reformasi politik luar negeri
Indonesia membutuhkan arah kebijakan baru dalam politik luar negerinya sebagai rumusan dan pijakan baru untuk menghadapi tantangan masa depan(Foto: lenterakecilcom)
0 Shares

Dalam perpolitikan nasional ada tiga istilah yang saling terhubung satu sama lain, yakni politik luar negeri, hubungan luar negeri dan politik internasional. Politik luar negeri adalah perangkat yang digunakan untuk berhubungan dengan Negara lain. Dalam prakteknya, politik luar negeri Indonesia harus sesuai dengan konsep pembukaan UUD 1945. Track record politik luar negeri Indonesia harus dengan tujuan demi menjaga perdamaian dunia sebagaimana amanat pembukaan UUD.

Indonesia membutuhkan arah kebijakan baru dalam dinamika politik luar negerinya sebagai rumusan dan pijakan baru untuk menghadapi tantangan masa depan. Arah politik luar negeri yang dimaksud adalah politik luar negeri yang memiliki pijakan untuk mengambil setiap peluang yang ada sekaligus sebagai antisipasi dari setiap dampak buruk lingkungan strategis untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Hal itu disebabkan karena Indonesia merupakan Negara yang berdaulat yang menganut sistem politik luar negeri bebas aktif (Kurniawan, 2013: 3).

Baca Juga: Upaya Indonesia dalam Menangani Pengungsi Rohingya di Aceh

Dalam prakteknya, politik luar negeri Indonesia harus sesuai dengan konsep pembukaan UUD 1945 yaitu dengan tujuan untuk meningkatkan persaudaraan dan saling paham antar bangsa di setiap kawasan melalui kerja sama internasional. Tulisan ini disajikan untuk melakukan evaluasi secara substansi terhadap format politik luar negeri yang kemudian dilanjutkan dengan menawarkan langkah antisipasi serta arah politik luar negeri yang ditawarkan untuk Indonesia masa depan. Fokus dari tulisan ini hanya ingin melihat proses perumusan kebijakan dari politik luar negeri, implementasi politik luar negeri serta pola baru dalam merespons perkembangan situasi masa kini sebagai tata kelola baru bagi arah politik luar negeri Indonesia.

Dalam tulisan Ganewati Wuryandari (2009: 3-5) mengenai mencermati kembali enam dekade politik luar negeri Indonesia, ia menjelaskan bahwa perjalanan politik luar negeri Indonesia telah memasuki masa penuh perjuangan demi mempertahankan eksistensi dan pengukuhan politik luar negeri Indonesia di mata internasional. Suksesi kepemimpinan dan perubahan agenda serta praktek kenegaraan dari pola responsif hingga demokratis yang mulai bergulir pasca tumbangnya rezim orde baru tahun 1998 telah mempengaruhi arah, agenda, dan substansi politik luar negeri Indonesia. Hal itu terjadi karena antara lain sistem demokrasi menuntut adanya partisipasi masyarakat, tata kelola pemerintahan yang baik dan berfungsinya cabang-cabang pemerintahan dengan mekanisme check and balance. Dalam kondisi demikian, supremasi individu dalam penentuan politik luar negeri Indonesia tidak lagi dominan dan mendapatkan ruang yang leluasa.

Selain itu, dalam tulisannya dijelaskan bahwa praktek penguasaan militer yang semakin tereliminasi dengan berakhirnya perang dingin juga telah semakin tergeser dengan praktek politik penguasaan secara ekonomi. Pada satu sisi, semakin terbatasnya sumber daya alam yang tidak tergantikan dan tingginya kebutuhan energi dalam skala global mendorong Negara-negara besar pada praktek penguasaan ekonomi yang mengarah pada perang terhadap penguasaan sumber daya energi yang semakin langka.
Pada sisi lain, tereduksinya signifikansi geopolitik dalam hubungan antar Negara juga berimplikasi pada kecenderungan ditinggalkannya politik aliansi dalam kerangka bipolar.

