indonesia
Soeharto juga di panggil dengan Bapak Pembangunan. (Foto: Ahmad Said Rifqi/reviewnesia.com)

Peristiwa 30 September tahun 1965 turut menandai transfer kekuasaan Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Masa Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto dimulai pada tahun 1966-1998. Sistem pemerintahan Orde Baru bersifat otoriter dan terpusat. Pemerintahan Soeharto menerapkan sistem demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki lima prinsip ideologi nasional yaitu lima butir Pancasila. Era Orde Baru mengubah wajah baru politik Indonesia. Kepemimpinan Soeharto merupakan periode terlama dalam memimpin Indonesia selama 32 tahun.

Politik luar negeri Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dinamika faktor-faktor domestik. Faktor-faktor domestik ialah politik, militer, sosial, budaya, dan ekonomi turut menentukan kebijakan politik luar negeri. Pada era Soeharto politik luar negeri memfokuskan untuk membangun perekonomian bangsa1. Pandangan Soeharto saat itu Indonesia merupakan negara yang miskin, tidak terdidik, jumlahnya sangat besar, tinggal di berbagai pulau yang tersebar, fasilitas transportasi dan komunikasi yang sangat buruk. Oleh karena itu, faktor-faktor domestik berperan sangat penting dalam perumusan politik luar negeri. Persoalan keamanan dalam negeri sebagai persoalan politik utama. Kebijakan keamanan nasional ini membuka jalan bagi orde baru untuk mendapatkan bantuan asing yang diperlukan dalam pembangunan nasional. Pada bidang ekonomi kepemimpinan Soeharto membuka jalan untuk menerima investor asing di Indonesia.

Baca Juga: Reformasi Tata Kelola Politik Luar Negeri Indonesia

Runtuhnya orde baru mengingatkan keberhasilan presiden Soeharto dalam pertumbuhan ekonomi yang pada saat sebelum krisis berkisar tujuh persen. Kebijakan domestik Presiden Soeharto dengan menekankan stabilitas dan ekonomi yang cukup kuat. Orde baru berupaya untuk membangun infrastruktur dan meluncurkan program-program untuk memenuhi kebutuhan pokok2. Pasca runtuhnya orde baru pertumbuhan ekonomi Indonesia belum sampai mencapai tujuh persen. Pada tahun 1998 merupakan turunnya Soeharto sebagai Presiden Indonesia membuka jalan demokratis bagi Indonesia. Indonesia mengalami transisi dari orde baru menjadi era reformasi. Sistem pemerintahan yang otoriter dan terpusat mengalami dalam perubahan. Sistem pemerintahan tidak lagi terpusat melainkan menjadi desentralisasi, politik dan pemerintahan berpusat pada daerah masing-masing. Membuka jalan adanya liberalisasi dan kebebasan dalam menjalankan sistem politik demokrasi.

Kepemimpinan Presiden Soeharto selama 32 tahun membawa perubahan besar bagi Indonesia. Mulai dari kebijakan politik domestik dan internasional, pembangunan nasional, keamanan dan sosial budaya. Kejayaan masa orde baru runtuh dengan adanya peristiwa krisis moneter. Indonesia sebelumnya sebagai negara yang kuat menjadi rentan secara ekonomi dan politik. Transisi demokrasi di Indonesia berjalan lamban. Dapat dilihat dari sistem politik dan pemerintahan yang diterapkan oleh pemerintahan pusat. Sejak masa reformasi, Indonesia mengalami perubahan besar dalam sistem politik dan pemerintahan. Terdapatnya pemilihan umum dengan adanya partisipasi partai politik yang beragam, sistem pemerintahan dipusatkan di daerah-daerah dengan adanya otonomi daerah, serta perubahan susunan kabinet dan lembaga-lembaga Indonesia.

Baca Juga  3 Poin KTT ASEAN & Peran KEMLU dalam Penanganan COVID-19 di Indonesia

Orde baru mewarisi lemahnya politik bangsa Indonesia ini. Kelemahan politik yang berasal dari orde lama sebagai keuntungan besar bagi orde baru untuk dapat memperbaiki secara keseluruhan politik dan keamanan bangsa ini. Soeharto membangun militer yang bersendikan pada konsepsi Dwi Fungsi ABRI. Pada konsep ini ABRI menduduki dua peran ganda yaitu menempati bidang keamanan dan sosial- politik. Konsep ini jalan masuknya militer ke dalam politik dengan alasan untuk menyelamatkan bangsa dari ancaman komunisme.

Politik luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto cenderung melakukan pembangunan nasional bertujuan membangun perekonomian bangsa. Soeharto juga di panggil dengan Bapak Pembangunan. Menurut Soeharto, ancaman utama berasal dari faktor domestik yang dianggap lebih berpotensi untuk menghalangi proses penyatuan dan pembangunan bangsa. Sejak Indonesia dipimpin oleh Soeharto definisi ancaman nasional bergeser secara dramatis dari ancaman eksternal berasal dari Negara-negara besar beralih ke ancaman domestik itu sendiri yaitu komunisme, dan kelompok-kelompok yang di identifikasi sebagai Anti-Pancasila. Selama kepemimpinan Soeharto berlangsung, beliau sepenuhnya membangun sistem keamanan nasional yang fokusnya pada ancaman internal.

