Inggris
Tingginya imigran salah satu penyebab keluarnya Inggris dari Uni Eropa. (Foto: Siska Silmi/reviewnesia.com)

Berkembangnya zaman menjadikan banyaknya perubahan yang terjadi di dunia. Negara-negara di dunia semakin gencar untuk melakukan pengembangan dan kemajuan pada berbagai sektor terutama pada sektor ekonomi.

Ini merupakan suatu akibat dari globalisasi yang terus berkembang, sehingga menjadikan hubungan negara satu sama lain terus meningkat. Imigrasi sering kali dipandang sebagai salah satu dampak dari globalisasi.

Imigrasi pastinya akan melibatkan banyak negara terutama masalah keamanan, tetapi banyak juga yang melibatkan dalam masalah ekonomi. Migrasi sebagai suatu pergerakan massal yang bergerak dari suatu negara miskin menuju negara kaya.

International Organization for Migration (IOM) dan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mencatat bahwa kasus dari migrasi yang berdampak buruk bagi keamanan seperti kasus perdagangan orang, eksploitasi dan perbudakan modern.

Regulasi yang diterapkan mengenai kebebasan pergerakan tenaga kerja (free movement of workers) yang mengizinkan bagi setiap warga negara anggota EU (European Union) untuk mendapatkan pekerjaan di negara anggota EU.

Inggris sebagai salah satu anggota EU, tentu saja akan mematuhi regulasi tersebut dan membuka pintu perbatasan seluas-luasnya bagi migrasi warga negara anggota EU. Pada tahun 2010 hingga 2014, jumlah migran warga negara anggota EU yang memasuki Inggris meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2010 jumlah warga negara EU yang mendiami Inggris sebesar 1,919 ribu jiwa, dan pada tahun 2014 meningkat sebesar 2,623 ribu jiwa.

Pada masa pemerintahan PM David Cameron, pemerintah Inggris tidak akan membuka lowongan untuk migran sebagai pekerja selama dapat dilakukan oleh warga negara Inggris itu sendiri. Pemerintah Inggris akan memberikan pelatihan yang tepat dan memberikan support terhadap warganya.

Baca Juga : Diplomasi Multilateral Uni Eropa

Hal ini bertujuan agar employee dapat bersaing dengan para pendatang dalam hal pekerjaan dan skill. Banyaknya migran yang datang ke Inggris membuat ketidakstabilan jumlah pekerja asing yang bekerja di Inggris, sehingga menyebabkan banyaknya warga negara yang kalah saing dengan para pendatang.

Pembatasan yang dilakukan oleh PM David Cameron terhadap para imigran tentu saja memiliki tujuan agar negara yang di kelolanya menjadi lebih baik dan stabil. Pembatasan jumlah imigran yang memasuki Inggris merupakan suatu langkah untuk mengembalikan angka migrasi seperti pada tahun 1990-an, yaitu hanya sejumlah puluhan ribu per tahunnya, bukan ratusan ribu jiwa per tahun seperti beberapa tahun terakhir.

Isu migran yang dibawa oleh pemerintah Inggris juga tidak lepas dari perubahan sudut pandang politik. Partai Konservatif yang dipimpin oleh David Cameron merupakan partai sayap kanan di Inggris yang membawa skeptisme terhadap EU kepada masyarakat Inggris dikarenakan kerap memberatkan Inggris.

Kebijakan penerimaan dan pengintegrasian yang dikeluarkan oleh Komisi Eropa dalam Commission Communicatioan – The demographic future of Europe _ From challenge to opportunity, dalam policy paper tahun 2006 bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan penduduk di Eropa yang lambat.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh UE menuai kritikan dan analisa dari berbagai pakar sosial dan ekonomi. Para migran yang datang ke Eropa tentu akan membawa budaya dan kebiasaan yang berbeda. Hal ini tentu akan berdampak pada masalah sosial dan ekonomi, terlebih jika migran berasal dari wilayah yang secara kultur jauh berbeda.

Batas-batas wilayah antar negara Uni Eropa semakin mengecil setelah diterbitkannya Treaty of Rome pada tahun 1957. Tercantum pada pasal 39 Treaty of Rome dimana Uni Eropa menggunakan prinsip kebebasan untuk bergerak bagi modal, barang, dan jasa.

Kebijakan tersebut tentunya akan menguntungkan beberapa negara terutama negara Uni Eropa yang masih dalam tahap berkembang atau tidak semaju dengan negara-negara kaya di Eropa seperti Inggris, Jerman, Perancis, dan Italia.

