Rarotonga
Perjanjian Rarotonga sebagai kesepakatan penghapusan penggunaan senjata nuklir di Kawasan Pasifik Selatan (Foto: matamatapolitik.com/reviewnesia.com)
1 Shares

Kemunculan gerakan masyarakat yang menginginkan terciptanya tatanan dunia yang damai, tenang serta terhindar dari berbagai ancaman, baik ancaman terorisme, isu lingkungan seperti global warming, bencana alam, hingga bahaya yang diakibatkan oleh sampah nuklir tidak hanya di negara-negara maju. Gerakan masyarakat tersebut juga terjadi di negara-negara Dunia Ketiga, termasuk di antaranya terjadi di negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik Selatan.

Adapun yang termasuk dalam kawasan ini meliputi kepulauan Micronesia (Mariana, Guam, Saipan, Tinian,  rota, Carolina, Yap, Babelthuap, Koror, Peleliu, Angaur, Truk, Ponape, Kusae, Marshall, Kwajelein, Bikini, Majuro, Jalaut dan Enewetok). Sementara yang termasuk kepulauan Melanesia (kepulauan Maluku, Nusa Tenggara Timur, Irian Jaya, Salomon, Vanuatu, Kaledonia Baru dan Fiji). Polenesia (Tonga, Samoa Barat, Samoa Amerika, Cook, Polenesia Prancis, Pitcairn, Norfolk, Nauru, Kiribati, Tuvalu, Tokelau, Wallis, Futuna, Niue, Rapanui, Hawaii ditambah Papua Nugini, Australia dan Selandia Baru).

Baca Juga:
Japan’s Security Alliance Dilemma, Writer of the Article: Koji Sonoda
Rivalitas China, AS dan ASEAN dalam Sengketa Laut China Selatan

Strategi Pasifik Selatan menjadi salah satu fokus kebijakan luar negeri Amerika Serikat, bahkan pada masa Perang Dunia II Pasifik Selatan telah digunakan AS sebagai buffer zone dalam menghadapi agresi yang dilancarkan Jepang. Dominasi Amerika Serikat terus berlanjut meskipun Perang Dingin telah berakhir yang ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin pada 9 November 1989 serta bersatunya Jerman Barat dan Jerman Timur pada 3 Oktober 1990. Dengan berakhirnya Perang Dingin, tatanan dunia menjadi multipolar dengan kemunculan negara-negara dengan kekuatan armada militer kuat yang dilengkapi dengan teknologi paling mutakhir, terutama dengan kekuatan nuklir.

Kondisi yang seperti ini memacu Amerika Serikat yang menganggap dirinya sebagai polisi dunia untuk terus mengembangkan kekuatan persenjataannya, terutama senjata berbasis kekuatan nuklir. Pada titik inilah AS memiliki alasan yang kuat, mengapa Presiden Reagan pada tahun 1981 mengungkapkan bahwa abad  ke-21 adalah abad Pasifik. Untuk terus mengembangkan senjata nuklirnya, AS membutuhkan arena yang dapat dijadikan tempat uji coba persenjataan pemusnah massal tersebut yang tentunya harus jauh dari daratan AS sehingga mereka terhindar dari bahaya radiasi nuklir yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit serius seperti kanker.

Ironisnya, Amerika Serikat dan beserta negara maju lainnya seperti Prancis dan Inggris tidak memperhitungkan bagaimana dampak negatif yang ditimbulkan oleh uji coba nuklir yang mereka lakukan terhadap kesehatan masyarakat Pasifik Selatan pada umumnya serta rusaknya lingkungan alam sekitar. Tercatat, Amerika Serikat merupakan pelopor pertama kali yang melakukan uji coba nuklirnya di Pasifik Selatan pada 1946, kemudian disusul Inggris pada 1957, bahkan Prancis dalam kurun waktu 1966 sampai 1986 telah melakukan uji coba nuklirnya sebanyak 86 kali. Hal yang demikian memunculkan keprihatinan dari masyarakat sekitar untuk menyuarakan hak mereka kepada dunia, bahwa mereka (masyarakat Pasifik Selatan) juga termasuk menjadi bagian dari masyarakat dunia yang berhak untuk hidup sebagaimana mestinya.