Tidak hanya fenomena semakin menguatnya kecenderungan berbagai bentuk kerja sama yang berpijak pada kawasan seperti masyarakat Uni Eropa, Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), struktur ekonomi politik internasional juga semakin meluas yang tidak hanya didominasi oleh Negara maju, melainkan juga ditandai dengan hadirnya pemain baru yang berhasil secara ekonomi seperti (BRICs). Perluasan ekonomi dalam skala global juga ditandai dengan semakin terbukanya perekonomian suatu Negara terhadap Negara lain (Hermawan, 2007: 101).

Dalam tulisan Dhurorudin Mashad mengenai kepentingan nasional di tengah tantangan domestik dan internasional dijelaskan bahwa Indonesia memiliki tantangan politik luar negeri yang semakin kompleks. Hal itu karena adanya arus globalisasi yang semakin kuat terjadi di dunia yang kemudian menimbulkan masalah baru dalam lingkup domestik.

Pada tataran internal misalnya, Indonesia menghadapi masalah yang beragam, mulai dari permasalahan korupsi yang semakin tersistem, hukum yang buruk dalam penerapannya, kesenjangan ekonomi yang parah, serta kemiskinan yang semakin meluas. Globalisasi menjadi penyebab yang menyebabkan Indonesia harus bisa merumuskan kembali arah politik luar negerinya.

Disusul lagi dengan ranah diplomasi Indonesia yang menganut sistem kebijakan luar negeri yang bebas aktif, menunjukkan bahwa pada kondisi tertentu, Indonesia diminta untuk merumuskan kembali dan menyikapi permasalahan yang terjadi secara kreatif dan dinamis. Jika mengacu pada logika politik luar negeri Indonesia di era orde lama, setidaknya ada beberapa tujuan khusus.

Pertama, menjaga kemerdekaan rakyat dan menjaga keamanan Negara. Kedua, memperoleh barang dari luar negeri guna meningkatkan taraf hidup. Ketiga, memperoleh modal membangun kembali apa yang telah hancur. Keempat, memperkuat prinsip hukum internasional untuk meraih keadilan sosial pada lingkup internasional yang sejalan dengan piagam PBB. Kelima, memberikan penekanan guna menjaga hubungan baik dengan Negara tetangga.

Melihat dari dua tulisan di atas, politik luar negeri Indonesia mengalami tantangan yang sangat berat. Dinamika intermestik yang kompleks karena kehadiran aktor-aktor dan isu baru dalam hubungan antar Negara dengan berbagai persoalan di dalamnya menyebabkan cara klasik politik luar negeri yang dipraktekkan oleh pemerintahan sebelumnya tidak lagi memadai untuk menjawab berbagai tantangan tersebut.

Terlepas dari manfaat yang bisa diambil dari rangkaian penyesuaian dan transformasi kebijakan luar negeri Indonesia, terlihat bahwa usaha strategis belum menghasilkan yang maksimal. Tidak jarang kebijakan luar negeri Indonesia tidak efektif atau bahkan kontra produktif dengan kepentingan nasional. Kebijakan dan arah politik luar negeri Indonesia jika melihat dari orde lama hingga saat ini masih dipengaruhi oleh lingkungan domestik yang kemudian secara otomatis berpengaruh terhadap perilaku Indonesia di dunia internasional. Arah politik luar negeri Indonesia seharusnya bisa adaptif dengan bersifat prediktif disertai dengan evaluasi yang baik.

Dalam berbagai literatur dan diskursus mengenai teori hubungan internasional, teori mengenai kebijakan dan politik luar negeri merupakan salah satu isu yang banyak menjadi sorotan. Chris Brown (2001: 68) dalam bukunya Understanding International Relations memberikan pemahaman secara sederhana mengenai politik luar negeri. Politik luar negeri dipahami sebagai cara untuk mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan nasional terhadap dunia luar.

