Ngo kontras myanmar
KontraS menjadi aktor alternatif selain negara yang berpengaruh dalam resolusi konflik, termasuk di bidang HAM (Foto: Siska Silmi/reviewnesia.com)
0 Shares

KontraS merupakan NGO yang kerap melakukan tindakan advokasi terhadap berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan advokasi tersebut salah satunya dilakukan KontraS untuk membela hak-hak dasar Rohingya yang telah dilanggar oleh Pemerintah Myanmar secara sistematis. Peran advokasi seperti yang dilakukan oleh KontraS menjadi bagian dari pendekatan multitrack diplomacy. KontraS menjadi aktor alternatif selain negara yang berpengaruh dalam resolusi konflik, termasuk di bidang HAM. KontraS turut berperan aktif dalam mendorong pemajuan HAM di tingkat regional dan internasional melalui aksi solidaritas internasional maupun menempuh mekanisme internasional yang tersedia untuk permasalahan HAM.

Peran yang dilakukan KontraS dalam hal ini bisa diartikan sebagai simbiosis NGO dengan negara. Langkah KontraS untuk melakukan advokasi permasalahan hak asasi manusia yang dialami Etnis Rohingya tentu sangat relevan dengan tujuan negara. Seperti tertulis dalam konstitusi negara Republik Indonesia bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk “ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Baca Juga: Upaya Indonesia Menangani Pengungsi Rohingya di Aceh

KontraS mampu melakukan perannya sebagai lembaga masyarakat sipil yang peduli terhadap penegakan HAM dan mendorong suara masyarakat sipil untuk turut serta dalam isu-isu HAM dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Serta untuk mempromosikan atau menyediakan informasi yang cukup atas situasi pelanggaran HAM di luar negeri pada publik dalam negeri. KontraS juga mampu menunjukkan komitmennya sebagai aktor pendorong terhadap negara untuk selalu pro aktif dalam isu HAM. Hal ini ditunjukkan KontraS dengan mendorong terbentuknya diplomasi HAM yang dibangun secara paralel dengan semangat ASEAN. Hal ini sangatlah penting karena KontraS sadar bahwa negara memiliki kewajiban penghormatan HAM bagi seluruh warga negaranya.

Pada akhirnya, arah kemajuan kebijakan luar negeri dan diplomasi hak asasi manusia Indonesia tidak lagi ditentukan oleh pemerintahnya. Peran serta organisasi masyarakat sipil seperti KontraS menjadi sangat berarti. KontraS mampu berperan sebagai pendukung dan pemberi evaluasi bagi jalannya kebijakan luar negeri dan diplomasi tersebut secara genuine sehingga tercapai cita-cita seperti dalam Deklarasi Wina 1993. 

Langkah serius KontraS tersebut dimanifestasikan dalam dua hal. Pertama, Pendekatan multi-track diplomacy yang dilakukan KontraS terkait dengan kejahatan HAM yang dialami Etnis Rohingya dilakukan dengan mendorong pemerintah Indonesia untuk aktif dalam isu tersebut. KontraS melihat kunjungan Menteri Luar Negeri Indonesia ke Myanmar pada tahun 2011 sebagai momentum yang baik bagi keterlibatan Indonesia bagi penyelesaian permasalahan HAM tersebut.

KontraS bersama dengan beberapa organisasi masyarakat sipil di Indonesia (Solidaritas Indonesia for ASEAN People, LBH Jakarta) mengeluarkan surat pernyataan bersama pada tanggal 19 Oktober 2011. Dalam surat pernyataan tersebut KontraS memuji keputusan Indonesia dalam Keketuaannya di ASEAN yang menunda keputusan Keketuaan Myanmar di ASEAN. Namun KontraS turut menyoroti terkait upaya memberikan kesempatan bagi Myanmar untuk menjadi ketua ASEAN pada 2014. Pada salah satu poin tuntutan dalam surat pernyataan tersebut, KontraS menyoroti peristiwa konflik bersenjata antara militer dengan kelompok etnis yang masih terus berlanjut di Myanmar. Jika pemerintah Myanmar serius untuk menjadi ketua ASEAN, maka Pemerintah Myanmar harus menata ulang komitmennya terhadap penghentian kejahatan HAM di negaranya.

KontraS meminta Pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh Marty Natalegawa sebagai Menteri Luar Negeri, untuk menggunakan kunjungannya ke Myanmar secara maksimal. KontraS meminta agar kunjungan tersebut digunakan untuk melihat secara langsung kondisi yang dialami oleh rakyat Burma, dengan mengumpulkan informasi dari berbagai pihak, seperti Aung San Suu Kyi, dan termasuk juga para korban pelanggaran HAM.

