foreign policy’s role in promoting development
peningkatan pendapatan yang menjadi tujuan awal dari Brazil, tidak hanya didapatkan dari kegiatan ekspor (Foto: Siska Silmi/ reviewnesia.com)
3 Shares

Seperti yang kita ketahui bahwa kebijakan luar negeri digunakan sebagai instrumen pengembangan atau pencapaian suatu kepentingan nasional. Kebijakan luar negeri nantinya akan dikerahkan pada sektor tertentu yang berangkat melalui kepentingan nasional dan bagaimana nantinya mampu mempengaruhi perkembangan masing-masing Negara, terutama negara-negara berkembang. Dinamika internasional juga dipengaruhi oleh munculnya kekuatan menengah (middle power) yang bertujuan untuk mempromosikan pembangunan, baik dalam lingkup domestik maupun internasional. Instrumen yang dibuat oleh negara dalam melakukan pembangunan tersebut di buat oleh negara-negara pusat dalam mengembangkan wilayah periperi.

Baca Juga: Konflik Aljazair Dalam Perspektif Feminisme

Ketika negara berkembang menghadapi kebijakan luar negeri sebagai alat penunjang ekonomi, negara akan melakukan banyak hal yang dapat mendorong penunjangan tersebut. Misalnya dengan melakukan trade promotion yang bukan hanya melakukan peningkatan jumlah ekspor nasional, melainkan juga memperhatikan kualitas. Lalu, Negara akan melakukan investment policy, biasanya dilakukan dengan memperluas investasi luar negeri. Dan dengan mengatur kondisi sistemik sebagai alat untuk pembangunan nasional. Ketiga hal tersebut dinilai dapat memberikan dampak tidak langsung bagi perkembangan ekonomi suatu negara, meskipun hal-hal tersebut secara langsung berkontribusi dalam tujuan pengembangan.

Hal lain yang mendorong perkembangan yaitu dengan pendekatan politik. Misalnya dengan mengeksplorasi sumber daya alam. Hal ini tidak lepas juga dengan adanya kepemilikan sumber daya alam internasional: laut dan daratan, yang di dalamnya tentu terdapat berbagai negosiasi, mengingat negosiasi lingkungan adalah arena yang penting untuk Negara-negara berkembang dalam menunjang sumber daya alam mereka. Selanjutnya yaitu dengan melakukan kooperasi internasional.

Dalam kerja sama ini nantinya decision-maker akan memperhatikan cost and benefit dimana akan menentukan langkah untuk mendapatkan keuntungan balik dari apa yang sudah dikontribusikan oleh negaranya yang nantinya, keuntungan ini akan mendorong pengembangan. Dan terakhir yaitu international projection, dimana otonomi akan memainkan peran penting di dalamnya dengan merangkum dan melewati serangkaian masalah pada agenda internasional, yang secara keseluruhan, pengembangan dan otonomi ini hubungannya akan saling memperkuat dan meningkatkan. Otonomi disini adalah tujuan yang dimiliki oleh semua Negara.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisa proses kebijakan luar negeri Brazil yaitu kebijakannya mengenai pembangunan dalam suatu kawasan. Brazil menerapkan kebijakan yang bersifat insentif (reward). Selain pembahasan mengenai kebijakan luar negeri dalam hal pembangunan, terdapat pula penjelasan mengenai manfaat kebijakan luar negeri yang dapat menggiring ke lingkup populasi dalam negara. Hal ini berkaitan tentang dampak dari kebijakan luar negeri dalam membantu negara-negara berkembang berpengaruh terhadap kondisi masyarakat suatu negara. Artikel ini juga membahas bagaimana suatu negara akan menentukan kebijakan luar negerinya dan bagaimana pengaruhnya terhadap negara itu sendiri. Proses pembuatan kebijakan luar negeri Brazil berawal dari Revolusi tahun 1930 yang menandai digulingkannya Presiden Julio Prestes dengan kekuasaannya yang otoritarian dan digantikan oleh Getulio Vargas dengan kekuasaannya yang lebih demokratis.

Pergantian kepemimpinan ini mengakibatkan peningkatan dan adanya perubahan dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri Brazil, seperti adanya perubahan dalam kebijakan luar negeri yang memfokuskan pada komoditas ekspor untuk meningkatkan sistem perekonomian dalam negeri. Kebijakan luar negeri tentang perdagangan tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian Brazil sehingga Pemerintah Brazil mampu membentuk sebuah Lembaga Perdagangan dan investasi.

