Diplomasi Anti Narkoba
Pemberlakuan hukuman terhadap kasus mati merupakan tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk mampu menjelaskan kepada internasional melalui diplomasi anti narkoba (Foto: rumahcemaraorid/reviewnesia.com)
7 Shares

Kejahatan narkoba lintas batas negara merupakan sebuah kejahatan transnasional yang memberikan ancaman terhadap negara dan masyarakat. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional tidak lepas dari kejahatan transnasional ini. Tingkat kejahatan narkoba di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan diikuti dengan jenis narkoba yang terus bervariasi dan modus operandi yang berubah-ubah. Indonesia telah menjadi negara target sindikat narkoba internasional. Pemerintahan Presiden Jokowi menetapkan hukuman mati terhadap kasus narkoba. Kebijakan tersebut menimbulkan pro dan kontra, terutama di negara asal terpidana. Pemberlakuan hukuman mati terhadap kasus narkoba merupakan tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk mampu menjelaskan hal tersebut kepada masyarakat internasional melalui diplomasi anti narkoba.

Sikap pemerintah Indonesia sudah sesuai dan tak melanggar etika hubungan antar negara yang didasarkan atas prinsip kesetaraan dan saling menghormati. Indonesia perlu mengembangkan diplomasi internasional anti narkoba dengan berbagai negara sahabat untuk menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat menghormati negara-negara lain dalam relasi internasional, tetapi di sisi lain, berani bersikap tegas terhadap siapa pun pelaku kejahatan narkoba di Indonesia. Tidak satu pun aturan hukum internasional yang melarang suatu negara mengatur kedaulatan hukumnya secara nasional sepanjang tak bertentangan dengan konvensi-konvensi internasional.

Baca Juga: Diplomasi Publik; Pelaku, Dimensi, hingga Hierarki dalam Aktivitas Diplomasi

Indonesia juga memiliki kedaulatan penuh untuk mengatur secara nasional perangkat hukumnya sendiri untuk memerangi kejahatan narkoba yang memang sudah dikategorisasikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dan negeri ini sudah memasuki kondisi darurat narkoba. Maka, cara-cara luar biasa juga dinilai layak untuk memerangi kejahatan narkoba tersebut. Narkoba ibarat terorisme terselubung yang memiliki efek kerusakan sosial yang dahsyat dan bahkan bisa menyebabkan kematian sebuah generasi.

Pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku kasus narkoba, sebagai bagian dari penegakan hukum positif yang masih berlaku di Indonesia, dan pelaksanaan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Negara-negara sahabat sesungguhnya tidak ada kaitannya satu sama lain. Kedaulatan hukum suatu negara harus dihormati, sedangkan hubungan bilateral antar negara merupakan bagian dari pergaulan antar bangsa yang sudah seharusnya dikembangkan dan ditingkatkan oleh negara-negara di dunia.

Dalam kerangka bilateral, diplomasi anti narkoba yang dilakukan oleh Indonesia adalah melakukan komunikasi secara intensif dengan negara-negara sahabat secara bilateral guna menyampaikan perihal ancaman narkoba yang semakin masif dan nyata di Indonesia, dan oleh karena itu perlu suatu pengertian yang bisa dipahami oleh negara-negara sahabat. Bahaya ancaman narkoba yang sudah menjadi keprihatinan masyarakat internasional, termasuk badan dunia PBB melalui UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), harus menjadi dasar bagi upaya bersama negara-negara di dunia untuk memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.

Dapat dilihat bahwa diplomasi yang dilakukan secara bilateral oleh Indonesia pada dasarnya, selain merupakan kepentingan nasional, juga merupakan bagian dari bentuk keprihatinan masyarakat internasional akan bahaya ancaman narkoba. Negara-negara di dunia pada dasarnya menaruh perhatian yang besar terhadap bahaya ancaman narkoba, dan oleh karena itu diplomasi anti narkoba secara bilateral sesungguhnya hanya menegaskan komitmen bersama antar negara agar bisa lebih tegas lagi mengatasi masalah tersebut. Salah satu bentuk ketegasan suatu negara dalam mengatasi masalah narkoba adalah melalui ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangannya yang berkaitan dengan narkoba.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, melalui Undang-Undang Narkotika, Indonesia memberlakukan hukuman mati bagi pelanggar berat undang-undang tersebut. Berbagi informasi terkait ketentuan pidana bagi pelanggar undang-undang terkait narkoba di masing-masing negara sudah tentu juga harus menjadi bagian yang dikomunikasikan dalam diplomasi bilateral anti narkoba.

Ketentuan pidana yang tegas bagi pelanggar peraturan perundang-undangan tentang narkoba merupakan sesuatu yang penting untuk diketahui dan dipahami oleh negara-negara yang sedang membangun kesepahaman secara bilateral dalam memberantas narkoba. Terbangunnya pemahaman sejak awal di antara negara-negara dapat membantu negara-negara tersebut dalam menjelaskan kepada publiknya bahwa mereka harus menghormati kedaulatan hukum negara lain jika ada warga dari Negara mereka yang dijatuhi hukuman karena kasus narkoba. Diplomasi anti narkoba seperti inilah, selain membangun kerja sama bilateral lainnya terkait pencegahan dan pemberantasan narkoba, yang perlu dilakukan dan diintensifkan oleh Indonesia. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, yakni diplomasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat internasional tentang bahaya ancaman narkoba dan upaya serius untuk mengatasinya, termasuk melalui penegakan hukum yang tegas.

Science Diplomacy; Prospek dan Tantangan Diplomasi Indonesia

Meskipun sebenarnya hukuman mati yang dijatuhkan secara normatif didasarkan atas hukum positif yang berlaku di Indonesia yang merupakan domain kedaulatan Indonesia, tetap diperlukan untuk mengembangkan diplomasi anti narkoba dengan negara-negara sahabat agar tidak menimbulkan retaknya hubungan bilateral. Negara-negara sahabat harus bisa memisahkan antara hukuman mati terhadap kejahatan yang dilarang keras dilakukan di Indonesia dan relasi bilateral yang sejatinya tak terkait secara langsung dengan hukuman mati terhadap warga negaranya di negeri ini.

Tak perlu ada kegalauan terkait dengan penerapan hukuman yang tegas terhadap para pelaku kejahatan narkoba di negeri ini. Sudah ada garis demarkasi yang jelas dalam penerapan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan narkoba tersebut, yaitu hukuman mati secara selektif diterapkan hanya bagi para pelaku kejahatan narkoba yang kategorinya ialah sebagai pengedar atau bandar narkoba. Diplomasi anti-narkoba yang dilakukan oleh Indonesia, sekali lagi, harus memanfaatkan berbagai forum multilateral tersebut bagi penyampaian informasi yang utuh tentang ancaman bahaya narkoba di Indonesia dan upaya serius Indonesia untuk mengatasinya. Indonesia harus terus berusaha mengomunikasikan kepada masyarakat internasional bahwa bahaya ancaman narkoba merupakan salah satu musuh bersama dan harus diperangi secara bersama-sama pula.

7 Shares