Diplomasi Koersif
Diplomasi Koersif, salah satu bentuk diplomasi yang memiliki karakteristik memaksa. (Foto: Siska Silmi/reviewnesia.com)

Diplomasi koersif merupakan salah satu dari banyak jenis diplomasi yang masih terus eksis hingga saat ini. Karakter dari diplomasi ini adalah dengan bersifat memaksa yang menyebabkan negara lawan terpengaruh dan berakibat penghentian aksi.

Tiga hal penting yang berpengaruh dalam diplomasi koersif adalah pemberitahuan, negosiasi, dan proses tawar menawar. Ketiga elemen ini menjadi unsur yang sangat vital bagi sebuah negara untuk dapat mengoperasikan jenis diplomasi ini.

Aspek lain yang sangat penting dalam proses diplomasi koersif adalah menyangkut tiga poin penting sebagai berikut:

1. Negara Sasaran

Elemen ini adalah elemen utama yang harus ada dalam proses diplomasi koersif. Negara pelaku dapat memberikan tawaran untuk bekerja sama kepada negara sasaran demi mendapatkan kepentingan dari proses yang berlangsung.

2. Penggunaan Power

Negara pelaku harus mampu dan dapat memastikan bahwa penggunaan power dalam proses diplomasi koersif harus dapat berjalan maksimal. Power tersebut dapat digunakan untuk menciptakan solusi yang lebih menunjukkan kepada negara sasaran sebagai sebuah kebutuhan. Negara pelaku juga harus dapat menjamin bahwa kekuatan yang digunakan tidak dianggap sebagai ancaman oleh negara sasaran.

3. Ketakutan Dari Negara Sasaran

Ketakutan yang muncul dari proses diplomasi koersif akan menyebabkan banyaknya pemintaan yang muncul dari negara sasaran. Hal ini menyebabkan negara pelaku dapat dengan lebih mudah mencapai kepentingan yang dirumuskan. Meskipun secara praktek, penggunaan kekuatan oleh negara pelaku harus maksimal, akan tetapi negara pelaku juga harus memastikan bahwa negara sasaran tidak curiga dengan penggunaan kekuatan tersebut.

Baca Juga : Diplomasi Publik; Pelaku, Dimensi, Hingga Hierarki dalam Aktivitas Diplomasi

Dalam dinamika politik global, diplomasi koersif dapat dikatakan berhasil jika mengacu kepada dua pendekatan. Pertama, full ultimatum. Pendekatan ini menjelaskan setidaknya ada tiga aspek penting yang harus diperhatikan dalam tuntutan terhadap negara sasaran, yakni tuntutan yang bersifat sangat spesifik dan jelas, pemberian tenggang waktu kepada negara sasaran dalam melakukan kerja sama yang sudah diinisiasi, serta ancaman yang jelas yang ditujukan kepada negara sasaran apabila negara tersebut tidak mau mengikuti pola kerja sama atau tuntutan yang diminta oleh negara pelaku.

Kedua, adalah pendekatan try and see. Pada pendekatan ini, negara pelaku hanya diminta untuk memberikan tuntutan yang spesifik dan jelas. Sedangkan mengenai ancaman yang nyata dan tenggang waktu diberikan kemudian.

Pendekatan ini mencoba melihat apa saja reaksi yang muncul dan didapatkan dari negara sasaran terkait diplomasi koersif yang dilakukan oleh negara pelaku. Setelah melihat reaksi yang timbul, baru negara pelaku dapat menyusun langkah berikutnya sesuai dengan kebutuhan yang ditujukan kepada negara sasaran.

Sebagai sebuah contoh dalam diplomasi koersif adalah terjadinya invasi militer oleh AS di wilayah Suriah. Invasi tersebut didasarkan pada informasi bahwa Pemerintah Suriah sudah menggunakan senjata kimia dalam proses penyerangan kelompok oposisi yang mengakibatkan Presiden Barrack Obama mengambil suatu kebijakan untuk melakukan intervensi dan membantu persenjataan kelompok oposisi.

Di sisi lain, ada juga diplomasi koersif yang gagal, seperti diplomasi koersif yang dilakukan Arab Saudi terhadap Qatar pada tahun 2017. Pada Juni 2017, Arab Saudi bersama Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Turki memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Keempat negara tersebut telah menuduh Qatar sebagai negara yang aktif mendukung terorisme, propaganda yang kerap dimuat di Aljazeera.

Pada awal krisis, kesenjangan antara Arab Saudi dan Qatar sangat terlihat jelas. Jika Arab Saudi dan negara sekutu menyepakati untuk melakukan tindakan militer, maka Qatar akan dipandang sulit untuk dapat mempertahankan negaranya. Namun, Turki yang telah meratifikasi sebuah perjanjian militer dengan Qatar berusaha mengerahkan pasukan ke Doha.

Hal tersebut didasarkan pada negara Turki yang menyadari niat dari blok Saudi, sehingga keputusan yang diambil oleh Turki tersebut adalah demi mencegah krisis meningkat dan menimbulkan potensi tindakan militer. Arab Saudi mengajukan 13 syarat kepada Qatar agar dapat terlepas dari blokade.

Salah satu syaratnya antara lain adalah bahwa Qatar harus memutus hubungan diplomatik dengan Iran dan Turki. Arab Saudi meminta Qatar untuk mengabulkan permintaan tersebut dalam waktu 10 hari. Namun, Qatar dengan tegas menolak permintaan tersebut. Qatar melayangkan tudingan kepada Arab Saudi yang telah mencoba mendominasi kawasan dan menuding tuntutan Saudi tersebut tanpa dasar yang jelas.

Kegagalan diplomasi koersif yang dilakukan oleh Arab Saudi terhadap Qatar disebabkan oleh kelihaian Qatar dalam mencari rekan baru yang dapat mengimbangi kekuatan Saudi baik secara ekonomi atau pun militer.

Qatar yang ketika itu didukung oleh kekuatan Ankara-Teheran dianggap mampu melawan kekuatan Arab Saudi yang yakin bahwa krisis yang terjadi tidak akan berakhir pada perang terbuka. Krisis ini juga diyakini bahwa poros Doha-Ankara-Teheran sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk dapat melawan hegemoni Saudi di kawasan.

Pada kasus krisis Saudi-Qatar ini terlihat jelas bahwa ultimatum yang disampaikan Saudi tidak membuat Qatar gentar dalam menghadapi blokade yang dilakukan. Sehingga diplomasi koersif yang dilakukan Saudi terhadap Qatar dianggap gagal karena Qatar sama sekali tidak patuh terhadap tuntutan tersebut.