sengketa natuna
(Foto: Siska Silmi/reviewnesia.com)
0 Shares

Laut Natuna utara merupakan wilayah kedaulatan Indonesia yang terletak di sebelah selatan Laut China Selatan. Wilayah ini membagi laut Natuna menjadi 2 bagian cekungan, yaitu Cekungan Natuna Barat yang membentang sampai ke wilayah cekungan Melayu di kawasan Malaysia Barat dan Cekungan Natuna Timur yang membentang sampai Cekungan Serawak di Malaysia Timur. Luas Laut Natuna Utara ini mencapai 3,5 juta persegi dengan banyak potensi sumber alam di laut yang bisa digunakan seperti gas alam dan minyak bumi. Gas alam di Natuna bahkan mencapai 222 triliun kaki kubik (TCT) yang tidak akan habis untuk cadangan 30 tahun mendatang.

Potensi minyak buminya juga tidak kalah banyak, dengan kisaran jumlah sebesar 8,383 miliar barel minyak. Jika kedua sumber alam ini digabungkan maka seluruh kekayaan alam yang ada di Natuna bisa mencapai 6000 triliun rupiah1. Kekayaan alam yang melimbah inilah membuat Natuna menjadi wilayah perairan yang di incar oleh China. Laut Natuna yang menjadi daerah perbatasan Laut China Selatan membuat China dengan mudah mengatakan bahwa Natuna merupakan kepemilikan dari China yang berlandaskan pada nine dash line atau sembilan garis putus-putus.

Baca Juga: Indonesia and Tiongkok Cooperation towards Global Maritime Diplomacy

Garis nine dash line ini kemudian digunakan China untuk menunjukkan kalau penggunaan garis ini berdasarkan asas kesepakatan bersama, namun pada kenyataannya garis ini menimbulkan protes dari negara-negara yang bersangkutan sebab garis ini dianggap tidak berdasar pada asas hukum internasional yang berlaku di UNCLOS 19825. Dengan garis ini China mulai mengklaim beberapa wilayah perairan yang ada di Laut China Selatan.

Laut China Selatan merupakan Laut yang memiliki tingkat kesulitan masalah yang tinggi sehingga permasalahan akan laut itu terus terjadi hingga kini. Permasalahan ada sebab Laut China Selatan dikelilingi oleh beberapa negara kawasan Asia Tenggara dan China. Klaim yang dilakukan China sebelumnya hanya terjadi negara Filipina,Vietnam dan Malaysia namun pada tanggal 17 Juni 2016 China sudah mulai mengklaim wilayah Indonesia juga dengan ditangkapnya kapal ikan berbendara China di Natuna.

Penangkapan kapal-kapal nelayan mungkin akan menjadi hal yang biasa saja jika China mengakui bahwa kapal nelayan dari negaranya yang bersalah namun China seakan ingin mengusik kedaulatan Indonesia dengan memberikan pernyataan lewat Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Hua Chunying bahwa kegiatan yang dilakukan nelayan China pada wilayah ZEE Indonesia bukanlah hal yang ilegal sebab wilayah tersebut merupakan daerah penangkapan tradisional China. Hua mengatakan bahwa Indonesia belum berhak atas Natuna sebab masih mempunyai klaim yang belum pasti akan kepentingan maritim di Laut Natuna6.

Klaim kepemilikan ini membuat pemerintah Indonesia merespons pernyataan Hua Chunying lewat Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ibu Retno menegaskan bahwa klaim China tidak memiliki dasar yang kuat dan mengatakan bahwa Perairan Laut Natuna adalah Wilayah Kedaulatan Indonesia yang sah berdasarkan Konvensi Hukum Laut UNCLOS 1982 oleh PBB. Presiden Joko Widodo selaku Presiden Indonesia juga merespons hal ini dengan memimpin rapat terbatas untuk pertama kalinya di Kapal Perang Indonesia (KRI) Imam Bonjol 383. Dan klaim yang dilakukan China pada tahun 2016 ini berakhir.

