Diplomasi Multilateral Uni Eropa
Negara-negara anggota Uni Eropa melakukan koordinasi dengan memprioritaskan pertemuan dalam skala multilateral (Foto: Siska Silmi/reviewnesiacom)
31 Shares

Artikel ini fokus pada penjelasan mengenai cara Uni Eropa dalam melakukan diplomasi multilateral. Tulisan ini lebih melihat kepada kebijakan tunggal, di mana analisanya terfokus pada lima dimensi; pemerintahan, politik domestik Uni Eropa, gaya bernegosiasi, capaian, serta dampak. Analisa menunjukkan bahwa Uni Eropa tidak terikat dengan diplomasi multilateral. Karena, pemimpin memiliki hak yang dalam menentukan kebijakan dan implementasinya. Uni Eropa fokus pada isu ekonomi, politik, dan keamanan. Tapi, hanya terbatas pada permasalahan finansial dan ekonomi makro, serta memiliki peran yang signifikan dalam hal non-poliferasi dan manajemen krisis.

Bagian tulisan ini dimulai dengan menjelaskan mengenai istilah kunci dalam diplomasi multilateral. Jika mengacu kepada pengertian dan penjelasan yang dijelaskan oleh Robert Keohane (dalam Checkel, 2006: 10), multilateral dapat diartikan sebagai praktek dari kebijakan nasional dari tiga Negara atau lebih melalui kesepakatan atau pun alat yang telah ditentukan oleh sebuah institusi. Kata kunci dalam tulisan yang disebutkan tersebut adalah Negara dan proses koordinasi. Kedua hal tersebut mewakili perluasan proses diplomasi Negara baik dalam lingkup nasional maupun diplomasi multilateral. Negara-negara anggota Uni Eropa melakukan koordinasi dengan memprioritaskan pertemuan dalam skala multilateral yang biasa dikenal dengan pertemuan multilateral.

Baca Juga: Analisa Konflik Krisis Ossetia

John Ruggie mendefinisikan multilateral sebagai sesuatu yang memiliki kesamaan dalam hal hubungan koordinasi antara tiga Negara atau lebih dengan prinsip yang telah disepakati dan diketahui bersama, di dalamnya terdapat kumpulan Negara dan strategi yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi dari keduanya tidak jauh berbeda, karena keduanya digunakan untuk menganalisis proses diplomasi multilateral. Keduanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dengan melakukan kolaborasi untuk menghasilkan sebuah solusi.

Dalam mengaplikasikan model multilateral diplomasi,  ada tiga level yang harus diperhatikan ketika kita berbicara tentang representasi dari Uni Eropa yaitu eksklusif, bersama-sama dan yang tidak memiliki kepentingan. Namun pada kenyataannya sangat sulit menentukan siapa yang paling berhak ikut dalam sebuah konferensi internasional, apakah Presiden dari Komisi Eropa atau negara-negara anggota. Dalam hal ini ada tiga model yang biasa diaplikasikan oleh Uni Eropa dalam melakukan diplomasi di antaranya:

Pertama, the Unconditional Delegation Models. Model ini jarang diterapkan di Uni Eropa namun secara tidak langsung model ini telah di aplikasikan oleh Bank Sentral Eropa dalam kaitannya dengan mata uang dan rate daripada Euro itu sendiri.  Namun terkadang hal tersebut harus di lakukan oleh pihak lain terutama ketika dalam sebuah kasus masalah yang dihadapi menjadi pelik dalam hal ini dilakukan oleh Komisi Eropa. Hal ini menyebabkan Uni Eropa tidak terlalu nyaman di dalam forum internasional karena terjadi semacam tumpang tindih kebijakan yang mengakibatkan kasus yang dihadapi menjadi ter-eksternalisasi.

Kedua, the Supervisied Delegation Models. Melalui model ini, anggota Uni Eropa menyerahkan wewenangnya dalam negosiasi kepada pihak ketiga secara legal formal namun tetap memberikan arahan dan mengawasi kelakuan negosiator dan mereka juga berkah memanggil kembali delegasinya. Ada tiga contoh untuk hal ini seperti negosiasi dengan WTO, kemudian development policy agreements dan dalam kebijakan iklim.

