Keamanan Kolektif
Keamanan kolektif, isu yang penyelesaiannya melibatkan banyak negara. (Foto: Siska Silmi/reviewnesia.com)

Keamanan kolektif merupakan perjanjian keamanan politik regional atau global yang mengakui bahwa keamanan adalah kepentingan semua negara dan isu yang berhubungan dengan masalah keamanan kolektif akan diselesaikan secara bersama-sama oleh negara.

Keamanan kolektif dipandang lebih ambisius daripada keamanan bersifat aliansi karena mencakup semua negara di suatu kawasan dan berbagai menanggapi berbagai potensi ancaman. Terdapat beberapa hal yang menjadi asumsi dasar dalam keamanan kolektif.

Dalam konflik bersenjata, negara bangsa akan menyepakati negara-negara mana yang termasuk ke dalam bagian yang mengancam sehingga harus diwaspadai. Untuk membendung keamanan dan mencegah agresi, negara bangsa memiliki kebebasan bertindak yang sama untuk bergabung sebagai aksi untuk melawan musuh.

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar usaha yang dilakukan untuk menegakkan keamanan kolektif dapat mencegah perang. Pertama, sistem yang dimiliki oleh keamanan kolektif harus mampu mengerahkan seluruh keamanan militer yang memiliki kekuatan lebih besar daripada pasukan militer musuh. Hal tersebut dilakukan agar musuh enggan melakukan perubahan tatanan dunia yang dipertahankan oleh keamanan kolektif.

Kedua, kekuatan gabungan yang ada dapat dimaksimalkan sebagai pencegah gangguan musuh dan semua negara yang tergabung harus memiliki persepsi yang sama terkait tatanan dunia yang hendak dipertahankan. Ketiga, semua negara yang hendak mempertahankan tatanan dunia harus dapat meninggalkan perselisihan kepentingan.

Sementara, tiga perspektif besar dalam hubungan internasional memiliki pandangan yang berbeda dalam menjelaskan keamanan kolektif. Masing-masing perspektif besar ini menjelaskan ciri dan karakteristik dari keamanan kolektif sebagai salah satu bentuk pengaturan keamanan internasional.

Baca Juga : 5 Agenda PBB Untuk Perdamaian Dunia

Berikut pandangan ketiga paradigma besar mengenai keamanan kolektif:

1. Negara Harus Berkompetisi Dengan Berbagai Kepentingan

Realisme memandang bahwa negara adalah aktor utama dari percaturan politik internasional yang anarki. Sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas keamanan rakyat, negara harus mampu menjaga eksistensinya dari berbagai kompetisi dan kepentingan dengan negara lain.

Berbagai hal harus dilakukan negara agar dapat mendapatkan keuntungan ekonomi, politik, hegemoni kekuasaan, termasuk ekspansi militer. Realisme bahkan mempercayai bahwa untuk mendapatkan kepentingan tersebut, negara harus bersiap untuk melakukan kompetisi dengan negara lain.

Realisme sebagai salah satu paradigma besar meyakini bahwa negara harus mengembangkan berbagai pemahaman mengenai perilaku dari negara lain yang dapat mengancam stabilitas keamanan.

Pola perilaku negara dalam suatu kawasan dapat membentuk suatu aliansi untuk melakukan proteksi diri terhadap ancaman keamanan militer dari negara lain. Aliansi ini dipandang mampu untuk mempertahankan distribusi kekuatan tertentu yang dianggap menguntungkan bagi anggota aliansi.

2. Kerja Sama Sebagai Entitas Tunggal

Liberalisme memandang bahwa setiap ancaman yang datang dari luar batas negara atau suatu kawasan dapat dijadikan sebagai peluang untuk membentuk kerja sama. Hal tersebut berfungsi untuk meminimalisasi ancaman eksternal yang mungkin datang dari negara tetangga.

Kerja sama juga dianggap sebagai bentuk usaha untuk meminimalisasi kemungkinan akan terbentuknya friksi antar negara yang dapat menimbulkan ancaman internal bagi stabilitas kawasan. Kerja sama juga disebutkan sebagai bentuk usaha untuk dapat merespons ancaman yang datang dengan mempersiapkan banyak kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan kolektif.

Kerja sama dan konsolidasi merupakan tindakan preventif yang dianggap perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik fisik dan ketegangan antar negara. Liberalisme yakin bahwa untuk menjaga keamanan kolektif diperlukan adanya prinsip pertahanan yang bersifat non-provokatif.

3. Negara Bangsa Membentuk Identitas Yang Sama

Konstruktivis beranggapan bahwa untuk menjaga keamanan kolektif diperlukan adanya komunitas keamanan yang tergabung dan memberikan perhatian yang sama terhadap ancaman keamanan yang datang dari internal dan eksternal. Sehingga ancaman tersebut tidak berkembang menjadi konflik.

Komunitas keamanan menginginkan negara-negara yang tergabung untuk membentuk satu identitas yang sama yakni non coercive identity. Negara-negara didorong untuk membentuk pola perilaku yang sama yang menyebutkan keamanan dan stabilitas dijadikan sebagai prioritas dan tujuan utama.

Walaupun tidak memiliki kekuatan dan mengikat secara kuat, namun komunitas keamanan dinilai dapat mengikat negara anggotanya dengan adanya kesamaan prinsip dan identitas. Apabila kesamaan nilai, norma, dan identitas bisa dibentuk, maka stabilitas keamanan akan dengan mudah diterapkan.

Daftar Referensi

Mwagwabi, Lawrence Wesley. (2010). the Theory of Collective Security and its Limitation in Explaining International Organization: A Critical Analysis.

Miller, Lynn (1999). The Idea and Reality of Collective Security.