Pemerintah Indonesia juga diminta untuk membuat ukuran-ukuran yang jelas, khususnya dalam bidang HAM, sebagai indikator perubahan di Myanmar. KontraS juga mengingatkan agar hasil kunjungan tersebut tidak dijadikan sebagai penilaian akhir bagi keputusan tentang Keketuaan Myanmar di ASEAN pada tahun 2014, namun justru dijadikan indikator untuk mendesak Pemerintah Myanmar agar menuntaskan perubahan di negaranya. Dengan demikian, kekuatan Indonesia di ASEAN akan menyumbang pemajuan dan perlindungan HAM di Myanmar. Sekaligus mampu menunjukkan kepemimpinan yang substantif dalam Keketuaan Indonesia di ASEAN.

Kedua, KontraS juga menjadi salah satu inisiator dalam “Konferensi Masyarakat Sipil ASEAN Dalam Mendukung Isu HAM dan Demokrasi di Burma, Myanmar”. Konferensi yang berlangsung pada 6-7 Maret 2008 tersebut kemudian melahirkan Deklarasi Jakarta Tentang Burma. Deklarasi tersebut berisi desakan kepada Pemerintah dan masyarakat ASEAN untuk menolak referendum konstitusi rezim Myanmar, jika tidak ada langkah-langkah untuk menjamin kemurnian partisipasi dan proses dialog yang bermakna.

KontraS dalam deklarasi tersebut memandang bahwa perubahan peraturan dan undang-undang yang mengatur proses referendum secara konstitusional dan usulan diselenggarakannya pemilu merupakan hal yang sangat mendesak untuk dilakukan. Proses referendum yang tidak adil akan mengantarkan Myanmar pada keresahan sosial dan instabilitas politik, yang pada akhirnya akan memperparah krisis ekonomi dan memicu perpindahan besar-besaran penduduk ke negara tetangga.

Dukungan terhadap Indonesia diberikan oleh KontraS agar Indonesia mampu memajukan dialog inklusif yang memajukan semua pihak dalam masa transisi menuju demokrasi di Myanmar. Dialog inklusif ini akan terwujud manakala semua pemangku kepentingan masyarakat sipil dapat masuk, sehingga tidak didominasi rezim semata. Langkah yang bisa ditempuh Indonesia salah satunya adalah dengan terlibat dalam menciptakan kondisi-kondisi dalam rangka memfasilitasi dialog antar kelompok-kelompok tersebut. Prinsip kerja dalam simbol politik ini adalah kemampuan NGO untuk menyuarakan simbol-simbol, aksi-aksi, ataupun cerita yang dapat memberikan pengertian tentang situasi tertentu bagi audiens yang berada pada jarak jauh. Dalam konteks advokasi KontraS terhadap Rohingya, bentuk penyuaraan isu tersebut dilakukan melalui pernyataan bersama.

KontraS bergabung dengan berbagai organisasi masyarakat sipil di dari berbagai negara bergabung bersama dalam kerangka Solidarity for Asian Peoples; Advocacies Working Group on ASEAN atau SAPA Working Group on ASEAN. Melalui kelompok kerja ini, KontraS bersama organisasi masyarakat sipil yang terlibat, mengeluarkan surat pernyataan bersama berjudul Joint Statement on the Rohingya Crisis from the SAPA Working Group on ASEAN. Surat pernyataan bersama ini merupakan respons atas kasus manusia perahu Rohingya dan tindakan penolakan Thailand terhadap manusia perahu Rohingya yang hendak menyelamatkan diri ke Thailand.

KontraS bersama organisasi masyarakat sipil lainnya melihat insiden di perairan Andaman sebagai masalah serius. Reaksi awal dari negara-negara di regional ASEAN cukup mengejutkan dimana mereka menolak pendaratan masyarakat Rohingya yang terapung di lautan ke wilayah teritori negara mereka. Namun, langkah yang dilakukan Indonesia dan Malaysia patut untuk didukung dengan mengizinkan pendaratan di wilayah mereka dan memberikan perlindungan secara temporer dengan tetap melakukan operasi pencarian dan penyelamatan.

