paradiplomacy kalimantan barat
Kalimantan Barat dengan Sarawak aktif dalam kerja sama berlandaskan sosio-kultural(Foto: Siska Silmi/reviewnesia.com)
28 Shares

Diplomasi dengan aktor pemerintah daerah disebut sebagai paradiplomasi. Penyebutan paradiplomasi ini menunjuk pada suatu konsep kapasitas kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh entitas sub-negara, yang dijalankan di arena internasional untuk tujuan tertentu. Dalam menjalankan diplomasi, aktor sub-nasional ini dapat mendirikan perwakilan dan memiliki kontak formal maupun informal, permanen maupun ad hoc, dengan entitas pemerintah maupun swasta asing, dengan tujuan memajukan kepentingan sosial ekonomi atau politik maupun dimensi kepentingan lainnya, yang sesuai dengan amanat konstitusional atau kompetensi yang dimilikinya.

Jika menilik kepada pernyataan mantan presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pada Maret 2010 menyatakan bahwa investor asing dipersilakan untuk datang ke Indonesia dan menghubungi serta menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah (kabupaten/kota dan provinsi) di Indonesia, terutama kepada para Gubernur untuk mengadakan kerja sama atau investasi asing di Indonesia. Melalui jalinan kerja sama yang disampaikan oleh SBY tersebut terlihat bahwa kerja sama pemda dengan pihak asing sangat dibutuhkan karena berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga diharapkan dengan adanya kerja sama pemda dengan pihak asing akan mampu mendorong pertumbuhan dan percepatan pembangunan ekonomi daerah. Termasuk juga dalam berbagai kesempatan kunjungan ke luar negeri, Presiden Jokowi pun selalu menekankan untuk mengundang kalangan investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia di berbagai bidang investasi termasuk pembangunan infrastruktur.

Baca Juga: Diplomasi Multilateral Uni Eropa
Kerja sama Bilateral Jerman dan Indonesia Bidang Sains dan Teknologi

Khusus untuk investasi asing dan kerja sama luar negeri oleh pemerintah daerah, bagaimanakah sebenarnya sinergi yang perlu dilakukan antara pengambil kebijakan di daerah dan perilaku pemerintah di dalam negeri dengan kegiatan diplomasi investasi asing yang merupakan salah satu isu yang terus berkembang dewasa ini. Salah satu kebijakan aktual sebagai suatu terobosan yang dilakukan pemerintah adalah memberlakukan satu atap menyangkut perizinan investasi termasuk investasi asing melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal. Tentu saja kebijakan itu sangat positif bagi calon-calon investor, karena diharapkan proses perizinan untuk melakukan investasi akan lebih singkat waktu dan prosedurnya dibandingkan sebelumnya.

Melihat ke belakang, dimulai dengan diberlakukannya UU No. 1/1967 oleh pemerintah dalam rangka menarik masuknya investasi asing pada awal Orde Baru tersebut, sejak saat itu berbagai regulasi dan kebijakan dilakukan pemerintah terutama untuk mendatangkan modal asing. Selanjutnya, 40 tahun kemudian pemerintah dengan persetujuan DPR memberlakukan UU No. 25/2007 sebagai salah satu langkah lanjut untuk meningkatkan masuknya investasi asing lebih bebas. Tapi sebagian kalangan mengkritik UU tersebut, sebagai regulasi yang sangat liberal dan karena itu dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Kenyataannya memang tidak mudah untuk mendatangkan investor asing semaksimal mungkin karena berbagai kendala. Dibandingkan negara-negara tetangga, Indonesia masih tertinggal dalam mendatangkan investasi asing. Sebagai gambaran, mengutip pendapat Kepala Ekonomi Bank Dunia untuk Indonesia, Jim Brumby, pada 2014 investasi langsung yang masuk ke Indonesia hanya 1,85% dari Product Domestic Bruto (PDB). Ini masih lebih kecil dibandingkan negara-negara lain, misalnya FDI Thailand 2,5% dan FDI RRT 3,4%.

Para investor baik domestik maupun asing menganggap bahwa regulasi-regulasi yang memuat ketentuan investasi sudah cukup jelas dan gamblang dari aspek hukum, namun kenyataannya selama ini tidak atau kurang terwujud dalam proses perizinan bila bersentuhan dengan jajaran birokrasi terkait. Keluhan kalangan investor adalah biaya tinggi yang membebani para pelaku bisnis, sebagai akibat dualisme antara regulasi dan kebijakan resmi pemerintah dengan praktek di lapangan sering kali berbeda. Faktor lain, terbatasnya infrastruktur di Indonesia dalam usaha untuk mendukung peningkatan investasi langsung. Tidak jarang calon investor disarankan membangun dan menyiapkan sendiri sarana dan prasarana yang mereka perlukan, sehingga dengan sendirinya akan menjadi beban biaya tambahan bagi investor yang ujung-ujungnya mereka membebankannya kepada masyarakat konsumen dalam penjualan produknya. Hal ini menjadi salah satu faktor lemahnya daya saing produk-produk Indonesia. Kenyataan di atas juga ikut menghambat masuknya investasi di kawasan-kawasan terpencil atau tertinggal, padahal sebenarnya kaya sumber daya alam.