Sementara Australia dan Selandia Baru sebagai dua negara besar terdekat di kawasan tersebut yang diandalkan sebagai opinion leader ternyata juga tidak dapat diandalkan untuk meredam aksi negara-negara besar dalam uji coba nuklirnya. Dalam kondisi yang seperti inilah para aktivis anti nuklir dari berbagai negara seperti Thailand, Korea Selatan, Filipina ikut terlibat untuk membebaskan Pasifik Selatan dari nuklir. Para pemimpin Pasifik Selatan pun akhirnya menyadari bahwa mereka harus melakukan penyelamatan terhadap masyarakat  sekitar dari bahaya radiasi limbah nuklir yang mampu membinasakan manusia maupun alam sekitar. Mereka sadar, hanya dengan melakukan aliansilah maka Pasifik Selatan akan ‘sedikit’ diperhitungkan keberadaannya. Hal ini mendorong terbentuknya sebuah perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Rarotonga pada 6 Agustus 1985 di kepulauan Cook.

Perjanjian Rarotonga merupakan sebuah prestasi yang dicapai oleh negara-negara di kawasan Pasifik Selatan untuk membebaskan kawasan mereka dari senjata nuklir yang ditandatangani oleh Australia, Selandia Baru, Kepulauan Cook, Fiji, Niue, Samoa Barat, Kiribati, Tavalu, Kepulauan Salomon, serta Papua Nugini. Isi dari perjanjian Rarotonga adalah larangan pembuatan, percobaan dan penempatan senjata nuklir serta pembuatan sampah nuklir. tercantum pula larangan untuk mengekspor bahan material nuklir (Uranium) yang bukan untuk tujuan damai.

Dilihat dari perspektif Realis, perjanjian tersebut merupakan upaya untuk menghimpun kekuatan dari negara-negara sekawasan yang merasa terancam akan adanya dampak negatif yang ditimbulkan oleh zat radioaktif nuklir. Pada prinsipnya, terdapat tiga akibat radiasi yang dapat berpengaruh pada tubuh manusia, yakni: pertama, sel akan mati, kedua, terjadinya penggandaan sel yang pada akhirnya dapat memicu timbulnya sel kanker, dan ketiga, kerusakan dapat timbul pada sel telur atau testis, yang akan memulai proses bayi-bayi cacat sejak dalam kandungan.

Bahkan Prof. Dr. T. Jacob pernah menyatakan bahwa akibat dari uji coba nuklir, kondisi kepulauan Marshall dan Mikronesia sangat memprihatinkan, debu radioaktifnya menyebar hingga pulau Rongelap yang menyebabkan penduduk sekitar terkena penyakit radiasi dan terpaksa diungsikan. Pada tahun 1968, pengujian persenjataan di kawasan tersebut menyebabkan tiga buah pulau tenggelam ke dasar laut dan beberapa pulau di sekitar Makronesia tidak dapat dihuni selama 30 tahun. Penduduk di kepulauan Rongelap juga banyak yang menderita tumor thyroid serta kanker yang diakibatkan oleh radiasi nuklir tersebut.

Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam perjanjian Rarotonga membuatnya tidak terlalu efektif untuk menekan negara-negara seperti AS, Inggris dan Prancis agar tidak  menjadikan Pasifik Selatan sebagai kawasan uji coba nuklir. Meskipun dalam traktat pelarangan menyeluruh uji coba nuklir pasal pertama tentang kewajiban dasar menyatakan bahwa “setiap negara tidak melakukan segala uji coba ledakan senjata nuklir atau ledakan nuklir lainnya, dan melarang serta mencegah semua ledakan nuklir semacamnya yang berada di semua tempat di bawah yurisdiksinya atau pengawasannya”.

