Korupsi
ILC dan KPK. (Foto: Ahmad Said Rifqi/reviewnesia.com)

Pada era kontemporer ini masalah korupsi sedang hangat-hangatnya dibicarakan publik, terutama dalam media massa baik dalam lingkup lokal maupun nasional. Tidak sedikit para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang masalah korupsi ini. Pada dasarnya, ada yang pro adapula yang kontra.

Akan tetapi, bagaimanapun persoalan mengenai korupsi ini merugikan negara dan dapat merusak kebersamaan bangsa. Korupsi adalah “benalu sosial” yang merusak struktur pemerintahan dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan nasional.

Dalam prakteknya, korupsi sangat sulit bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas, oleh karena sangat sulit memberikan pembuktian-pembuktian yang nyata. Di samping itu sangat sulit mendeteksinya dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Namun akses perbuatan korupsi   merupakan bahaya latent yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri.

Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standard kebenaran dan sebagai kekuasaaan mutlak. Kartono (1983) memberi batasan korupsi sebagi tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara.

Jadi korupsi merupakan gejala   salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan Negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.

Korupsi tidak berdiri sendiri ada organisasinya dan dilakukan oleh orang-orang yang punya jabatan dimana saja, di lembaga pemerintahan atau swasta juga sepanjang mereka punya kuasa untuk menentukan bagaimana bisa dapat uang sebesar-besarnya lewat kekuasaanya.

Sebagai akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi korup yang berkelebihan uang bisa masuk ke dalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati. Mereka ini juga akan menduduki status social yang tinggi dimata masyarakat karena uang haramnya tersebut.

Di Indonesia sendiri banyak terjadi kasus korupsi yang meresahkan masyarakat, kasus-kasus nya pun memiliki tingkatan yang berbeda dalam penanganannya tetapi berbagai macam penanganan telah dilakukan seperti preventif dan represif. Namun, hanya sedikit yang memberikan hasil optimal dan tentunya memuaskan khalayak banyak.

Dengan kejadian ini, banyak media yang berusaha ikut andil dan unjuk gigi dalam memberikan solusi mengenai kasus korupsi yang semakin meraja lela, membahasnya dan terkadang memberikan ucapan pedas bagi para pelaku korupsi seperti salah satu program TV-ONE yaitu Indonesia Lawyers Club.

Program unggulan TV-ONE Indonesia Lawyers Club adalah sebuah program talkshow yang dikemas dan disajikan secara interaktif dan apik untuk memberikan pembelajaran hukum bagi para pemirsanya, membuka ruang diskusi yang aktiv antara elit dan masyarakatnya.

Indonesia Lawyers Club banyak memberikan inspirasi bagi program-program lain karena bisa memberikan jejak pendapat yang stabil dan terkontrol, dengan moderator yang moderat dan secara umum para tamu undangan yang hadir dalam acara ini bersifat objektiv dalam memberikan gagasan kepada khalayak umum.

Baca Juga : 3 Faktor Penentu Keberhasilan Diplomasi Koersif

Indonesia Lawyers Club selalu mambawakan berita dan bahasan yang sedang hangat atau krusial didalam penayangannya, membuat opini publik semakin aktiv dan demokrasi delebratif semakin tercermin dalam acara ini. Pertemuan elit dan masyarakat sangat memberikan suasana yang harmonis meskipun terkadang ada perbedaan pendapat yang membuat suasana ruang publik semakin panas. Isu-isu yang menjadi topik terhangat seperti Pengadilan Semarang: DPR vs KPK, FPI Versus Lady Gaga. Setelah Angie, Siapa Lagi…?, Kasus Nazarudin sampai disini ?, Geng Motor & Peradilan Jalanan.

Pernah dibawakan dan dibahas dalam acara ini. Interaksi yang aktiv dan berjalan dengan lancer karena pembahasan tidak pernah kemana-mana dan hanya focus pada masalah-masalah yang dibahas.Meskipun terkadang Indonesia Lawyers Club mendapat teguran karena terlalu jujur dalam memberikan pendapatnya namun Indonesia Lawyers Club tetap berdiri tegak dan terus mencoba memberikan fakta sebenarnya tentang apa yang sedang terjadi.

Landasan Pemikiran Habermas

Lingkup Publik, Masyarakat Sipil, dan Demokrasi

Dalam karyanya yang pertama yaitu The Structural Transformation of the Public Sphere (1989) Habermas mulai menunjukkan perbedaan antara ruang public dan privat, dimana ruang  public adalah terbuka dan ruang privat cenderung tertutup.