Baca Juga  Covid-19; Indonesia - Philippines Economic Recession Response

Kebijakan yang dikeluarkan tersebut dalam hal kebebasan bergeraknya jasa dipandang oleh Inggris saat sebagai suatu penghambat bagi pertumbuhan negara. Inggris sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di Eropa, menjadikan Inggris menjadi salah satu destinasi pekerjaan yang sangat menjanjikan.

Banyaknya migran yang datang ke Inggris baik itu yang berasal dari negara Uni Eropa maupun masyarakat yang berasal dari berbagai belahan negara di dunia, menyebabkan Inggris merasa kedaulatan yang dimiliki telah di intervensi. Melonjaknya jumlah migran yang memasuki Inggris karena kebijakan Uni Eropa menyebabkan status Inggris dalam keanggotaan Uni Eropa semakin berada di ujung tanduk.

Brexit merupakan keputusan sebagian besar masyarakat Inggris untuk keluar dari Uni Eropa. David Cameron merancang rencana tersebut selama menjabat menjadi Perdana Menteri Inggris. Isu yang kerap dibawa oleh ketua Partai Konservatif tersebut adalah masalah imigran.

Hal tersebut memunculkan sikap euroskeotisme kepada masyarakat, dikarenakan tidak dapat dibendung arus migrasi masyarakat negara EU yang banyak berdatangan ke Inggris untuk mencari pekerjaan.

Hal tersebut tentu saja membuat banyak masyarakat Inggris yang resah dikarenakan banyak dari masyarakat Inggris itu sendiri, pekerjaan yang seharusnya didapat dan diperuntukkan untuk mereka, diambil alih oleh para pekerja yang berasal dari luar Inggris.

Sehingga tingkat persaingan antara migran yang datang ke Inggris dengan masyarakat Inggris begitu besar. Hal tersebut tentu saja berdampak pada ketidakstabilan ekonomi dan sosial di Inggris. Jika dilihat kembali, Inggris bergabung dengan Uni Eropa tidak terlepas dari kepentingan ekonomi dan politik.

Saat kondisi ekonomi Inggris yang mendesak, Inggris bergabung dengan Uni Eropa yang berkesan memaksakan diri, kesadaran bahwa pemerintah Inggris harus lebih memerhatikan masalah internal dan menyelesaikan secara cepat agar kondisi negara kembali stabil.

Inggris sebagai salah satu negara yang memiliki kekuatan terbesar di dunia, tidak luput dari ancaman terkait masalah pertahanan dan keamanan. Mudahnya migran untuk keluar dan masuk wilayah Inggris meningkatkan risiko masalah keamanan, seperti tindak teroris, penyelundupan, kejahatan sosial, bahkan masalah perbatasan.

Hal ini tentunya menjadi suatu kekhawatiran atas kebijakan Uni Eropa yang membebaskan keluar masuknya warga negara Uni Eropa. hal ini menimbulkan sikap euroskeptisme kembali di masyarakat dan partai seperti partai konservatif.

Sikap euroskeptisme ini terus meningkat ketika David Cameron menjadi Perdana Menteri Inggris, UKIP(United Kingdom Independent Party) memberikan tekanan kepada PM David Cameron untuk melakukan referendum, karena kebijakan EU telah banyak merugikan Inggris terutama migran yang terus memasuki Inggris. Masyarakat Inggris memiliki berbagai pandangan mengenai EU pada keberadaan tenaga kerja migran EU di Inggris.

Menurut survei Flash Eurobarometer tahun 2010, tanggapan publik mengenai EU cukup tinggi, yaitu sebesar 42%. Sebesar 36% masyarakat yang bepersepsi cukup baik terhadap Uni Eropa, dan 6% publik Inggris bepersepsi sangat positif terhadap Uni Eropa.

Sedangkan 24% masyarakat Inggris bepersepsi cukup negatif terhadap UE, dan sebesar 15% masyarakat Inggris bepersepsi sangat negatif terhadap UE. Publik inggris menilai bahwa imigrasi berdampak negatif bagi perekonomian dan mengikis kebudayaan Inggris yang cukup tinggi. Hal tersebut menurut survei yang dilakukan oleh John Curtice dan Geoffrey Evans.

Munculnya golongan Euroskeptis sangat mempengaruhi hubungan antara Inggris dengan Uni Eropa, yang menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk pada tahun 2016 sekitar 2.938.000 warna UE yang tinggal di Inggris.

Jumlah tersebut meningkat 4,6% dari tahun 2014.6 Sehingga golongan euroskeptisme ini menjadi salah satu pendukung untuk melakukan referendum agar Inggris keluar dari Uni Eropa. selama sepuluh tahun (2005-2015) jumlah migran dari negara-negara Uni Eropa yang tinggal di Inggris mengalami peningkatan tiga kali lipat dari 0,9 juta jiwa menjadi 3,3 juta jiwa.

