diplomasi publik
Diplomasi publik dilakukan guna membuka ruang bernegosiasi oleh pemerintah (Foto: Siska Silmi/reviewnesiacom)
0 Shares

Diplomasi merupakan proses negosiasi untuk menghindari maupun mengelola konflik antar Negara. Dalam melakukan proses diplomasi, para aktor harus mampu menilai tujuan dan potensial dan mengukur hal tersebut dengan mempertimbangkan kekuatan. Diplomasi yang berhasil sering mengaitkan kerja sama di salah satu bidang yang dianggap penting. Diplomasi publik adalah aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah ketika berhubungan dan berkomunikasi dengan publik mancanegara. Tujuannya meliputi dua hal, pertama mempengaruhi perilaku dari aktor Negara yang bersangkutan dan memfasilitasinya.

Oleh sebab itu, soft power menjadi perangkat penting dalam melaksanakan aktivitas diplomasi publik. Diplomasi publik juga bertujuan untuk memberikan pemahaman atas Negara, sikap, institusi, dan budaya serta kebijakan yang dijalankan oleh suatu Negara. Jan Mellisen mendefinisikan diplomasi publik sebagai usaha untuk mempengaruhi orang lain di luar batas Negara dengan cara yang positif sehingga mengubah cara pandang orang tersebut terhadap suatu Negara. Diplomasi publik juga berfungsi untuk mempromosikan kepentingan nasional melalui pemahaman, menginformasikan, dan mempengaruhi perilaku publik.

Baca Juga
Diplomasi Multilateral Uni Eropa
Mengenal Kode Etik dan Peran Diplomat

Evan Potter menjelaskan bahwa proses diplomasi publik tidak hanya terjadi di luar negeri tetapi juga di dalam negeri. Sebagai instrumen soft power, perkembangan diplomasi publik tergolong pesat, hal ini karena banyaknya kenyataan yang menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah dalam diplomasi jalur pertama dianggap telah gagal mengatasi konflik antar Negara. Diplomasi publik memiliki ciri sebagai suatu proses negosiasi yang dilakukan tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga kelompok. Bentuknya yang informal dipandang efektif dalam menurunkan tensi ketegangan, menghilangkan ketakutan, dan ketergantungan antar berbagai pihak (Fiske, 2005: 10).

Diplomasi publik dilakukan guna membuka ruang untuk bernegosiasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Selain dapat memberikan masukan melalui berbagi informasi penting, pemerintah juga dapat memberikan cara pandang yang dianggap berbeda mengenai permasalahan yang dihadapi bersama. Untuk itu, diperlukan kerja sama aktor Negara dan aktor non-negara yang ditunjukkan untuk meningkatkan nilai tawar (Simonim, 2008: 6). Aktor non-negara ini misalnya dapat berinteraksi untuk mempengaruhi, memberikan masukan dan menerapkan kebijakan luar negeri. Penerapan diplomasi publik tidak terlepas dari pengomunikasian kebijakan luar negeri terhadap publik mancanegara.

Adapun ciri yang sangat dominan dari diplomasi publik yakni melibatkan semua pemangku kepentingan dalam prosesnya. Pemangku kepentingan yang dimaksud tidak hanya Kementrian Luar Negeri, tetapi juga lintas departemen yang ada dalam pemerintahan, pihak swasta, media, non-govermental organization, dan juga individu. Dengan porsi keterlibatan yang beragam dan besar tersebut, maka rancangan strategi komunikasi harus diperhatikan.

J.B Manheim menyebutkan diplomasi publik sebagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah suatu Negara untuk mempengaruhi publik atau opini elite di Negara lain untuk tujuan menerapkan maksud dari kebijakan luar negeri. Menurutnya diplomasi publik adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah di dalam wilayah suatu negara untuk mempengaruhi opini publik ataupun elit negara dengan tujuan menjadikan Kebijakan Luar Negeri negara tersebut menjadi sebuah keuntungan.

Terdapat juga definisi lain yang menjelaskan mengenai diplomasi publik yang dijelaskan oleh H. Tuch. Menurutnya diplomasi publik adalah proses komunikasi pemerintah kepada publik dengan maksud dan tujuan untuk memberikan pemahaman mengenai ide dan budaya dari suatu Negara yang pada saat bersamaan merupakan tujuan dari kebijakan pada tingkat nasional suatu Negara yang melakukan proses diplomasi.  

