Intervensi
Intervensi Rusia di Suriah. (Foto: Siska Silmi/reviewnesia.com)

Gejolak revolusi yang berlangsung di Timur Tengah pada 2011 lalu membawa dampak yang besar terhadap stabilitas kawasan tersebut. Arab Spring yang semula bertujuan untuk menggulingkan budaya politik otoritarian seperti di Tunisia, Mesir, dan Libya, ternyata juga berdampak di negara Arab lainnya seperti di Yaman, Bahrain, dan Suriah yang berlangsung hingga saat ini.

Revolusi yang semula menginginkan sistem dan tatanan yang lebih transparan dan kebebasan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kancah politik justru membawa negara-negara Arab ke dalam pusaran masalah baru.

Suriah merupakan salah satu negara yang sangat terkena dampak dari adanya Arab Spring. Harapan agar Suriah mampu melewati masa transisi menuju demokrasi pada kenyataannya adalah khayalan belaka.

Pasca Arab Spring, di Suriah justru terjadi perang saudara, perseteruan antara kelompok oposisi dan pemerintah Bashar Al-Assad yang represif, serta intervensi dari negara-negara lain seperti Rusia untuk melindungi kepentingan politiknya di Suriah.

Konflik domestik antara pemerintah Suriah dengan pihak oposisi yang menentang rezim pemerintah turut menyeret perhatian global. Bahkan menyeret keterlibatan dua negara adikuasa, Amerika Serikat dan Rusia.

Konflik Suriah tidak terlepas dari intervensi dua negara adikuasa yang menjadi rival di era perang dingin. Sekarang kedua negara kembali bertempur dalam sebuah perang yang terselubung (proxy war) di kawasan Suriah.

Amerika Serikat dengan sebagai negara demokrasi yang memiliki pengaruh di kancah dunia internasional mengintervensi konflik domestik Suriah dengan turut terlibat mendukung kelompok oposisi pemerintah.

Baca Juga : Kebijakan Luar Negeri Rusia dalam Intervensi Wilayah Crimea Ukraina 2014

Berbagai gerakan bantuan dana yang disalurkan oleh AS dan sekutu terhadap pihak oposisi digambarkan sebagai bentuk perlawanan AS terhadap pemerintah Suriah yang telah gagal dalam menjaga keamanan warganya. Terbukti dengan banyaknya korban yang berjatuhan dalam konflik ini. Hal ini digambarkan oleh AS bahwa pemerintah Suriah telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

AS mengajukan resolusi terhadap konflik domestik ini dalam bentuk embargo ekonomi, persenjataan, dan militer. AS dibantu dengan sekutunya merencanakan berbagai resolusi terhadap konflik ini. Bahkan AS melalui PBB berusaha untuk mempertemukan pihak pemerintah Suriah dengan pihak oposisi.

Namun rencana ini digagalkan oleh Rusia yang telah memberikan hak veto kepada Suriah. Langkah ini diambil oleh Rusia dengan pertimbangan agar pemerintah Suriah yang sah tidak akan jatuh ke tangan pihak oposisi.

Amerika sebagai negara adidaya yang menjunjung tinggi nilai demokrasi serta HAM tentu saja mengecam keras segala macam bentuk kerja sama antar Rusia dan Suriah. Menurutnya hal tersebut dapat berpotensi mengancam keamanan internasional negara-negara di dunia.

Dukungan penuh yang dilakukan Rusia terhadap pemerintahan Suriah kemudian mengusik Amerika Serikat yang dari awal mula terjadinya konflik Suriah, telah menetapkan kawasan Timur Tengah sebagai salah satu kawasan yang diprioritaskan dalam politik luar negeri serta kepentingan nasionalnya.

AS yang terkenal sebagai polisi dunia tidak mungkin berdiam diri sebab hal yang berkaitan dengan Timur Tengah selalu menjadi isu yang diperhitungkan pemerintah AS.

