brunei tobacco
(Foto: Siska Silmi/reviewnesia.com)
1 Shares

Memasuki dasawarsa 90-an, gerakan anti tembakau semakin menguat dan mencapai puncaknya di Amerika Serikat. Hal ini antar lain ditandai dengan pemboikotan produk tembakau yang dipelopori kalangan intelektual dan akademisi. Dampaknya terjadi penjualan besar-besaran saham perusahaan tembakau di lantai bursa. Walaupun tidak memberikan efek kehancuran pada industri tembakau, aksi boikot itu dapat dikatakan telah mempengaruhi industri tembakau secara keseluruhan. Kebijakan anti-tembakau semakin kuat ketika pada bulan Mei 1995 muncul sebuah wacana untuk membentuk hukum internasional dalam hal pengendalian tembakau yang kemudian menghasilkan resolusi World Health Assembly14. Tiga tahun kemudian, ketua WHO dokter Gro Harlem Burtland mulai memfokuskan pengendalian tembakau menjadi isu internasional lewat program Tobacco Free Initiative.

WHO (FCTC) Framework Convention on Tobacco Control merupakan perjanjian internasional pertama yang bergerak di dalam bidang kesehatan. Sidang Majelis Kesehatan Dunia (WHO) ke 56 pada bulan Mei 2003 yang dihadiri 192 negara anggota WHO menetapkan Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control). Naskah FCTC telah selesai dirancang sejak tahun 1999 berhasil disusun oleh WHO pada bulan Februari 2003.

Baca Juga: Thailand Policy to Response Malaysia Border Issue in Maintaining National Security

FCTC menyediakan suatu kerangka bagi upaya untuk pengendalian tembakau untuk dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait di tingkat nasional, regional dan internasional guna mengurangi prevalensi konsumsi rokok serta paparan terhadap asap rokok. FCTC disini mempunyai kekuatan mengikat secara hukum bagi negara-negara yang telah meratifikasinya. Instrumen dalam FCTC ialah memberikan beberapa peraturan terkait dengan cara pengendalian tembakau di dalam negeri untuk menekan kematian dan penyakit-penyakit tidak berjangkit yang disebabkan oleh asap rokok8.

WHO FCTC dikembangkan untuk menanggapi globalisasi epidemik tembakau dan merupakan perjanjian berbasis bukti yang menegaskan kembali hak hidup semua orang untuk standar tertinggi dalam kesehatan11. FCTC menetapkan pengendalian tembakau sebagai prioritas dalam kesehatan masyarakat. Komitmen global ini pada intinya ialah untuk mengatasi secara bersama-sama penyebaran tembakau yang menjadi permasalahan kesehatan dunia. Konvensi ini sudah berlaku sejak 27 Februari 2005 dan sampai saat ini sudah 179  negara yang telah meratifikasi konvensi ini12. FCTC mengharapkan pemerintah setiap negara anggota untuk bertanggung jawab mempromosikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya rokok oleh upaya legislatif, eksekutif, administratif dan aturan lainnya yang efektif dan mengikat.

Tujuan dari Konvensi dan seluruh isi protokolnya adalah untuk melindungi generasi yang masih hidup dan generasi masa mendatang gangguan kesehatan, konsekuensi sosial, lingkungan dan ekonomi karena konsumsi tembakau dan paparan kepada asap tembakau, dengan menyediakan suatu kerangka bagi upaya pengendalian tembakau untuk dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait di tingkat nasional, regional dan internasional guna mengurangi secara berkelanjutan dan bermakna prevalensi penggunaan tembakau serta paparan terhadap asap rokok15.

Brunei merupakan salah satu negara yang memiliki perhatian lebih di bidang kesehatan, mengingat banyak sekali penyakit-penyakit yang muncul di tengah kehidupan warga yang menyebabkan angka kematian cukup tinggi di Brunei. Dalam beberapa dekade terakhir, penyakit yang paling sering dialami warga Brunei ialah penyakit kanker, jantung koroner, penyakit kardiovaskular dan diabetes mellitus yang menjadi penyebab utama mortalitas dan morbiditas di Brunei Darussalam10.

