maritim
Diplomasi dan pembangunan konektivitas sebagai upaya menuju Indonesia poros maritim dunia. (Foto: Siska Silmi/reviewnesia.com)

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo memiliki visi untuk dapat menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Hal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan posisi strategis Indonesia yang berada di persimpangan jalur dan menghubungkan kegiatan perdagangan dunia yang terletak antara Samudra Pasifik dan Samudera Hindia.

Selat Malaka, merupakan selat yang menghubungkan negara Indonesia, Malaysia, dan juga Singapura yang merupakan jalur perlintasan utama perdagangan regional dari dan menuju Asia. Wilayah laut Indonesia berperan sebagai rute utama pasokan komoditas minyak ke Asia.

Rute ini berperan penting karena merupakan jalur perlintasan dengan jarak terpendek antara pemasok dari wilayah Afrika kemudian Teluk Persia dan juga pasar Asia. Posisi strategis Indonesia sangat membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi negara penghubung utama dan berpengaruh dalam jalur perdagangan dunia yang harus dilindungi keamanannya.

Dalam konteks tersebut, Pemerintahan Joko Widodo berupaya untuk memperbaiki dan membangun sarana dan kedaulatan kemaritiman guna mendukung tercapainya visi pembangunan maritim yang dapat menjadikan Indonesia berpengaruh dalam konstelasi perpolitikan global.

Tersebut di dalam RPJMN 2015-2019, Joko Widodo berupaya meningkatkan posisi strategis Indonesia dengan membangun dan memperkuat konektivitas angkatan laut Indonesia. Harapan Indonesia menjadi poros maritim dunia membutuhkan kesanggupan untuk menjaga wilayah dan kedaulatannya tetap dalam keadaan aman.

Termasuk mengakomodir kepentingan banyak Negara yang terlibat langsung dan berbatasan dengan perairan Indonesia karena letak geografis memang berperan besar dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan nasional.

Posisi letak geografis suatu negara termasuk Indonesia adalah salah satu unsur terpenting dan berpengaruh bagi peningkatan kekuatan negara dalam konstelasi politik global. Elemen lokasi negara menjadi kekuatan yang dapat memberikan dampak paling signifikan. Posisi strategis dapat mempengaruhi sifat dari kepentingan nasional yang akan dicapai.

Baca Juga : Indonesia and Tiongkok Cooperation towards Global Maritime Diplomacy

Namun, lokasi atau posisi strategis tidak dapat berdiri sendiri. Salah satu penunjang utama yang sangat diperlukan untuk mencapai kepentingan tersebut adalah kemampuan diplomasi negara untuk dapat menjaga dan melindungi kepentingan nasional dari ancaman negara lain.

Dalam diplomasi maritim Indonesia, pemerintah menjadi aktor penting yang harus dapat melakukan formulasi kebijakan dan menyampaikan kebijakan tersebut dalam forum-forum antar negara agar dapat menimbulkan persamaan persepsi dan pandangan serta kebijakan yang dipatuhi oleh negara dan juga berbagai pihak yang bersinggungan langsung dengan kepentingan Indonesia.

Presiden Joko Widodo telah menjabarkan bahwa visi poros maritim Indonesia dibangun berdasarkan lima pilar pembangunan yang terdiri dari pembangunan budaya maritim Indonesia, usaha penjagaan dan proses pengelolaan sumber daya laut secara optimal, proses pembangunan sejumlah infrastruktur dan konektivitas maritim, usaha kerja sama maritim yang dilakukan melalui pendekatan dan diplomasi, dan pembangunan untuk kekuatan serta pertahanan maritim.

Baca Juga  Prospek Paradiplomasi di Kalimantan Barat

Poros maritim yang dikembangkan oleh Presiden Joko Widodo adalah sebuah upaya untuk memperkuat pengakuan pada posisi geopolitik Indonesia sebagai kekuatan maritim regional. Upaya tersebut juga sebagai langkah untuk mengurangi ketegangan antara kekuatan besar. Seperti ketegangan yang kembali memanas antara China dan AS di Laut China Selatan.

Saat ini kebijakan poros maritim merupakan salah satu upaya perlindungan terhadap ketidakpastian bagi kepentingan nasional dalam kerangka hubungan bilateral dengan China dan AS yang sedang berbenturan di kawasan Indo-Pasifik. Strategi poros maritim Indonesia menjadi upaya untuk menghadapi persaingan kekuatan ekonomi dan perluasan pengaruh China dan AS di kawasan maritim.

China dan AS memandang Laut China Selatan dan kawasan maritim Indonesia sebagai lahan subur yang harus dimanfaatkan. Letak geografis Indonesia dan negara ASEAN lainnya yang berada tepat di tengah kawasan Indo-Pasifik memberikan keleluasaan bagi Indonesia untuk dapat bergerak dinamis dalam persaingan kedua negara besar tersebut.

Ketegangan yang terjadi di kawasan maritim antara China dan AS dan menjadi peluang dan tantangan bagi Indonesia untuk meraih kepentingan nasional dengan merangkul semua pihak untuk bekerja sama.

Kebijakan luar negeri Joko Widodo di Asia Pasifik ini merupakan sebuah langkah diplomatik dalam mempertahankan hubungan yang setara dengan China dan AS. Hal tersebut dapat dimanfaatkan guna menyusun building-blocks yang dapat membantu memperkuat kerja sama Indonesia dengan kedua negara yang berseteru di Laut China Selatan tersebut.