Rusia pastinya tidak akan tinggal diam dengan kondisi yang dialami oleh teman lamanya dalam masa perang dingin ini. Rusia secara terang-terangan mendukung pihak pemerintah Suriah dengan pertimbangan bahwa rezim yang berkuasa adalah rezim yang sah bagi Suriah.

Keterlibatan intervensi Rusia dapat dilihat dengan begitu banyaknya bantuan militer dan persenjataan dari Rusia terhadap Suriah. Bahkan kolaborasi antara kedua negara ini berhasil mengambil alih salah satu kota strategis di Suriah yaitu kota Latakia. Ini mampu menggambarkan sebuah kemenangan bagi kubu pemerintah.

Persaingan yang terjadi antara Amerika serikat beserta aliansinya melawan Rusia beserta sekutu sekutunya dalam konflik Suriah sangat relevan dengan teori neorealisme yang digagas oleh Kenneth Waltz.

Dimana sistem anarki dunia internasional membentuk adanya dua kubu besar dan kuat yang saling bertentangan. Hal itu menjelaskan realita panggung internasional, bahwa ketika muncul aktor kuat yang mendominasi maka lahir aktor lain yang akan mengimbangi kekuatannya.

Keterlibatan Amerika Serikat dan Rusia dalam Konflik Suriah telah menunjukkan dan mengulang kembali pola perang dingin yang dahulu kala meruntuhkan Uni Soviet dan melahirkan Rusia sebagai negara terbesarnya.

Baca Juga  How South Korean Are Reckoning With A Changing American Military Presence

Pendekatan hard balancing yang dilakukan oleh kedua negara adikuasa dengan saling menggunakan kekuatan militer dalam resolusi konflik di Suriah mampu memperparah konflik yang kian menjatuhkan korban yang semakin banyak. Konflik domestik Suriah dijadikan medan perang baru bagi kedua negara ini.

Hal ini pastinya didorong dengan ekspansi kepentingan luar negeri dari kedua negara ini. Baik AS maupun Rusia kian mempertahankan hegemoni mereka di kancah dunia internasional dalam bidang ekonomi, politik, maupun keamanan.

Suriah dan Rusia (dulu Uni Soviet) sudah menjalin hubungan baik sejak era perang dingin. Setelah Uni Soviet runtuh, Suriah tetap melakukan hubungan ekonomi ini dan bahkan menaikan investasinya dengan pembelian persenjataan militer sebesar $1.5 Miliar dari Rusia pada periode 2000 sampai 2010.

Hal ini paling terlihat pada tahun 2008 pemerintah Suriah membeli MiG-29SMT fighters, Pantsir S1E air-defense systems, Iskander tactical missile systems, Yak 130 aircraft, and two Amur- 1650 submarines dimana perlengkapan tersebut digunakan untuk kepentingan nasional dan keamanan nasional seperti yang di katakana Menteri Luar Negeri Rusia pada saat itu, Sergei Lavrov.

Setelah Arab Spring bergejolak di Timur Tengah dan kemudian sampai di Suriah, negara yang semula stabil itu pun perlahan-lahan mulai memanas. Aksi demonstrasi yang menuntut reformasi demi masa depan Suriah yang lebih baik lambat laun kian memburuk.

Eskalasi konflik semakin memanas setelah gerakan perlawanan tersebut dilawan oleh pemerintah dengan kekuatan militer. Korban jiwa, korban luka, begitu juga dengan pengungsi. Korban yang paling banyak adalah anak-anak dan perempuan.

Pihak Rusia sangat membutuhkan pemerintahan Bashar Al-Assad untuk dapat meneruskan penyebaran pengaruh yang kuat dan membantu eksistensi Rusia di Timur Tengah dan memperluas serta melakukan geopolitiknya melalui konflik di Suriah. Dengan begitu, terdapat beberapa hal yang mendukung untuk Rusia mengimplementasi geopolitiknya di Suriah.

