Ekonomi Politik
Tiga teori dalam ekonomi politik internasional. (Foto: Siska Silmi/reviewnesia.com)

1. Merkantilisme

Teori merkantilisme ini sangat erat kaitannya dengan pembentukan negara berdaulat dan modern sepanjang abad ke-16 dan ke-17. Merkantilisme menempatkan pandangannya tentang elite politik yang berada di garis depan pembangunan sebuah negara modern.

Mereka berpandangan bahwa aktivitas ekonomi harus tunduk pada tujuan utama pembangunan negara yang kuat. Dengan kata lain, ekonomi merupakan instrumen politik, yaitu dasar bagi kekuatan politik.

Merkantilisme berpandangan bahwa perekonomian internasional merupakan arena munculnya konflik antar negara antara kepentingan nasional yang saling bertentangan, daripada area kerja sama dan saling menguntungkan.

Singkatnya, persaingan ekonomi yang terjadi antar negara di dunia disebut sebagai ‘zero-sum game’, dimana keuntungan suatu negara merupakan kerugian bagi negara lain. Negara-negara harus khawatir mengenai keuntungan ekonomi relatif karena kekayaan materi yang dikumpulkan oleh suatu negara dapat menjadi dasar utama bagi kekuatan politik dan militer yang dapat digunakan untuk melawan negara lain.

Persaingan ekonomi yang terjadi antar negara dapat mengambil dua tipe yang berbeda. Tipe pertama disebut sebagai merkantilisme bertahan (benign) yaitu, negara memperkuat kepentingan pada sektor ekonomi nasionalnya karena hal tersebut merupakan unsur penting dalam keamanan nasionalnya, kebijakan seperti itu tidak memiliki dampak negatif terhadap negara lain.

Tipe kedua disebut sebagai merkantilisme agresif (malevolent) yaitu, negara-negara berupaya untuk mengeksploitasi perekonomian dunia internasional melalui kebijakan ekspansinya. Dengan demikian merkantilisme menilai bahwa kekuatan ekonomi dan kekuatan militer-politik sebagai tujuan yang harus saling melengkapi, bukan saling bersaing, dalam lingkaran arus balik yang positif.

Pencapaian kekuatan ekonomi mendukung pengembangan kekuatan politik dan militer negara, dan kekuatan politik-militer meningkatkan dan memperkuat kekuatan ekonomi negara.

Pemikiran kaum merkantilis saat ini berfokus pada keberhasilan negara-negara berkembang di Asia Timur seperti, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan China. Mereka menekankan bahwa adanya keberhasilan pada sektor ekonomi negara selalu disertai peran kekuasaan pemerintah yang kuat bagi negara dalam memajukan pembangunan ekonomi negara.

Negara membangun industri-industri strategis, melindunginya dari persaingan dengan negara lain, dan juga mendukung pembangunannya bahkan dengan mengatur persaingan di antara perusahaan.

Sehingga bisa kita peroleh gambaran singkat dari pandangan kaum merkantilis bahwa perekonomian harus tunduk pada komunitas politik dan khususnya pemerintah. Aktivitas ekonomi dilihat dalam konteks yang lebih besar dan dianggap lebih penting yang akan mempengaruhi peningkatan kekuatan negara.

Organisasi yang bertanggung jawab dalam hal mempertahankan dan memajukan kepentingan nasional, yang disebut negara, memerintah di atas kepentingan ekonomi swasta.

Kekayaan dan kekuasaan merupakan dua tujuan yang saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Ketergantungan ekonomi yang terjadi pada negara-negara lain seharusnya dihindari atau bahkan dihilangkan sejauh mungkin.

Baca Juga : Liberalisme Institusional dalam Hubungan Internasional

2. Liberalisme

Liberalisme muncul sebagai kritik terhadap kontrol politik dan pengaturan permasalahan ekonomi yang menyeluruh dan mendominasi pembentukan negara Eropa pada abad ke-16 dan ke-17, yaitu pada fase merkantilisme.

Kaum liberal menolak teori dan kebijakan yang terpusat pada politik dan pemerintah. Adam Smith sebagai salah satu teoritis liberal mengatakan bahwa pasar cenderung meluas secara spontan demi kepuasan kebutuhan manusia sehingga pemerintah tidak boleh ikut campur.

Menurut kaum liberal, ekonomi pasar adalah sumber utama kemajuan, kerja sama, dan kesejahteraan. Campur tangan politik dan peraturan negara justru akan membuat tidak ekonomis dan membuat adanya kemunduran serta dapat menyebabkan konflik.

