Brunei
Brunei alami krisis minyak. (Foto: Siska Silmi/reviewnesia.com)

Brunei telah diakui sebagai negara islam pertama kali di tahun 1948 bertepatan dengan pasca kemerdekaany dan dalam kepemimpinannya yang masih mengunakan hukum turunan Inggris dan hukum Syaria, namun pada tahun 2014 Brunei menjadi berita internasional atas pemberlakuan Syariah Pidana 2013 (SPCO).

Namun disamping agenda Brunei dalam reformasi syariáh, Brunei juga mengalami kemerosotan ekonomi yang mana menjadi perhatian pemerintah Brunei dalam merubah regulasi ekonomi sebagai pemicu dalam mempercepat reformasi syariáh Brunei.

Tahun 2015 menjadi awal dari puncak reformasi tata Kelola perekonomian Brunei yang menjadi negara “Shell Fare” dimana pendapatan negaranya bergantung pada index perdagangan minyak dan gas terutama sebagai PDB dari neara Brunei.

Penurunan index harga minyak mencapai 70 USD pada bulan desember 2015 sehingga pendapatan minyak dan gas menurun 20,7%, ekspor minyak mentah  40,7% dan total ekspor akan turun 41,1 % sehingga menyebabkan kerugian sebesar 31,2 %, bahkan perkiraan perekonomian brunei akan turun 1,5% pada tahun 2015 dan seterusnya yang menikuti trend dalam 2014 berupa (-2,3%).

Mau tidak mau pemerintah harus mengambil Tindakan yang mana dapat mempengaruhi kondisi politik namun Sultan Bolkiah berusaha agar kesejahteraan tetap terjaga.

Badan penasihat legislatif menyetujui untuk menjadikan surplus dari tahun-tahun sebelumnya sebagai anggaran nasional Brunei sejumlah 5,7 miliar (BND) atau setara dengan 3,9 miliar USD yang mana akan digunakan untuk tahun fiscal 2015/2016.

Baca Juga : Kebijakan Brunei Darussalam Meratifikasi The WHO Convention on Tobacco Control

Beberapa Lembaga negara khususnya kementrian agama harus menghadapi pemotongan anggaran sebagai strategi dalam menangani kerugian yang diterima agar dapat menjadi anggaran jangka Panjang, sebab penurunan perdagangan minyak bisa saja konstan atau justru semakin meningkat, oleh sebab itu pemerintah menjadi waspada dan perlu memikirkan strategi jangka Panjang.

Mentri dalam negri Brunei yakni Abu Bakar Apong menegaskan bahwa situasi krisis yang sedang dialami Brunei tidak menutup kemungkinan akan menjadi lebih kompleks maka diperlukan diversifikasi ekonomi dengan catatan jika keadaan mendesak.

Pemerintah Brunei telah mencadangkan sekitar 60% sebagai target swasembada nasional di tahun 2009 untuk tahun 2015, namun pada kenyataanya hanya sekitar 4% yang tercapai sehingga mencerminkan ketidakseimbangan antara aspirasi dan hasil.

Baca Juga  Realisme Klasik dalam Pandangan Thucydides

Bahkan salah satu bagian dari visi sultan untuk 2035 dengan menargetkan pertumbuhan 6% per tahun sudah pasti ber resiko, kecuali harga minyak pulih atau produksi meningkat secara besar-besaran maka dapat diperhitungkan Kembali mengenai pengeluaran sultan dan keluarga kerajaan untuk mengganti kerugian yang diterima.

Tidak cukup sampai disitu, pemerintah Brunei juga menekankan kepada masyaakat untuk tetap tenang dalam situasi genting seperti ini dan mulai memperluas pendapatan melalui kewirausahaan, ini dilakukan sebab masih banyak masyarakat Brunei yang susah untuk keluar dari zona nyaman berupa jaminan pekerjaan di Lembaga pemerintahan, namun itu tidak cukup, maka pemerintah memudahkan perizinan usaha namun tetap membatasi dengan Undang-Undang agar tidak terjadi penyalahgunaan dominasi di pasar Brunei.

Banyak foreigner di Brunei yang menjadi tenaga kerja pada sektor-sektor swasta yang menjadi angkatan kerja, setidaknya hanya ada sekitar 34% tenaga kerja dai angkatan kerja sector swasta sehingga banya masyarakat asli brunei yang menjadi pengangguran yang diakibatkan oleh pla fikir masyarakat yang lebih mengharapkan pekerjaan di sector public.

