Imigran
Hampir 20% populasi di Netherland merupakan imigran. (Foto: Siska Silmi/reviewnesia.com)

Belanda merupakan negara yang memiliki sejarah panjang dalam imigrasi. Baik itu para pengungsi atau migran ekonomi yang masuk ke Netherland dengan jumlah sangat besar. Pada saat ini, hampir 20% dari populasi di Netherland merupakan imigran atau anak-anak yang berasal dari orang tua imigran.

Pada awalnya, Belanda merasa bangga dengan fakta banyaknya orang yang datang ke negaranya, karena Belanda merupakan negara dengan toleransi tinggi terhadap budaya dan agama lain.

Imigran yang datang ke Belanda setelah Perang Dunia II bekerja sebagai pekerja tamu dari jaman kolonial diminta untuk tetap mempertahankan budaya mereka sendiri dan setelah itu mereka akan menetap permanen di Belanda karena akses untuk mendapatkan kewarganegaraan di sana sangatlah mudah.

Jika terdapat imigran yang tidak mahir berbahasa Belanda, pemerintah menyediakan banyak layanan dan dokumen pemerintah yang telah disediakan dalam bahasa asli dari imigran tersebut.

Namun semakin lama semakin jelas bahwa para pekerja tamu dari jaman kolonial itu secara ekonomi sangat terpinggirkan dibandingkan dengan masyarakat asli Belanda. Pemerintahan Belanda melakukan banyak cara untuk meningkatkan posisi mereka namun tidak pernah berhasil.

Kemudian di abad baru Belanda mengalami multikulturalisme yang bergejolak karena upaya Belanda yang ingin mengakomodasi para imigran tersebut sebagai kelompok dengan budaya yang berbeda.

Belanda melakukan restriksi ketat atas imigran yang hendak masuk ke negaranya, termasuk juga bagi para imigran yang sudah menetap di Belanda. Namun, alasan restriksi yang dilakukan Belanda bukanlah masalah ekonomi. Masalah yang diangkat oleh Belanda berkenaan dengan restriksi ini adalah masalah budaya dan identitas nasional.

Baca Juga : Upaya Indonesia dalam Menangani Pengungsi Rohingya di Aceh

Belanda sebelumnya dikenal sebagai negara multikultural kemudian merubah haluannya menjadi negara yang menuntut adanya sebuah asimilasi budaya dari para imigran yang hendak masuk atau yang sudah menetap di Belanda.

Maka dari itu hal ini sangat mengundang pertanyaan bagi negara-negara sekitar hingga akhirnya Belanda mengeluarkan kebijakan imigrasi yang bertolak belakang dengan moto multikulturalisme yang sejak dulu melekat pada Belanda.

Pada tahun 2004, pemerintahan Belanda secara resmi menyatakan penolakannya atas multikulturalisme yang ada di Belanda. Pemerintah Belanda beranggapan bahwa multikulturalisme tidak dapat dijadikan sebuah identitas nasional dan tidak efisien untuk membentuk sebuah integrasi antar masyarakat di Belanda.

Selain itu pemerintah Belanda juga menghapus sistem dual-citizenship yang sebelumnya diperbolehkan. Ujian dan tes kewarganegaraan bagi para imigran diberlakukan untuk menuntun para imigran untuk bisa menyerap dan melebur menjadi bagian dari warga Belanda, baik itu dari segi bahasa, moral dan juga budaya. Jika dilihat disini, secara tidak langsung pemerintah Belanda melarang adanya praktek budaya dan bahasa selain Belanda demi mengusung satu identitas nasional yaitu Dutch.

Belanda juga melakukan restriksi kebijakan imigrasi akibat kasus bunuh diri yang dilakukan oleh Alexander Dalmatov yang merupakan pencari suaka dari Rusia. Meskipun investigasi yang dilakukan menunjukkan bahwa kegagalan Dalmatov untuk mendapatkan hak kewarganegaraan Belanda bukanlah menjadi penyebabnya melakukan bunuh diri, pemerintah Belanda tidak mau lagi mengambil risiko akan terjadi kasus lainnya.

Sehingga pemerintah Belanda saat itu memilih untuk lebih fokus menangani masalah imigrasi yang ada di Belanda. Pemerintah Belanda memberikan beberapa syarat kepada imigran dengan alasan proteksi akan stabilitas keamanan di Belanda.

