Sekuritisasi
Krisis pengungsi di Hungaria. (Foto: Siska Silmi/reviewnesia.com)

Di tahun 2015, Benua Eropa dikejutkan dengan kedatangan imigran yang rata-rata berasal dari wilayah Timur Tengah. Berdasarkan data yang dihimpun dari United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), sebanyak 590.000 pengungsi telah tiba di Eropa.

Sebanyak kurang lebih 630.000 pengungsi kemudian mengajukan suaka ke negara-negara Eropa. Lonjakan pengungsi yang datang ke Eropa bukanlah tanpa alasan. Mayoritas pengungsi yang berasal dari Suriah, Irak, dan Afghanistan pergi meninggalkan daerah asal mereka karena ketidakstabilan yang terjadi di negaranya.

Salah satu peristiwa yang dinilai berpengaruh terhadap ketidakstabilan di wilayah Afrika dan Timur Tengah adalah Arab Spring. Keinginan negara-negara di kawasan Timur Tengah untuk menggulingkan rezim otoriter dan menggantinya dengan sistem demokrasi malah menjadi bumerang.

Pasca revolusi Arab Spring yang diharapkan mampu mewujudkan Timur Tengah menjadi kawasan yang stabil, pada kenyataannya malah memicu konflik baru di kawasan tersebut. Arab Spring justru memicu gejolak di kawasan Afrika dan Timur Tengah, sehingga penduduk negara-negara di wilayah tersebut mengungsi ke wilayah yang dianggap aman dan damai yaitu Eropa.

Seolah tidak siap dengan lonjakan pengungsi besar-besaran yang datang ke wilayah mereka, negara-negara Eropa kewalahan dan merasa tidak sanggup menangani ledakan pengungsi yang terus terjadi. Walaupun masalah pengungsi bukanlah suatu masalah baru di Eropa.

Kedatangan pengungsi di tahun 2015 mencapai angka yang tidak pernah ada sebelumnya. Lonjakan pengungsi di negara-negara Eropa kemudian memicu berbagai reaksi dari negara-negara Eropa. Salah satu negara Eropa yang bereaksi atas kedatangan imigran ke wilayah mereka adalah Hungaria.

Hungaria tercatat sebagai salah satu negara Eropa pertama yang menolak kedatangan pengungsi ke negara mereka. Hal ini terjadi karena Hungaria menerima permohonan suaka sebanyak 174.000. Jumlah ini merupakan jumlah terbanyak setelah Jerman. Secara geografis, Hungaria terletak di Eropa Tengah dan berbatasan dengan Austria dan merupakan negara yang sangat dekat dengan Jerman yang merupakan negara terbanyak menampung imigran.

Karena letak negara Hungaria yang dianggap strategis sebagai negara tujuan atau negara transit menuju ke Jerman dan negara-negara Eropa lainnya. Dilansir dari UNHCR, sejak tahun 2014, Hungaria menjadi negara dengan urutan ke-9 dari 10 negara yang paling banyak menerima pengungsi.

Baca Juga : Kebijakan Pemerintah Belanda Terkait Penanganan Imigran

Dengan lonjakan pengungsi di tahun 2015, jumlah kedatangan pengungsi di Hungaria melonjak hingga 323%. Hal ini kemudian membuat Hungaria berusaha untuk menghentikan kedatangan pengungsi yang terus memasuki wilayah mereka.

Viktor Orban, Perdana Menteri Hungaria merasa bertanggung jawab atas krisis pengungsi yang terjadi di Hungaria. Menurutnya, besarnya jumlah pengungsi yang datang ke negaranya merupakan inti dari permasalahan migrasi yang ada. Hal tersebut berkaitan dengan kontrol perbatasan, sulitnya mekanisme administrasi yang ada dimana banyak pengungsi yang tidak memiliki dokumen yang lengkap, serta banyak dari mereka yang datang disertai kesulitan ekonomi.

Baca Juga  Xenophobia and Racism against AAPI in America

Hal ini menjadi pemicu bagi para imigran untuk melakukan berbagai tindak kriminal di Hungaria. Kebijakan yang Hungaria terapkan ialah Pembangunan pagar di sepanjang perbatasan Hungaria dan Serbia oleh pemerintah Hungaria yang ditujukan untuk menghalau masuknya pengungsi. Pada tahun 2017 Hungaria kemudian membangun pagar yang dialiri aliran listrik, dilengkapi dengan sensor panas, kamera dan pengeras suara serta dijaga oleh polisi di Hungaria bagian selatan.

Hungaria telah mengalokasikan sekitar 250 juta Euro untuk membangun pagar di sepanjang wilayah perbatasan yang menjadi jalur masuk pada pengungsi tersebut. Bahkan, upaya untuk menghalau para pengungsi dan migran ini telah menghabiskan biaya hingga mendekati 1 Miliar Euro.

Kebijakan lainnya adalah menempatkan para pengungsi dalam sebuah camp selayaknya tahanan dengan pengawasan ketat. Kondisi semakin buruk saat tidak adanya bantuan kebutuhan pokok yang diberikan kepada para pengungsi, hal ini menjadi lebih sulit saat datangnya musim dingin.