Argumen dasar dari topik ini adalah pertama, kebijakan pembangunan ekonomi yang difokuskan Brazil mampu membawa dampak yang besar terhadap sistem perekonomian serta  pembangunan di Brazil. Kedua, dalam pembuatan kebijakan luar negeri Brazil juga dipengaruhi oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip dari adanya Revolusi 1930-an. Ketiga, Kebijakan luar negeri menjadi instrumen untuk mengembangkan kualitas atau citra Brazil kepada dunia luar.

Kasus Brasil Setelah Revolusi 1930, pembangunan mengambil peran utama dalam kebijakan luar negeri Brasil, yang mempengaruhi prinsip dan nilai-nilainya. Sejak saat itu, politisi dan diplomat telah menggunakan banyak instrumen, insentif, masukan, dan peluang yang diperoleh di luar negeri untuk pengembangan nasional lebih lanjut.

Sejak tahun 2003, kebijakan luar negeri mengalami berbagai perubahan penting, salah satunya dalam sektor ekonomi, yakni adanya kecenderungan historis dalam kebijakan luar negeri Brasil yang mendorong peningkatan perdagangan dengan daerah-daerah yang jauh. Pada tahun 1965, Kementrian Luar Negeri membentuk Departemen Promosi Perdagangan dan Investasi untuk mendiversifikasi ekspor negara dan untuk menyelesaikan kebutuhan mata uang asingnya.

Departemen Promosi Perdagangan dan Investasi bersama dengan Kementrian Pembangunan, Perindustrian dan Perdagangan Luar Negeri dan Badan Promosi Perdagangan dan Investasi Brasil, bertanggung jawab untuk meningkatkan ekspor dan pasar konsumen Brasil. Seperti yang dicetuskan oleh Departemen Promosi Perdagangan dan Investasi, promosi perdagangan mendapat perhatian khusus dari pembuat kebijakan luar negeri selama rezim militer (1964-1985).

Badan yang baru dibuat ini memainkan peran khusus dalam penjualan internasional pertama Embraer dan dalam ekspor pertama Vale ke Cina. Tindakan-tindakan ini diatur di tengah proses pragmatisasi dalam kebijakan luar negeri Brasil, karena negara-negara Sosialis, Afrika, dan Timur Tengah menjadi pasar baru bagi ekspor Brasil. Dalam konteks ini, partisipasi Brasil dalam blok Barat Perang Dingin telah dilemahkan, karena promosi industrialisasi nasional, melalui pencarian pasar baru dan sumber input, mengambil peran yang lebih besar. Paradigma 1990-an mendahulukan liberalisasi perdagangan atas promosi dan menghindari perdagangan dengan apa yang disebut negara-negara nakal.

Setelah 2003, promosi perdagangan kembali menjadi peran sentral dalam kebijakan luar negeri Brasil. Perluasan kedutaan besar di seluruh dunia, di tengah-tengah kebijakan luar negeri yang aktif dan berani ‘sebagaimana didefinisikan oleh Menteri Luar Negerinya, Celso Amorim, mendorong arus perdagangan yang lebih luas dengan wilayah yang jauh dan meningkatkan perdagangan dengan mitra tradisional. Trendod ini dipertahankan sebagai salah satu prioritas kebijakan luar negeri Dilmas (pemimpin saat itu), terutama pada awal masa jabatan keduanya, sehingga disebut “diplomasi hasil”. Perjalanan kepresidenan biasanya didampingi oleh delegasi perwakilan bisnis yang bertujuan memperoleh manfaat dari gengsi presiden untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk bisnis.

Organisasi perjalanan dan inisiatif lain tersebut dilakukan bekerja sama dengan berbagai Kementrian, seperti Kementrian Pertanian, Peternakan dan Pasokan Pangan, dan Kementrian Pariwisata. Regional Sphere juga merupakan objek perhatian besar secara komersial, karena proses integrasi Pasar Common Southern, Persatuan Bangsa Amerika Selatan, dan Komunitas Amerika Latin dan Karibia yang mana bertujuan untuk mendorong perdagangan di dalam kawasan dan membangun mekanisme dialog bersama dengan daerah dan aktor lain.

Sementara investasi historis hampir secara eksklusif asing, pembangunan nasional telah menciptakan peluang baru bagi bisnis Brazil. Lanskap bisnis di Brasil mengalami proses transformasi bertahap dalam abad terakhir, setelah itu beberapa perusahaan nasional besar muncul di antara perusahaan-perusahaan besar transnasional. Dukungan kuat yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan domestik memainkan peran utama dalam meningkatkan daya saing mereka dan memungkinkan mereka memasuki pasar internasional. Pada abad 21, pemerintah Brasil memberikan perhatian khusus dalam mendorong perusahaan nasional untuk berinvestasi di luar negeri, guna meningkatkan permintaan dan meningkatkan entri mata uang dalam saldo pendapatan. Strategi yang secara tidak resmi disebut strategi pemimpin nasional, dipromosikan, pada 2003, sebuah dinamika baru dalam modal neraca pembayaran, menciptakan peluang baru untuk kekayaan dan penciptaan lapangan kerja.