Baca Juga  A Framework for Nonviolence and Peacebuilding in Islam

Masyarakat Inggris tentunya khawatir jika para migran yang berimigrasi ke Inggris nantinya memegang peran penting dan menentukan identitas nasional mereka. Meskipun pada riset lain menunjukkan bahwa populasi imigrasi meningkatkan pendapatan nasional, namun hal tersebut tetap mengancam masyarakat Inggris.

Kebijakan yang dibuat Uni Eropa dalam membuka arus imigrasi untuk menyeimbangkan jumlah penduduk pada negara-negara anggota UE akibat dari kurangnya angka kelahiran dan jumlah pekerja profesional yang dibutuhkan besar, hal tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang yang berasal dari luar negara Uni Eropa untuk masuk ke wilayah Eropa dan menyebabkan sulitnya mengontrol bendungan imigrasi yang masuk ke negara-negara Uni Eropa.

Kebijakan tersebut sayangnya tidak dibarengi oleh peraturan-peraturan tambahan untuk para migran yang memasuki wilayah negara Uni Eropa sehingga arus migran menjadi tidak terkontrol. Sehingga Inggris menjadi salah satu negara yang pesimis terkait kebijakan migran yang dikeluarkan oleh Uni Eropa tersebut.

Sebenarnya pemerintah Inggris telah lama mengingatkan Uni Eropa terkait kebijakannya yang membebaskan bermigrasi. Perdana Menteri Inggris David Cameron dalam pidatonya tanggal 23 Januari 2013 mengatakan bahwa adanya keinginan untuk bernegosiasi ulang terhadap hubungan Inggris dan Uni Eropa di masa mendatang.

Pada tanggal 23 Juni 2016, Inggris menyatakan keluar dari Uni Eropa, keputusan terebut merupakan keputusan yang besar. Setelah beberapa tahun isu referendum Brexit dicanangkan, pada hari itu pemerintah melalui vote seluruh masyarakat Inggris telah memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa setelah empat puluh tiga tahun bergabung.

Dengan keluarnya hasil referendum yang menghasilkan Inggris keluar dari keanggotaan Uni Eropa, PM David Cameron mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Inggris, dan digantikan oleh Theresa Mey.

Tentu saja keputusan untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa akan menjadi penderitaan bagi para imigran atau ekspatriat, dikarenakan pastinya Inggris akan mengubah segala kebijakan mengenai Imigran dan migran.

Isu imigran dan migran menjadi salah satu kunci untuk menarik suara bagi kubu yang menginginkan Inggris keluar dari Uni Eropa dengan alasan jumlah mereka sudah terlalu banyak. Sehingga dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa, dapat membendung jumlah imigran yang masuk ke Inggris.

Sumber : 

Saskia Sassen, Globalization and Its Discontents, New York: New York Press, 1998. Yusnarida Eka Nizmi, Globalisasi, Imigrasi, Dan Kemanan Identitas Eropa, Jurnal TAPIs, Vol, 8, No, 1 (Januari-Juni 2016), hal. 131.

Najiyah Rizqi Maulidiyah, Penentangan Inggris Terkait Kebijakan Free Movement of Workers Uni Eropa pada Pemerintahan David Cameroon (2010-2015), Jurnal Analis Hubungan Internasional, Vol, 5, No,3 (Oktober 2016) Surabaya: Universitas Airlangga, hal. 150.

K. Gumus, Free Movement of Workers in the EU within the Context of Demographic Challenge of Europe: The Case of Labour Migration from Turkey to Germany, Ankara Avrupa Calismari Dergisi, Vol, 9, No, 1, hal. 68.

Fidya Faridah K. dan Erlina Wiyanarti, Dinamika Inggris dan Uni Erop: Integrasi Hingga Brexit, Jurnal FACTUM, Vol, 7, No, 2, (Oktober 2018), hal. 166.

Indah Sri L., Penarikan Diri Inggris dari Uni Eropa Tahun 2016, Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 5, No.3, (2016)

David Cameron, The Future of the EU and the UK’s Relationship With It, Speech, London, diakses dalam http://www.gov.uk/government/speeches/eu-speech-at-bloomberg (28/9/2019, 21:20 WIB)

Penulis

*) Penulis adalah Ahmad Chabib Muzaki, Akademisi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang
**) Penulis dapat dijumpai dalam akun instagram @chabibmuzaki dan E-mail : chabibmuzaki65@gmail.com
***) Tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi reviewnesia.com