penanganan-covid-19
Kebijakan perbatasan dalam menangani pandemi Covid-19. (Foto: Siska Silmi/reviewnesia.com)

Sejak awal tahun 2020, novel corona virus disease (covid-19) sudah menginfeksi lebih dari 2 juta jiwa dari seluruh dunia. Bahkan tercatat sudah lebih dari 152 ribu orang meninggal karena virus ini. Oleh sebab itu, tidak heran jika banyak negara menggunakan pendekatan yang berbeda untuk menangani dampak dari covid-19 ini.

Terlebih lagi, pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengumumkan bahwa covid-19 ini merupakan pandemi global. Jika melihat catatan sejarah, sebelumnya sudah ada dua pandemi global yang menyerang Indonesia yakni flu Spanyol pada tahun 1918 dan flu babi pada tahun 2009.

Di Asia Tenggara, Vietnam adalah negara yang dapat dijadikan contoh dalam menangani covid-19. Tidak hanya WHO, bahkan dunia juga mengapresiasi strategi yang dilakukan Pemerintah Vietnam dalam meminimalisir efek negatif dari pandemi ini.

Berbeda dengan Myanmar dan Indonesia yang terkesan mengabaikan ancaman dari covid-19. Sehingga ketika terjadi penyebaran dan peningkatan angka terkonfirmasi positif, Myanmar dan Indonesia baru menawarkan kebijakan yang terbukti tidak efektif dalam penanganan dampak pandemi covid-19.

Respons Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan covid-19 dinilai sangat lambat. Padahal seharusnya Indonesia dapat belajar dari sejarah yakni flu Spanyol, dimana Indonesia adalah negara ketiga dengan jumlah korban terbanyak setelah India dan Afrika Selatan.

Saat itu, Pemerintah Indonesia dinilai memberikan respons yang lambat sehingga mengakibatkan penanganan menjadi gagal dan tidak efektif. Sama seperti respons yang diberikan pemerintah dalam menangani covid-19, terlihat tidak serius bahkan di Asia Tenggara, Indonesia dinilai sebagai negara dengan penanganan covid-19 paling buruk.

Padahal Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk terbesar yang berada di urutan keempat di dunia. Kebijakan yang keliru tentu akan menjadi ancaman bagi keamanan kesehatan masyarakat. Hal ini tercermin dari kebijakan yang diambil pemerintah, saat China, Korea Selatan, dan Italia memberlakukan kebijakan untuk menutup migrasi lintas negara, Indonesia justru berupaya menarik wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia.

Baca Juga : Peran Diplomasi Digital Indonesia Di PBB Masa Pandemi Covid-19

Pemandangan yang kontras juga terlihat dari narasi yang berkembang di tengah masyarakat. Penduduk Indonesia terkesan terlalu meremehkan bahaya dan ancaman covid-19. Namun, hal itu seketika berubah ketika ditemukan kasus positif pertama di Jakarta.

Saat negara lain memberlakukan lockdown untuk mengantisipasi penyebaran virus berbahaya ini, Indonesia justru menolak dengan alasan akan berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian dalam negeri. Tidak hanya itu, dari banyaknya negara di Asia Tenggara, Indonesia adalah negara dengan penambahan kasus terbanyak dan tertinggi. Bahkan hingga saat ini kurva covid-19 di Indonesia belum mengalami penurunan.

Apalagi pada era globalisasi seperti sekarang, pergerakan manusia dengan mobilitas tinggi dari Malaysia ke Indonesia atau sebaliknya dapat menjadi penyebab penyebaran covid-19. Pandemi ini juga telah membuat perekonomian masyarakat di perbatasan mengalami kerugian yang sangat besar.

Baca Juga  6 Media Internasional di Dunia Terpopuler

Hal itu disebabkan karena masyarakat di perbatasan hanya bergantung kepada interaksi ekonomi dan perdagangan lintas batas kedua negara. Terlebih lagi, Malaysia menerapkan kebijakan yang berbeda dengan Indonesia. Malaysia menerapkan lockdown yang mengakibatkan perekonomian masyarakat perbatasan di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat menjadi lebih sulit.

Virus Korona kini menjadi isu ancaman baru kesehatan lintas batas Negara. Virus Korona ini termasuk dalam ancaman keamanan non-tradisional. Guna dapat menyelesaikan fenomena ini dibutuhkan kerja sama lintas sektoral4. Negara dipandang perlu untuk bekerja sama dengan aktor non-negara untuk memastikan kewaspadaan keamanan manusia dan keamanan wilayah.

Kerja sama antar aktor domestik bahkan lintas kabupaten kota ini dipandang perlu karena pandemi covid-19 ini sangat mengancam bagi kesehatan masyarakat dan keamanan Negara. Apalagi, daerah yang memiliki mobilitas tinggi untuk pintu masuk lintas batas antar Negara seperti Sambas dan Entikong.

Untuk menangani permasalahan tersebut, perlu adanya sistem pengelolaan pembangunan batas negara (integrated border policy and development). Hal tersebut dapat dilakukan dengan membangun security and prosperity and sustainability approach serta adanya regional growthand human resources.

