konflik yugoslavia
(Foto: Siska Silmi/reviewnesia.com)
6 Shares

Dunia saat ini sedang dihadapkan terhadap konflik yang terjadi secara luas di sebagian negara yang ada di seluruh dunia seperti yugoslavia. Termasuk negara maju secara ekonomi, sosial dan politik pun tidak mampu terbebas dari konflik. Sehingga hal ini menjadi faktor bahwa konflik sudah menjadi perhatian khusus bagi dunia internasional, dimana setiap negara tentunya memiliki konfliknya masing-masing dan memiliki dampak yang berbeda-beda pula.

Yugoslavia sebagai negara yang terletak di bagian selatan benua Eropa yang secara geografis di kelilingi oleh negara-negara maju sekalipun, tetap mengalami konflik. Yugoslavia merupakan negara federasi yang tentunya terdiri dari beberapa agama dan etnik yang disatukan dalam satu negara karena memiliki kesamaan sejarah, dimana negara-negara bagian tersebut pernah sama-sama dijajah dalam waktu yang cukup lama oleh negara yang sama yaitu oleh Turki (Kerajaan Ottoman), Austria-Hungaria, dan Rusia.

Baca Juga: Analisa Konflik Krisis Ossetia

Josip Broz Tito merupakan seorang tokoh yang mengusulkan pendirian negara Yugoslavia dan sekaligus menjadi pemimpin tertinggi pertama di Yugoslavia pada tahun 1953. Ia berasal dari dua etnik campuran dari negara bagian di Yugoslavia yaitu Kroasia dan Slovenia (Amelia, 2014). Yugoslavia di bawah kepemimpinan Broz Tito tidak memiliki konflik yang berarti dan juga dapat diredam, hingga pada saat beliau meninggal pada tahun 1980, kondisi Yugoslavia menjadi tidak terkendalikan dimana konflik-konflik di Yugoslavia mulai bermunculan. Terdapat enam negara bagian di Yugoslavia yaitu Slovenia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Kroasia, Montenegro, dan Macedonia. Konflik di Yugoslavia diawali dengan perpecahan etnik dimana setiap etnik menginginkan kekuasaannya sendiri dengan cara keluar dari negara federasi Yugoslavia dan menjadi negara merdeka.

Perbedaan itu dapat dilihat dari bagaimana keenam negara bagian tersebut memiliki perbedaan keyakinan dalam keagamaan, dimana Bosnia didominasi oleh umat Islam, Slovenia dan Kroasia didominasi oleh agama Katolik dan tiga negara terakhir yaitu Serbia, Makedonia, dan Montenegro didominasi oleh umat Kristen Ortodoks. Hal ini menjadi salah satu faktor terpecahnya negara Yugoslavia, terutama Serbia yang memiliki power paling kuat di antara negara bagian lainnya tidak ingin adanya umat Islam di Yugoslavia, sehingga Serbia melakukan penyerangan terhadap warga Bosnia terutama umat Islam di sana secara besar-besaran dan dapat dikatakan sebagai genosida. Saat itu Turki sebagai negara Muslim turut membantu umat Muslim yang berada di Bosnia, dimana mereka mendapatkan serangan dari negara Serbia hingga jatuhnya 10.000 korban jiwa.

Dalam konflik ini, saat Turki memberikan bantuan kemanusiaan kepada Bosnia, Turki tidak harus meminta izin terlebih dahulu kepada kedua belah pihak terutama kepada pihak penyerang dalam memberikan bantuan tersebut. Hal ini diperbolehkan karena termasuk dalam lima agenda PBB dalam resolusi konflik pada tahap terakhir yaitu peace enforcement.Peace enforcement diperbolehkan tanpa harus memiliki izin dan juga bagi negara yang akan membantu tidak harus memiliki legitimasi. Peace enforcement dapat dilakukan jika antara negara yang berkonflik telah melakukan gencatan senjata dan juga pelanggaran hak asasi manusia serta genosida. Beberapa alasan tersebut yang menyebabkan Turki dapat melakukan intervensi dengan memberikan bantuan kemanusiaan kepada umat Muslim yang berada di Bosnia.

Faktor lain pecahnya negara Yugoslavia yaitu pengaruh politik di Uni Soviet, dimana Uni Soviet yang akhirnya terpecah dan menjadi negara merdeka yang berdiri sendiri-sendiri telah mendorong negara-negara bagian di Yugoslavia untuk melakukan hal yang sama. Negara-negara bagian di Yugoslavia merasa bahwa mereka memiliki ide pemikiran politik sendiri dan akan lebih mudah untuk mewujudkannya jika memiliki pemerintahan yang berdiri sendiri tanpa pengaruh dari politik Yugoslavia. Dengan berbagai macam konflik yang sedang terjadi di Yugoslavia menyebabkan Yugoslavia sudah tidak lagi kondusif dan tidak layak dijadikan tempat tinggal. Bagaimana para penguasa di pemerintahan, para pemuka agama atau etnik yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri demi memperoleh yang diinginkan.

Salah satu upaya yang dilakukan dunia internasional untuk menciptakan keamanan dan perdamaian dunia berupa mencegah dan menciptakan perdamaian serta mengatur hubungan antar negara-negara yang ada di dunia adalah dengan mendirikan organisasi internasional. Organisasi internasional yang bergerak di bidang tersebut yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Majelis Umum dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah merupakan forum-forum dalam mana masalah-masalah internasional dapat dibicarakan, atau opini-opini publik dapat diungkapkan dan negosiasi-negosiasi dapat dilaksanakan antara pihak-pihak yang bersengketa.