Dari definisi ini dapat dikatakan bahwa politik luar negeri sangat erat kaitannya dengan kepentingan nasional suatu Negara. Kepentingan nasional dapat saja berubah dari waktu ke waktu tanpa indikasi yang jelas. Meskipun demikian, ada beberapa faktor determinan atau indikator yang dapat dipakai untuk memahami politik luar negeri yang dinamis. Coplin (1992: 165) mengidentifikasinya ke dalam empat indikator:

Pertama, politik dalam negeri, melalui perspektif ini yang dapat dilihat adalah sistem pemerintahan atau birokrasi yang dibangun dalam suatu pemerintahan serta pengaruhnya terhadap perpolitikan nasional. Situasi yang terjadi di dalam negeri secara tidak langsung akan berpengaruh kepada perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri.

Kedua, perilaku pengambilan menjadi poin yang kedua dalam indikator pengambilan suatu keputusan dalam politik luar negeri. Perilaku pemerintah yang didasarkan pada persepsi, pengalaman, pengetahuan dan kepentingan individu dalam pemerintahannya menjadi faktor penting dalam penentuan kebijakan luar negeri.

Ketiga, kondisi ekonomi dan militer, secara otomatis kedua hal ini akan sangat berpengaruh dalam politik luar negeri.

Keempat, lingkungan internasional. Situasi internasional yang sedang terjadi pada waktu tertentu dapat mempengaruhi bagaimana suatu Negara akan berperilaku. Keadaan geografis, kondisi ekonomi, serta politik akan menjadi hal determinan yang paling berpengaruh dalam politik luar negeri.

Dalam konteks Indonesia, politik luar negerinya juga tidak terlepas dari indikator di atas, sebagaimana halnya dinamika politik internasional, faktor politik domestik juga berpengaruh dalam formulasi dan implementasi politik luar negeri.

Pada kenyataannya, kedua faktor determinan tersebut dalam konteks kekinian tidak dapat dipisahkan secara jelas. Keduanya saling bersinggungan dan berhubungan. Artinya, telah terjadi fenomena baru dalam interaksi global yang terkait dengan hal di domestik. Meluasnya fenomena ini selaras dengan perkembangan yang begitu pesat dalam bidang teknologi komunikasi dan transportasi yang memudahkan interaksi berbagai aktor dalam dunia tanpa batas.

Di samping adanya pengakuan keterlibatan peran aktor non Negara dan saling ketergantungan antar Negara dan non-negara dalam politik luar negeri sebagaimana yang disinggung oleh Rosenau, Viotti dan Kauppi, faktor lain yang cukup besar pengaruhnya terhadap perumusan politik luar negeri adalah kelembagaan.

Politik luar negeri suatu Negara pada dasarnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Graham T. Alisson (dalam Dougherty and Pfaltzraff. 1997: 466) merupakan hasil dari: “Intensive competition among the decision making units, and the formulation of foreign policies as the result of bargaining among the components of a bureaucracy. Asumsi dari Allison adalah persaingan antar komponen birokrasi dalam pembuatan politik luar negeri.

Proses perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri menjadi sangat dinamik karena melibatkan banyak aktor termasuk aktor non-negara, dimana kepentingan aktor yang berbeda-beda dapat saling bersaing untuk mempengaruhi politik luar negeri.

Dinamika proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri ini selaras dengan proses demokratisasi yang mulai bergulir sejak runtuhnya rezim orde baru tahun 1998. Hakikat demokratisasi mengharuskan pelibatan masyarakat untuk mengatur Negara, yang kemudian pada kenyataannya telah mengubah struktur pembuatan kebijakan luar negeri.

Ada dua unsur untuk mengukur sejauh mana pembuatan kebijakan luar negeri memenuhi kriteria. Pertama, pembuatan kebijakan tersebut harus dikendalikan oleh rakyat dan wakil-wakilnya di parlemen. Kedua, pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah harus menjamin kedudukan yang sama bagi setiap warga negara untuk menjamin prinsip democratic citizenship.

