Maritim
Indonesia menuju poros maritim dunia. (Foto: Siska Silmi/reviewnesia.com)

Indonesia yang notabenenya adalah negara kepulauan pada dasarnya sejak dulu telah memiliki upaya untuk memajukan potensi kelautan negara dan bercita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara maritim.

Melalui berbagai cara dan usaha, hal tersebut sudah bermula pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno melalui Deklarasi Djuanda yang membuat Indonesia secara legitimasi diakui sebagai Archipelagic State oleh PBB.

Hal ini kembali digaungkan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi dengan membuat suatu program yaitu menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Beliau menyampaikan ide tersebut di Forum Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur (East Asia Summit) yang bertempat di Naypyitaw Myanmar, pada Tanggal 13 November tahun 2014 lalu.

Berdasarkan program yang dicanangkan Jokowi dalam KTT tersebut menyebutkan bahwa pengembangan sektor pertahanan dan keamanan Indonesia ini berpotensi sangat besar dalam memajukan berbagai aspek yang ada di Indonesia.

Dalam program yang telah diwacanakan ini setidaknya pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya agar cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Tidak hanya berupa keinginan belaka namun juga dibuktikan dengan aksi nyata.

Hal yang sejauh ini telah dilakukan oleh Indonesia untuk menuju sebagai Poros Maritim Dunia (PMD) salah satunya adalah dengan membangun Tol Laut di beberapa titik di Indonesia, walaupun pada kenyataannya sampai sekarang realisasinya belum terlaksana secara maksimal maka dari itu langkah ini harus dikerjakan secara kooperatif oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Alasan Indonesia sampai saat ini belum dapat mewujudkan cita-citanya tidak lepas dari kendala yang sangat banyak dan kompleks sehingga proses pengimplementasiannya terhambat oleh masalah-masalah yang ada. Akan tetapi, bukan berarti dengan kompleksnya masalah yang ada menjadikan itu tidak mungkin bagi Indonesia untuk mengejawantahkan apa yang telah lama dicita-citakan ini.

Baca Juga  Middle Ground FPCI Chapter UMM Dalam Menanggapi Permasalahan Climate Change

Baca Juga : John Howard Policy towards Asylum Seeker and Irregular Maritime Arrivals

Di dalam tulisan ini penulis juga mengupayakan agar Indonesia secara tulen menjadi poros maritim dengan menjalin hubungan diplomasi yang baik dengan negara lain sehingga negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia memiliki ketergantungan yang erat.

Ditambah dengan maksimalnya kekuatan pertahanan dan keamanan maritim yang ada maka Indonesia akan disegani oleh negara lain. Ataupun di sisi lain ketika negara lain melakukan aktivitasnya di Indonesia mereka akan memiliki rasa aman karena kemampuan Indonesia dalam kekuatan maritimnya sudah terjamin.

Maka output yang dihasilkan ketika upaya-upaya di atas telah terwujud, secara otomatis Indonesia dapat meningkatkan pertahanan dan keamanan negara jika nantinya Indonesia benar-benar menjadi negara yang merupakan Poros Maritim Dunia.

Sebanyak sembilan 9 negara secara resmi menyatakan dukungan untuk pengembangan Poros Maritim Dunia, tetapi hanya tiga 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Jerman, yang sampai sekarang mampu mewujudkan sikap keterbukaan melalui intelijen perjanjian pertukaran data.

Selanjutnya, dapat dipahami bahwa pengembangan kerja sama untuk berbagi informasi intelijen yang akan melewati proses panjang diplomatik. Hal ini terjadi karena setiap negara memiliki kepentingan nasional untuk menjaga sumber daya dalam bentuk data intelijen- kemungkinan kebocoran rahasia negara yang bisa mengancam keamanan dan stabilitas.

Oleh karena itu, wajar bahwa dalam rentang waktu 4 tahun sejak diperkenalkannya program PMD, pemerintah Indonesia baru mampu meyakinkan tiga negara untuk berbagi informasi intelijen. Meskipun dalam prakteknya, pemerintah diperlukan untuk memperkuat transparansi kerja sama semacam iniĀ  dengan negara-negara lain.

Dilihat dari berbagai aktivitas diplomasi dalam membangun kapasitas untuk mewujudkan visi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam mewujudkan poros dunia maritim, pemerintah masih memiliki banyak pekerjaan dan harus ada evaluasi atas kebijakan yang sudah dibuat sebelumnya.

Baca Juga  7 Jurnal HI Terakreditasi Peringkat SINTA 2

Hal ini dibuktikan dengan kegiatan pengembangan kapasitas masih didominasinya dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, dan China. Dari 9 negara, Indonesia perlu melakukan penilaian yang dilakukan dengan se-efisien mungkin di daerah-daerah yang merupakan ciri khas dari masing-masing negara.

Hal ini tidak hanya dalam hal pendidikan dan pelatihan, tetapi militer dan bantuan teknis lainnya juga penting untuk diingat bagian dari Indonesia sangat besar dan percepatan yang diperlukan dalam realisasi visi PMD. Di sisi lain, PMD ini berhubungan dengan IORA dan Indo Pacific Outlook yang menyita banyak konsentrasi pemerintah untuk fokus mewujudkan mimpi menjadi negara poros maritim.

Oleh karena itu, dalam rangka untuk membawa misi besar dari PMD untuk lingkup internasional, Indonesia perlu meningkatkan keberlanjutan pengembangan kekuatan. Selain itu, membangun postur pertahanan tidak hanya kekuatan tetapi juga spektrum kemampuan.

Secara umum, kemampuan Indonesia masih jauh dari kondisi ideal. Sehingga ada ketidakseimbangan yang besar dan menghambat pelaksanaan diplomasi pertahanan. Sejauh ini, dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah Kotamabinops Navy meningkatkan kemampuan operasional, Maritime Surveillance System, kemampuan sebuah pangkalan militer di perbatasan.

Berdasarkan hal di atas, kapasitas pertahanan sektor maritim Indonesia berfokus pada kekuatan pasukan dan armada di tingkat operasional. Dengan meningkatkan kualitas tentara dan infrastruktur militer, tantangan dalam mewujudkan misi menjadi PMD dapat kembali diupayakan.