Kebijakan
Kebijakan hukum terhadap pelanggaran pesawat Hornet F-18. (Foto: Siska Silmi/reviewnesia.com)

Wilayah merupakan salah satu dari komponen penting sebuah negara, oleh karena itu, negara menjadi pemilik kedaulatan tertinggi atas apapun yang berada di wilayah domestiknya.

Hal ini sesuai dengan landasan municipal law yang mengatur segala aspek domestik dari pemerintahan yang menangani masalah antar individu, serta individu dengan aparat administrasi negara. Sedang International Law lebih focus mengatur tentang hubungan antar negara (Shaw, 2017).

Wilayah terbagi menjadi beberapa macam, seperti wilayah perairan, daratan, dan udara. Dalam artikel ini akan dibahas mengenai salah satu kasus pelanggaran udara oleh pesawat Asing di wilayah udara Indonesia.

Konsep hukum menjadi sangat fundamental seperti halnya kedaulatan dan yurisdiksi yang hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan wilayah, maka sifat hukum wilayah menjadi bagian penting dalam setiap studi hukum internasional (O’Connell, 1970).

Sebelum Konvensi Paris Tahun 1919 dan Konvensi Chicago Tahun 1944, mengenai ruang udara yang berada di atas wilayah suatu negara yang berdaulat, belum ada suatu aturan yang menetapkan bahwa ruang udara tersebut tunduk pada kedaulatan negara tersebut.

Kemudian setelah ditetapkannya Konvensi Paris Tahun 1919 dan kemudian diikuti dengan Konvensi Chicago Tahun 1944 maka diakui bahwa ruang udara yang berada di atas wilyah suatu negara, tunduk pada kedaulatan negara tersebut.

Dalam Pasal 1 Konvensi Chicago Tahun 1944 Tentang Penerbangan Sipil Internasional dikatakan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang lengkap dan eksklusif terhadap ruang udara di atas wilayahnya. Oleh karena itu maka negara lain harus menghormati kedaulatan suatu negara atas ruang udara yang dikuasainya.

Sikap hormat itu dapat ditunjukan misalnya dengan meminta izin dari negara yang bersangkutan sebelum melintas melalui wilayah udaranya (Bunga, 2017).

Baca Juga  Review Film Parasite: Ironi Kehidupan Sosial Korea Selatan

Baca Juga : Air Defense Identification Zone (ADIZ); Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Keamanan Kedaulatan Ruang Udara

Meskipun segala bentuk aktifitas kendaraan sudah diatur secara kompleks dalam hukum Internasional, namun masih saja terjadi pelanggaran di kawasan udara Indonesia, seperti pada tanggal 3 juli 2003, pelanggaran empat Pesawat F-18 Hornet milik Angkatan Laut Amerika Serikat yang telah melakukan penerbangan tanpa izin di atas laut Jawa, sebelah Barat Pulau Bawean.

Pesawat F-18 Hornet yang merupakan pesawat udara negara Amerika, bahkan sempat melakukan manuver dalam jalur penerbangan Sipil Green 63 dekat Pulau Bawean atau 66 mil laut dari Surabaya.

Manuver yang mereka lakukan itu mengganggu lalu lintas penerbangan sipil yang menggunakan jalur tersebut dan terlihat visual oleh awak kokpit Pesawat Boeing 737 – 200 Bouraq yang tengah menuju Surabaya.

Selain itu, pesawat hornet-18 juga menunjukkan sikap bermusuhan (hostile) kepada pesawat F-16 IAF Indonesia yang hanya melakukan intersepsi atau tinjauan identifikasi terhadap pesawat yang melintas di atas wilayah Indonesia.

Mereka, berulang kali melakukan lock, untuk meluncurkan peluru kendali disetiap saat kepada pesawat F-16 IAF Indonesia. Hingga pada akhirnya perang elektronika ini terhenti dengan sikap Kapten Tonny dan Kapten Satriyo melakukan manuver rocking the wing (menggerak-gerakan sayap) F-16 bernomor ekor TS-1602, isyarat internasional bahwa pesawat F-16 bernomor ekor TS-1603 yang diawaki Kapten Ian dan Kapten Fajar tidak mengancam.

Dalam hukum internasional, negara sebagai subyek hukum internasional memiliki kedaulatan di wilayahnya yang disebut kedaulatan wilayah (territorial sovereignty). Dalam konsep kedaulatan wilayah, Negara mempunyai hak eksklusif atas wilayahnya.

Negara dapat menentukan hukum yang berlaku, mewajibkan orang atau barang yang masuk dari Negara lain untuk mendapat izin, melarang kapal laut atau pesawat udara berbendera asing untuk memasuki wilayahnya.

Baca Juga  4 Teori Integrasi dalam Regionalisme

Berkaitan dengan pelanggaran kedaulatan wilayah ruang udara Negara indonesia yang dilakukan oleh pesawat F-18 Hornet milik Amerika Serikat, maka acuan pertama yang digunakan untuk melakukan analisis adalah Konvensi Chicago Tahun 1944 Tentang Penerbangan Sipil Internasional.

Selanjutnya akan dianalisis juga Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 dan melihat pengaruh besarnya kekuatan militer suatu negara terhadap terjadinya kasus ini.

Untuk melindungi kedaulatan udara Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mengatur mengenai tindakan-tindakan yang wajib dilakukan Angkatan Udara Indonesia.

Berkaitan dengan penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan pesawat militer asing, sesuai dengan Pasal 8 undang-undang tersebut tindakan yang wajib dilakukan yakni dengan memperingatkan, memerintahkan kepada pesawat militer tersebut untuk meninggalkan wilayah udara Indonesia, melakukan pencegatan (intercept) dan pengejaran serta melakukan pendaratan paksa di pangkalan udara tertentu di Indonesia apabila pesawat tersebut tidak berkenan meninggalkan wilayah kedaulatan Indonesia.

Referensi :

Bunga, G. A. (2017). Pelanggaran Kedaulatan Indonesia oleh pesawat militer asing . Dialogia Iuridica, 2.

Convention on International Civil Aviation 1944

O’Connell, D. P. (1970). International law. IL 2nd edn, 87.

Shaw, M. N. (2017). International Law. London: Cambridge University

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Penulis:

*) Penulis adalah Atika Inayah Mahasiswi Hubungan Internasional Universitas Darussalam, Gontor.
**) Tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi reviewnesia.com