Peaceful Rise
Peaceful Rise adalah turunan dari konsep keamanan Tiongkok New Security Concept. (Foto: Siska Silmi/reviewnesia.com)

Peaceful Rise adalah turunan dari konsep keamanan Tiongkok NSC (New Security Concept), yaitu konsep keamanan yang dipakai setelah Perang Dingin. Tiongkok bertujuan menghindari perang dengan negara besar, menghadapi globalisasi, menjadikan EMAS sebagai mitra dan saingan, menghadapi tantangan keamanan non-tradisional, keamanan energi dan yang utama, kebangkitan Tiongkok. Peaceful Rise memberikan asumsi jaminan bahwa kebangkitan Tiongkok tidak akan mendatangkan kerugian atau ancaman melainkan membawa manfaat.

Isu keamanan adalah isu yang krusial, dimana negara mencoba untuk mempertahankan keamanan negaranya dengan memperkuat militernya demi melindungi negara. Tahun 2013 ketika Tiongkok memasuki era baru dengan terpilihnya Xi Jinping sebagai presiden Tiongkok. Xi Jinping dilantik 14 Maret 2013, dan Ia menginisiasi perubahan dengan visi “Chinese Dream”.

Visi “Chinese Dream” meliputi banyak aspek, salah satunya adalah bidang militer. Perubahan awal yang dilakukan oleh Xi Jinping di bidang militer adalah berupa modernisasi angkatan bersenjata, peningkatan ini bermaksud untuk menjaga kepentingan nasional dan memenangkan peperangan apabila terjadi konflik bersenjata dengan negara lain. Hal ini dilakukan oleh Tentara Pembebasan Rakyat atau People’s Liberation Army (PLA).

Peningkatan kekuatan militer ini tentunya mempengaruhi struktur dari Tentara Pembebasan Rakyat (PLA). Adapun rencana perubahan Xi Jinping adalah mengefisiensikan tubuh PLA dalam bidang tentara dengan cara memotong sebanyak 300.000 personil dan hal itu di klaim oleh Xi Jinping sebagai salah satu upaya untuk membuat tentara China lebih efisien dalam pembagian di area militer.

Pada tahun 2003, Ilmuwan Tiongkok bernama Zheng Bijian memperkenalkan konsep “Peaceful Rise” di bawah kepemimpinan Presiden Hu Jintao, untuk menegaskan bahwa Tiongkok bukan ancaman bagi perdamaian dan keamanan global. Alasannya adalah karena sebelumnya ketika Tiongkok mulai bangkit ada anggapan bahwa Tiongkok suatu saat akan menjadi ancaman.

Baca Juga : Rivalitas China, AS dan ASEAN dalam Sengketa Laut China Selatan

Kemudian Presiden Hu Jintao membuat kebijakan ini dengan tujuan meningkatkan diplomasi soft power Tiongkok bukan hanya hard power saja. Lalu Peaceful Rise dipakai juga pada masa pemerintahan Xi Jinping khususnya untuk menangani masalah-masalah dalam dan luar negeri tetapi Xi Jinping menggunakan “peran militer” dalam pelaksanaannya.

Tiongkok merupakan negara besar dan memiliki kekuatan yang cukup besar pula. Kekuatan militer Tiongkok cukup diperhitungkan di mata dunia. Dalam peringkat kekuatan militer dunia, Tiongkok berada pada urutan ke 3 dunia. Hubungan luar negeri Tiongkok mengalami lebih banyak ancaman ketika Tiongkok di bawah kepemimpinan Xi Jinping jika dibandingkan dengan pendahulunya.

Baca Juga  Kebijakan Israel Palestina di Bawah Biden

Sehingga Xi Jinping memutuskan untuk menggunakan upaya “Peaceful Rise” sebagai salah satu bentuk diplomasi negara di sekitar kawasan maupun di luar kawasan. Xi Jinping pun menyatakan secara tegas bahwa pembentukan Peaceful Rise ini tidak akan digunakan untuk menyerang negara manapun termasuk yang berada di kawasan regional.

Adapun 3 Tujuan dari terbentuknya “Peaceful Rise” antara lain :
1. Tiongkok bertekad untuk melindungi kepentingan nasional dengan mempercepat usaha modernisasi militer dengan tujuan untuk memenangkan perang jika terjadi.
2. Sifat kondisional yang dipegang teguh oleh Tiongkok sebagai bentuk komitmen dalam pembangunan militer untuk dapat menjaga situasi agar tetap damai.
3. Upaya proaktif Tiongkok untuk menciptakan dan menjaga lingkungan eksternal tetap stabil demi perkembangan kepentingan internal Tiongkok.