Di lain sisi pemerintah Brunei melihat kesempatan investasi yang datang dari negara yang membangun infrastruktur. Sebuah perusahaan China dikontrak untuk membangun jembatan penyebrangan yang menhubungkan antara daratan brunei dengan Pulau Muara Besar (PMB) yang menjadi pengembangan industry dan akan selesai dalam waktu tiga tahun dengan imalan sumbangan minyak sekitar 2,75 milyar BND atau setara dengan 1,9 miliar USD per tahun dan diperhitungkan mampu menjadi penopang untuk ekonomi Brunei.

Adanya pembangunan yang dilakukan oleh proyek ini sekaligus menjadi perhatian pemerintah untuk mengawasi aktifitas korupsi sehingga Sultan Bolkiah mengadakan kunjungan ke Royal Brunei Police Force sebagai salah satu Lembaga yang rawan terjadi tindak korupsi sekaligus mengkritik elemen penegakkan hukum RBPF.

Fakta mengatakan bahwa hanya ada 21% kasus pidana yang diselesaikan tahun 2014, sementara tingkat kejahatan terus meningkat selama tiga tahun teakhir, kunjungan ini bertujuan untuk menyelidiki kasus penyuapan, adanya dokumen criminal yang hilang secara sengaja atau tidak serta kegiatan yang tidak bermoral.

Baca Juga  Arab Saudi Cabut Larangan Jam Malam

Sejumlah petugas kepolisian ditangkap atas tuduhan korupsi diantaranya mantan kepala unit investigasi khusus, Khairur Rijal Abu Salim dimana tuntutan terhadap dirinya akhirnya dihentikan dan dia ditahan dibawah Undang-Undang kamanan internal pada bulan April.

Tindak criminal yang dilakukan diantaranya mencakup perlindungan terhadap penjahat yang terlibat dalam perjudian, penjualan alcohol hingga prostitusi serta membocorkan operasi keamanan yang akan dilakukan untuk mengontrol tindak criminal yang terjadi, selain itu ada pula anggota birokrasi islam yang dituduh menyelewengkan dana zakat dan delapan pegawai Brunei Shell Petroleum didakwa menerima suap.

Pemerintah mulai memfokuskan Kembali hukum pidana Syariah berdasarkan tata tertib Syariah (SPCO) sebagai pengimplementasian hukum Syariah yang telah diatur pada tahun 2013. Namun kali ini reformasi memperluas system hukum Syariah dan membuat ketentuan berlaku untuk non-muslim.

SPCO kali ini juga memasukkan hukuman hudud dan qisas dan yang paling kontroversial adalah amputasi dan rajam. Rencana ini pertamakali diumumkan oleh Sultan pada tahun 1990 dimana para komitee telah ditugaskan untuk merancang hukum tersebut, namun banyak kritik dan pertentangan mengirimi selama satu decade dalam perumusan undang-undang ini.

Akhirnya SPCO diimplementasikan dalam 3 tahap yang pertama pada bulan mei 2014 dengan 55 peanggaran hukum umum (ta’zir), hukuman yang lebih berat (hudud/ qishas) akan diberlakukan pada tahap II dan III, dimulai sekitar 12 dan 24 bulan seteah kode tambahan yang mengatur hukum SPCO telah dikukuhkan.

Persiapan untuk tahap II terjadi sepanjang tahun 2015, mereka berjalan seiring dengan tantangan dari komplektivitas dari permintaan yang meninjau agar SPCO yang memenuhi syarat hakim dan menggambarkan struktur kelembagaan baru.

Akhirnya pada bulan Oktober, Sultan merestrukturisasi kabinetnya, terutama, dia mengangkat dirinya sendiri sebagai menti luar negri yang sebelumnya dipegang oleh pangeran Mohammed Bolkiah sejak 1984, Pangeran Mohammed Bolkiah menjadi anggota dewan dan tokoh bisnis utama, sementara putra mahkota dan wakil sultan Al-Muhtadee Billah menjadi anggota langsung kabinet Hassan Bolkiah.

Penulis : 
*) Penulis adalah Muhammad Luqman Firdaus, Akedemisi Hubungan Internasional Universitas Muhammadyah Malang.
*) Penulis aktif di Komunitas Foreign Policy Community Indonesia UMM.