Namun baru-baru ini China kembali memulai persengketaan akan laut Natuna dengan mengirim puluhan kapal nelayan untuk mengambil Ikan di wilayah ZEE Indonesia pada tanggal 24 Desember 2019. Puluhan kapal nelayan China seakan menantang Indonesia untuk berperang dengan mengawal kapal nelayan dengan satu kapal perang Fregat dan dua kapal penjaga pantai China. Pengklaiman ini menjadi lebih rumit dari tahun 2016 lalu sebab tampaknya China tidak akan mundur untuk tetap memilikinya. Hal ini bisa terlihat dari  Coast Guard China yang menolak untuk diusir dari wilayah Indonesia oleh TNI yang berjaga di wilayah tersebut. Coast Guard China bahkan mengatakan kepada TNI untuk jangan mengganggu pekerjaan mereka di laut Natuna tersebut.

Kebijakan yang digunakan Indonesia kali ini masih sama seperti di tahun 2016 yaitu dengan pemantauan TNI yang berjaga yang ditambah kapal perang dan pemerintah Indonesia yang masih mengutamakan untuk menggunakan Diplomasi perdamaian untuk tujuan menghindari perang antara Indonesia dan China. Cara ini berhasil namun bisa diprediksi hanya berlaku sementara mengingat China mungkin akan datang ke Indonesia untuk mengklaim Laut Natuna seperti kasus 2016 yang terulang kembali di tahun ini. Maka dari itu perlu diteliti kembali apakah permasalahan yang terletak sengketa ini, kenapa masalah ini selalu terjadi dan tidak pernah menemui titik terang.

Fakta hukum yang mengatakan bahwa Natuna adalah kepemilikan Indonesia menjadi sebuah pertanyaan besar mengapa China masih berani mengklaim laut Natuna hanya dengan berlandaskan nine dash line dan aspek sejarahnya. Hal ini bisa dikatakan bahwa Pihak Indonesia kurang melakukan penegasan terhadap China sehingga China masih berani untuk mengklaim Natuna.

Kebijakan serta hukum yang ada perlu dilihat kembali untuk mengetahui apakah hukum tersebut sudah sesuai dan tepat digunakan untuk menyelesaikan masalah sengketa ini. Sebab Permasalahan Sengketa Laut Natuna tidak akan menemui titik terang dan diperkirakan akan terus berlanjut apabila Indonesia tidak segera memberikan China sanksi yang berat karena telah menggunakan sumber daya alam di wilayah ZEE Indonesia sesuai keinginannya.

Selain ketegasan pemerintah, pengawasan serta kebutuhan kapal untuk aparat sekitar masih kurang maksimal. Hal ini bisa dengan jumlah kapal pengawas di daerah Natuna dapat dikatakan kurang dari kebutuhan yang seharusnya disiapkan. Dan operasi pengawasan oleh TNI AL yang dianggap tidak efektif karena operasi gabungan TNI ini dilakukan secara berkala yang membuat pelaku pelanggar zona laut Indonesia dapat mengantisipasi waktunya dan masuk ke wilayah Indonesia dengan mudah. Dengan adanya berbagai permasalahan-permasalahan yang ada sudah seharusnya Indonesia lebih memperhatikan daerah Natuna ini, sebab dengan kekayaan yang sangat melimpah akan sangat merugikan Indonesia apabila laut ini bisa dimiliki oleh China.

Dalam penyelesaian masalah sengketa Laut Natuna dengan China, seluruh kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia berdasarkan pada visi dan misi Indonesia yaitu Poros Maritim Dunia atau Global Maritime Fulcrum yang disampaikan Jokowi pada masa awal kepemimpinannya selaku Presiden Indonesia yang ke-7. Kebijakan Poros Maritim adalah sebuah konsep yang mencakup pengembangan Infrastruktur pelabuhan, kehadiran kapal dan berbagai fasilitas asing di seluruh perlabuhan Indonesia, dan hubungan antar wilayah melalui jalur transportasi laut yang terbebas dari berbagai hambatan serta menuju jalur perairan Internasional3.