Di bawah kepemimpinan Vladimir Putin, Rusia dengan aktif memperkuat posisinya di dalam perpolitikan internasional sebagai aktor yang signifikan. Hal tersebut dilakukan melalui beberapa kebijakan luar negeri yang bersifat asertif, terutama jika berkaitan dengan negara-negara tetangga Rusia.

Kebijakan luar negeri Rusia pada konflik Suriah merupakan bukti bahwa Rusia telah mengimplementasikan kebijakan luar negeri yang lebih kuat dan asertif dalam politik internasional. Dengan kebijakan tersebut, Putin berharap untuk membangkitkan status Rusia sebagai great power atau salah satu negara terkuat dalam hubungan internasional seperti di masa lalu.

Pada Agustus 2015, Rusia memulai mobilisasi armada tentaranya menuju beberapa pangkalan militer Rusia di Suriah seperti Tartus dan Latakia untuk mempersiapkan intervensi terhadap Suriah sejak presiden Suriah Bashar al-Assad meminta penyerangan udara oleh Rusia terhadap kelompok oposisi di Suriah pada bulan Juli 2015.

Keputusan intervensi terjadi pada tanggal 30 September 2015 setelah Russian Federal Assembly menyetujui proposal permohonan dari Vladimir Putin untuk melakukan intervensi dan mulai saat itu juga, Rusia melakukan serangan terhadap pemberontak di Suriah
Jika Rusia tidak melakukan intervensi ke Suriah, Rusia merasa terancam pemberontak atau teroris akan menguasai Suriah dan hal itu sangat dijauhi oleh Rusia karena jika pemberontak menguasai Suriah maka segala aset Rusia di Suriah akan dihapuskan atau dihilangkan oleh para pemberontak.

Sebagai negara yang tidak menginginkan demokratisasi dan pengaruh besar barat terimplementasikan di Timur Tengah terlebih Suriah. Rusia kemudian meluruskan aksi intervensi dimana militer Rusia melakukan penyerangan kepada kubu oposisi di Allepo.

Di samping itu, Rusia melakukan hal apapun demi keberlangsungan pemerintahan Suriah serta juga menghalau sanksi yang dapat memberatkan Suriah. Dengan juga bantuan dari China yang juga merupakan negara dengan hak veto Dewan Keamanan PBB, menjadikan suatu situasi dimana pihak dari Barat tidak bisa melakukan intervensi militer dikarenakan hak veto tersebut.

Mulai dari 30 September 2015 Rusia telah memberikan bantuan kepada pemerintahan Suriah dengan serangan udara yang dilancarkan setelah pemerintah Suriah meminta bantuan tersebut kepada Rusia yang telah berhasil menghancurkan target-target kelompok oposisi dan juga kelompok teroris dengan menggunakan 32 pesawat tempur di Suriah.

Baca Juga  Prospek Paradiplomasi di Kalimantan Barat

Hal yang mendorong Rusia melakukan intervensi ini tidak lepas dari kepentingan nasional Rusia dimana juga dilakukan untuk meningkatkan eksistensi geopolitiknya di timur tengah terutama di Suriah.

Karena kepentingan nasional serta kekuasaan geopolitik merupakan tujuan awal mengapa suatu pengambil kebijakan melancarkan politik luar negeri suatu negara terhadap negara lain.

Kepentingan nasional Rusia dapat digambarkan dengan adanya kepentingan Ekonomi, Rusia sangat membela pemerintahan Assad dikarenakan kepentingan Rusia terkait impor persenjataan yang dilakukan Rusia sejak zaman pemerintah Hafez Al-Assad demi meningkatkan industri dan perekonomian Rusia.

Minyak dan gas merupakan dua hal yang diinginkan Rusia oleh Suriah, mengingat posisi Suriah yang berada di pesisir laut Mediterania menyebabkan Suriah menjadi negara dengan produsen minyak dan Suriah telah melakukan perjanjian untuk memasok minyak ke wilayah Eropa yang didukung oleh Rusia dan Tiongkok.