Menurut kaum liberal, perekonomian harus didasarkan pada pemikiran bahwa jika dibiarkan sendiri perekonomian pasar akan berjalan spontan menurut mekanisme atau hukumnya sendiri.

Hukum ini dipandang sangat berkaitan erat dalam proses produksi ekonomi dan perdagangan. Dalam perekonomian dunia yang berdasarkan pada perdagangan bebas semua negara akan mendapatkan keuntungan melalui spesialisasi dan kekayaan global akan meningkat.

Kaum liberal kemudian juga menolak pandangan yang dikemukakan oleh kaum merkantilis mengenai negara merupakan aktor utama dan fokus sentral ketika menghadapi permasalahan ekonomi. Tetapi, menurut liberal, aktor sentral adalah individu sebagai konsumen dan produsen.

Pasar merupakan zona terbuka tempat para individu bersama-sama menukarkan barang dan jasa. Individu bersifat rasional, dan ketika mereka memakai rasionalitas tersebut di pasar, semua pihak akan diuntungkan. Pertukaran ekonomi di pasar kemudian bersifat ‘positive-sum game’, dimana setiap orang mendapatkan keuntungan lebih dari yang mereka tanamkan.

Para individu dan perusahaan tidak akan melakukan kegiatan ekonomi di pasar kecuali pasar tersebut menguntungkan mereka. Jalan menuju kesejahteraan manusia, kemudian melalui perluasan ekonomi pasar bebas, kapitalisme, tidak hanya di dalam negara tetapi juga lintas batas internasional.

Ringkasnya, dalam pandangan liberal perekonomian pasar merupakan suatu wilayah otonomi dari masyarakat yang berjalan menurut hukum ekonominya sendiri. Pertukaran ekonomi bersifat saling menguntungkan satu sama lain, dan pasar akan cenderung memaksimalkan keuntungan bagi semua individu, rumah tangga, dan perusahaan yang berpartisipasi dalam pertukaran pasar.

Perekonomian merupakan area yang berfungsi sebagai instrumen kerja sama bagi keuntungan timbal balik antar negara dan juga antar individu. Dengan demikian, perekonomian internasional seharusnya didasarkan pada aktivitas perdagangan bebas yang semakin diperkuat.

3. Marxisme

Pakar ekonomi dan filsuf ekonomi politik asal Jerman abad ke-20 yaitu Karl Marx telah mewakili kritik mendasar pada pemikiran liberal. Marx menolak pandangan kaum liberal mengenai ‘positive-sum game’.

Menurut Marx, ia melihat perekonomian sebagai tempat eksploitasi manusia dan perbedaan kelas. Marx dengan demikian melihat pandangan dasar mengenai‘zero-sum’ dari kaum merkantilis dan memakainya pada hubungan kelas selain hubungan negara.

Kaum marxis sepakat dengan kaum merkantilis bahwa politik dan ekonomi sangat berkaitan, kaum marxis menempatkan ekonomi pada posisi pertama dan politik pada posisi kedua. Bagi kaum marxis, perekonomian kapitalis didasarkan pada dua kelas sosial, yaitu kaum borjuis, kaum yang berada di atas yang memiliki alat-alat produksi.

Selain itu, ada juga kaum proletar, yaitu kaum yang hanya memiliki kekuatan kerjanya saja. Akan tetapi kaum proletar / kaum buruh jauh lebih banyak bekerja dibanding upah yang mereka dapatkan dari hasil bekerja itu, sementara itu yang diuntungkan adalah kaum borjuis. Hal itu merupakan keuntungan yang dinilai bersifat kapitalis, dan keuntungan itu berasal dari eksploitasi tenaga kerja.

Pandangan kaum marxis adalah materialis, yaitu didasarkan pada klaim bahwa aktivitas inti di dalam masyarakat menyangkut cara individu menghasilkan keuntungan. Produksi ekonomi merupakan dasar bagi aktivitas manusia, termasuk politik.

Di sisi lain, ekonomi terdiri dari hubungan produksi, yaitu sistem kepemilikan sosial yang menentukan kontrol sebenarnya terhadap kekuatan produksi. Kaum borjuis yang mendominasi perekonomian kapitalis melalui kontrol alat-alat produksi, juga akan cenderung mendominasi wilayah politik karena ekonomi adalah dasar dalam perpolitikan.