Realisme Klasik
Peran besar Thucydides dalam teori realisme klasik (Foto: Siska Silmi/reviewnesia.com)

Thucydides merupakan salah satu tokoh penyumbang teori terbesar dalam hubungan internasional. Pemikirannya mengenai perspektif realisme begitu terkemuka di kalangan para akademisi politik, khususnya hubungan internasional. Ia memulai pemikiran utamanya mengenai politik internasional.

Apa yang kita sebut hubungan antar bangsa Thucydides melihatnya sebagai konflik dan kompetisi yang tidak dapat dihindari antar negara-kota Yunani Kuno serta antara Hellas dan Kekaisaran non-Yunani yang berada di sekitarnya, seperti Macedonia atau Persia.

Bentuk tertentu dari realisme yang diutarakan oleh Thucydides adalah karakter alamiahnya. Apa yang dikatakan oleh Aristoteles mengenai ‘manusia adalah binatang politik’, oleh Thucydides dikatakan bahwa sebenarnya binatang politik sangatlah berbeda dalam kekuatan dan kapabilitas diri manusia untuk mendominasi yang satu sama lain dan mempertahankan kekuatan dirinya sendiri.

Setiap negara di dunia, baik negara maju maupun berkembang, harus mampu beradaptasi terhadap kondisi alamiahnya, di samping itu juga harus mampu bersaing dengan realitas kekuatan yang berbeda dan juga harus memiliki kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri sesuai keadaan alamiahnya.

Jika negara melakukan tindakan yang membahayakan dan mencurigakan, mereka akan mampu bertahan dan bahkan mungkin tetap dalam keadaan yang sejahtera. Tetapi, jika suatu negara tidak mampu melakukan hal tersebut, mereka akan mencoba untuk melakukan hal yang dianggap berbahaya dan bahkan bisa jadi akan dihancurkan.

Jadi, Thucydides lebih menekankan pemikirannya pada pilihan-pilihan terbatas yang dapat dilakukan bagi warga negara dalam menjalankan kebijakan luar negerinya. Ia juga menekankan bahwa segala keputusan yang telah dibuat dan diambil memiliki konsekuensi. Sebelum keputusan akhir dibuat, seorang pembuat keputusan harus dengan hati-hati memikirkan kemungkinan konsekuensi yang buruk maupun yang baik.

Mengenai hal itu, Thucydides juga menekankan mengenai etika kehati-hatian dan kebijaksanaan negara dalam menjalankan kebijakan luar negeri dalam dunia internasional yang penuh dengan perbedaan kepentingan, dan dalam menghadapi bahaya yang selalu muncul tiba-tiba.

Baca Juga  Perkembangan Kerja Sama dalam Kawasan Amerika Selatan dari Bilateral Menuju Institusional

Baca Juga : 12 Ruang Lingkup Studi Hubungan Internasional

Pandangan ke masa depan, kebijaksanaan, kehati-hatian, dan pembuatan keputusan adalah karakteristik yang ada pada politik realisme klasik dimana Thucydides dan mayoritas dari kaum realisme klasik lainnya sangat berhati-hati untuk membedakannya dari moralitas pribadi dan prinsip keadilan.

Jika suatu negara dan pemerintahannya ingin bertahan hidup dan sejahtera, mereka harus memperhatikan dengan lebih baik pada ajaran-ajaran politik fundamental ini atas hubungan internasional.

Dalam studinya mengenai Perang Peloponnesian, Thucydides memasukkan filsafat realisnya kepada para pemimpin Athena, suatu negara berkekuatan besar. Thucydides menekankan keadilan adalah sesuatu yang khusus dalam hubungan internasional.

Keadilan bukanlah perlakuan yang sama kepada semua pihak, ini tentang mengetahui tempat yang dianggap tepat, dan juga tentang manusia yang dapat menyesuaikan pada realitas kekuatan alamiah yang berbeda-beda itu.

Dalam bukunya mengenai Perang Peloponnesian yang terjadi di abad ke-5 SM antara Sparta dan Athena itu, ia berargumen bahwa penyebab dari terjadinya perang pada waktu itu ialah meningkatnya kekuatan negara dan ketidakamanan negara lain yang disebabkan oleh kekuatan Athena saat itu. Thucydides menyimpulkan bahwa bukan agresivitas tetapi ketidakamanan yang menjadi sebab terjadinya perang.

Debat dramatis mengenai ‘The Melian Dialogue’ dalam buku The Peloponnesian War menjadi rujukan dalam teori hubungan internasional. Sebagai seorang teoritis, Thucydides memberikan empat asumsi.

Pertama, manusia pada dasarnya memiliki sifat egois yang sudah ada secara alamiah dan mementingkan diri sendiri sejauh kepentingan pribadi mengatasi prinsip-prinsip moral. Dalam hubungan antar negara-negara di dunia, kepentingan identitas menjadi hal yang paling utama dalam hubungan antar negara, seperti yang ia katakan ‘identity of interest is the surest bonds whether both of states or individuals’. Hal tersebut terlihat pada Bangsa Athena yang memiliki kepentingan untuk mengekspansi kekuasaan mereka tanpa terkecuali.

Baca Juga  10 Citra dan Perdebatan dalam Teori Hubungan Internasional

Kedua, kondisi hubungan antar manusia selalu dalam kondisi yang anarkis. Pemahaman tentang kata anarki menurut Thucydides adalah dimana tidak satu aktor yang mendominasi hubungan internasional. Dalam tatanan dunia internasional setiap negara harus mampu mempertahankan eksistensinya dengan cara menyandarkan setiap kepentingan negaranya terhadap kekuatan militer.

Ketiga, untuk mencapai keamanan negara berusaha meningkatkan kekuatan mereka dan terlibat dalam perimbangan kekuatan untuk tujuan menghalangi agresi, sehingga perang dilancarkan untuk mencegah negara lawan supaya tidak lebih kuat secara militer.

Keempat, tidak ada ruang bagi moralitas dalam politik, maksudnya adalah moral atau etika dikesampingkan. Namun, jika ada ketegangan antara tuntutan moral dan tuntutan aksi politik yang bersifat amoral maka negara boleh mengambil tindakan dengan moralitasnya sendiri yang berbeda sesuai keinginannya.

Seperti apa yang dilakukan oleh Athena dalam penyerangan terhadap Melos, dimana mereka telah mengutamakan etika dalam berpolitik karena Melos yang enggan menyerahkan diri. Hal tersebut dianggap telah menghambat tujuan politik mereka maka dalam hal itu, moralitas sudah pasti akan dikesampingkan.

Gambaran umum yang dapat dilihat bahwa, realisme klasik Thucydides memiliki beberapa poin penting yaitu, permasalahan tentang kekuatan perang dan keamanan, dimana salah satu negara yang terus meningkatkan kekuatan perangnya justru menimbulkan ketidakpastian (security dilemma) terhadap negara lain karena kaum realis percaya bahwa hubungan setiap negara adalah anarki. Maka dengan itu harus ada perimbangan kekuatan (balance of power) yang berangkat dari asumsi bahwa perang dapat menimbulkan perdamaian.