Namun, efektivitas hukum internasional sangat bergantung pada kadar ketaatan negara terhadap kewajiban hukum yang timbul dari hukum internasional tersebut. Hukum internasional pada intinya menekankan pada pengendalian yang efektif terhadap negara. Keberadaannya tidak hanya ditunjukkan oleh keberadaan prinsip hukum tersebut tetapi juga kesediaan negara untuk menjalankannya. Oleh sebab itulah sistem hukum internasional dapat dikatakan tidak tertata dengan baik karena setiap bangsa yang berdaulat tidak dapat diatur oleh wewenang seperti warga negara diatur oleh lembaga-lembaga kemasyarakatannya.

Kelemahan-kelemahan tersebut di antaranya: pertama, dengan tidak dicantumkannya setiap Negara untuk menolak hadirnya kapal asing yang membawa senjata nuklir (sehingga tergantung setiap negara apakah mereka mau menolak atau menerimanya). Kedua, dalam perjanjian tersebut jenis senjata nuklir hanya ditujukan untuk nuclear warheads saja, sementara untuk rudal bertenaga nuklir tidak tercantum di dalamnya. Ketiga, Guam sebagai basis kegiatan militer Amerika Serikat yang sebenarnya masih dalam jangkauan Pasifik Selatan juga tidak dimasukkan dalam jangkauan wilayah. Keempat, tidak adanya lembaga berwewenang yang mengawasi ekspor-impor bahan dasar nuklir meskipun hal itu untuk tujuan perdamaian.

Penolakan masyarakat Pasifik Selatan terhadap segala bentuk uji coba nuklir terutama yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Inggris dan juga Prancis merupakan upaya yang jauh daripada perimbangan kekuatan. Namun lebih mendekati disebut sebagai alat politis untuk menunjukkan eksistensi mereka kepada dunia luar bahwa mereka merupakan bagian dari penduduk dunia yang memiliki hak yang patut untuk dihargai dan di sejajarkan dengan penduduk dunia lainnya. Mereka juga ingin menunjukkan bahwa meskipun sebagai kumpulan dari negara kecil, bukan berarti negara-negara adikuasa seperti Amerika Serikat, Inggris dan Prancis bisa seenaknya saja melakukan segala tindakannya tanpa memperhatikan dampak negatif yang ditimbulkannya tersebut. 

Daftar Rujukan Bacaan:

Abriyanto, M., (1990). Gerakan Perdamaian Zona Bebas Nuklir dan Militerisasi di Pasifik Selatan: Pengalaman dan Porspek, Jurnal Politik Internasional, VOl. II, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Bhakti, Ikrar N., (2002). Keamanan Kawasan Pasifik Selatan, makalah disampaikan dalam seminar “Keamanan Regional Indonesia: Tantangan, Peluang dan Respon” yang diselenggarakan oleh Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan,Departemen Luar Negeri Republik Indonesia di Hotel Meiridien Jakarta pada 17 Desember 2002.
Frey, Greg, (1983). A Nuclear Free Zone for The Southwest Pacific prospects and significance, Canberra: Strategic and Defence Studies Centre, the Research School of Pacific Studies, the National University.
Hamid, Zulkifli, (1992). Perkembangan Politik di Negara-Negara Pasifik Selatan, Jurnal Politik Internasional, Vol. III. FISIP-UI, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Soegiyono & Mardianis, Analisis Prinsip-Prinsip Hukum Internasional yang mungkin Diterapkan dalam Pengaturan Penggunaan Geostationary Orbit (GSO), Bidang Pengkajian bahan teknis, Jurnal LAPAN diakses dari http://jurnal.lapan.go.id/index.php/warta_lapan/article/viewFile/1072/961.
T. Jacob, 1988, Manusia Ilmu dan Teknologi, Yogyakarta: Tiara Wacana.
Vivanesw.co.id edisi (Rabu, 3 Oktober 2012), 3-10-1990: Jerman Kembali Bersatu, Reunifikasi Jerman itu sekaligus simbol berakhirnya era Perang Dingin, diaksesdarihttp://dunia.news.viva.co.id/news/read/356226-3-10-1990-jerman-kembali-bersatu.

1 Shares