Feminisme Aljazair
Aljazair Memerangi Kaum Islamis (Foto: dw.com/reviewnesia.com)
0 Shares

Krisis di Aljazair merupakan salah satu perselisihan sipil internal, antara yang berkuasa yaitu Nasional Front Pembebasan (Front de Liberation Nationale, FLN) dan kelompok-kelompok Islam bersenjata. Dalam konteks global Aljazair mewakili salah satu dari sejumlah negara di seluruh dunia yang ditandai dengan meningkatnya islamisasi.

Pasca kemerdekaan, Aljazair menjadi sebuah negara dengan sistem pemerintahan yang bersifat otoriter karena Aljazair hanya mengizinkan hanya satu partai politik, yaitu partai Front de Liberation Nationale (FLN’ Front Pembebasan Nasional). Namun menyusul timbulnya krisis ekonomi dan demonstrasi nasional, pemerintah Aljazair terpaksa melakukan perubahan konstitusi pada tahun 1989.

Baca Juga: How South Korean Are Reckoning With A Changing American Military Presence

Salah satu isi konstitusi Aljazair pada tahun 1989 adalah diizinkannya kegiatan demonstrasi menuntut perbaikan ekonomi dan perubahan politik. Oleh karena itu, pada tanggal 18 Februari 1989 Front Islamique du Salut (FIS; Front Penyelamatan Islam) dibentuk. FIS merupakan partai politik berhaluan islam dimana hanya dalam waktu singkat partai ini berhasil tumbuh dan menjadi partai berbasis agama terbesar di Aljazair. Tahun 1990, pemilu daerah multipartai berdasarkan konstitusi baru akhirnya digelar dengan hasil FIS memenangkan pemilu dengan memperoleh suara lebih dari 50%. Setahun kemudian, FIS kembali memenangkan pemilu legislatif nasional putaran pertama. Kemenangan berturut-turut langsung mengundang kekhawatiran dari FLN (Front Pembebasan nasional) yang akan gagal melanjutkan hegemoninya sebagai kubu paling dominan di Aljazair jika hasil pemilu ini jadi diterapkan.

Pada Januari 1992, militer Aljazair yang selama ini dikenal sebagai pendukung utama FLN memutuskan untuk membatalkan penyelenggaraan pemilu putaran kedua. Presiden Chadli Bendjedid dipaksa mengundurkan diri dan posisi kepala dipegang oleh para petinggi militer. FIS ditetapkan sebagai kelompok terlarang dan status darurat militer diberlakukan di seluruh Aljazair. Akibatnya para pendukung FIS kemudian beralih ke metode kekerasan bersenjata sehingga pecahlah perang saudara di Aljazair. Tingkat kekerasan yang terjadi di Aljazair sejak 1992 belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah pasca kemerdekaan. Pada tahun 1991, kekerasan di Aljazair terjadi karena memiliki latar belakang kepentingan untuk mencapai kebebasan politik di negara-negara Arab setelah tercapainya liberalisasi politik.

Referendum yang dilakukan oleh Aljazair pada 1 Juli 1962, membawa pemilihan yang sangat besar bagi kemerdekaan, dan pada 3 Juli 1962 presiden de Gaulle mengakui akan kemerdekaan dan kedaulatan Aljazair. Pada tanggal 25 September 1962, terpilihnya Ben Bella menjadi perdana menteri. Pemerintahannya menghasilkan sebuah majelis konstituante nasional untuk menyusun sebuah konstitusi, yang pada akhirnya Ben Bella dikukuhkan menjadi Presiden dan melakukan penerapan konstitusi sosialisasi dengan FLN sebagai partai tunggal. Namun, lemahnya sistem kontrol  pemerintah tidak dapat menahan instabilitas politik yang terjadi di Aljazair. Pasca Kolonialisasi Prancis pemerintahan di Aljazair mengalami kondisi tidak stabil dan diwarnai kudeta militer atau percobaan kudeta. Hingga pada tahun 1976, 91% rakyat pemilih menyetujui piagam yang menetapkan bahwa sosialisme Islam dijadikan sebagai prinsip bernegara. 

Pertama kali dalam sejarah Aljazair pada tahun 1991 pertama kalinya diadakan pemilu multipartai, yang pada awalnya terlihat sebagai bentuk kebangkitan demokrasi yang menyeluruh di negeri itu. Tetapi, pemilu yang diadakan tahun 1991 merupakan awal dari perpecahan dan perang saudara yang berkepanjangan di Aljazair. Pada tahun 1987 terjadi krisis ekonomi yang mana mengakibatkan desakan rakyat Aljazair kepada Presiden Chadli Benjedid untuk membubarkan sistem satu partai dan melakukan pemberlakuan atas sistem pemilihan umum multi partai.