Ketiga, Coordinating Models. Ini merupakan model yang paling lazim digunakan di Uni Eropa dalam kaitannya dengan institusi finansial dunia. Anggota Uni Eropa juga menyatakan bawa mereka berkomitmen untuk menguatkan dua institusi finansial dunia yaitu IMF dan World bank. Namun sebaliknya dalam kebijakan di bidang perdagangan mereka tidak seyakin seperti dalam kebijakan finansial, masih ada perdebatan dalam hal tersebut. Secara singkat dalam hal kebijakan yang berkaitan dengan lapangan posisi anggota Uni Eropa dapat memilih apakah menggunakan kebijakan Uni Eropa ataukah tidak namun dalam hal kebijakan yang high politics mereka harus memenuhi apa yang di putuskan oleh Komisi Uni Eropa.

Dimensi Domestik Diplomasi Multilateral

Tentu saja dalam sebuah kebijakan pasti ada pro dan kontra, hal ini juga terjadi di Uni Eropa berkaitan dengan multilateral diplomasi. Akan ada dimensi saat masyarakat merasa sangat bangga dan percaya terhadap multilateral diplomasi namun ada juga yang merasa takut karena akan merugikan negaranya  atau bahkan dirinya. Namun pada dasarnya ketika dimensi itu ada maka permainan pun berubah, Uni Eropa tidak memaksa anggotanya untuk selalu mengikuti aturan main yang ada namun pada kenyataannya apa yang dilakukan oleh Uni Eropa akan membantu dalam kaitannya dengan peraturan global.

Seperti ketika Uni Eropa memiliki Common Agricultural Policy (CAP) dan kemudian WTO hadir juga dengan segala peraturannya tentu saja posisi Uni Eropa akan diuntungkan baik karena mereka telah memiliki peraturan dan standar yang kemudian akan mempengaruhi kebijakan WTO ataupun sebaliknya (Putnam, 2007: 24). Namun pada intinya dimensi domestik dalam multilateral diplomasi akan  membuka peluang untuk membuat kepemimpinan semakin kuat dan juga kebijakan yang disesuaikan dengan norma dan peraturan internasional semakin kuat untuk di implementasikan.

Gaya Negosiasi

Terdapat dua gaya dalam diplomasi multilateral Uni Eropa, reaktif dan proaktif. Karakteristik dari diplomasi multilateral Uni Eropa adalah reaktif, ini sudah berlangsung sejak lama dan terkoordinasi dengan proses pembuatan kebijakan.  Gaya diplomasi yang digunakan oleh Uni Eropa pada awalnya adalah mereka menggunakan gaya negosiasi yang reaktif, artinya mereka akan berkoordinasi hanya ketika ada isu muncul, seperti contoh, negara-negara Uni Eropa akan melakukan koordinasi ketika muncul masalah, seperti masalah lingkungan, ketika ada masalah tersebut, barulah mereka akan membuat kebijakan (Horgensen, 2009: 7).

Namun seiring berjalanya waktu, Uni Eropa memperbaharui secara bertahap, dimulai dari masalah undang-undang lingkungan, dengan perbaharuan dan tersebut, maka EU bisa lebih mendalami aspek-aspek politik dan administrasinya, sehingga akhirnya mereka berpindah dari gaya negosiasi reaktif menjadi proaktif, yang mana menjadikan mereka sebagai aktor dalam pembuatan kebijakan internasional, bahkan bisa sampai membuat suatu perjanjian internasional. Proses lainnya yang menunjukkan perubahan dari reaktif menjadi proaktif adalah dari sektor perdagangan, Komisi Uni Eropa adalah aktor reaktif yang tangguh selama bertahun-tahun ketika masih zamannya GATT (Daalder & Lindsay, 2001: 23). Namun, ketika ada inisiasi dari Amerika yang kemudian ditanggapi oleh Eropa dalam penciptaan WTO, maka gaya reaktif pun berubah menjadi proaktif.

