separatisme papua
Semakin bertambah tahun, persolan mengenai separatisme Papua bukan semakin mereda (Foto: Talabul Amal/reviewnesia.com)

Separatisme yang terjadi di Papua merupakan persoalan yang dapat diumpamakan seperti sebuah benang kusut yang sukar ditemukan jalan keluarnya. Semakin bertambah tahun, persoalan mengenai separatisme Papua bukan semakin mereda, akan tetapi justru semakin bergejolak. Hal tersebut salah satunya dibuktikan dengan berubahnya status separatisme Papua dari isu nasional menjadi isu internasional yang sering dibicarakan di forum PBB. Banyaknya aktor-aktor yang terlibat dan mendukung Papua agar melepaskan diri dari Indonesia menjadikan separatisme Papua semakin sulit dan rumit untuk diselesaikan. Terbentuknya United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pada 7 Desember 2014 adalah contoh betapa aktor-aktor asing secara intensif terlibat dalam permasalahan Papua.

Organisasi ini memiliki tugas utama untuk mengampanyekan Papua Merdeka serta melakukan lobi-lobi politik untuk mendapatkan dukungan dari berbagai negara terutama di Kawasan Pasifik Selatan (Ahmad Sabir, 2018). Selain itu, adanya keterlibatan negara adidaya seperti Amerika Serikat dan China yang menaruh kepentingan di wilayah Papua, juga menjadi dalang dari gejolak separatism Papua yang semakin memanas.

Latar Belakang Separatisme Papua

Konflik separatisme di wilayah Papua sebenarnya telah ada dan terjadi sejak lama yang hingga kini belum ditemukan solusinya yang tepat. Konflik ini telah ada semenjak awal proses integrasi wilayah Papua ke dalam wilayah Indonesia. Dalam buku Papua Road Map, Negotiating the Past, Improving the Present, and Securing the Future, Tim Peneliti dari LIPI (2008) sebagaimana dikutip oleh Yoseph Yapi Taum (2015) dikemukakan empat faktor yang menjadi sumber konflik di Papua yaitu (1) Marjinalisasi dan diskriminasi yang dirasakan oleh orang asli Papua sebagai akibat pembangunan ekonomi, kebijakan budaya dan migrasi massal di Papua sejak 1970 hingga hari ini. (2) Kegagalan pembangunan.

Baca Juga: Peran PBB dan NATO dalam Konflik Perpecahan di Yugoslavia

(3) Kontradiksi pemahaman sejarah integrasi dan konstruksi identitas politik di antara Papua dan Jakarta: kaum nasionalis Indonesia yang berpendirian bahwa NKRI adalah prinsip dan format politik yang final versus nasionalis Papua yang berpendirian bahwa integrasi Papua ke dalam Indonesia tidak legitimate karena bangsa dan negara Papua telah terbentuk sejak 1 Desember 1961 dan oleh karena itu menuntut pengambilan kedaulatan dan kemerdekaan Papua. (4) Sejarah panjang kekerasan politik di Papua terutama yang dilakukan oleh aktor negara terhadap warga negara Indonesia di Papua.

Selain itu dalam versi yang lain, terdapat dua faktor yang menjadi pemicu lahirnya konflik Papua yaitu, faktor internal dan eksternal. Faktor internal, adanya perbedaan pemikiran antara pihak Soekarno dan Muh. Yamin dengan pihak Moh. Hatta pada sidang BPUPKI, Soekarno dan Muh. Yamin berpendapat bahwa wilayah Indonesia merupakan seluruh wilayah bekas Hindia-Belanda termasuk di dalamnya Papua.

Namun, Moh. Hatta berpendapat bahwa wilayah Papua merupakan wilayah yang secara etnografi berbeda dengan Indonesia. Penduduk Indonesia sebagian besar merupakan penduduk Polinesia, sedangkan penduduk Papua merupakan penduduk Melanesia. Oleh karena itu, wilayah Papua diberikan kebebasan untuk menentukan status integrasinya terhadap Indonesia.