Pengembangan sistem pengelolaan pembangunan batas negara ini dapat memperhatikan tiga sektor utama yakni pengembangan kawasan perbatasan, lintas batas, dan tapal batas. Dalam penanganan dampak covid-19, hal tersebut dapat dilakukan dengan dukungan infrastruktur dan tata kelola kelembagaan.

Konsep kebijakan dan pembangunan kawasan perbatasan yang tereintegrasi harus dapat memperhatikan 4 hal dalam hal penanganan dampak covid-19. Pertama, one vision, yakni terbentuknya kawasan perbatasan sebagai wilayah yang aman, tertib, dan maju. Kedua, one policy yakni adanya dukungan teknologi dan sistem informasi dalam mengelola kawasan perbatasan yang tereintegrasi. Ketiga, one plan yakni perencanaan pengelolaan perbatasan yang mengacu kepada rencana induk yang harus berkelanjutan. Keempat, one purpose yakni membangun kawasan perbatasan dan menjadikannya damai, sejahtera, dan bermartabat.

Forum Perguruan Tinggi Kawasan Perbatasan (Fopertas)s dalam kaitannya dengan penanganan dampak covid-19 di kawasan perbatasan menjelaskan secara rinci aktivitas lintas batas di masa pandemi. Pertama, optimalisasi layanan lintas batas melalui pemanfaatan Pos Lintas Batas Negara dengan memperhatikan protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas, membentuk satgas covid-19 terpadu dengan pengelola PLBN untuk melaksanakan kesepakatan kebijakan diplomasi bencana, dan melihat fungsi dari Health Security bersama di PLBN untuk proses mitigasi bencana.

Kedua, PLBN sebagai episentrum kegiatan ekonomi dengan risiko transmisi covid-19 yang mencakup pasar, dryport, bank, fasilitas pendidikan dan kesehatan. Ketiga, perlu adanya pemenuhan hak lintas batas warga Negara di saat pandemi melalui pengembangan forum sosial budaya masyarakat lokal sebagai upaya dalam melakukan secondary diplomacy yang sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh WHO.

Baca Juga  3 Poin KTT ASEAN & Peran KEMLU dalam Penanganan COVID-19 di Indonesia

Integrated border policy and development di masa pandemi di kawasan perbatasan dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan. Pertama, lintas negara dan daerah dengan pendekatan soft power.

Kedua, lintas sektor dan stakeholder dengan pendekatan hardpower. Pendekatan soft power yang dimaksud adalah dengan menggunakan kerja sama dan mendekati negara lain yang melintasi pos lintas batas negara untuk bersama-sama mencegah penularan covid-19. Sedangkan untuk pendekatan hard power adalah dengan mengeluarkan kebijakan yang jelas dan dapat memberikan efek jera bagi masyarakat agar memang benar-benar diterapkan.

Kedua pendekatan tersebut adalah hasil pemikiran dan penelitian para akademisi yang kemudian diberikan kepada pemerintah agar dapat diformulasikan dalam bentuk kebijakan untuk mitigasi bencana dari covid-19 di kawasan perbatasan.

Model diplomasi yang dikembangkan oleh Fopertas dalam menyelesaikan dampak dari covid-19 adalah dengan model top down dan bilateral policy. Model ini diawali dengan pengembangan teori manajemen bencana yang kemudian berubah menjadi one policy one command and one purpose.

Setelah ada kebijakannya, baru dikembangkan menjadi kebijakan mitigasi bencana, implementasi dari mitigasi bencana covid-19 di kawasan perbatasan, serta usaha untuk konsistensi dan efektivitas dari keputusan dan kebijakan yang sudah dibuat. Dalam kaitannya dengan diplomasi, model ini kemudian menjelaskan perlunya kerja sama antar negara untuk melakukan mitigasi dari covid-19 di kawasan perbatasan.

Diplomasi dalam kerangka kerja sama dilakukan mengingat bahwa kawasan perbatasan merupakan kawasan yang rawan untuk proses transmisi covid-19. Sehingga, dengan demikian dibutuhkan adanya penyesuaian kebijakan dan adaptasi dari peraturan dan kerangka kerja sama yang dihasilkan dengan negara lain.

Peran sentral yang dilakukan Fopertas dalam mitigasi bencana covid-19 di kawasan perbatasan adalah dengan membentuk konsorsium penelitian dan inovasi guna pemenuhan alat kesehatan dan vaksin penangkal virus korona.

Hal tersebut juga dilakukan dengan melakukan workshop dan edukasi serta FGD dan publikasi bersama sebagai hilirisasi hasil riset untuk kebutuhan ekonomi pangan dan kesehatan. Selain itu, Fopertas juga melakukan pendampingan masyarakat dalam melakukan mitigasi bencana dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan kesehatan melalui kegiatan KKN pandemi dan sekolah perbatasan.

Sumber :

Agustino, Leo. (2020). Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19; Pengalaman Indonesia. Jurnal Borneo Administrator vol 16 (2). Hal:3-4
Efendi, Wawan. (2020). Covid-19: Become A Fully Human Again. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal: 27.