Kanker paru-paru penyumbang utama kematian di Brunei pada tahun 2008, dan 90% dari kasus kanker paru-paru tersebut ialah disebabkan oleh asap rokok. Masalah kesehatan yang terjadi hampir di seluruh negara tidak lepas dari peran dan bahaya yang ditimbulkan oleh rokok, penggunaan tembakau merupakan salah satu dari empat faktor utama sebagai penyebab penyakit tidak berjangkit (Non-Communicable Diseases-NCDs). Menurut data dari WHO, 90% penyakit kanker paru-paru, 75% penyakit bronkitis kronis serta 25% penyakit jantung adalah disebabkan oleh asap rokok9. Di Brunei sendiri, rokok adalah penyebab utama kematian dan paling di anggap mengancam kehidupan warga Brunei.

Ketika sebagian besar negara-negara di kawasan Asia Tenggara sibuk menaruh perhatiannya dalam bidang ekonomi. Pemerintah Brunei mulai melirik hal lainnya, yaitu permasalahan kesehatan yang mulai di tunjukkan Brunei sekitar tahun 1990an melalui pidato-pidato yang dilontarkan oleh Sultan8. Selain untuk memberantas permasalahan kesehatan yang terjadi di Brunei, hal ini juga dikarenakan jumlah penduduk Brunei yang sedikit yakni sekitar 406.000 jiwa, jika dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara.

Di sisi lain minimnya jumlah penduduk Brunei yang secara tidak langsung berdampak terhadap kapasitas sumber daya manusia yang dibutuhkan pemerintah guna mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Selain itu, Pemerintah Brunei memandang bahwa penyakit tidak berjangkit (NCD-s) merupakan ancaman bagi pembangunan sosio-ekonomi dan menjadi penghalang terhadap Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals-MDGs).

Pemerintah Brunei mempunyai cara tersendiri untuk meningkatkan harapan hidup masyarakatnya, selain membangun kapasitas medis dan pelayanan kesehatan pada tingkat spesialis, Pemerintah Brunei juga melakukan gerakan-gerakan pencegahan melalui program kesadaran. Salah satu caranya adalah dengan memberantas kebiasaan merokok melalui amandemen yang dibuat dalam bea dan cukai rokok, tembakau dan produk tembakau. Hal ini membuat masyarakat Brunei sadar akan bahaya yang ditimbulkan oleh rokok6. Brunei menganggap bahwa rokok merupakan salah satu barang yang paling berbahaya dan merupakan sumber penyakit.

Oleh karena itu Brunei telah menandatangani, meratifikasi, dan menjadi bagian dari kerangka kerja WHO yaitu The WHO Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC) pada 3 Juni 2004. Brunei menjadi Negara ke-18 dari 172 negara yang meratifikasinya. (WHO FCTC) menyediakan suatu kerangka bagi upaya pengendalian tembakau untuk dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait di tingkat nasional, regional dan internasional guna mengurangi prevalensi konsumsi rokok serta paparan terhadap asap rokok. Dalam konvensi pengendalian tembakau ini, negara-negara yang telah meratifikasi diikat secara hukum internasional dalam bentuk  Internationality legally binding instrumen.

 Adapun tindakan nyata yang telah di ambil Pemerintah Brunei guna melindungi masyarakatnya sesuai dengan instrumen FCTC2. Dimana Pemerintah Brunei pada tanggal 1 Juni 2005 secara resmi menerapkan beberapa peraturan terkait masalah rokok dan peraturan-peraturan tembakau 2007 yang salah satu isinya berbunyi “penjualan produk rokok kepada anak berusia di bawah 18 tahun merupakan tindakan ilegal serta melarang semua iklan rokok dipasang di area pemerintahan”. Hal inilah yang pada akhirnya membuat jumlah impor rokok dan tembakau di Brunei mengalami penurunan. Mengingat Brunei juga merupakan salah satu negara yang tidak memproduksi tembakau maupun rokok7.

Kesehatan merupakan salah satu agenda yang telah dimasukkan dalam rencana pembangunan nasional Brunei, yaitu pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Pembangunan jangka pendek Pemerintah Brunei ialah Health Promotion Blueprint 2011-2015. Ini merupakan satu dokumen kerangka kerja promosi kesehatan untuk tahun 2011-2015 yang mengandung strategi-strategi jangka pendek dan sederhana untuk mempromosikan cara hidup sehat dan mencegah penyakit kronik di Brunei5. Sedangkan pembangunan rencana jangka panjang Brunei ialah “Wawasan Brunei 2035” atau “Vision Brunei 2035”. Perhatian pemerintah sendiri terhadap kesehatan telah dimulai jauh sebelum kesehatan menjadi salah satu bagian dari Vision Brunei 2035.