Salah satu syarat yang diberikan selain menjalani tes pengetahuan kenegaraan dan bahasa Belanda, ada juga tes kesehatan yang mengharuskan para imigran memiliki kondisi kesehatan yang sangat baik.

Baca Juga  Perspektif Baru Politik Luar Negeri China

Selain tes tes kewarganegaraan dan kesehatan, pemerintah Belanda juga memperpanjang masa tunggu para imigran yang mengajukan naturalisasi kewarganegaraan Belanda dari lima tahun menjadi tujuh tahun dan menuntut partisipasi mereka secara maksimal dan segala aspek kenegaraan seperti menjaga keamanan negara, berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, dan menjadi warga negara yang baik dengan menaati aturan pemerintah Belanda.

Sejak tahun 2000, oposisi terhadap imigrasi lebih lanjut meningkat. Politisi populasi Pim Fortuyn menyatakan bahwa “Belanda sudah penuh dan tidak membutuhkan imigran lagi”. Terlebih lagi, jajak pendapat publik pada tahun 2002 menunjukkan bahwa dua pertiga penduduk Belanda merasa sedikit keberatan dengan jumlah imigran yang ada di Belanda. Dari saat itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah Belanda, imigrasi dan integrasi, memainkan peran dominan dalam pemilihan lokal dan parlemen 2002.

Pemerintahan Belanda yang didominasi oleh kelompok Demokrat Kristen dan Liberal sejak 2003 semakin memperkuat pembuatan kebijakan yang bersifat restriktif4 . Pemerintah Belanda berusaha keras untuk menggabungkan kebijakan imigrasi yang ketat dengan lebih menekankan pada integrasi para imigran dan etnis minoritas yang ada di Belanda.

Upaya pengetatan imigrasi ini diutamakan untuk pada pencari suaka dan imigran, dengan cara memaksa orang asing tidak berdokumen dan menolak pencari suaka untuk kembali ke mereka negara asal.

Pemerintah Belanda menganggap bahwa kebijakan integrasi seharusnya tidak menekankan perbedaan budaya antara berbagai segmen populasi, itu harus fokus pada apa yang mereka miliki bersama. Tujuan utama dengan adanya kebijakan integrasi Belanda ini kemudian digambarkan sebagai “berbagi kewarganegaraan”.

Menurut pemerintah, ini berarti imigran harus berbicara bahasa Belanda, menghormati hukum dan peraturan dan mematuhi apa yang disebut sebagai “norma-norma dasar Belanda”. Norma-norma tersebut berkaitan dengan mencari nafkah, mengurus lingkungan seseorang, menghormati integritas fisik orang lain dan preferensi seksual, dan menerima gagasan persamaan antara pria dan wanita.

Tujuan dari pergeseran wacaan ini adalah memungkinkan setiap orang untuk “hidup dalam kebebasan, secara otonom merancang kehidupan yang mandiri dan mengambil bagian dalam bermasyarakat5.

Selain pengetatan, asimilasi juga diberlakukan bagi imigran yang masuk ke Belanda. Menurut catatan Erik Snel, Belanda mengembangkan sistem asimilasi imigran dalam bentuk program pengenalan wajib untuk pendatang baru yang diberlakukan sejak 1998.

Tujuan utamanya adalah untuk mengajar para imigran yang cukup Belanda untuk dapat mengambil bagian dalam masyarakat Belanda pada umumnya dan pasar tenaga kerja pada khususnya.

Namun, tujuan akhirnya lebih komprehensif, seperti yang ditunjukkan oleh pernyataan resmi baru-baru ini: “Program pengenalan fokus pada keterampilan yang dibutuhkan imigran jika mereka dapat mengambil bagian dalam masyarakat Belanda dan membangun kehidupan mandiri untuk diri mereka sendiri di sini, yaitu penguasaan bahasa dan pengetahuan masyarakat, khususnya nilai- nilai dan norma-norma Belanda”.

Program asimilasi yang merupakan bagian dari upaya integrasi imigran menuju kewarganegaraan Belanda diperkenalkan pada tahun 1998, dan mewajibkan imigran baru di Belanda untuk mengambil kursus pendahuluan.

Namun hal ini tidak berlaku untuk warga negara Uni Eropa atau kategori tertentu dari pendatang baru yang terdidik dengan baik. Program pengenalan imigran dimulai dengan penilaian individu. Imigran baru dipanggil untuk wawancara dengan seorang petugas imigrasi dalam waktu empat bulan setelah kedatangan mereka.

