adalah teori yang berhasil menggabungkan unsur-unsur teori komunikasi, fungsionalisme, dan federalisme dengan fokus penekanan  pada dinamika agen-agen internasional.

Teori ini menyatakan bahwa unit-unit didirikan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan di antara negara-negara, terutama dalam hubungannya dengan pasar bersama atau kesepakatan ekonomi.

Sama halnya dengan fungsionalisme, teori ini menekankan pada kegiatan organisasi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan negara-negara. Kesinambungan kerja sama ini tidak akan berlangsung lama tanpa ada unsur kesepahaman yang diupayakan oleh para anggotanya.

Artinya, harus ada ego yang dapat ditekan untuk menyamakan kepentingan nasional masing-masing negara agar dapat menghasilkan kebijakan yang bisa merangkul semua anggota.

Neofungsionalisme merevisi pandangan kaum fungsionalis mengenai integrasi yang memandang bahwa asumsi kaum fungsionalis mampu menjelaskan awal berdirinya suatu organisasi supranasional namun kurang mampu menjelaskan bagaimana suatu organisasi mampu memelihara dirinya.

Jika pada awal berdirinya suatu organisasi itu karena adanya kebutuhan yang sama mengenai sesuatu hal dan pertimbangannya karena aspek untung-rugi.  Pada proses selanjutnya, high politics ternyata tetap diperlukan untuk memelihara organisasi tersebut, terutama dalam hal membuat keputusan.

Peran serta elit politik, komitmen para aktor pembuat keputusan pada perjanjian-perjanjian yang mereka buat, seperti halnya asumsi-asumsi kaum federalis.  Semua itu tetap penting dalam hal eksistensi suatu organisasi, terlebih organisasi supranasional.