Sebagai negara nonblok, Indonesia tidak memiliki aliansi militer dengan keduanya dan memiliki kemitraan strategis komprehensif. Indonesia masih terus berupaya menghadapi ketidakpastian atas pergeseran kekuatan geopolitik global yang terjadi saat ini. Kompetisi perluasan pengaruh China dan AS di kawasan Indo-Pasifik menjadi peluang dan kebutuhan pendanaan infrastruktur Indonesia.

Strategi pembangunan dan konektivitas maritim diarahkan agar dapat membuka peluang bagi Indonesia dalam membangun kerja sama bilateral, regional, dan internasional. Hal tersebut dilaksanakan dengan melakukan langkah konkret berupa konsolidasi kerja sama yang dapat mendorong pemanfaatan potensi kelautan Indonesia.

Seperti kerja sama bilateral yang terus diusahakan agar lebih difokuskan di negara-negara yang memiliki visi pembangunan kelautan dan kemaritiman sesuai visi pembangunan kelautan Indonesia. Terutama yang berhubungan dengan promosi investasi pembangunan konektivitas maritim dan pelabuhan nasional.

Indonesia juga menempatkan isu poros maritim dalam rangka kerja sama Indo-Pasifik dengan Indian-Ocean Rim Assocation (IORA) dan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). Pemerintah Indonesia menunjukkan optimisme bahwa konektivitas dapat dibangun jika terdapat kesepahaman gagasan antarnegara di kawasan melalui kerja sama multilateral.

Baca Juga  3 Faktor Penentu Keberhasilan Diplomasi Koersif

Pembangunan kawasan maritim yang terus berlanjut menjadi identitas dipastikan dengan adanya pengarusutamaan isu kelautan maritim di tingkat global. kerja sama multilateral tersebut antara lain dijalin dengan Bank Dunia, International Maritime Organization dan Organisasi Kerja Sama Pembangunan Ekonomi (OECD).

Sementara itu, Indonesia sendiri harus tetap menjaga tiga prioritas utama untuk mencapai visi poros maritim. Pertama, melindungi kedaulatan yang akan dicapai dengan merespons setiap penyusupan ke wilayah Indonesia dan terus berupaya menyelesaikan sengketa perbatasan laut.

Sekitar 5.000 kapal yang sebagian besar berasal dari Asia Tenggara dan China beroperasi secara ilegal membuat Indonesia seperti negara yang tidak memiliki kedaulatan. Secara ekonomi, kegiatan ilegal di laut sangat merugikan Indonesia karena menjadi penyebab hilangnya sumber pertumbuhan ekonomi sekitar 20 miliar dolar.

Kedua, perlindungan terhadap WNI terutama bagi para TKI. Ketiga, diplomasi ekonomi. Pilihan yang dilakukan oleh Indonesia adalah dengan mengintensifkan diplomasi ekonomi sebagai prioritas dalam kebijakan luar negeri.

Ketiga prioritas ini tidak terlepas dari konstelasi politik ekonomi di Kawasan Asia Tenggara. Indonesia juga harus mampu merespons dengan bijak perkembangan di Samudera Pasifik dan Samudera Hindia karena menjadi urat nadi perekonomian dunia.

Hal tersebut dilakukan agar tidak terjebak dalam konflik kepentingan. Gagasan Indo-Pasifik yang diinisiasi oleh Indonesia didasarkan pada pemikiran bahwa negara-negara yang berada di kawasan Samudera Pasifik bukan untuk saling memperebutkan sumber daya alam dan perebutan pengaruh. Justru sebaliknya, setiap negara harus bisa bekerja sama dan membangun kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik.

Daftar Referensi

Panduwinata, “Pengawasan Wilayah Laut Selat Malaka Pada Kerjasama Malacca Strait Sea Patrols Tahun 2011-2013: Perspektif Indonesia,”. Journal of International Relations Vol 2, no 4 (2016): 276-281 hlm.276

Ari Sulistyani, “Diplomasi Pertahanan Littoral States di Selat Malaka Melalui Kerangka Patroli Selat Malaka”, Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol 9, no 2 (2019):41-50, hlm.43

Chaniago. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Jakarta: Bappenas (2014), hlm.105

Humprey, dkk, Diplomasi Indonesia dan Pembangunan Konektivitas Maritim, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), hlm.14

Darono & J. Susanto, “Poros Maritim Dunia Sebagai Pendekatan Strategi Maritim Indonesia: Antara Perubahan atau Kesinambungan Strategi?” Jurnal Global Strategis Vol 11, no 2 (2017):108-125, hlm.115

Khanisa & L. Christin Sinaga, “Menakar Keberlanjutan Visi Poros Maritim Dunia di Tengah Agenda Pembangunan Maritim Regional,” Jurnal Penelitian Politik Vol 17, no 1 (2020): 103-116, hlm.105

Ismah, Rustam, “Kebijakan Keamanan Maritim di Perbatasan Indonesia: Kasus Kejahatan di Laut Sulawesi-Laut Sulu,” Jurnal Penelitian Politik Vol 14, no 2 (2017): 165-181, hlm.178