Baca Juga  6 Bangunan Angker di Indonesia, Berani ?

Ruang public disini kemudian digambarkan sebagai ruang tempat pembentukan opini dan berkomunikasi. Di ruang ini maka masyarakat dapat mengidentifikasi problem-problem social dan mengartikulasikannya. Media pun berperan penting dalam ruang public ini dengan mengumpulkan, memilih dan membingkai informasi.

Hal yang menarik adalah bahwa Habermas sudah pernah menyatakan kalau media lebih suka bersikap bertentangan dengan pemahaman diri normativ mereka. Artinya mereka lebih mengambil bahan dari produsen informasi yang kuat dan terorganisir. Hal ini dapat dilihat hingga pada masa kini, dimana media kemudian mengambil alih ruang publik dengan membingkai informasi yang akan diberikan kepada masyarakat luas.

Bagi Habermas, lingkup publik yang kuat kemudian bergantung pada lingkup pribadi yang kuat dan civil society. Mengapa demikian? Karena dalam civil society terdapat “asosiasi-asosiasi sukarela dan hubungan-hubungan nonpemerintah serta nonekonomi yang melandasi struktur komunikasi lingkup publik”.

Sementara, ruang pribadi atau privat adalah sumber isu. Pada akhirnya apabila pribadi-pribadi ini menelurkan isu-isu privatnya ke ranah public dan diartikulasikan dalam civil society maka akan muncul isu-isu publik baru. Sehingga apabila masalah ini mencuat dan cukup signifikan maka sangat memungkinkan bahwa kemudian pemerintah harus turun tangan untuk menangani isu-isu tersebut.

Sementara itu, berkebalikan dengan kenyataan di ruang publik, maka hukum dan politik harus dibatasi. Hal ini bertujuan sehingga masyarakat bisa menilai legitimasi dari pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh pemerintah dan prosedur demokratis bisa ditanamkan dalam konteks ia tidak bisa mengatur dengan seenaknya.

Melihat dari ini maka dapat dikatakan bahwa Habermas menuntut kenyataan demokrasi dimana masyarakat tetap bisa berkembang secara demokratis namun juga pemerintahan memiliki andil dalam membentuk batasan di tengah masyarakat. Hal ini dikarenakan lingkup public tanpa batasan dapat menjadi sulit dikendalikan.

Sehingga harus ada penyatuan yang baik antara politik dan hukum permusyawaratan yang terlembaga serta ada juga peran dari pembentukan opini secara informal. Kedua pihak ini berjalan secara harmoni tanpa meninggalkan satu sama lain.

Apabila harmoni keduanya dapat berjalan dengan baik, maka kemudian akan tercapai yang dinamakan demokrasi deliberatif ala Habermas. Mengapa demikian? Demokrasi deliberatif atau demokrasi yang membebaskan menekankan pada tidak adanya paksaan bagi public atau pihak-pihak yang terkait untuk mengikuti apa yang dinyatakan oleh pembicara. Pihak pendengar dapat mempertanyakan, meminta keabsahan pernyataan dan mengajukan pendapat yang kemudian akan digunakan dalam pencapaian konsensus.

Kebebasan untuk mengevaluasi kemudian juga harus diimbangi dengan kompetensi pembicara untuk menyatakan argument yang memiliki bukti-bukti kuat dan dapat dipercaya oleh penerima informasi. Kemudian tentunya ini akan membentuk keseragaman dalam pemahaman yang mengarah pada konsensus atau kesepakatan.

Adanya konsensus dan kesepakatan yang berdasarkan dari pemahaman pihak-pihak terkait kemudian akan membentuk legitimasi bagi kesepakatan. Hal ini dapat diterapkan pada hukum dan politik. Adanya kemampuan untuk mendapatkan legitimasi dari pihak-pihak yang berkaitan akan menjadikan legitimasi bagi hukum yang akan diterapkan. Dapat dilihat disini bahwa demokrasi deliberatif dapat berjalan dengan baik ditengarahi dari kesepahaman dan konsensus serta legitimasi yang dicapai.

Korupsi adalah “benalu sosial” yang merusak struktur pemerintahan dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Korupsi yang dilandaskan pada ketidaksadaran pemerintah terhadap lingkungan dan masa depan bangsanya menyebabkan kemiskinan dan disparitas ekonomi yang menjulang. Terbukti dengan perjalanan kemajuan bangsa yang sangat lamban dibandingkan dengan negara-negara lain.

