siapa machiavelli
Potret Nicollo Machiavelli (Foto: pinterest/reviewnesia.com)
38 Shares

Salah satu tokoh yang paling populer dari golongan realis dalam hubungan internasional ialah Niccolo Machiavelli. Pandangan Machiavelli mengenai realis di latar belakangi oleh gejala anarki politik dan moral. Kemudian dituliskan oleh Machiavelli dalam bukunya yang berjudul “Sang Penguasa (II Principe)”. Ia menggambarkan bagaimana masa pertarungan para penguasa yang menuntut kekuasaan politik merupakan suatu yang otonom dan dipisahkan dari kekuasaan rohani kepausan. Sedangkan para paus berusaha agar otoritas mereka dapat mencakup kekuasaan politik dan juga kekuasaan moral atau rohani.

Hal itu tergambarkan dari tragedi perubahan dari sistem monarki kemudian menjadi demokrasi dan kemudian kembali lagi ke sistem monarki yang ada di Kota Florence. Kota di Italia yang merupakan tanah kelahiran Machiavelli. Adanya tragedi tersebut melatar belakangi pandangan Machiavelli dalam beberapa hal, yaitu:

1. Realitas Politik

Machiavelli menangkap dan memahami realitas politik bertolak dari rangkaian aksi bangsa-bangsa yang diwarnai dengan kepentingan masing-masing bangsa. Interaksi hubungan internasional melatar belakangi Machiavelli dalam pemikirannya mengenai hakikat manusia menurut pengalamannya. Interaksi hubungan internasional yang menjadi bagian dari realitas politik harus dipahami oleh para penguasa negara. Kepentingan utama di dalam hubungan internasional ialah kepentingan ekonomi masing-masing negara. Hal itu tercermin dalam misi-misi diplomatik yang sudah lama dipraktekkan sebagai tanda meningkatnya pemahaman masyarakat tentang tindakan-tindakan nyata negara dan diplomasi.

Baca Juga: 10 Citra dan Perdebatan dalam Teori Hubungan Internasional

Aspek hubungan internasional sebagai bagian dari realitas politik merupakan tren pertama dalam pemikiran Machiavelli. Sedangkan, tren kedua ialah bertolak dari kondisi nyata tingkah laku politik anggota masyarakat dalam masing-masing negara yang telah diamati oleh Machiavelli. Ternyata kondisi kehidupan politik nyata ditandai oleh adanya semacam anarki kekuasaan, dimana rakyat tidak mengakui sepenuhnya kepemimpinan sang penguasa dan golongan elite juga saling bertarung untuk merebut kursi kekuasaan.

Karena itu Machiavelli melihat praktek politik yang nyata dalam sebuah negara pada tingkah laku penguasa dalam merebut kekuasaan dari rezim lama dan jika diperlukan menggunakan kekerasan dan kekuatan demi mempertahankan kekuasaan. Kekuatan-kekuatan yang nyata harus digunakan secara spontan, memanfaatkan legalitas konstitusional untuk melancarkan aksi-aksi politik. Serta, memanfaatkan kekuatan lembaga keagamaan untuk membangun opini masyarakat bahwa penguasa adalah pendukung moralitas untuk mendapat dukungan rakyat. Bila kondisi sosial politik dalam negeri semakin tidak stabil atau dalam keadaan darurat karena munculnya kekuatan-kekuatan oposisi, maka negara harus memberlakukan keadaan darurat perang dan hukum-hukum peperangan.

2. Politik dan Moralitas

Pandangan Machiavelli mengenai politik berasal dari bayangannya mengenai cita-cita dan praktek kekuasaan seorang Cesare Borgia dan Paus Alexander VI, Machiavelli menjelaskan bahwa tugas pemerintah yang sebenarnya ialah mempertahankan serta mengembangkan dan mengekspansikan kekuasaan, oleh karena itu dibutuhkan kekuatan sebagai elemen yang paling inti dan penting dalam politik. Sehubungan dengan kepentingan pertahanan dan ekspansi kekuasaan, Machiavelli berpendapat bahwa penguasa bukanlah lambang dari keutamaan moral.

Machiavelli menganut semacam menganggap orang lain lebih buruk (sinisme moral) dalam filsafat politiknya. Tujuan dari semua usaha penguasa ialah mempertahankan stabilitas suatu negara, negara tetap eksis, dan jika datang adanya ancaman. Maka negara harus melakukan tindakan penyelamatan dari ancaman-ancaman itu. Dalam mengambil tindakan, maka pertimbangan yang dilakukan oleh penguasa, pertama-tama tidak bertolak dari keinginan rakyat, apakah tindakan yang akan diambil itu dinilai baik atau buruk oleh masyarakat, tetapi harus bertolak dari segi efisiensi secara politik. Pilihan-pilihan tindakan tersebut tergantung dari tuntutan keadaan dan desakan situasi sosial.

Tujuan utama berpolitik bagi penguasa menurut Machiavelli ialah mengamankan kekuasaan yang ada pada tangannya. Machiavelli membatasi perhatian pada teknik perebutan dan pertahanan kekuasaan. Baginya, politik dan moralitas merupakan dua bidang yang terpisah dan tidak berhubungan satu dengan yang lainnya. Ketika berbicara mengenai urusan politik, maka tidak ada kesempatan untuk membicarakan perihal moral. Hanya satu hal yang penting ialah bagaimana meraih sukses dengan memegang kekuasaan. Kaidah etika politik bagi Machiavelli yaitu, tujuan berpolitik ialah memperkuat dan memperluas kekuasaan. Segala usaha untuk menyukseskan tujuan itu dapat dibenarkan. Legitimasi kekuasaan membenarkan segala teknik pemanipulasian dukungan masyarakat terhadap kekuasaan yang ada. Pemerintah yang ideal perlu menghindari tindakan-tindakan yang bersifat setengah-setengah.