Beliau menyampaikan hal ini sebagai sebuah visi yang harus dicapai Indonesia dengan lebih memperhatikan wilayah laut yang memiliki segudang potensi yang akan menguntungkan Indonesia. Bapak Jokowi ingin Indonesia kembali menjadi negara maritim yang berjaya dan menjunjung tinggi semboyan nenek moyang terdahulu yang dikenal dengan istilah Jalesveva Jayamahe. Realisasi kebijakan Ini akan terlihat dari pemberantasan illegal fishing dan upaya pemerintah untuk mengurangi overfishing dan merehabilitasi kerusakan dilaut dan lingkungan sekitarnya. Maka dari itu pemerintah Indonesia memilih kebijakan ini untuk mengatasi setiap permasalahan yang berhubungan dengan wilayah laut namun perlu digaris bawahi bahwa pemerintah menangani kasus yang biasa terjadi menggunakan soft diplomacy atau dengan jalan perdamaian.

Kebijakan Poros Maritim seharusnya membuat Indonesia lebih fokus pada pertahanan dan keamanan di perairan Indonesia dengan lebih banyak menugaskan TNI AL di daerah tersebut. Namun fakta yang terlihat di lapangan memperlihatkan bahwa jumlah TNI AL yang berjaga masihlah kurang. Dan juga, pemerintah membuat kebijakan baru yang justru membuat kebijakan Poros Maritim makin tidak relevan digunakan untuk mempertahankan wilayah Indonesia selama sengketa dengan China terjadi. Kebijakan ini ialah Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. Kebijakan ini memperlihatkan bahwa Indonesia hanya berfokus pada strategi internal saja dan tidak memperhatikan  strategi eksternal yang berhubungan dengan pertahanan wilayah. Presiden Jokowi yang memang tidak begitu tertarik pada kebijakan luar negeri Indonesia tampaknya ingin lebih fokus kepada masalah di Dalam Negeri.

Kebijakan Poros Maritim yang digunakan Indonesia dalam menghadapi masalah ini membuat pemerintah Indonesia menjunjung tinggi Politik Luar Negeri Bebas Aktif yang justru membuat Indonesia terlihat lemah dalam menangani kasus ini. Asas Politik Luar Negeri Bebas Aktif yang mengutamakan kerja sama dalam mengatasi berbagai masalah juga memberikan batas bagi Indonesia untuk bertindak. Dapat dilihat dari pernyataan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto yang dilansir dari CNN Indonesia, ia mengatakan bahwa Indonesia dan China akan menyelesaikan masalah secara baik-baik saja sebab negara Indonesia dan China merupakan negara yang bersahabat. Dari pernyataan membuat Indonesia seakan-akan tidak akan berani menghukum tegas China karena telah membiarkan nelayannya mencari ikan di laut ZEE Indonesia.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akhirnya hanya mampu membuat kapal China ini pulang sementara. Tidak adanya sanksi tegas seperti mengembom kapal-kapal tersebut ataupun menindak pidana para pelaku yang telah melanggar membuat pelaku tidak jera dan mungkin kapal-kapal nelayan China akan datang kembali ke Natuna dengan gerakan yang lebih agresif. Sehingga kebijakan yang sebenarnya sesuai untuk diterapkan ialah Kebijakan Militer dalam menjaga tempat-tempat sengketa Indonesia yang rawan akan sengketa seperti Natuna.

Kebijakan Militer ini ialah kebijakan yang akan membuat Indonesia fokus pada pertahanan di wilayah perairan yang rawan ancaman dengan aspek militer yang kuat. Kebijakan yang dimaksud penulis di sini menggunakan konsep Conventional Detterence sebagai acuan konsep kebijakan. Konsep Conventional Detterence ini merupakan pegembangan dari teori detterance dengan menggunakan persenjataan konvensional sebagai alat utama dalam melakukan ancaman dengan mengesampingkan penggunaan senjata pemusnah massal sebagai alat dalam melakukan ancaman4.

Pengawasan dengan militer adalah hal mendasar yang perlu dilakukan Indonesia dalam mencegah kapal-kapal asing masuk ke wilayah Laut Indonesia. Pengawasan yang sebelumnya dilakukan kurang ketat membuat Indonesia selalu mendapati kapal asing yang melakukan illegal fishing dan hal ini sangat merugikan Indonesia. Kebijakan Militer bisa menjadi sebuah kebijakan alternatif bagi Indonesia untuk menangani illegal fishing dan sengketa Laut dengan China. Kebijakan ini juga bisa dilakukan sebagai jalan keluar atas sikap Indonesia yang belum bisa bertindak tegas ke pihak China.