Perkembangan Kerja Sama dalam Kawasan Amerika Selatan dari Bilateral Menuju Institusional

Sejarah diplomatik Brasil dikombinasikan dengan situasi regional yang menguntungkan memainkan peran utama dalam mengubah hampir setiap aspek dari proyeksi internasionalnya kurang lebih ke arah pembangunan. Setelah menyelesaikan perselisihan teritorial pada awal abad ke-20 dengan cara yang relatif damai, Brasil mampu memfokuskan kebijakan luar negerinya pada hal-hal yang berkaitan dengan menjamin pengembangan dan otonomi. Pengembangan otonomi ini telah dilakukan melalui berbagai strategi.

Tujuan ini terkait erat dengan pembangunan, karena beberapa tindakan yang dilakukan oleh Brasil di dalam negeri tidak perlu menerima kritik atau intervensi asing. Oleh karena itu, status baru yang dicapai oleh Brasil dalam hubungannya dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa adalah yang paling penting untuk strategi pembangunannya, karena praktek-praktek perdagangan tidak resmi negara-negara tersebut dan posisi-posisi mengenai peraturan keuangan internasional dikritik tajam oleh Dinas Luar Negeri Brasil. Untuk melakukannya, Brasil dapat mengandalkan dukungan dari banyak aktor pinggiran dan semi-pinggiran, yang juga dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pusat. Selain mengumpulkan dukungan untuk posisinya secara multilateral, ekspansi diplomatik Brasil bertanggung jawab untuk menghasilkan lingkungan yang diperlukan untuk bisnis nasional.

Seperti yang telah di jelaskan di atas bahwa kebijakan luar negeri merupakan hal yang penting dalam penunjangan suatu negara dalam mencapai suatu kepentingannya, yang mana merupakan instrumen agar suatu kepentingan nasional dapat sesuai dengan apa yang ingin di capai, dalam kasus Brazil ini mengenai pembuatan kebijakannya yang lebih kepada salah satu aspek penting dalam pembangunan yaitu ekonomi, dalam hal bisnis lingkup nasional dan internasional mengenai kerja sama perdagangan.

Ekspansi diplomatik Brasil bertanggung jawab untuk menghasilkan lingkungan yang diperlukan untuk bisnis nasional. Hal yang menarik atas kebijakan yang di buat Brazil ialah dimana secara historis kebijakan yang di buat adalah untuk mendorong peningkatan perdagangan dengan daerah-daerah yang jauh. Dimana adanya dukungan kuat yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan domestik, agar dapat memainkan peran utama dalam meningkatkan daya saing mereka dan memungkinkan perusahaan ataupun perdagangan domestik dapat memasuki pasar internasional.

Adanya perhatian khusus yang diberikan Pemerintah Brasil untuk mendorong perusahaan nasional agar dapat berinvestasi di luar negeri, untuk meningkatkan permintaan dan meningkatkan entri mata uang dalam saldo pendapatan. Serta adanya tindakan tegas mengenai praktek-praktek perdagangan tidak resmi negara-negara tersebut dan posisi-posisi mengenai peraturan keuangan internasional dikritik tajam oleh Dinas Luar Negeri Brasil. Sehingga jelas bahwa kebijakan luar negeri Brasil berfokus pada pembangunan dengan memberikan peluang yang besar kepada aspek domestik agar dapat bersaing dengan dunia internasional.

Dalam menganalisa kasus Brasil, penulis menggunakan pendekatan konstruktivisme. Konstruktivisme adalah satu teori yang mengedepankan adanya suatu norma dan nilai. Brasil berusaha untuk mengembangkan negaranya, khususnya dalam aspek ekonomi melalui peningkatan perdagangan yang dilakukan secara internasional. Yang mana hal ini terjadi pasca Revolusi Brasil 1930 yang telah merubah nilai-nilai yang ada sebelumnya, dimana bentuk pemerintahan yang pada awalnya berorientasi pada korporatis-otoritarian menjadi populisme-demokratis yang kemudian mempengaruhi proses pembuatan kebijakan luar negerinya.

