Responsibility to Protect antara Libia dan Suriah
Dimulai dari Benghazi dan berakhir di Aleppo (Foto: Siska Silmi/reviewnesia.com)
2 Shares

Protes yang menentang rezim Khadafi dimulai dari Benghazi. Massa menginginkan perubahan rezim di Libya. Penguasa Libya justru menanggapi aksi demonstran tersebut dengan menurunkan personel militer untuk memadamkan aksi pemberontakan. Konflik berdarah yang terjadi di Libya semakin massif. Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Khadafi merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan yang sistematis dan teroganisir.

Baca Juga:
Foreign Policy’s Role in Promoting Development: The Brazilian Case
Rivalitas China, AS dan ASEAN dalam Sengketa Laut China Selatan

Terjadinya pelanggaran kemanusiaan tersebut menunjukkan bahwa adanya ketidakmampuan Pemerintah Libya melaksanakan tanggung jawab untuk melindungi masyarakat sipil. Pemerintah Libya yang seharusnya bertindak sebagai pelindung masyarakat justru menjadi pihak yang melakukan kejahatan bagi penduduknya sendiri. Kondisi ini kemudian menunjukkan bahwa Libya tidak mampu menerapkan serta telah melanggar konsep Responsibility To Ptotect. Sesuai dengan konsep yang terdapat dalam R2P tersebut, masyarakat internasional kemudian memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat sipil yang gagal dilindungi oleh Pemerintah Libya.

Dewan Keamanan PBB merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut. Dewan Keamanan PBB mengimplementasikan konsep R2P untuk melindungi penduduk sipil Libya dengan mengeluarkan resolusi No. 1970 dan 1973. Penetapan resolusi No 1970 menunjukkan bahwa Dewan Keamanan PBB menggunakan pendekatan intervensi non militer, sementara resolusi 1973 menunjukkan bahwa adanya justifikasi untuk melaksanakan penegakan konsep R2P untuk melindungi masyarakat sipil di Libya.

Dalam esai pertama disebutkan bahwa Thomas Weiis telah melakukan konsep R2P sejak tahun 2001. Ia menjelaskan bahwa R2P itu bisa juga disebutkan sebagai suatu norma dalam keadaan darurat. Mengingat bahwa di dalamnya akan terjadi perdebatan antara kekerasan hak asasi manusia yang terjadi serta adanya respon kemanusiaan. Menurutnya, bahwa R2P itu tidak hanya sebatas penggunaan senjata dalam menegakkan perlindungan hak asasi manusia, tetapi juga penjaminan keberhasilan dalam penegakan konsep R2P itu sendiri.

Kekerasan bersenjata yang mengakibatkan kematian ratusan warga sipil Libya merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Pemerintah Libya dibawah kepemimpinan Khadafi yang melanggar hak asasi manusia dan diakui secara universal. Pemerintah Libya telah melakukan penggunaan senjata yang berlebihan sehingga menyebabkan penduduk sipil tewas. Dengan adanya kejadian tersebut, masyarakat internasional mendesak PBB melakukan tindakan untuk mencegah semakin luasnya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi.

Organisasi internasional seperti Uni Eropa, Liga Arab, OKI secara tegas meminta Dewan Keamanan PBB bertindak menyelamatkan penduduk Libya dari pembunuhan massal yang dilakukan pemerintahnya. Tindakan yang dilakukan Dewan Keamanan PBB berdasarkan pendekatan politik dan diplomatik adalah pemberlakuan sanksi politis. Melalui resolusi 1970 tersebut, Dewan Keamanan PBB melarang bepergian keluar negeri bagi beberapa nama yang diduga memiliki keterkaitan dengan tindakan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Libya.

Berbeda dengan Libya, di Syiria PBB justru belum mengambil langkah yang dapat menghentikan terjadinya kekerasan atas krisis Syiria. Sebagaimana PP mencatat bahwa sedikitnya 5000 warga sipil tewas dalam bentrok yang terjadi di Syiria. Kekerasan yang terjadi terhadap masyarakat sipil tersebut juga menjadi pemicu pengungsian warga ke Negara tetangga. Demonstrasi yang terjadi di Syiria merupakan reaksi akibat adanya kekerasan dan kesewenangan pemimpin. Di antaranya dipicu karena meningkatnya harga kebutuhan barang pokok, pencabutan subsidi, pengangguran, pelanggaran HAM.