Pemerintah perlu mengambil sejumlah inisiatif perubahan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan luar negerinya sebagai bentuk adaptasi dengan perubahan dan perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasionalnya. Agenda politik luar negeri Indonesia adalah kepentingan nasional dan dijalankan secara pragmatis sesuai situasi dan kondisi.

Dalam konteks ini, prinsip bebas aktif meski dalam retorika nilai telah dianggap sebagai sesuatu yang given, namun dalam implementasinya perlu interpretasi sesuai tantangan yang dihadapi baik di tingkat domestik maupun internasional. Dengan kata lain, politik luar negeri Indonesia dari masa ke masa memiliki substansi dan tujuan yang berbeda, sesuai dengan tujuan Negara sebagaimana yang telah dirumuskan kala itu.

Kebijakan luar negeri Indonesia perlu menyeimbangkan antara cita-cita dan kenyataan. Mukadimah UUD mengisyaratkan Indonesia diharapkan memainkan peran penting dalam menegakkan kemerdekaan dan mewujudkan perdamaian dunia. amanat ini merupakan nilai luhur yang dijunjung tinggi bangsa Indonesia yang peduli kepada kemanusiaan. Namun demikian, kondisi riil bangsa Indonesia juga membutuhkan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Khususnya Indonesia pasca krisis ekonomi 1997 dan 2008 sangat memerlukan pemulihan ekonomi.

Dalam konteks domestik sebenarnya Indonesia diberikan peluang besar bagi aktivitas politik luar negeri, itu terlihat dari kebijakan B.J Habibie pasca memberikan opsi kepada Timor Timur untuk menentukan nasib politiknya sendiri melalui jajak pendapat. Terlepas dari setuju atau tidak setuju, dari sisi diplomasi telah mengurangi beban berat bagi diplomasi Indonesia.

Dengan kata lain, diplomasi Indonesia dan para diplomatnya tidak lagi diganggu oleh tugas yang tidak sulit untuk meyakinkan masyarakat internasional tentang kondisi baik di Timor Timur, jika tidak dalam mission impossible dalam kerangka diplomasi Indonesia (Muna, 2009: 5). Lepasnya Timor Timur melalui jajak pendapat di bawah pengawasan PBB merupakan peluang bagi possible mission bagi tugas diplomat Indonesia di dunia internasional.

Melihat dari sisi Da Sollen, diplomasi Indonesia pasca Timor Timur semestinya dapat membukakan ruang baru bagi kebebasan dan kreativitas diplomasi. Sehingga, dengan demikian banyak hal yang dapat diperjuangkan dalam diplomasi dengan dunia internasional guna mencapai kepentingan nasionalnya sebagai wujud dari diplomasi yang tertata dan percaya diri. Namun, dalam pelaksanaannya, diplomasi Indonesia masih saja bersifat sebagai bisnis yang rutin seperti kehilangan semangat yang tampak seperti tak cakap dalam melakukan proses diplomasi.

Diperlukan suatu pandangan untuk menggambarkan peta masa depan. Secara fundamental respons atas dinamika internasional dan domestik telah disikapi oleh Pemerintah Indonesia era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan pemikiran perlunya upaya untuk memulihkan strategic centrality Indonesia dengan membangun kemampuan agar selamat dalam navigating the turbulent ocean yang bukan hanya antara dua karang (Darwis, 2012: 45).

Lebih dari pada itu, secara konseptual Presiden SBY pernah menekankan pentingnya mendekati persoalan internasional secara konstuktif dalam politik luar negeri (the necessity of a constructive approach in the conduct of foreign policy). Menurut SBY, sangat penting pendekatan yang membangun politik luar negeri dengan memadukan berbagai bidang, kemampuan serta peluang yang ada.