Dalam hal ini penulis menggunakan pada level Negara. Dimana Negara berkembang akan mengonstruksi citra negaranya demi suatu perkembangan ingin dicapai. Disini, Brasil telah meningkatkan etalase sektor ekonomi khususnya perdagangan dalam lingkup internasional.

Dengan cara membentuk . Departemen Promosi Perdagangan dan Investasi bersama dengan Kementrian Pembangunan, Perindustrian dan Perdagangan Luar Negeri dan Badan Promosi Perdagangan dan Investasi Brasil, bertanggung jawab untuk meningkatkan ekspor dan pasar konsumen Brasil. Yang kemudian, badan ini akan berperan khusus dalam kegiatan perdagangan internasional. Dengan berhasilnya departemen ini yang didukung pula dengan adanya diplomasi hasil yang dilakukan, Brasil berhasil mendapatkan perhatian serta kepercayaan dari banyak negara untuk bekerja sama, sehingga ekspor yang dilakukan Brasil semakin meluas dan meningkat. Dengan begitu, tujuan Brasil dalam mengembangkan negaranya melalui peningkatan perdagangan telah tercapai.

Kebijakan Luar Negeri Brazil menggunakan teori konstruktivisme yang menekankan pada nilai dan norma pada pembangunan di Negara Brazil. Aspek ekonomi dan politik dalam kebijakan luar negeri saling berkaitan dalam kasus Brazil. Hal ini berkenaan dengan adanya tindakan ekonomi yang dilakukan oleh Brazil melalui peningkatan perdagangan di daerah-daerah yang jauh dan meningkatkan kegiatan ekspor dan juga berfokus pada pasar konsumen dalam negeri.

Dengan melakukan promosi perdagangan, hal tersebut sudah mengimplementasikan kebijakan luar negeri Brazil yang menekankan pada aspek ekonomi. Melalui ekonomi pula, dapat mendorong kepada kebijakan luar negeri dalam aspek politik karena negara-negara lain melihat keberhasilan peningkatan kondisi ekonomi Brazil yang berpotensi untuk melakukan kerja sama dan aliansi negara negara lain. Brazil pun melakukan perluasan kedutaan besar di seluruh dunia guna peningkatan perdagangan dengan negara-negara lain berupa promosi perdagangan yang menjadi peran central dari kebijakan luar negeri Brazil.

Di sisi lain, pembangunan yang dilakukan oleh Brazil tidak hanya lingkup eksternal, tetapi juga kondisi internal dalam negeri Brazil berupa investasi yang menjadi peluang Brazil dalam mengimplementasikan kebijakan luar negerinya yang menekankan pada aspek ekonomi. Dengan pembangunan dalam negeri yang dilakukan oleh Brazil dapat membantu kondisi perekonomian masyarakat pula dengan tersedianya lapangan kerja baru dan menjadikan masyarakat di dalamnya menjadi produktif, sehingga dapat mengurangi pengangguran yang dapat menghambat pembangunan dalam negeri. Hal tersebut dinamakan pembangunan yang sesungguhnya yang tidak hanya dilihat dari kemajuan perekonomian suatu negara, tetapi kondisi perekonomian masyarakat pula yang sejalan dengan tujuan awal kebijakan luar negeri yaitu menyejahterakan masyarakat.

Negara Brazil dalam memenuhi kebutuhan dalam negerinya melakukan peningkatan kegiatan ekspor barang dengan tujuan untuk dapat bersaing dengan negara-negara di dunia Internasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa Brazil telah memfokuskan kepentingan nasionalnya melalui kebijakan luar negeri dalam sektor ekonomi yang dinilai sangat penting dan faktor utama yang dapat mendorong kondisi perekonomian negara Brazil agar mengurangi ketergantungan dengan negara lain dan mencapai tujuan atau cita-cita dari negara Brazil yaitu meningkatkan pendapatan dalam negeri melalui keuntungan kegiatan ekspor barang tersebut.

Bahkan, peningkatan pendapatan yang menjadi tujuan awal dari Brazil, tidak hanya didapatkan dari kegiatan ekspor, tetapi investasi yang dilakukan oleh negara Brazil melalui Foreign Direct Investment (FDI) yang merupakan proses atau cara dalam melakukan investasi ke luar negeri, sebagai contoh perusahaan multinasional (MNC) membangun anak perusahaan mereka di negara lain yang menjadi tujuan ekspor guna mempermudah kegiatan ekspor impor barang serta dapat menghemat biaya. Sehingga, pendekatan realisme dinilai sesuai dengan kebijakan luar negeri Brazil yang lebih mengutamakan kepentingan dalam negerinya sendiri untuk dapat bersaing di lingkup global.

3 Shares