Baca Juga  Eksistensi Indonesia Untuk Menjaga Perdamaian dan Kesejahteraan Dunia Melalui Diplomasi 4+1

Selanjutnya, dari faktor eksternal, Belanda dianggap sebagai pihak eksternal yang memegang kendali dalam penanaman benih anti Indonesia kepada masyarakat Papua. Perselisihan antara Indonesia dan Belanda akan status Irian Barat (Papua) pecah setelah adanya Konferensi Meja Bundar (KMB). Dalam KMB yang dihadiri oleh kedua pihak, Belanda tidak mengakui bahwa Irian Barat merupakan wilayah Indonesia. Perselisihan keduanya menghasilkan bahwa penyelesaian terkait Irian Barat akan ditunda selama satu tahun. Penundaan ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk menanamkan rasa anti Indonesia melalui politik dekolonisasi mereka.

Belanda ingin mempertahankan dominasi dan kontrol mereka terhadap wilayah Irian Barat. Selain itu, Belanda juga melakukan serangkaian perbaikan wilayah di Irian Barat seperti membangun sekolah, memberikan izin berdirinya partai politik, serta menaikkan subsidi bagi Irian Barat. Serangkaian perbaikan tersebut ditujukan untuk menarik simpati rakyat serta pihak internasional dengan menunjukkan bahwa Irian Barat dapat berdiri sebagai negara sendiri.

Perbaikan yang dilakukan di Irian Barat, khususnya dalam bidang politik meningkatkan rasa nasionalisme serta kesadaran politik rakyat Irian Barat. Ditambah dengan adanya beberapa partai politik, membuat rakyat Irian Barat gencar memperjuangkan kemerdekaannya. Pada tahun 1962, melalui perjanjian New York yang melibatkan Indonesia, Amerika Serikat, Belanda dan PBB, kemudian disusul dengan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969 diselesaikanlah perselisihan atas wilayah Papua, dengan Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Di tahun yang sama pula Belanda meninggalkan Papua. Dengan kepergian Belanda dari Papua, para tokoh anti Indonesia ikut pindah ke Belanda yang pada akhirnya mempelopori lahirnya Organisasi Papua Merdeka (OPM).

OPM sendiri lahir dilatarbelakangi oleh sebuah kekecewaan masyarakat Papua serta rasa tidak terima akan putusan dari perjanjian New York serta Pepera. Mereka merasa dicurangi karena dalam perjanjian dan penentuan pendapat tersebut tokoh-tokoh dari Papua tidak ada yang dilibatkan. Hal inilah yang menjadi pemicu utama dalam terjadinya konflik separatisme di wilayah Papua yang sampai dengan hari ini masih berlanjut (Sekar Wulan Febrianti dkk, 2019).

Terinternasionalisasinya Isu Separatisme Papua

Pada mulanya, kelompok separatis Papua bergerak secara sporadis dan tidak terkordinasi. Namun, seiring dengan bertambahnya waktu, kelompok separatis tersebut menjadi semakin solid dan terkonsolidasi dalam mencapai tujuannya yaitu melepaskan diri dari Indonesia dan membentuk negara sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan pembentukan ULMWP yang menyatukan faksi-faksi perjuangan OPM antara kelompok bersenjata dan faksi politik. Kehadiran ULMWP dimaksudkan agar upaya kemerdekaan Papua lebih terkordinasi untuk meraih dukungan politik dari masyarakat internasional.

Vanuatu merupakan negara yang memfasilitasi terbentuknya ULMWP dan menggalang dukungan dari negara pasifik lainnya untuk kampanye politik Papua merdeka dengan memanfaatkan organisasi sub-regional di kawasan Pasifik yakni, Melanesian Spearhead Group (MSG). Hal ini menyebabkan terinternasionalisasinya isu separatisme Papua disebabkan peran dari ULMWP dan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan yang secara implisit maupun eksplisit telah memfasilitasi dan membantu eksisnya isu separatisme Papua di kancah internasional.