Menurutnya, diplomasi publik merupakan suatu proses dari pemerintahan dalam bentuk komunikasi dengan publik luar negeri dan mengusahakan adanya pengertian mengenai ide dan idealnya negara, institusi-institusi dan kebudayaannya, begitu pula dengan tujuan nasional dan kebijakan negara tersebut. Ada poin yang dirasa kurang dari penjelasan yang disampaikan oleh JB Manheim dan H. Tuch mengenai diplomasi publik. Kedua ilmuan tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa tujuan dari diplomasi publik juga berguna bagi publik di tingkat domestik untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai pertanggung jawaban pemerintah tentang kebijakan atau sikap yang diambilnya mengenai suatu isu internasional tertentu.

Diplomasi publik juga pada hakikatnya berguna untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam negeri yang dibutuhkan ketika pemerintah memiliki tujuan tertentu karena berkaitan dengan image suatu Negara ke dunia internasional. Saat ini, seiring dengan berkembangnya dunia, diplomasi publik pun dilakukan oleh aktor non-negara guna dapat mendukung Negara untuk mencapai kepentingan pemerintah.

Diplomasi publik juga sering disebutkankan sebagai upaya mencapai kepentingan nasional suatu negara melalui penyampaian pemahaman, memberikan informasi, dan mempengaruhi publik. Menilik bahwa diplomasi tradisional dikembangkan dengan mekanisme hubungan dari pemerintah ke pemerintah pada jalur resmi, maka diplomasi publik lebih ditekankan pada hubungan yang dilakukan oleh pemerintah ke tingkat individu dan bahkan juga hubungan pada tingkat individu ke individu. Diplomasi publik juga memiliki tujuan untuk mendapatkan hubungan baik dari kalangan masyarakat lain yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif sebagai langkah membangun hubungan baik dengan Negara-negara lain.

Diplomasi publik menekankan cara-cara berkomunikasi dengan publik Negara lain. Sarana yang dapat digunakan dalam diplomasi publik adalah kegiatan kebudayaan, pertukaran mahasiswa, pemutaran film, pertunjukan teater dan sebagainya. Hal itu bertujuan untuk membangun citra positif terhadap gambaran kehidupan dan dinamika politik suatu Negara. Gambaran positif ini sangat penting untuk meningkatkan kerja sama antar Negara, sehingga tercipta kepercayaan bahwa suatu bangsa memiliki potensi untuk pengambangan kerja sama dalam bidang politik, pendidikan, maupun budaya.

Diplomasi publik juga didukung oleh adanya globalisasi karena adanya perkembangan teknologi, sehingga praktek dalam diplomasi publik kian meluas. Perkembangan diplomasi dari jalur formal hingga menjadi jalur informal juga disebabkan karena terdapat banyak saluran yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dalam proses diplomasi publik. Jika diplomasi pada tataran tradisional lebih menekankan kepada penggunaan hard power dan berfokus pada isu ekonomi dan militer, dalam diplomasi publik justru lebih menekankan penggunaan soft power untuk mencapai kepentingan. Pelaku dan sasaran dalam proses diplomasi publik dibagi menjadi 4 bagian; Negara ke Negara (G to G), Negara ke publik (G to P), publik ke Negara (P to G), hingga publik ke publik (P to P).

Terdapat empat dimensi dalam diplomasi publik. Pertama, komunikasi satu Negara dengan Negara lain sebagai sebuah target. Dimensi kedua, perubahan dari persuasi menjadi membangun hubungan baik. Ketiga, kemampuan untuk saling memengaruhi antar Negara. Serta, dimensi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, singkat atau bahkan membutuhkan waktu yang sangat lama. Sama seperti dimensi, diplomasi publik juga memiliki empat hierarki dan aktivitas. Dimulai dari perkenalan, apresiasi positif, mempererat kedekatan, dan diakhiri dengan proses saling memengaruhi untuk mencapai tujuan.

Daftar Pustaka:

Fiske, Philip. 2005. Europian Infopolitik, Developing EU Public Diplomacy Strategy, London: The Foreign Policy Centre.
Simonin, Bernand. 2008. Nation Branding and Public Diplomacy: Challenges and Opportunities, University of Michigan: Hotnews.ro.

0 Shares