Dalam kasus sengketa Laut China Selatan terdapat enam negara yang terlibat yaitu: Tiongkok, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Alasannya adalah karena perbatasan teritorial kedaulatan yang dimiliki oleh satu negara bertindihan dengan wilayah negara lain.

Yang disebabkan oleh perbatasan wilayah ketika diukur dari laut lebih sulit dibandingkan dengan pembuatan batas negara yang diukur di darat. Kesulitan pembuatan batas wilayah negara di laut bukan hanya mengenai laut teritorial tetapi juga menyangkut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Sengketa Laut Cina Selatan terutama Kepulauan Spratly masih berlanjut. Pada April 2010, Tiongkok membuat regulasi tentang operasi armada laut guna memperkuat hak pencarian ikan di Laut Cina Selatan. Keluarnya regulasi tersebut telah melanggar kesepakatan yang disepakati antara Tiongkok dengan negara-negara ASEAN yang terlibat dalam sengketa pada tahun 2002 yang dituangkan dalam Declaration of Conduct.

Dalam rangka menjaga stabilitas klaim di Laut China Selatan sebagai sebagian wilayah milik mereka. Kegiatan yang dilakukan Tiongkok di Laut China Selatan antara lain dengan menggelar latihan militer.

Beberapa latihan militer yang Tiongkok lakukan di Laut China Selatan adalah dengan Australia, yaitu melalui latihan gabungan militer pada Oktober 2015. Latihan ini dilakukan saat meningkatnya ketegangan Tiongkok dengan AS.

Baca Juga  Diplomasi dan Pembangunan Konektivitas Maritim Indonesia

Kegiatan Tiongkok lainnya di Laut China Selatan melalui PLA (People’s Liberation Army) yang telah memiliki jumlah kapal terbesar di Asia, dengan lebih dari 300 kapal permukaan, kapal selam, kapal amfibi, dan kapal patroli. Ini digunakan untuk mengawasi dan menjaga Laut China Selatan.

Kegiatan yang dilakukan oleh Xi Jinping di Laut China Selatan menurut penulis bertentangan dengan “Peaceful Rise”. Seperti yang tertuang dalam Konsep “Peaceful Rise” yang menekankan keharmonisan dunia, kerja sama, perdamaian, dan win-win solution.

Dikutip penulis dalam konsep pembangunan ini adalah bahwa perkembangan Tiongkok tidak akan menimbulkan ancaman bagi siapa pun. Dalam pengertian ini, dengan mempromosikan istilah “damai”, Tiongkok telah menginvestasikan diplomasi publik dan membangun citra sebagai pihak membawa kedamaian dan manfaat.

Namun kemudian terlihat bahwa Tiongkok telah berusaha membangun hegemoni di Laut China Selatan. Konsep Peaceful Rise Tiongkok dalam hal hanya mementingkan kepentingan nasional Tiongkok Sendiri. “Kedamaian” yang diharapkan dibawa oleh Tiongkok masih perlu diuji lagi.

Sumber :

Defense, C. S. (2015). “China Military Power Report”, Defense.Gov. Diambil kembali dari https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2015_China_Military_Power_Report.pdf.

Radio, I. I. (t.thn.). “Mengamati Pidato Pertama Xi Jinping”. Diambil kembali dari http://indonesian.irib.ir/editorial/fokus/item/60542-Mengamati Pidato Pertama XiJinping.

Daily, C. (2015). www.m.chinadaily.com.cn/en/2015-09/03/content_21782967.htm. Diambil kembali dari Presiden Xi : China to cut Troopsby 300.000.

Verner, X. (2010). Building China Soft Power for a Peaceful Rise. Journal of Chinese Political Science.

Jian., Z. (2015). China’s New Foreign Policy under Xi Jinping: towards “Peaceful Rise 2.0”?Canberra: University of New South Wales.

Hartini, S. (2011). Kepentingan Nasional China Dalam konflik Laut China Selatan. Jurnal Transformasi.

China, T. C. (2005). White Paper on China’s Peaceful Development Road. Diambil kembali dari http://www.gov.cn/english/official/2005- 08/17/content_24165.htm.

Penulis

*) Penulis adalah Radina Safira, Akademisi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang
**) Penulis aktif di Komunitas FPCI UMM dan dapat dijumpai dalam akun instagram @radinn dan E-mail : radinaasafiraa@gmail.com
***) Tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi reviewnesia.com