Selain itu, kepentingan asing di Papua juga turut andil dalam menarik perhatian dunia atas Papua seperti Amerika Serikat, Australia, Kanada, China, Jepang, dan India yang masing-masing memiliki kepentingan bisnis di Papua. Dengan mengusung isu-isu non-tradisional seperti HAM dan demokrasi, kampanye Papua Merdeka mendapat simpati dari masyarakat internasional khususnya para pegiat HAM. Kelompok separatis Papua bahkan berhasil membuka kantor perwakilan OPM dibeberapa negara yaitu Papua Nugini (Port Moresby), Australia (Perth), Belanda (The Hague), Inggris (Oxford) dan Vanuatu (Port Vila) yang secara khusus menjadi lokasi kantor ULMWP (Ahmad Sabir, 2018).

Baca Juga  15 Rekomendasi Gunung untuk Pendaki Pemula Terbaru

Alternatif Solusi Dalam Mengatasi Separatisme Papua

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa separatisme Papua pada dasarnya merupakan urusan domestik Indonesia yang tidak boleh dicampuri oleh aktor-aktor asing. Keterlibatan aktor-aktor asing dalam urusan domestik suatu negara hanya akan memperburuk dan mempersulit suatu keadaan. Hal ini terbukti dalam banyak kasus seperti, konflik Suriah, Yaman, Somalia termasuk separatisme Papua. Dengan demikian, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai sebuah organisasi perdamaian dunia seharusnya bersifat dan bertindak secara tegas terhadap aktor-aktor asing yang ikut campur dan terlibat dalam kasus separatisme Papua.

Sebab hal ini telah bertentangan dengan prinsip non-intervensi dalam piagam PBB juga bertentangan dengan Hukum Internasional. Selain itu, keterlibatan/intervensi dari aktor-aktor asing merupakan bentuk penodaan terhadap prinsip kedaulatan negara.

Selanjutnya, PBB selaku organisasi yang bertugas menjaga perdamaian dunia harus memfasilitasi forum diplomasi/negosiasi antara kelompok separatis Papua dan Pemerintah Indonesia. Hal ini bertujuan menemukan kesepakatan bersama untuk mengakhiri konflik yang selama ini terjadi, juga menyelaraskan pemahaman atas perbedaan paham tentang sejarah integritas Papua yang menjadi dasar terjadinya separatisme di Papua. Melibatkan PBB dalam persoalan ini menjadi penting, karena separatisme Papua bukan lagi menjadi masalah domestik, melainkan telah menjadi masalah internasional.

Selain itu, PBB juga telah terbukti berhasil menyelesaikan konflik antara Belanda dan Indonesia di masa lampau tentang Irian Barat (Papua). Oleh karena itu, diharapkan keterlibatan PBB ini mampu meminimalisir konflik yang terjadi dan sekaligus menjadi mediator penyelesaian konflik antara separatis Papua dan pemerintah Indonesia yang terus berlanjut sampai dengan hari ini.

REFERENSI

Ahmad Sabir “Diplomasi Publik Indonesia Terhadap Vanuatu dalam Upaya           Membendung Gerakan Separatisme Papua” dalam Jurnal Hubungan Internasional tahun XI, No.1, Januari-Juni 2018.

Sekar Wulan Febrianti, Ajeng Sekar Arum, Windy Dermawan, dan Akim   “Penyelesaian Konflik Internal antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Separatisme di Papua melalui Mekanisme Horse-Trading” dalam Jurnal Society, 7(2) 2019.

Yoseph Yapi Taum “Kekerasan dan Konflik Di Papua: Akar Masalah dan Strategi             Mengatasinya” dalam Jurnal Penelitian Volume 19, No.1, November 2015.

Gia Noor Syah Putra, Tri Legionosuko, dan Adnan Madjid “Strategi Pemerintah   Indonesia Terhadap Negara-negara Anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) Dalam Menghadapi Propaganda Organisasi Papua Merdeka (OPM): Studi Kasus Negara Republik Vanuatu” dalam Jurnal Peperangan Asimetris Vol.5, No.2, Agustus 2019.

Penulis:

*) Penulis adalah Adrian, Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Nahdlatul Ulama Kaltim.
**) Tulisan opini ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi reviewnesia.com