Pada tahun 2004 pemilihan umum dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla Indonesia sudah menerapkan nilai-nilai tentang demokratis. Sistem pemerintahan Indonesia secara formal menerapkan sistem presidensial. Faktanya dapat dikatakan Indonesia juga menganut sistem pemerintahan parlementer. Hal ini dapat dilihat dari besarnya kekuasaan lembaga wakil rakyat yaitu DPR dan MPR yang berhak dalam menentukan pemilihan Presiden, penyusunan UU dan peraturan Negara serta kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin Indonesia selama 10 tahun, dengan dua periode. Periode pertama pada tahun 2004-2009, dan periode kedua 2009-2014.  Kebijakan domestik di bawah kepempinan SBY ialah mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada sebelumnya mengalami penurunan, memberantas korupsi, pendidikan, sosial, dan budaya.

Prestasi Presiden SBY  salah satunya mendorong fundamental ekonomi makro yang kuat, menurunkan utang luar negeri, cadangan devisa telah meningkat, dan pertumbuhan PDB tahunan yang memuaskan. Prestasi Indonesia dalam pertumbuhan ekonomi makro mampu dilewati meskipun krisis global mengguncang di berbagai Negara-negara besar pada tahun 2008-2009. Indonesia mampu bertahan dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat, bahkan Indonesia mampu memberikan pinjaman dana pada lembaga IMF untuk mengatasi krisis global. Adanya Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) pada kepemimpinan Soeharto tidak terbuka pada masyarakat disebabkan sistem pemerintah yang otoriter dan terpusat. Pada kepemimpinan SBY mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KKN) dalam memberantas kasus korupsi secara terbuka dengan melakukan penyelidikan secara bertahap untuk menghapus kasus korupsi tersebut.

Baca Juga  Reformasi Tata Kelola Politik Luar Negeri Indonesia; Sebuah Kajian Strategis dalam Merespons Perkembangan Dunia

Politik Luar Negeri SBY dengan memberikan prinsip A Million Friends and Zero Enemies. Prinsip tersebut di buktikan dengan kuatnya pengaruh SBY dalam lembaga internasional. Pada pemerintahan SBY, Indonesia menjalin kerja sama. Indonesia menjadi Ketua Umum ASEAN, ikut serta dalam meningkatkan profil internasional melalui KTT G-20, mewakili Sekjen PBB dalam pembahasan Millenium Development Goals (MDG’s), serta ikut membantu dalam HAM secara internasional.

Politik luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan SBY memiliki modal besar dalam penerapan kebijakan luar Negerinya. Pertama, kondisi dan kondisi perpolitikan dan ekonomi domestik yang dipandang telah stabil. Kedua, pemerintahan SBY merupakan Presiden yang terpilih secara demokratis dipilih langsung oleh rakyat. Perlu dicatat bahwa kebijakan luar negeri Indonesia pada masa kepemimpinan SBY tidak begitu efektif, baik dalam penyusunannya dan implementasinya. Kurangnya koordinasi pada parlemen, baik dalam lembaga eksekutif dan legislatif. Kebijakan luar negeri Indonesia dirasa masih belum optimal untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia.

Di sisi lain, politik luar negeri Indonesia pada masa kepempinan SBY mencapai beberapa keberhasilan dengan menguatkan kembali kerja sama ASEAN, peringatan KAA ke 50, Konferensi Internasional perubahan iklim di Bali dengan disponsori PBB, diterimanya usulan SBY dalam menangani kasus krisis global pada akhir tahun 2008, dan melakukan kampanye perlindungan laut dan karang di Manado. Beberapa agenda politik luar negeri Indonesia pasca pemilihan presiden pada tahun 2009 ialah:  Diplomasi, permasalahan masalah domestik, regional dan internasional.

Terdapat empat agenda penting dalam politik luar negeri Indonesia pada masa kepempinan SBY. Pertama, kepempinan aktif dari organisasi internasional  Perhimpunan Bangsa-bangsa (PBB) dari Asia Tenggara (ASEAN) serta memperkuat kerja sama yang erat dengan India, Australia dan China. Kedua, SBY juga terpilih secara bertahap untuk meningkatkan profil internasional Indonesia dengan turut andil dalam KTTG-20 dan Co- memimpin sekjen PBB di 27 anggota panel tingkat tinggi agenda pembangunan post-2015 dalam agenda (Millenium Development Goals). Ketiga, strategi politik bebas aktif Indonesia pada era Soekarno membentuk Gerakan Non-Blok pada Negara-negara Asia. Meskipun demikian, sampai pada era SBY Indonesia tetap menjalin hubungan diplomatik dengan Negara-negara bagian Amerika. Keempat, Indonesia juga turut menjaga perdamaian dunia dengan menghormati hak-hak asasi manusia.

Daftar Rujukan

Cipto, Bambang. (2010). Hubungan internasional di Asia Tenggara Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Marijan, Kacung. (2010) Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi pasca- Orde Baru. Jakarta: Kencana Predana Media Grup.

Penulis:

*) Penulis adalah Agfajrina Pamungkas, Alumni Magister Hubungan Internasional Universitas Muhammadyah Yogyakarta.
**) Tulisan opini ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi reviewnesia.com