Kebijakan ini dimaksudkan untuk menambah pertahanan yang ada di daerah rawan ancaman. Selain itu kebijakan ini juga mengerahkan segala kekuatan militer untuk kapal-kapal yang masih nekat melanggar batas wilayah Indonesia, yaitu dengan penenggelaman kapal. Kebijakan ini berupa penambahan kapal-kapal perang yang siap 24 berjaga di daerah tersebut dan melakukan operasi penuh pada tempat-tempat rawan ancaman. Memang sebelumnya Indonesia telah mengirim TNI AL untuk berjaga-jaga dengan shift yang bergantian dan berbagai operasi di laut. Namun jika dilihat lebih teliti lagi, pemerintah hanya memberikan sedikit TNI AL untuk berjaga sehingga pengawasan tidak begitu maksimal.

Kebijakan militer ini diterapkan dengan menempatkan beberapa pasukan TNI AL di berbagai wilayah dengan alat-alat yang lengkap. Dan pengawasan di laut  akan ditingkatkan dengan penjagaan yang ketat melalui operasi-operasi di wilayah laut, operasi yang semula dilakukan hanya 100 hari saja ditingkatkan menjadi 180 hari. Untuk wilayah Natuna, kapal-kapal perang yang semula berjaga hanya ketika ada insiden klaim China di Natuna, akan diminta untuk selalu berjaga dan ikut mengawasi perairan bersama TNI AL. Dengan dilakukan kebijakan militer maka pengawasan akan dilakukan secara maksimal. Pengawasan maksimal yang dilengkapi berbagai perlengkapan akan membuat para pelaku takut untuk masuk ke wilayah Indonesia.

Setiap kebijakan memiliki kelebihan dan kekurangan meskipun kebijakan tersebut sudah mendekati kriteria yang sempurna. Begitu juga dengan kebijakan militer yang disarankan penulis. Kebijakan militer yang disarankan penulis memperlihatkan kekuatan militer dan pertahanan Indonesia yang kuat. Jika di kebijakan sebelumnya pemerintah hanya bisa mengambil kapal sebagai hukuman dan tidak melakukan apapun pada China, maka kebijakan ini bisa membuat Indonesia tampak lebih tegas dengan bertindak menenggelam kapal-kapal yang masuk. Dan dengan pengamanan yang lengkap di berbagai perbatasan khususnya Natuna maka akan menyulitkan kapal-kapal nelayan masuk ke wilayah Indonesia. karena begitu ada kapal-kapal yang masuk maka akan langsung ditenggelamkan kapal tersebut.

Pada dasarnya kebijakan yang tegas akan membuat kapal-kapal luar untuk masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin menjadi takut.  Ketegasan dilakukan Indonesia juga dapat membuat China menjadi menyerah untuk mengklaim perairan Natuna kembali.

Adapun kelemahan dari kebijakan militer ini yaitu kebijakan ini akan membutuhkan dana yang besar untuk pengoperasiannya. Kapal-kapal perang yang berpatroli dibutuhkan lebih banyak dari sebelumnya begitu juga dengan senjata yang harus disiapkan untuk menjaga daerah-daerah yang rawan sedangkan daerah rawan ini sangat banyak. Selain dana yang besar, kebijakan militer ini juga membuat bisa mengakibatkan hubungan China dengan Indonesia terganggu. Seperti pada tahun 2016 lalu China yang memprotes Indonesia yang melakukan berkali-kali pengeboman pada kapal nelayan China.

Kebijakan militer sebagai alternatif menurut penulis adalah kebijakan yang tepat untuk digunakan. Kebijakan yang memperlihatkan bahwa Indonesia kuat dalam bidang militer akan menaikkan derajat Indonesia pada pandangan masyarakat dunia. Akan sangat banyak dampak yang didapat Indonesia karena kebijakan ini. Alasan kenapa penulis memilih kebijakan ini ialah karena penulis ingin pemerintah Indonesia memberikan perhatian lebih pada pertahanan yang ada di pulau-pulau yang terancam kedaulatannya.