Baca Juga  160 WNA di Seleksi Untuk Ibadah Haji 2020

Korupsi tidak berdiri sendiri ada organisasinya dan tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang punya jabatan dimana saja tetapi telah mengjangkit kepada bagian terkecil dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam bentuk dan praktek yang berbeda dengan yang biasa dilakukan oleh pemerintah Indonesia khususnya.

Kasus penanganan korupsi ini telah lama dilakukan namun hanya sedikit yang membuahkan hasil optimal, meskipun begitu terkadang pada kasus yang terjadi di semarang akhir-akhir ini dimana para koruptor di vonis bebas oleh pengadilan semarang. Hal ini membuktikan bahwa orang-orang yang cenderung melakukan korupsi adalah orang yang mempunyai kekuasaan dalam kehidupan sehari-harinya.

Kasus penanganannya pun bermacam-macam dari ancaman hukuman pidana sampai pada hukuman mati dan kerja tanpa gaji kepada pemerintahan, upaya-upaya preventif dan represif pun tak kurang-kurangnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia sampai pada diskusi public seperti Indonesia Lawyers Club.

Media lebih mengambil bahan dari produsen informasi yang kuat dan terorganisir. Hal ini dapat dilihat hingga pada masa kini, dimana media kemudian mengambil alih ruang publik dengan membingkai informasi yang akan diberikan kepada masyarakat luas.

Indonesia Lawyers Club merupakan acara yang patut disanjung karena bisa menangani kasus korupsi yang lebih soft, mereka mendiskusikan di ruang public ini dengan penuh harapan bahwa kasus korupsi yang sedang melanda Indonesia dapat segera berakhir. Pertemuan elit dan masyarakat sangat memberikan suasana yang harmonis meskipun terkadang ada perbedaan pendapat yang membuat suasana ruang publik yang semakin panas.

Demokrasi deliberatif membebaskan dan menekankan pada tidak adanya paksaan bagi publik atau pihak-pihak yang terkait untuk mengikuti apa yang dinyatakan oleh pembicara. Pihak pendengar dapat mempertanyakan, meminta keabsahan pernyataan dan mengajukan pendapat yang kemudian akan digunakan dalam pencapaian konsensus.

Kebebasan untuk mengevaluasi kemudian juga harus diimbangi dengan kompetensi pembicara untuk menyatakan argument yang memiliki bukti-bukti kuat dan dapat dipercaya oleh penerima informasi.

Indonesia Lawyers Club menuntut kenyataan demokrasi dimana masyarakat tetap bisa berkembang secara demokratis namun juga pemerintahan memiliki andil dalam membentuk batasan di tengah masyarakat. Hal ini dikarenakan lingkup public tanpa batasan dapat menjadi sulit dikendalikan. Sehingga harus ada penyatuan yang baik antara politik dan hukum permusyawaratan yang terlembaga.

Kasus penanganan korupsi yang semakin kompleks membuat penanganan kasus korupsi lebih terlembaga dan lebih bisa dilakukan oleh masyarakat kecil melalui ruang publik yang coba dilakukan oleh TVONE dalam acara Indonesia Lawyers Club.

Ruang publik yang bersifat terbuka membuat demokrasi deliberative berjalan dengan lancar dan sangat menarik seperti Indonesia Lawyers Club. Ruang publik ini kemudian dapat digambarkan sebagai ruang tempat pembentukan opini dan berkomunikasi antara para elit politik dan masyarakat kecil sekitar, di ruang publik ini atau Indonesia Lawyers Club masyarakat dapat mengidentifikasi problem-problem social dan mengartikulasikannya.

Media juga berperan penting dalam ruang public ini dengan mengumpulkan, memilih dan membingkai informasi untuk disebarluaskan ke dalam lingkup yang lebih besar lagi. Indonesia Lawyers Club yang lebih demokrasi dengan menjalankan demokrasi deliberative mampu menampung aspirasi kedua pihak ini dan dapat disaksikan oleh masyarakat Indonesia yang semakin aktif dalam setiap penanganan korupsi demi menuju Indonesia yang lebih baik.

Sumber :

http://repository.usu.ac.idbitstream12345678938001fisip-erika1.pdf.

httpsiteresources.worldbank.orgINTINDONESIAResourcesPublicationMemerangi_Korupsi_dprd.pdf.

Jenny Edkins dan Nick Vaughan-Williams dalam Teori-teori Kritis: Menantang Pandangan Utama Studi Politik Internasional dalam Bab mengenai Jurgen Habermas.