Permasalahan tersebut perlu dijawab lebih tegas oleh pemerintah, meskipun pengurusan izin investasi sekarang sudah melalui satu pintu. Solusi untuk mengatasi kendala di atas, pemerintah harus melakukan pembenahan sungguh-sungguh terhadap proses pelaksanaan investasi di lapangan secara terpadu, transparan dan jujur sehingga hasil kinerja investasi bisa berhasil guna dan berdaya guna untuk negara dan kesejahteraan rakyat. Proses itu tidak terbatas pada pemberian izin, namun juga pelaksanaan setelah dikeluarkannya izin agar para investor asing semakin nyaman berinvestasi di Indonesia.

Kontribusi yang dapat diberikan oleh para diplomat lokal dapat dilakukan dengan aksi proaktif dalam upaya mengawasi dan memberikan kritik dan masukan konstruktif terhadap pemerintah pusat dan para pelaku diplomasi bisnis di Indonesia. Hal lain yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan koordinasi dan aspek kelembagaan yang baik pada tataran pemerintah daerah dengan ikut serta merancang, mengimplementasi, serta mengevaluasi kebijakan terkait kerja sama luar negeri dan investasi asing guna mencapai target sasaran yang baik untuk memenangkan ASEAN Community sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi domestik yang berpengaruh terhadap posisi Indonesia di ASEAN. 

Perlu disadari bahwa era globalisasi ekonomi dan ASEAN Community telah membuat pola dimensi baru dunia yang tanpa batas, di dalamnya juga terdapat pasar tunggal dan pasar produksi yang membawa konsekuensi terjadinya aliran bebas barang, aliran bebas jasa, dan aliran bebas investasi. Rekomendasi terbaik untuk para diplomat lokal dalam memenangkan ASEAN Community adalah dengan meningkatkan paradiplomasi dengan merujuk pelaku dalam hubungan internasional pada tataran pemerintah daerah untuk menjalankan kepentingan Indonesia. Para diplomat lokal di Kalimantan Barat ini berperan dan memiliki berkesempatan untuk mempromosikan perdagangan, kerja sama luar negeri, investasi asing dengan berbagai potensi yang terdapat di Kalimantan Barat. Diplomat lokal ini yang akan terus melakukan aksi proaktif dengan mempermudah melalui proses birokrasi, menyelesaikan kevakuman yang selama ini terjadi, serta menanamkan mindset paradiplomasi yang berdaya saing dan berkemajuan.

Setelah disahkannya UU No 32 tahun 2004 yang terkait tentang otonomi daerah dan pemberian ruang lebih bagi pemerintah daerah untuk mengelola dirinya sendiri membawa angin segar bagi pembangunan ekonomi daerah. Desentralisasi membawa harapan sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam mengelola dan membangun daerahnya. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat misalnya, memiliki kewenangan untuk mengelola pembangunan di perbatasan walaupun faktanya pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum mampu mengoptimalkan pembangunan di kawasan perbatasan. Dengan adanya desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan mampu menstimulus untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya khususnya kawasan perbatasan. Mengingat bahwa Kalimantan Barat merupakan kawasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan juga Brunei Darussalam.

Pemerintah Kalimantan Barat dengan Sarawak misalnya, telah aktif dalam melakukan kerja sama yang berlandaskan pada sosio-kultural, sehingga mempermudah komunikasi dan interaksi antar kedua sub-nasional. Melalui landasan kultural yang didukung dengan UU 32 tahun 2004 pemerintah daerah Kalimantan Barat lebih aktif dalam melakukan kerja sama untuk pembangunan tapal batas khususnya perbatasan Aruk-Biawak. Terdapat sejumlah kelebihan dari model kerja sama sosio-kultural yang dibangun oleh pemerintah Kalimantan Barat dengan Sarawak, karena akan memunculkan keuntungan bersama, program kerja sama yang digagas menyesuaikan kebutuhan masyarakat perbatasan.

Kerja sama luar negeri Kalimantan Barat dengan Sarawak di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan pariwisata merupakan stimulus pembangunan bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Hal ini terbukti dalam pelaksanaan kesepakatan yang telah diambil dalam beberapa pertemuan, baik tingkat pusat atau tingkat daerah dan menyempurnakan kebijakan dalam meningkatkan pelaksanaan kesepakatan Tingkat Provinsi Kalimantan Barat dengan Sarawak, Malaysia. Tidak hanya dengan Sarawak, harapannya Kalimantan Barat dapat terus memperbaiki kualitas kerja sama dengan berbagai Negara lain untuk meningkatkan jumlah investor demi menunjang perbaikan dan kemajuan dalam bidang ekonomi baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kota yang ada di Kalimantan itu sendiri. Sebagai provinsi yang memiliki sejumlah potensi kekayaan alam, Kalimantan Barat memiliki peluang yang sangat besar guna mengundang para investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Hal itu kemudian diharapkan dapat menstimulus kerja sama dan perbaikan pembangunan masa depan Kalimantan Barat pada tahun-tahun berikutnya.

28 Shares