Indonesia
Reviewnesia Talk #2 bersama Duta Besar Muchsin Syihab. (Foto: Siska Silmi/reviewnesia.com)

Reviewnesia bekerja sama dengan Kemlu dan Program Studi Hubungan Internasional menggelar Reviewnesia Talks #2 dengan tema “Kiprah Indonesia di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2019-2020”.

Webinar ini menghadirkan Duta Besar Muhsin Syihab sebagai narasumber dan Ibu Syasya Yuania Fadila Masúdi dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang sebagai pembahas. Kegiatan diskusi dipandu oleh Tenaga Pengajar dari Universitas Tanjungpura, Ibu Laras Putri Olifiani.

Turut hadir dalam webinar Bapak M. Syaprin Zahidi selaku Kaprodi HI UMM, dan 503 peserta di zoom dan live youtube channel “International Relations UMM” yang sebagian besar berasal dari Prodi HI Universitas Tanjungpura, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Padjajaran, dan Universitas Gadjah Mada (27/03/2021).

Bapak Duta Besar Muhsin Syihab dalam paparannya menjelaskan secara rinci mandat Dewan Keamanan PBB yang terbagi menjadi 4 poin. Pertama, memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Kedua membangun hubungan baik antar bangsa. Ketiga, memecahkan masalah internasional dan mendorong penghormatan hak asasi manusia. Serta, harmonisasi aksi seluruh negara di dunia.

Selain itu, terdapat dua pembahasan isu dalam PBB. Isu pertama adalah terkait isu spesifik di suatu negara atau kawasan. Beliau memberikan contoh seperti isu di negara Sudan dan Sudan Selatan untuk kawasan Afrika, isu nuklir negara-negara Timur Tengah, dan isu hak asasi manusia di Amerika.

Baca Juga : Kemlu Ajak Mahasiswa Prioritaskan Analisis Kritis dalam Diplomasi HAM

Sementara isu kedua berhubungan dengan isu tematis khusus seperti terorisme, perubahan iklim, dan perlindungan warga sipil. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kemlu tersebut memberikan contoh seperti isu krisis yang saat ini sedang terjadi di Myanmar.

Melihat kiprah di PBB, Indonesia sudah 4 kali menjadi anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap terhitung tahun 1974-1975, 1995-1996, 2007-2008, dan 2019-2020. Indonesia menjadi Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB di tahun 2019 setelah berhasil mengalahkan Maladewa dalam voting dengan perolehan 144 suara.

Baca Juga  Gelar Rapid Test - Arab Saudi Targetkan 25 Ribu Orang

Senada dengan penjelasan Bapak Dubes, Ibu Syasya mengakui bahwa keberhasilan Indonesia menjadi DK tidak tetap PBB juga disebabkan oleh rekam jejak diplomasi Indonesia yang dinilai oleh banyak negara.

Kemampuan negosiator dan diplomasi Indonesia di banyak forum dunia menjadikan Indonesia berhasil menduduki jabatan sebagai DK tidak tetap bahkan sampai 4 kali. Sementara ada sekitar 50 negara di dunia yang belum pernah sama sekali menjabat sebagai anggota DK PBB.

Di sisi lain, pembahas melihat bahwa kepemimpinan Indonesia di DK PBB tahun 2019-2020 adalah karena proyeksi kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan sesuai dengan kondisi yang terjadi di domestik.

Mengingat hal tersebut, Indonesia memiliki 4+1 selama pemimpin di DK PBB. Pertama, ekosistem damai yakni penyelesaian konflik melalui dialog. Kedua, sinergi antar DK PBB dan organisasi regional dengan mengedepankan prinsip neighbour knows best.

Ketiga, penanggulangan terorisme, radikalisme, dan ekstremisme melalui pendekatan komprehensif. Keempat, mewujudkan sinergi antara perdamaian dengan pencapaian kepentingan pembangunan berkelanjutan. Serta, memberikan perhatian yang besar terhadap isu kemerdekaan Palestina.

Selama menjabat menjadi DK PBB tahun 2019-2020 setidaknya ada beberapa capaian Indonesia. Diawali dengan Predisential Statement terkait training dan capacity building peacekeeping operation, investing in peace, dan diplomasi batik dalam forum sidang PBB yang disaksikan oleh jutaan pasang mata.

Sementara selama kepemimpinan di masa pandemi sejak Maret 2020, Indonesia juga berhasil mendorong peningkatan peran personil peacekeeping operation perempuan melalui resolusi nomor 2538, open debate terkait penanganan covid-19 dan sustaining peace, dan mencegah pelanggaran hukum internasional dengan menolak usulan AS atas mekanisme snap back dalam isu nuklir Iran.