Jadi apabila rezim Assad ini sampai jatuh, maka yang dikhawatirkan Rusia adalah kerja sama ekonomi ini juga akan berkurang atau bahkan berakhir sehingga akan mempengaruhi keadaan ekonomi Rusia. Selain itu adanya juga kepentingan keamanan.

Dengan adanya pangkalan militer Rusia di Tartus, Rusia tentunya memiliki suatu keinginan akan menjaga aset tersebut untuk memiliki pangkalan militer yang besar dan memiliki kemampuan untuk Rusia menaruh kapal perangnya di perairan Mediterania yang sangat strategis.

Pangkalan ini pula yang dipakai oleh Rusia untuk melatih dan membantu militer Suriah dalam latihan perangnya. Ditambah lagi dengan adanya pengaruh daripada keamanan internal.

Dalam rangka mendirikan basis yang kuat di Suriah, Rusia memerlukan sarana infrastruktur yang kuat berupa jalur transportasi yang kompleks. Jalur transportasi ini dapat berupa jalur darat maupun jalur udara, agar segala proses perpindahan baik materi maupun non-materi dapat tersalurkan dengan baik.

Dalam laporan VoA menyebutkan, Rusia membangun basis militernya di Timur Laut Suriah dekat kota Malikiyah. Informasi itu didapat dari seorang jurnalis yang melaporkan laporan pandangannya mengenai konvoi militer Rusia di daerah tersebut.

Selain itu dikatakan juga Rusia sedang berencana mengubah bandara Qamishli menjadi basis militernya, hal ini menandakan bahwa letak bandara dapat menyokong pergerakan militer Rusia di Suriah. Tentu saja hal ini membuka kemungkinan untuk memperbesar pengaruhnya di Suriah dengan membuat sarana transportasi udara dari Rusia dapat masuk ke Suriah.

Pembukaan kembali jalur darat internal di Utara Suriah yang diajukan Rusia merupakan salah satu upaya untuk memudahkan sarana transportasi yang menghubungkan kembali jalur antarkota di Suriah. Keterangan resmi dari Rusia mengatakan pembukaan kembali jalur ini dapat membantu meningkatkan hubungan sosial dan meredakan ketegangan yang terjadi di Suriah.

Semua kegiatan ini dilakukan Rusia untuk membangun legitimasi sosial di kawasan Timur Tengah dengan membangun prasarana yang mengembalikan kembali fungsi geografi di Suriah membuat negara di sekitar Suriah mendukung politik yang diajukan Rusia.

Sumber :

Bellamy, A.J, 2010 Contemporary Security Studies, New York Oxford University Press

Breslauer, George W, 1990. Soviet Strategy in the Middle East. Boston, Massachusetts.

Finaldin,Tom. 2019. Persaingan Amerika Serikat dan Rusia melalui Intervensi Militer dalam Konflik Suriah Bandung: Universitas Al-Ghifari

Gorenburg, Dmitry, 2012. Why Russia Supports Repressive Regimes in Syria and the Middle East, Washington D.C: PONARS Eurasia Policy Memo

Indrajati,Yudhi. Intervensi Rusia ke Suriah tahun 2011-2016. Jakarta Selatan: IISIP Jakarta

Klien, Margarete. 2016. Russia’s military intervention in Syria: interest, achievements and obstacles, Herzliya: IEPN

Plakoudas, Spyridon. 2016, Putin, Assad and Geopolitics. Dubai: American University in Dubai

Simons, Greg. 2019, Russia in the Middle East:(Re) Emergence of a New Geopolitical Shatter Belt? Washington D.C: George Washington University

Trenin, Dmitri. 2012, Why Russia Support Assad New York: New York Times

Penulis: 

*) Penulis adalah Gloria Nathalia Hana Dhena, Adinda Salsabila, Elisabet Ardiningsih, Bimo Adi, Renaldi Christian dan Timothy Rompies, Akademisi Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia
**) Penulis dapat dijumpai dalam akun instagram @medusamarbel dan E-mail : minervalizon@gmail.com
***) Tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi reviewnesia.com