Salah satu tujuan wawancara adalah untuk memastikan apakah imigran perlu menghadiri program dan apa tujuan individualnya. Unsur utama dari program asimilasi ini adalah kursus pendidikan 600 jam: 500 jam untuk belajar bahasa Belanda dan 100 jam untuk belajar tentang masyarakat Belanda. Imigran yang hidup dengan tunjangan bantuan nasional diharapkan belajar cukup mengenai bahasa Belanda untuk mengikuti kursus pelatihan lebih lanjut atau mendapatkan pekerjaan.

Baca Juga  Foreign Policy’s Role in Promoting Development: The Brazilian Case

Kontrol kebijakan eksternal dilakukan dengan membuat kebijakan restriksi untuk mengontrol dan mencegah adanya imigran ilegal yang mana telah ditargetkan di perbatasan eksternal. Hal ini diimplementasikan dengan Perjanjian Schengen yang bertujuan untuk mengontrol perbatasan Belanda dan perbatasan Eropa sebagai langkah penting.

Persyaratan visa bagi migran yang ingin masuk melalui perbatasan menjadi sangat ketat dan hambatan fisik didirikan di sepanjang perbatasan tanah Eropa untuk mencegah orang keluar. Dinding besar yang mirip seperti di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko dapat ditemukan di Ceuta dan Melilla di Maroko sepanjang perbatasan baru Uni Eropa di Polandia. Dinding-dinding ini telah diperkuat dengan penjaga, menara pengawas, pagar dan teknologi canggih.

Sedangkan kontrol kebijakan internal dilakukan pemerintah nasional dengan memberlakukan kebijakan untuk mengecualikan migran gelap, dan pemerintah daerah biasanya dibiarkan mengatasi masalah kehadiran mereka yang berkelanjutan. Di Belanda, pemerintah bahkan secara resmi melarang pemerintah daerah untuk memberikan bantuan kepada migran gelap.

Organisasi lokal disubsidi untuk merawat para tunawisma dan menyediakan makanan bagi orang yang membutuhkan, tetapi mereka hanya menerima dana pemerintah untuk orang-orang yang tinggal secara legal. Oleh karena itu, setiap bantuan yang diberikan kepada migran gelap harus dibiayai secara pribadi.

Karena itu, organisasi cenderung tertutup tentang bantuan yang mereka berikan dan hanya melakukannya di lokasi yang berada di luar pusat kota dan tidak terlihat oleh masyarakat umum.

Kekhawatiran tersebut bisa dilihat dari wacana-wacana yang muncul di Belanda terkait imigran, serta melihat dari jumlah imigran yang terus meningkat di Belanda, terutama dari negara-negara non-barat yang memiliki budaya yang berbeda dengan Belanda.

Penulis harap setelah ini pemerintah Belanda dapat segera memberlakukan kebijakan awal dengan mendata dan penanganan konkret kepada imigran ilegal yang mungkin saat ini masih berada di Belanda agar dapat dengan mudah di kontrol dan diawasi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan yang dapat mengganggu keamanan nasional.

Sumber :

Sara De Luca, A. G. (2013). Immigration in Europe: Trends, Policies, and Empirical Evidence. IZA.
Bbc.com. (2013, Januari 13). Russian activist Dolmatov in Netherlands ‘suicide’. Dipetik Mei 15, 2020, dari Bbc.com: https://www.bbc.com/news/world-europe-21080561
Entzinger, H. (2004). Controlling Immigration: a Global Perspective (Second Edition). Commentraies on the Netherlands (hal. 289-292). Stanford: Standford University Press.
Muuse, P. (2004). The Netherlands: A Pragmatic Approach to Economic Needs and Humanitarian Consideration, in: Wayne Cornelius et al. (hal. 262 – 288). Stanford: Standford University Press.
Cornelius, W. A. (2004). Controlling Immigration: a Global Perspective (second edition).
De Koster, W., P. Achterberg and J. van der Waal (2012) „The New Right and the Welfare State: The Electoral Relevance of Welfare Chauvinism and Welfare Populism in the Netherlands,‟International Political Science Review
Masja van Meeteren, S. v. (2013). Destination Netherlands: History Of Immigration And Immigration Policy In The Netherlands. 124 – 125.

Penulis:

*) Penulis adalah Anisa Fahri, Akademisi Hubungan Internasional Universitas Tanjung Pura Kalimantan Barat.
**) Tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi reviewnesia.com