Pemilu putaran pertama tahun 1991 ini diikuti oleh beberapa partai yaitu: Partai Islam yang fundamental FIS (Front Islamique du salut), partai oposisi sekuler Front kekuatan Sosialis, dan partai FLN sebagai partai pemerintah. Para Kader FIS menyebar ke seluruh pelosok Aljazair dengan maksud menyadarkan masyarakat akan kesempurnaan Islam dan kejayaan Islam di masa lampau yang memberikan kesejahteraan dan kejayaan umat. Sehingga memunculkan kepercayaan besar oleh rakyat terhadap FIS. Pada akhirnya secara mengejutkan partai islam ini muncul sebagai pemenang dalam pemilu ini mengalahkan FLN. Kemenangan FIS menyebabkan timbulnya kekhawatiran bangsa barat dan para tokoh sekuler. Sehingga munculnya pergerakan sebagai upaya untuk menggagalkan hasil pemilu. Pasukan militer membatalkan pemilu tersebut dengan memaksa presiden Benjedid untuk mengundurkan diri tiga hari sebelum pemilu putaran kedua digelar. Dengan alasan keamanan Negara, Badan Penasihat Presiden (HCS) mengambil alih kekuasaan dengan menunjuk Mohammred Boudiaf sebagai presiden baru.

Kejadian ini menimbulkan kekecewaan hampir seluruh rakyat Aljazair yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya perang saudara berdarah. FIS dibubarkan dan aktivisnya ditangkap oleh pemerintahan militer. Simpatisan FIS yang kecewa dengan kudeta yang dilakukan militer,  pembubaran FIS dan penangkapan aktivisnya akhirnya mengangkat senjata. Peristiwa ini menimbulkan situasi yang mencekam di Aljazair, hingga pada akhirnya sampai Maret 1992, jumlah pendukung FIS yang ditangkap sekitar 30 ribu orang.  Diperkirakan 100.000 orang telah tewas sejak perang dimulai pada Januari 1992. Perang sipil diumumkan meningkat pada 1997 – 1998. Menyusul gerakan bersenjata dari pengikut FIS ini penguasa lantas menginginkan perdamaian dengan FIS lewat perantara komisi dialog nasional (CDN), namun tidak adanya ketidaksesuaian  antar pemerintahan dengan  syarat-syarat perdamaian yang diajukan oleh pihak FIS.

Perspektif Feminisme Konflik Aljazair

Dalam perspektif feminisme, perempuan Aljazair memiliki peran yang penting dalam kontribusinya untuk memperjuangkan kemerdekaan. Tuntutan kemerdekaan yang diinginkan oleh perempuan Aljazair tidak hanya dalam kursi Pemerintahan, seperti adanya kuota dalam badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Akan tetapi, perubahan sosial dan kondisi masyarakat Aljazair adalah fokus lain dalam perjuangan yang dilakukan oleh kaum feminis. Hal tersebut berkaitan dengan kondisi masyarakat Aljazair yang masih tertutup dengan peranan perempuan dalam segala aspek. Tidak hanya itu, kondisi sistem Pemerintahan Aljazair yang menganut paham sosialisme juga mendorong adanya Patriarki dalam Pemerintahan Aljazair. Sebagai contoh pada sistem Pemerintahan dalam kabinet Presiden Abdelaziz Bouteflika pertama kali pada bulan April 1999 dibentuk tanpa adanya Menteri Perempuan. Kemudian, terjadi reshuffle atau pergantian kabinet yang dapat menempatkan perempuan di dalam pemerintahan.

Review Responsibility to Protect Antara Libya dan Suriah (Sebuah Analisis Studi Perbandingan)

Upaya Presiden Abdelaziz Bouteflika juga mendorong adanya feminisme dengan mengembalikan hak-hak perempuan yang menjadikan perempuan dapat terlibat secara aktif dengan bekerja sama dengan laki-laki dalam membangun negara Aljazair. Hal tersebut berkaitan dengan pemberian kuota 30 persen bagi perempuan di dalam kursi Pemerintahan Legislatif. Pada tahun 2005 pula, revisi Undang-Undang Keluarga di negara Aljazair juga membahas mengenai isu perempuan. Dengan adanya Undang- Undang yang dikeluarkan oleh Presiden Abdelaziz Boutelika mendorong perempuan untuk lebih berkembang dan maju dari sebelumnya dan menjadikan kaum perempuan di Aljazair menjadi lebih percaya diri dalam mengembangkan potensinya untuk berperan aktif dalam segala bidang seperti menjadi praktisi hukum, tokoh politik, menjabat sebagai anggota legislatif yang memiliki peranan penting dalam bidang politik, dan pengusaha atau pun pembisnis.

Sehingga, desakan dan perjuangan perempuan melalui gerakan perempuan dapat memengaruhi kebijakan pemerintahan negara. Kekuatan perempuan pun dalam mengubah hegemoni sistem negara dapat memberikan dampak signifikan bagi kaum perempuan dalam memenuhi hak-haknya. Perempuan pun ikut terlibat secara aktif dalam perang fisik dalam mengusir para penjajah Prancis dan membebaskan negara Aljazair dari kolonialisme Prancis. Tetapi, peranan perempuan hanya tidak disebutkan secara eksplisit pada publik. Hal tersebut berkaitan dengan adanya perbedaan perspektif yang lebih menekankan pada masyarakat yang Patriarki dan masih melekatnya tradisi yang berkaitan dengan interpretasi agama. Kemudian, isu Feminisme pada tahun awal kemerdekaan merupakan bagian dari transformasi masyarakat secara umum.

0 Shares