Sebagaimana konflik di Libya, krisis yang terjadi di Syiria juga tidak terlepas dari keinginan dan desakan masyarakat sipil untuk mendapatkan perlindungan dari pelanggaran HAM yang terjadi di sana. Dalam buku ini disampaikan bahwa doktrin Responsibility To Protect adalah merupakan bentuk tanggung jawab kolektif komunitas di dunia internasional yang menunjukkan bahwa kedaulatan Negara tidak selalu bersifat mutlak karena dibatasi oleh hukum internasional. Dalam piagam PBB juga disebutkan bahwa adanya kedaulatan, kemerdekaan serta persamaan Negara anggota. Namun, pada saat bersamaan juga mengakui adanya kewajiban kolektif internasional untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Selain itu, kedaulatan Negara juga dibatasi oleh kebiasaan internasional dan kewajiban sebagaimana tertulis dalam perjanjian internasional. Penghormatan terhadap HAM dan hak hidup merupakan sesuatu yang sudah diterima dengan jelas. Jika melihat dalam kenyataan yang lebih jauh, seharusnya doktrin yang telah disebutkan dalam kebiasaan dan hukum internasional tersebut dilaksanakan penuh dengan tanggung jawab. Artinya, dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan konsep yang ada dan tidak ditarik kedalam ranah politik yang lebih luas dan menguntungkan sebagian Negara. Idealnya implementasi doktrin tersebut dapat diatur dalam pengaturan tertulis melalui konvensi atau perjanjian internasional tertulis lainnya.

Implementasi konsep R2P yang dilakukan Dewan Keamanan PBB di Libya dinilai tidak efektif dalam melindungi penduduk sipil Libya. Intervensi non militer yang berbentuk penuntutan pidana dan travel ban dalam resolusi No. 1970 tidak dipatuhi oleh beberapa Negara anggota. Fenomena tersebut merupakan pelanggaran terhadap produk hukum yang dibuat oleh Dewan Keamanan. Hal tersebut menunjukkan bahwa keputusan yang dirumuskan oleh Dewan Keamanan tidak berjalan dengan efektif.

Seharusnya yang menjadi perhatian dalam setiap proses penegakan konsep R2P adalah fokus terhadap tanggung jawab yang harus ditegakkan dalam melindungi warga sipil sebagai korban dari kekerasan. Kekhawatiran yang muncul kemudian adalah terjadinya proses manipulasi dan politisasi yang dilakukan oleh Negara-negara besar untuk melegalkan tindakan intervensi yang dilakukan tersebut. Ini merupakan sebuah tantangan terberat bagi Negara-negara untuk dapat menyamakan persepsi di antara anggota masyarakat internasional dan menyepakati bahwa untuk menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia harus dipahami national authority is manifestly failing to protect. Hal tersebut dapat ditegakkan dengan standar nilai dan ukuran yang universal tanpa politisasi dari pihak mana pun.

Pada implementasi yang terlihat, intervensi kemanusiaan tidak terlepas dari kepentingan pragmatis suatu Negara yang melakukan intervensi. Perbedaan proses intervensi di Libya dan Syiria menunjukkan bahwa setiap Negara yang akan melakukan intervensi memiliki pertimbangan tertentu sebelum memutuskan untuk melakukan aksi tersebut. Apabila dibandingkan dengan Syiria, intervensi yang dilakukan di Libya terjadi lebih cepat semenjak demonstrasi pertama yang terjadi pada 15 Februari 2011. Intervensi dilakukan satu bulan kemudian yaitu pada Bulan Maret 2011. Hal pokok yang mendasari cepatnya intervensi adalah karena tidak adanya hambatan dalam pengambilan keputusan Dewan Keamanan PBB.

Berbeda dengan Libya, pengambilan keputusan pada kasus Syiria terhalang oleh veto dari China dan Rusia. Persamaan dari intervensi dari kedua Negara ini adalah bahwa sebelum adanya opsi intervensi, masyarakat internasional terlebih dahulu mengecam terkait pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan oleh rezim dari kedua Negara. Selain itu, kedua Negara juga menerima pemutusan hubungan diplomatik dari masyarakat internasional serta tidak diakuinya pemerintahan rezim status quo.

2 Shares