Bahkan setelah berubah tersebut, Uni Eropa merupakan partner paling cocok untuk para negara super power. Karena mereka mencoba untuk bisa menyusun agenda-agenda. Dan Doha Interprise adalah sebuah kesuksesan besar dalam kebijakan (dalam hal ini kebijakan perdagangan) yang pernah dibuat oleh Uni Eropa. Berkembangnya kebijakan politik ini juga menunjukkan sisi lain, bahwa sektor kebijakan pun telah  berubah dari reaktif menjadi proaktif.

Gaya negosiasi yang dilakukan oleh Uni Eropa saat ini adalah menggunakan gaya yang proaktif, yang mana ini adalah sebuah perubahan dari gaya yang dipakai sebelumnya, yaitu gaya reaktif. Yang mana mereka sudah mulai untuk lebih ikut campur dalam pembuatan kebijakan, bukan kebijakan yang sifatnya reaktif, artinya hanya ketika ada isu tertentu, tetapi mereka lebih kepada menginisiasi dalam pembuatan kebijakan-kebijakan yang akan datang, atau malah lebih kepada ikut campur dalam pembuatan isu-isu tersebut.

Capaian

Capaian tertinggi dalam diplomasi multilateral Uni Eropa adalah terkait masalah-masalah perubahan; perdagangan (WTO), peradilan internasional. Kasus WTO misalnya, ini menunjukkan bahwa Uni Eropa memiliki kebijakan yang sangat fleksibel terkait dengan perdagangan dunia. mengingat, bahwa jika tidak berhasil pada tataran multilateral, maka EU akan mencoba untuk menggunakan alternatif kedua yakni strategi bilateral.

Pada konteks masa mendatang, strategi seperti itu diperlukan untuk mengembangkan hubungan bilateral karena tanpa capaian, maka dapat dikatakan bahwa proses diplomasi adalah strategi yang salah. Pada kasus yang lain, koordinasi dan capaian Uni Eropa dalam hal kebijakan dapat dikatakan berhasil karena telah mendemonstrasikan kepemimpinan dengan menolak sebuah perjanjian dan secara jelas menolak proses ratifikasi. Capaian menengah adalah dengan mendukung terbentuknya Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia di dunia sebagai bentuk dari proses penegakan HAM di lingkup internasional.

Koordinasi baik- capaian yang tinggi: menyelesaikan isu Singapura dan putaran Doha. Dengan Koordinasi yang baik dan capaian yang menengah: dukungan terhadap terbentuknya Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia. Capaian tertinggi dengan koordinasi yang lemah adalah ketika Uni Eropa mendukung terbentuknya Badan Pengadilan Kriminal Internasional dan Negara-negara anggota Uni Eropa untuk menolak menandatangani perjanjian impunitas dengan AS (Goeveia, 2005: 20).

Tantangan

Karena keterbatasan ruang, gambaran berikut ini tidak menangani masalah apakah Uni Eropa telah memberikan kontribusi untuk pemecahan masalah yang merupakan masalah dalam sebuah rezim internasional. Pertama, Uni Eropa sejauh ini tidak terlibat dalam upaya kelanjutan untuk mereformasi secara menyeluruh masalah dalam lembaga keuangan internasional, NATO dan NPT. Hal ini terdiri dari kondisi politik dari lingkungan domestik sehari-hari, tantangan dari objek yang dimaksud dalam setiap isu dan kebijakan yang harus diambil, tantangan yang merupakan keputusan dari institusi atau organisasi internasional, serta tantangan untuk menyelesaikan permasalahan yang datang dari organisasi internasional itu sendiri.

Daftar Pustaka:

Checkel, Jeffrey. (2006). Constructivist Approach to European Integration, University of Oslo: Department of Political Science.
Putnam, Robert. (2007). Diplomacy and Domestic Politics, The MIT Press.
Horgensen, Erik. (2009). The European Union in Multilateral Diplomacy, Denmark: Martinus Nijhoff Publishers.
Daalder, Ivo & Lindsay, James. (2001). Lame Duck Diplomacy, The Washington Quarterly.
De Goeveia, Fiske. (2005). European Public Diplomacy Strategy, United Kingdom: Foreign Policy Center.

31 Shares