Pemerintah Brunei telah merumuskan rangka kerja pembangunan jangka panjang dalam waktu 30 tahun untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Brunei dan memperkenalkan pada dunia Negara Brunei Darussalam. Pada Januari 2008, Sultan Haji Hassanal Bolkiah secara resmi telah mengeluarkan kerangka kerja National Vision atau Wawasan Brunei 2035. Dalam rangka kerja ini, terdapat 3 poin penting yang ingin dicapai Pemerintah Brunei untuk pembangunan yang berkualitas. Pertama, menciptakan masyarakat yang berpendidikan, mempunyai keterampilan  dan beradab yang diukur dengan standar internasional tertinggi 10 negara tertinggi di dunia. Kedua, memberikan kualitas hidup yang tinggi terhadap masyarakat, setara dengan 10 negara tertinggi di dunia. Ketiga, perekonomian yang dinamis dan berkelanjutan dengan pendapatan per kapita yang tinggi di negara, setara dengan 10 negara tertinggi di dunia4.

Permasalahan kesehatan telah menjadi salah satu isu penting dalam agenda nasional pada Wawasan Brunei 2035, Sultan melalui Kementerian Kesehatan Brunei telah menjadikan kesehatan sebagai suatu visi tersendiri yang ingin dicapai dalam Pemerintahan Brunei sesuai dengan salah satu dari tiga poin penting tujuan pembangunan di atas, yaitu memberikan kualitas hidup tertinggi kepada masyarakat di negaranya3. Adapun dalam Vision Brunei 2035, terdapat salah satu agenda kesehatan yang menjadi fokus perhatian pemerintah, yaitu Health Vision 2035 yang bertemakan Together Towards a Healthy Nation2. Visi ini bertujuan untuk memberikan pendekatan holistis dan komprehensif dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan cara yang lebih efektif dan efisien.

Daftar Rujukan

Aldis, William. 2008. Health Security as a Public Health Concept: a Critical Analysis. Oxford Journal Medicine and Health Volume 23 Issue 6

Azzaraimy. 2008. Tobacco Order Now In Force, diakses melalui http://www.moh.gov.bn/news/20080602a.html

Catherine Wilson. 2010. Smoking top cause of cancer death in Brunei, diakses melalui http://www.bt.com.bn/science-technology/2010/04/08/smoking-top-cause-cancer-death-brunei

Dato Paduka Haji abdul Salam bin Abdul Momin. 2009. Strategi Kesihatan Visi 2035, diakses melalui http://www.nationalplanningcycles.org/sites/default/files/country_docs/Brunei%20Darussalam/vision_booklet.pdf

Edy Herjanto, Notifikasi Dalam Perjanjian TBT-WTO Dalam Perkembangannya, diakses melalui https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:ChafCAAEM9cJ:www.bsn.go.id

Haji Aliddin bin Haji Moktal. 2014. Pusat Promosi Kesehatan, diakses melalui http://www.pelitabrunei.gov.bn/nasional/item/9199-pusat-promosi-kesihatan-sentiasa-dipantau-direview

Latif, Abdul. Smoking: Brunei Darussalam Perspective. Brunei Darussalam: Ministry of Education.

Neltje Saly, Jenae. 2011. Laporan Akhir Penelitian Hukum Efektivitas Peraturan Terkait Pengendalian Produk Tembakau Terhadap Kesehatan, Jakarta: Kementrian Hak Asasi Manusia.

Oemry, AF. 2014. Pengendalian Perdagangan Tembakau Berdasarkan FCTC. Universitas Sumatera Utara.

Ohta, Hiroshi. 2009. The Interlinkage of Climate Security and Human Security: The Convergence on Policy Requirements. Denmark: Waseda University.

Perwita, Bantu. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Bandung: Rosdakarya.

TCSC Indonesia. Framework Convention on Tobacco Control. Jakarta: TCSC IAKMI.

World Health Organization. 2003. WHO Convention on Tobacco Control, Swiss: WHO Press.

World Health Organization. 2009. History of the World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control. Swiss: WHO Press.

Rebecca Katz. WHO. Foreign Policy and Health Security, diakses melalui http://www.who.int/trade/glossary/story030/en/

1 Shares