Dalam satu dasawarsa sejak reformasi, politik luar negeri Indonesia kembali mencari bentuk baru untuk menyesuaikan dengan dinamika baik pada tingkat domestik maupun internasional. Kecenderungan dan respons kebijakan yang diambil oleh masing-masing presiden pasca Presiden Soeharto berbeda antara satu dengan yang lain. Presiden Habibie terfokus pada transisi demokrasi dan penyelamatan ekonomi nasional, Presiden Abdurrahman Wahid melanjutkan upaya membangun Negara demokrasi termasuk di dalamnya adalah reformasi militer.

Pada era Megawati, kondisi sedikit berubah, karena adanya haluan nasionalisme sempit yang dimiliki. Sementara pada masa Presiden SBY fokus pada proses membangun citra dengan menekankan kepada pragmatisme dan merangkul komunitas internasional, baik melalui forum bilateral maupun internasional.

Evaluasi terhadap prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif merupakan suatu kebutuhan nyata untuk merespons dinamika internasional dan memperjuangkan kepentingan nasional yang lebih efektif. Apabila salah satu prinsip politik luar negeri bertumpu pada struktur internasional yang bipolar sudah runtuh dan sudah digantikan dengan multipolar yang memiliki tantangan-tantangan baru, evaluasi dan interpretasi kembali terhadap prinsip kebijakan luar negeri Indonesia menjadi sesuatu hal mendasar untuk dilakukan.

Pemahaman baru atau interpretasi terhadap prinsip kebijakan luar negeri dibagi ke dalam tiga kategori (Siswanto, 2009: 34-36):

Pertama, reinterpretasi terbatas. Dalam hal ini prinsip bebas aktif tetap dipertahankan sebagai ruh dalam politik luar negeri dan hanya sosok serta instrumennya saja yang dirubah. Sebagai ruh, prinsip bebas aktif tidak lagi relevan jika diletakkan dalam konteks perang dingin. Namun, akan tetap relevan jika prinsip tersebut dimaknai sebagai kemandirian dalam hubungan internasional.

Oleh Karena itu, perubahan terhadap gaya diplomasi menjadi penting dilakukan sebagai upaya untuk mengimbangi prinsip bebas aktif yang tidak relevan. Diplomasi Indonesia harus bersikap pro aktif dan adaptif terhadap pesatnya dinamika internasional. Hal itu perlu dilakukan agar kebijakan luar negeri Indonesia tidak terkesan hanya sebagai reaksi dari situasi internasional yang bersifat reaktif.

Kedua, reinterpretasi total. Prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif diganti seluruhnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, konsep konsentris bisa menjadi rujukan. Kombinasi beberapa aspek konsentris merupakan suatu pilihan yang bijaksana, karena kompleksnya permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia. Kombinasi terhadap konsentris geografi, ekonomi, dan politik menjadi penting karena selaras dengan konsep kepentingan nasional.

Konsentris geografi mengharuskan Indonesia menjalin hubungan baik dengan Negara-negara sekitarnya. Konsentris dalam segi ekonomis membantu Indonesia dalam segi ekonomi termasuk investasi dan perdagangan. Jika keduanya digabung dengan dimensi politik, Indonesia dengan alternatif bebas aktifnya akan menjadi prinsip baru yang dinamakan lingkaran mandiri.

Ketiga, interpretasi total terhadap prinsip kebijakan luar negeri bisa juga dilakukan dengan merujuk pada konsep peranan nasional.
Di sisi lain, dalam konteks pembuatan sebuah kebijakan yang komprehensif hendaknya Indonesia menyikapi segala perbedaan yang ada dengan langkah yang objektif. Semangat yang harus dibangun adalah semangat yang menerima segala peluang dan bentuk kompromi untuk melakukan semua agenda reformasi politik luar negeri Indonesia agar terlaksana dengan baik.