Para pengungsi juga diperlakukan dengan tidak manusiawi. Banyak pengungsi yang mengalami pemukulan bahkan mengalami kriminalisasi. Tidak hanya ditujukan pada para pengungsi, pemerintah Hungaria juga mengeluarkan Undang-Undang yang akan menghukum warga Hungaria atau siapapun yang memberikan bantuan kepada para pengungsi yang berada di Hungaria. Dengan adanya hal ini banyak warga Hungaria yang tidak memberikan bantuan lantaran khawatir akan sanksi yang diberikan negara kepada mereka.

Beberapa kebijakan lain terhadap imigran yang dibuat oleh pemerintah Hungaria adalah membuat sejumlah papan reklame menggunakan bahasa Hungaria yang mengandung kata-kata provokatif terhadap imigran, membuat survei mengenai opini warga Hungaria terhadap pengungsi, membuat wacana bahwa pengungsi adalah teroris yang mengancam warga Hungaria, dan yang terakhir mengampanyekan anti imigran dalam kurikulum sekolah.

Wacana-wacana yang dikeluarkan pemerintah Hungaria ini kemudian membangun sebuah anggapan bahwa pengungsi merupakan ancaman bagi identitas Hungaria. Propaganda ini dibuat untuk membentuk sentimen warga Hungaria terhadap pengungsi yang dikhawatirkan akan mengubah nilai-nilai yang sudah tertata dalam masyarakat.

Menurut sudut pandang Copenhagen School,dengan Securitization Theory berdasarkan tulisan Buzan (1998) pada buku “Security: A New Framework for Analysis”, keamanan merupakan upaya untuk bertahan. Hal tersebut terjadi ketika aktor menyampaikan sebuah isu yang menjadi sebuah ancaman terhadap objek yang ditunjuk.

Sekuritisasi terjadi ketika aktor menggunakan ancaman untuk menangkap isu keluar dari kondisi “normal”. Sehingga Sekuritisasi disebut sebagai proses intersubjektivitas yang terbentuk dengan adanya existential threat dan memiliki efek yang mengubah situasi “normal”. Terdapat lima tahapan sekuritisasi, pertama isu publik (sifatnya tidak dipolitisasi), hal ini berarti negara tidak mengambil kebijakan khusus terkait isu ini.

Baca Juga  Integrasi Komunitas Sosial Budaya dalam ASEAN Community

Proses ini terjadi sebelum krisis migrasi Eropa dimana sebelum 2015 Pemerintah Hungaria menerima pengungsi masuk ke negaranya dengan baik. Kedua politisasi, dalam hal ini negara memasukkan kebijakan khusus untuk merespons isu ini. Dalam hal ini kebijakan pemerintah Hungaria yang menolak kedatangan pengungsi yang terus-menerus memasuki negara Hungaria.

Dalam proses perpindahan dari non-politis ke politis terdapat kondisi tertentu yang disebut “facilitating condition” sehingga proses sekuritisasi berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah speechact atau pernyataan resmi dari tokoh politik yang mempertegas isu ini sebagai ancaman. Serta, konstelasi keamanan yang bertujuan untuk menganalisis keamanan dengan konstelasi keamanan yang berbeda.

Hasil akhir dari proses sekuritisasi ini adalah “successful act” atau “desecuritization”. Keberhasilan proses sekuritisasi bisa dicapai apabila aktor sekuritisasi mampu meyakinkan audience bahwa isu tersebut adalah ancaman. Namun apabila aktor tidak mampu meyakinkan audience, maka proses tersebut dapat dikatakan gagal.

Dalam kasus Hungaria, negara ini merasa terancam dengan adanya “orang-orang asing” yang memiliki identitas berbeda dengan penduduk Hungaria. Pengungsi yang mayoritas berasal dari Timur Tengah dinilai memiliki identitas yang bertolak belakang dengan identitas warga asli Hungaria.

Hal ini kemudian membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bersifat diskriminasi terhadap pengungsi melalui kampanye anti-imigran, reklame yang sifatnya provokatif, survei yang sengaja dibuat untuk menggiring opini publik dan kampanye anti-imigran di kurikulum sekolah di Hungaria. Propaganda ini sengaja dibuat untuk menargetkan speech act tersebut agar audience, yaitu masyarakat Hungaria dapat tergiring dengan wacana yang dibentuk sedemikian rupa.

Sumber :

Bocskor, Akor. Anti-Immigration Discourses in Hungary during the „Crisis‟ Year: The Orbán Government‟s „National Consultation‟ Campaign of 2015. Budapest: Corvinus University of Budapest. 2018.

Buzan, Barry, dkk. Security: A New Framework for Analysis. London: Lynne Rienner. 1998.

Huysmans, Jef. The European Union and The Securitization of Migration. New Jersey: Blackwell Publishers Ltd. 2002.

Juhász, Attila, dkk. Focus on Hungary: Refugees, Asylum and Migration. Prague: Heinrich-Böll-Stiftung. 2015.

UNHCR. Hungary as a country of asylum, Observations on the situation of asylum-seekers and refugees in Hungary, diakses dari https://www.refworld.org/pdfid/4f9167db2.pdf pada 26 April 2021.

Penulis :

*) Penulis adalah Gloria Nathalia Hana Dhena, Eber Evendi Kristian Sumarre, Claudia Putri, Vhelen Claudia Sampelan, Aloysius Songubun, Akademisi Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia
**) Penulis dapat dijumpai dalam akun instagram @medusamarbel dan E-mail : minervalizon@gmail.com
**) Tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi reviewnesia.com