Sementara itu, tindakan Thailand yang tidak mengizinkan pendaratan terhadap Etnis Rohingya yang terdampar di lautan menuai kritikan. KontraS bersama dengan organisasi masyarakat sipil lain memandang bahwa semua orang berhak untuk memperoleh pertolongan kemanusiaan dan perlindungan internasional. Maka dari itu, segala bentuk evakuasi laut harus mampu memberikan jaminan pemenuhan prosedur pencari suaka yang adil terhadap orang-orang yang membutuhkan perlindungan internasional. Para pencari suaka tersebut juga tidak boleh menerima hukuman atas tindakannya memasuki wilayah teritori suatu negara.

Terkait dengan hal tersebut, KontraS bersama kelompok organisasi masyarakat sipil lain yang tergabung dalam SAPA Working Group on ASEAN mengeluarkan sejumlah rekomendasi yang ditujukan kepada ASEAN, Myanmar dan negara-negara dunia. Adapun rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut; pertama, meminta negara-negara dunia untuk menyediakan akses bantuan kemanusiaan, terutama kepada wanita dan anak-anak dengan suplai makanan, air, perawatan kesehatan, dan sanitasi yang memadai.

Kedua, mengizinkan dan memberikan akses kepada agensi hak asasi manusia dan organisasi internasional dengan mandat perlindungan. Ketiga, memastikan bahwa orang-orang yang diselamatkan dari laut tidak mendapatkan hukuman atas tindakan mereka memasuki teritori negara yang bersangkutan. Keempat, menyediakan prosedur yang akuntabel dan transparan kepada orang-orang yang terdampak seperti memberikan pemahaman terhadap proses hukum dan memberikan informasi penuh terhadap hak dan tanggung jawab serta batasan waktu terhadap segala macam solusi yang ditawarkan.

Pada tipologi taktik akuntabilitas politik, NGO melakukan berbagai usaha agar aktor-aktor yang memiliki kekuatan politik mau mempertahankan kebijakan atau prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena kerja advokasi untuk mencapai kemenangan kadang membutuhkan waktu yang lama. Dengan demikian, peran aktor yang powerful secara berkelanjutan sangat diperlukan. Tipologi taktik ini termanifestasikan dalam aksi demonstrasi di depan kantor Kementrian Luar Negeri Indonesia yang dilakukan oleh KontraS. Aksi ini sebagai bentuk tekanan publik agar Pemerintah Indonesia terus proaktif dengan isu Rohingya.

Peran Pemerintah Indonesia menjadi sangat krusial, karena selain sebagai salah satu negara anggota ASEAN, Indonesia juga memiliki keterikatan konstitusional. Dalam pembukaan konstitusi Republik Indonesia disebutkan bahwa tugas negara adalah untuk “ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. KontraS menyoroti kinerja dari Kementrian Luar Negeri Indonesia yang dinilai tidak maksimal dalam menjadikan ruang diplomasi internasional sebagai wadah promosi hak asasi manusia.

Hal ini terlihat dari rencana strategis Kementrian Luar Negeri tahun 2010-2014, dimana Pemerintah Indonesia menyatakan untuk meningkatkan peran aktif dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk kerja sama kemanusiaan melalui forum multilateral. Namun, rencana strategis yang terkait dengan pemajuan hak asasi manusia tidak tertuang dalam rincian strategi kerja sama multilateral tahun 2010-2014.

Kinerja ASEAN Inter-govermental Commission on Human Rights (AICHR) sebagai sebuah Badan HAM ASEAN juga turut menjadi sorotan KontraS. AICHR memiliki term of reference (TOR) yang di dalamnya memuat mengenai perlindungan HAM, namun hingga saat ini AICHR tidak kunjung memiliki kewenangan untuk mendorong perlindungan hak asasi manusia di ASEAN, termasuk dalam penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar.

Kontras memandang bahwa perlu adanya pembaharuan sejumlah poin dalam TOR AICHR, di antaranya: (1). Memastikan adanya transparansi dan keterbukaan dalam pemilihan dan pengangkatan wakil-wakil AICHR. (2). Adanya kerja sama dengan institusi HAM di level nasional, regional, maupun internasional yang ditandai dengan konsultasi dan pertemuan rutin. (3). Adanya akuntabilitas lembaga AICHR serta perwakilannya. (4). Adanya mekanisme pencegahan serta mekanisme komplain terhadap pelanggaran HAM. Serta, (5). Menciptakan alternatif lain dalam mekanisme pengambilan keputusan, apabila AICHR tidak mampu mencapai konsensus. Terkait dengan prinsip akuntabilitas politik, KontraS memandang bahwa AICHR belum memenuhi prinsip tersebut. Hal ini terkait dengan laporan tahunan mengenai kinerja AICHR yang tidak disosialisasikan secara luas dan hanya berhenti di Kementrian Luar Negeri.

0 Shares