Politik luar negeri yang komprehensif hendaknya tidak berbenturan dengan undang-undang yang sudah ada. Jika memang pada undang-undang mengenai implementasi kebijakan yang dimaksud dipandang masih terdapat kekurangan, Indonesia harus bisa berupaya menyempurnakannya, bukan justru meminta bantuan dan tawaran solusi dari Negara lain.

Perihal konstruksi, Indonesia harus sadar bahwa Negara ini belum memiliki konstruksi politik luar negeri yang berlaku umum dan konsisten dijalankan. Hal itu terbukti dengan tidak adanya satu pun aktor yang selama ini bertanggung jawab atas sebuah isu, termasuk aturan hubungan kelembagaan yang mampu mewadahinya. Dalam hal kewenangan, hendaknya masyarakat Indonesia tidak menimbulkan masalah baru yang menimbulkan ketimpangan, mengingat masih banyaknya masalah yang tumpang tindih di Negara ini.

Dari paparan di atas, dapat diambil kesimpulan, antara lain:
 Indonesia harus memperhatikan aspek politik dalam politik luar negerinya, dengan tetap memperhitungkan AS dan Negara besar lainnya yang mengontrol sistem internasional.
 Dari segi ekonomi, Indonesia harus memperhitungkan AS, UE dan Jepang sebagai kekuatan utama ekonomi global. Serta, Negara kuat lainnya seperti China, Brasil, India, dan Rusia.
 Dalam aspek keamanan, diplomasi Indonesia harus bisa memperhitungkan adanya terorisme internasional untuk mencegah terorisme tersebut berkembang di Indonesia.
 Keempat dalam aspek budaya, Indonesia perlu memperhitungkan pengaruh buruk kebudayaan luar terhadap masyarakat Indonesia.

Politik luar negeri harus selalu disesuaikan dengan kapasitas dan kepentingan serta keadaan dalam negeri, mengingat politik dalam negeri hakikatnya memang diabadikan untuk keadaan dalam negeri. Dalam konteks kekinian atau lebih tepatnya pasca orde baru, kepentingan nasional yang paling utama adalah mengarah pada mempercepat pemulihan ekonomi yang terpuruk akibat krisis ekonomi di tahun 1997 dan tahun 2008.

Meski ekonomi menjadi pokok perhatian, namun politik luar negeri harus mencerminkan nilai-nilai baru yang berkembang di dalam negeri, seperti demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Demi kepentingan ekonomi, tidak berarti demokrasi dan hak asasi manusia bisa dilanggar seperti yang dilakukan oleh rezim orde baru. Untuk menciptakan keseimbangan sasaran antara keduanya yaitu kepentingan ekonomi nasional dan nilai-nilai baru di atas, pemerintah perlu memahami kapasitas Negara secara cerdas dalam menjalankan politik luar negerinya. Hal itu dapat dilakukan dengan secara tepat menyusun agenda prioritas yang mencerminkan kebutuhan nyata dan penerapan prioritas yang realistis.

Daftar Pustaka

Brown, Chris. (2001). Understanding International Relations, London: Palgrave.
Coplin, William. (1992). Pengantar Politik Internasional, Bandung: Sinar Baru.
Darwis. (2012). Indonesia dan ASEAN: Kajian Perubahan Dasar Luar Negeri Pasca Era Pembaharuan, Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
Dougherty and Pfaltzraff. (1997). Contending Theory of International Relations, Newyork: Addison Wesley Longman.
Hermawan, Yulius. (2007). Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi, Bandung: Graha Ilmu.
Kurniawan, Fadhil Akbar. (2013). Peranan Moh Hatta dalam Peletakkan Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif, Padang: Universitas Andalas.
Muna, Riefqi. (2009). Politik Luar Negeri Indonesia: Kecenderungan dan Proses, Jakarta: LIPI.
Siswanto. (2009). Relevansi Politik Bebas Aktif, Jakarta: LIPI.
Wuryandari, Ganewati. (2009). Mencermati Kembali Enam Dekade Politik Luar Negeri Indonesia, Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI.

0 Shares