Indonesia seakan terlalu fokus pada kebijakan maritim dunia dengan mengutamakan semua sektor alam namun pemerintah melupakan hal dasar yang harusnya dijaga terlebih dahulu. Dengan pemerintah yang lebih memperhatikan pertahanan dan keamanan di laut maka nelayan-nelayan Indonesia yang mencari ikan akan merasa nyaman. Sebab banyak terdapat laporan yang memperlihatkan bahwa banyak nelayan Indonesia yang di usir nelayan dari luar yang sedang mengambil ikan di wilayah Indonesia. Nelayan-nelayan yang kurang perlengkapan canggih seperti para nelayan luar lalu mengalah dan membiarkan nelayan-nelayan luar mengambil hak mereka.

Maka dari itu pemerintah harus memperhatikan para nelayan-nelayan ini agar bisa memanfaatkan sumber daya sebagai warga Indonesia. Dengan kebijakan militer yang membuat kapal-kapal penjaga dilengkapi dengan senjata maka tidak akan ada nelayan luar yang menerobos masuk dan nelayan lokal bisa mengambil ikan di wilayah Indonesia dengan semestinya.

Penulis memberikan alternatif kebijakan ini bukan tanpa alasan yang jelas, tapi karena penulis melihat hal-hal yang berbau militer berhasil diterapkan di dunia. Seperti yang disampaikan Madzhab realis tradisional E. H Carr, ia mengatakan bahwa kekuatan negara terlihat dari 3 aspek, yaitu kekuatan militer, kekuatan ekonomi, dan kekuatan dalam opini. Sebagai contoh penulis mengambil Rusia dan Jerman sebagai perbandingan, dimana mereka yang mengedepankan aspek militer di negara membuat pertahanan negara dapat menjadi aman. Selain itu penulis juga mengambil negara Vietnam dan Filipina sebagai perbandingan di negara Asia Tenggara yang sama-sama menghadapi sengketa laut China Selatan dengan China.

Negara Vietnam dalam menghadapi sengketa ini mereka tidak takut untuk menenggelamkan kapal-kapal nelayan China yang masuk ke wilayah mereka. Begitu juga dengan Filipina bersikap tegas dengan memberikan protes kepada China tanpa takut dampak yang dimunculkan bisa merugikan negaranya dalam bidang lain.

Dari beberapa perbandingan di atas dapat kita lihat bahwa negara-negara yang memiliki pertahanan yang kuat dan sikap yang tegas dalam menangani masalah tidak akan memunculkan masalah yang besar bagi negaranya. Seperti yang sebelumnya ditakutkan pemerintah jika Indonesia bersikap tegas maka takutnya China tidak ingin melakukan investasi di Indonesia lagi, namun faktanya hal ini tidak berpengaruh pada investasi yang terjadi. Bisa dilihat Vietnam dan Filipina yang masih menerima investasi bahkan setelah Vietnam memprotes dan melakukan tindakan militer pada kapal-kapal China5.

DAFTAR PUSTAKA

Arijanto, Andini Purti. 2019. Implementasi Kebijakan Global Maritime Fulcrum di Kepulauan Natuna Terkait Sengketa Laut China Selatan.

Mata-mata Politik, (2020). “Sengketa Laut Natuna: Mengapa Indonesia Tak Tegas Hadapi China?” Diakses https://www.matamatapolitik.com/sengketa-laut-natuna-mengapa-indonesia-tak-tegas-hadapi-china-opini/  pada 17 Mei 2020 pukul 20.01.

Nainggolan, Poltak Partogi. 2015. Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo dan Implikasi Internasionalnya. Jurnal Politik. Vol.6. No.2. Edisi Agustus.

Pambudi, Anggy Wira. 2019. Analisis Respon Indonesia Terhadap Militerisasi Tiongkok di Laut China Selatan Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo 2014-2019. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol.2.No.2.

Putra, Tomy Darma. 2019. Pengaruh Kepribadian Presiden Jokowi Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Studi Kasus Pelanggaran China di Natuna. Journal of International Relations.Vol.5.No.2.

Wahyuni, Sri. 2019. Strategi Pemerintah Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Klaim Tradisional Fishing Ground pada Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia di Perairan Natuna oleh Republik Rakyat Tiongkok. Jurnal Sosio Religius. Vol.2.No.4. Edisi Desember.

***

*) Penulis adalah Annisa Ernianda, Mahasiswi Hubungan Internasional Universitas Tanjungpura Pontianak.
**) Tulisan opini ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi reviewnesia.com

0 Shares