Dalam konflik perpecahan di negara-negara bagian di Yugoslavia sebagai organisasi internasional ikut serta dalam upaya penyelesaian konflik ini. Salah satu konflik terbesar antar etnik yang terjadi di negara bagian di Yugoslavia yaitu antara Serbia dan Bosnia, dimana telah banyak korban jiwa yang jatuh akibat konflik ini. Melihat sikap Serbia terhadap Bosnia yang termasuk dalam pelanggaran hak-hak asasi manusia dan dapat dikatakan sebagai penghapusan etnik dalam kasus ini Serbia menginginkan penghapusan agama Muslim di negara bagian Bosnia, PBB mulai mengambil tindakan untuk ikut serta dalam upaya penyelesaian konflik ini.

Tahap pertama yang dilakukan oleh pihak PBB yaitu dengan memerintahkan kepada pihak Serbia untuk menghentikan gencatan senjata kepada pihak Bosnia dan memberi himbauan kepada kedua belah pihak untuk tidak melakukan serangan satu sama lain. Dalam lima agenda PBB sendiri terkait resolusi konflik internasional ini merupakan tahap peacekeeping yaitu dalam hal penjagaan perdamaian antara pihak yang berkonflik, dimana kedua belah pihak diperintahkan untuk menjaga sikap dengan menghentikan serta tidak melakukan kegiatan berupa gencatan senjata dan upaya konflik lainnya. Sebelumnya dalam upaya peacekeeping PBB telah memberikan sanksi embargo agar Serbia menghentikan gencatan senjata kepada Bosnia.

PBB juga telah menetapkan “safe area” di enam kota di Bosnia yaitu Srebrenika, Zepa, Gorazde, Sarajevo, Tuzla dan Bihac dimana pihak Serbia tidak diizinkan untuk melakukan gencatan senjata serta serangan lainnya kepada kota-kota tersebut. Sehingga PBB telah memberikan arahan kepada umat Muslim di Bosnia untuk tinggal atau berlindung di kota-kota yang telah dideklarasikan sebagai daerah aman tersebut.

Dalam mendeklarasikan wilayah-wilayah aman di Bosnia, PBB memiliki tiga tujuan utama yaitu menawarkan perlindungan bagi warga sipil terutama yang beragama umat Muslim di Bosnia yang terancam, mendukung umat Muslim Bosnia tanpa memberikan perlawanan atau gencatan senjata kepada pihak Serbia dan terakhir membantu umat Muslim Bosnia dengan memberikan mereka sejumlah kecil wilayah untuk mengantisipasi jika nanti akan terjadi perpecahan dalam umat Muslim Bosnia itu sendiri.

Berbagai upaya penyelesaian konflik oleh pihak PBB dengan melalukan peacekeeping pada pihak berkonflik di negara bagian di Yugoslavia khususnya konflik etnis di Bosnia dan Serbia ternyata belum mampu menyelesaikan konflik antara dua negara bagian tersebut. Karena pihak Serbia tetap melakukan gencatan senjata kepada pihak Serbia bahkan di kawasan yang telah ditetapkan sebagai “safe area”. Sehingga PBB memberikan arahan kepada NATO untuk selanjutnya melakukan upaya dalam penyelesaian konflik antara negara bagian di Yugoslavia tersebut.

Dalam kasus perpecahan antar negara-negara bagian di Yugoslavia termasuk dalam sumber konflik yang berasal dari budaya dan ideologi yang artinya intensitas konflik dari sumber ini sering dihasilkan dari perbedaan politik, sosial, agama dan budaya serta perbedaan sistem nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga hal inilah menjadi faktor mendasar keinginan Bosnia untuk merdeka yang saat itu mendapat serangan dari Serbia karena memiliki perbedaan keyakinan dalam beragama.

Pembersihan etnis pun mulai dilakukan oleh Serbia dengan melakukan serangan menggunakan senjata kepada umat Muslim di Bosnia. Melihat kejadian yang terjadi PBB pun telah memberikan sanksi kepada pihak Serbia, tetapi tidak sedikit pun mempengaruhi Serbia dalam melakukan serangan terhadap Bosnia. Dengan melihat apa yang terjadi anggota NATO memberikan saran untuk mengambil tindakan lebih tegas dari sekedar pemberian sanksi kepada Serbia.

Dengan bantuan mediasi dan pengawasan pada setiap perundingan dari pihak NATO sudah berjalan beberapa perundingan dalam upaya penyelesaian konflik antara Serbia dan Bosnia dan diakhiri dengan perjanjian Dayton yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Yugoslavia (Serbia-Montonegro), Kroasia, dan Bosnia. Setelah melakukan perundingan secara intensif sebuah kesepakatan akhir diumumkan pada tanggal 21 November 1995 di Dayton, Amerika, dimana hasil perundingan ini ditandatangani di Perancis pada 14 Desember 1995.

Beberapa isi pokok dari perjanjian damai tersebut yaitu Republik Bosnia-Herzegovina tetap berdaulat dengan perbatasan wilayah yang ada sekarang yang diakui secara internasional, Republik Bosnia-Herzegovina terdiri dari dua bagian yakni Federasi Bosnia-Kroasia yang menguasai 51% wilayah dan Republik Serbia-Bosnia yang menguasai 49% wilayah, dimana tiap bagian itu memiliki presiden dan parlemen sendiri-sendiri. Dengan adanya perjanjian Dayton yang telah disepakati oleh negara-negara bagian berkonflik di Yugoslavia diharapkan tidak adanya lagi bentuk kekerasan dalam bentuk apapun lagi, dan setelah adanya perjanjian Dayton ini pihak NATO tetap mengirim pasukannya dalam mengawasi pelaksanaan dari perjanjian Dayton yang telah disepakati bersama tersebut.

6 Shares