kode etik diplomat
Kode etik diplomat dirumuskan dan dibentuk dengan tujuan untuk dapat memberikan pedoman aturan etika bagi diplomat (Foto: Siska Silmi /reviewnesiacom)
130 Shares

Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 menjelaskan bahwa diplomat adalah pejabat dinas luar negeri Indonesia yang membawa, mengemban, dan melaksanakan tugas dan kegiatan diplomatik untuk memperjuangkan kepentingan nasional bangsa Indonesia. Ketika menjalankan peran, seorang diplomat harus dapat memperhatikan kode etik. Kode etik dijelaskan sebagai pedoman dalam bersikap, berperilaku, dan bertindak bagi seorang diplomat ketika menjalankan tugas kedinasan di dalam maupun luar negeri. Agar dapat diawasi dengan baik, dibentuklah Dewan Kehormatan Profesi Diplomat. Fungsinya dewan ini adalah untuk memeriksa dugaan atas setiap pelanggaran terhadap kode etik yang dilakukan diplomat selama menjalankan tugas kenegaraan.

Kode etik diplomat dirumuskan dan dibentuk dengan tujuan untuk dapat memberikan pedoman aturan etika bagi diplomat. Hal tersebut berfungsi agar diplomat dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Bhineka Tinggal Ika. Sehingga diplomat dapat menjunjung, menjaga, dan memelihara martabat dan profesi sebagai seorang diplomat. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan pengabdian dan mutu dalam memperjuangkan kepentingan bangsa, Negara, dan pemerintah di mata dunia. Serta, memelihara dan meningkatkan solidaritas dan solidaritas jiwa korsa antar sesama diplomat.

Ketika menjalankan tugas kedinasan, setiap diplomat harus dapat bersikap, berperilaku, dan bertindak sesuai dengan 9 nilai dasar dalam budaya kerja, yang meliputi:

  1. Nilai moral berdasarkan Pancasila, UUD, dan Bhineka Tunggal Ika.
  2. Menjunjung tinggi profesionalisme dengan memperhatikan kemampuan dan melaksanakan tugas secara proaktif, kreatif, dan inovatif berdasarkan pada aspek pengetahuan yang luas, keterampilan yang tepat, dan menguasai bahasa asing serta pemahaman budaya asing.
  3.  Mengedepankan sikap saling koordinasi intra-kementrian, antar lembaga pemerintah, dan lembaga non-pemerintah yang ada.
  4. Memiliki jiwa disiplin, berdedikasi, dan bersikap loyal kepada bangsa dan negara, pemerintah, Kemlu, serta melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  5. Menjunjung tinggi integritas yang diwujudkan dengan kepribadian yang senantiasa jujur, tepercaya, dan teguh memegang prinsip.
  6. Memberikan pelayanan terbaik dengan tujuan memperjuangkan dan melindungi kepentingan Negara, warga Negara Indonesia, serta badan hukum Indonesia.
  7. Bersikap transparan dan akuntabel dalam setiap proses pengambilan keputusan karena akan berpengaruh terhadap pelaksanaannya dalam politik luar negeri.
  8.  Harus memiliki keahlian dan keterampilan dalam proses negosiasi yang didukung dengan kemampuan manajerial guna memainkan peran penting Indonesia secara maksimal dalam hubungan internasional.
  9. Memperhatikan akan asas manfaat dari kegiatan perundingan agar hasilnya dapat memberikan sumbangan yang maksimal bagi kepentingan nasional Indonesia.

Baca Juga: Diplomasi Publik; Pelaku, Dimensi, hingga Hierarki dalam Aktivitas Diplomasi

Selain kesembilan nilai dasar tersebut, seorang diplomat juga harus dapat memperjuangkan lima tugas utama saat melakukan negosiasi dengan Negara lain. Negosiasi disini diartikan sebagai proses diskusi di antara pihak-pihak terkait dengan tujuan preventif yakni mencegah, menyelesaikan sebuah permasalahan, dan juga resolusi konflik. Kelima tugas yang harus dijalankan seorang diplomat tersebut antara lain:

  1. Representing: tugas utama yang akan dijalankan oleh seorang diplomat adalah merepresentasikan Negara. Sehingga untuk dapat mewakili suatu Negara dengan baik, seorang diplomat dituntut untuk memiliki berbagai keahlian. Misalnya keahlian bernegosiasi, table manner, bahasa asing, manajerial, komunikasi, dan berjiwa kalem.
  2. Promoting: tugas kedua seorang diplomat adalah harus memiliki kemampuan promosi. Seperti mempromosikan potensi investasi, kawasan wisata, dan segala hal yang berhubungan dengan kepentingan nasional Indonesia.
  3. Protecting: seorang diplomat harus benar-benar tahu skala prioritas kepentingan nasional yang diperjuangkan. Dengan demikian, ia dapat menjaga kepentingan Negara ketika berhubungan dengan perwakilan Negara lain. Hasil formulasi dari kebijakan pada tingkat nasional harus dapat diarahkan dan dijaga agar dapat tercapai. Mengapa seorang diplomat harus tahu skala prioritas? Sudah pasti ketika melakukan hubungan dengan lain, para diplomat akan sampai pada fase untuk membuat alternatif keputusan demi tercapainya tujuan. Tidak menutup kemungkinan, fase tersebut merupakan fase tersulit, sehingga seorang diplomat diharapkan harus tetap mampu melindungi kepentingan nasional bangsa dengan segala pertimbangan.
  4. Negotiating: ini merupakan tugas utama bagi seorang diplomat. Tidak hanya bernegosiasi pada pertemuan bilateral, diplomat juga pasti akan melakukan negosiasi pada pertemuan multilateral, regional, atau pada forum besar seperti sidang PBB. Negosiasi dapat dilakukan dengan strategi yang berfokus untuk mendapatkan informasi penting dari lawan hingga bahkan mendapatkan banyak keuntungan. Seorang diplomat harus memiliki kemampuan persuasif agar dapat menjalankan tugas ini dengan maksimal. Sebab, dalam prosesnya, negosiasi bisa terjadi dalam bentuk yang hard negotiation, soft negotiation, atau bahkan principled negotiation. Oleh sebab itu, seorang diplomat harus mampu membaca segala kemungkinan yang dapat terjadi ketika proses negosiasi berlangsung.
  5. Reporting: merupakan bagian tugas terakhir yang harus dijalankan oleh seorang diplomat. Ketika sudah dapat mewakili negara dengan baik, telah mempromosikan kepentingan nasional di kancah internasional, melindungi kepentingan, maka tugas terakhir yang harus diselesaikan dengan baik adalah melaporkan. Proses pelaporan ini yang harus mengacu kepada kaidah-kaidah laporan yang ditentukan oleh Kemlu. Salah satu hal yang paling harus menjadi perhatian adalah bahwa laporan harus disusun dengan bahasa hukum. Laporan berbahasa hukum menjelaskan mengenai pilihan-pilihan yang diambil, perjuangan dalam forum hingga menjadi kesepakatan, dan capaian dari proses negosiasi yang dijalankan.
130 Shares