Pemisahan tegas antara prinsip-prinsip moral, etika, dan prinsip-prinsip ketatanegaraan didasarkan pada adanya perbedaan antara moral dan tata susila dan kehidupan ketatanegaraan. Moral dan tata susila merupakan suatu kemungkinan yang diharapkan, sedangkan ketatanegaraan adalah suatu kenyataan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Suatu kenyataan memang harus dibedakan dari suatu kemungkinan yang diharapkan. Oleh karena itu bidang politik tidak perlu memperhatikan bidang moral. Tujuan politik jauh lebih nyata dari tujuan moral dan negara harus mengejar tujuan-tujuan nyatanya.

Oleh karena itu, tidak ada nilai etis dalam kehidupan politik, maka seorang penguasa dapat saja memutuskan dan melanggar perjanjian yang pernah diucapkan baik kepada rakyatnya maupun kepada negara-negara tetangganya. Dalam situasi perang antara dua kekuatan besar, penguasa suatu negara tidak diperbolehkan bersikap netral, tetapi harus memihak pada negara yang lebih kuat dan diperhitungkan akan memenangkan peperangan.

Pemihakan kepada calon pemenang akan membuka kemungkinan yang lebih menguntungkan bagi penguasa dan negaranya, karena pemenang akan menghargai sikap memihak itu. Menurut Machiavelli, negara yang kuat tidak cukup diperintah oleh sekelompok pemimpin dengan bakat yang biasa-biasa saja dan tidak memanfaatkan kekuatan oposisi. Negara yang kuat membutuhkan oposisi yang kuat untuk menyempurnakan pola manajemen kekuasaannya, karena tujuan terakhir dari perjuangan sang penguasa ialah kemuliaan dirinya sendiri.

3. Angkatan Bersenjata dan Patriotisme

Suatu pemerintah negara harus dibangun di atas dasar yang kuat sehingga kekuasaannya stabil. Dasar dari stabilitas kekuasaan tersebut ialah hukum yang baik dan angkatan bersenjata yang baik pula. Namun Machiavelli menekankan bahwa tidak akan ada sistem hukum yang baik, jika tidak ada angkatan bersenjata yang baik, karena angkatan bersenjata akan menjamin sistem hukum yang baik pula. Adanya kekuatan angkatan bersenjata yang baik, tangguh, dan disiplin perlu untuk dimiliki oleh suatu negara untuk menjamin berlangsungnya kemerdekaan suatu negara.

Kegiatan militer yang baik dan disiplin akan menjamin keefektifan suatu perjuangan negara. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa tumpuan perjuangan politik terletak pada senjata dan senjata merupakan suatu yang suci dalam perjuangan politik. Dalam rangka pertahanan dan keamanan suatu negara, sang penguasa dapat memanfaatkan jasa tentara asing atau tentara bayaran. Menurut Machiavelli, pemanfaatan tentara asing atau tentara bayaran tidak efektif, bahkan dapat membahayakan eksistensi suatu negara. Stabilitas politik tidak akan tercapai dengan bantuan tentara asing atau tentara bayaran.

Machiavelli menyarankan untuk membentuk organisasi militer yang baru. Organisasi militer itu harus merupakan orang pilihan dari rakyatnya sendiri. Salah satu warga negara ditunjuk oleh kepala negara untuk menjadi panglimanya. Kekuasaan panglima tentara harus dibatasi oleh undang-undang, supaya kebijaksanaannya tidak menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh kepala negara. Panglima harus memiliki kemampuan daya hidup yang tinggi sehingga mampu menyebarkan kemampuan daya hidup tersebut kepada anggota tentara yang lainnya dan pada gilirannya, angkatan bersenjata yang memiliki kemampuan daya hidup akan menularkan semangat tersebut kepada seluruh lapisan masyarakat.

Dalam rangka meningkatnya semangat kemampuan daya hidup masyarakat secara menyeluruh, para elit politik dan juga anggota militer dapat memanfaatkan patriotisme sebagai instrumen untuk mencapai tujuan. Sang penguasa dapat memanfaatkan patriotisme sebagai kedok untuk berdalih tentang tindakan-tindakan politis yang kontroversial.

Machiavelli menunjukkan apa yang mungkin berada di balik slogan patriotisme, yaitu cara-cara penguasa untuk membangkitkan semangat rakyat, yang memang tidak seluruhnya mampu memahami secara mendalam kompleksitas isu-isu politik dan ekonomi negara. Selain lembaga kemiliteran, Machiavelli juga memperkenalkan doktrin wajib militer  bagi semua warga negara dalam situasi darurat perang. Lembaga pertahanan militer ialah bagian mutlak dari mesin kekuasaan negara. Wajib militer untuk rakyat sendiri lebih efektif daripada tentara bayaran, juga untuk melindungi dan mempertahankan keamanan dalam negeri. Tentara yang berasal dari rakyat dalam membela negara akan bertempur mati-matian, terutama bila mereka mampu diyakinkan oleh doktrin perjuangan bahwa pemenang perang akan menentukan nasib bangsa di masa depan.

38 Shares