Kedaulatan
Kedaulatan sebuah negara salah satunya yaitu meliputi ruang udara. (Foto: Siska Silmi/reviewnesia.com)

Kedaulatan sebuah negara salah satunya yaitu meliputi ruang udara. Menurut dalil hukum Romawi dikenal ungkapan “Cujus est solum, ejust est usque ad coelom” yang berarti bahwa, barang siapa memiliki sebidang tanah, segala sesuatu yang berada di atas permukaan tanah tersebut sampai dengan langit dan apapun yang berada di dalam tanah.

Oleh karena itu, negara akan selalu menjaga kedaulatannya dengan menetapkan batas-batas internasional baik dari batas darat, laut, maupun udara melalui peraturan hukum tertulis yang sah. Namun, masih saja terdapat banyak pelanggaran yang terjadi antar negara yang harus diselesaikan kebijakan masing-masing negara.

Kedaulatan negara di ruang udara yang bersifat complete and exclusive yang merupakan sebuah konsep hukum yang sudah diakui sebagai sebuah rezim hukum internasional yang sudah mapan, namun, dalam perkembangannya konsep ini sedikit terdegradasi dengan lahirnya berbagai perjanjian internasional yang meliberalisasi perdagangan jasa penerbangan.

Kebijakan open sky policy yang membuka era perdagangan jasa penerbangan telah dijajaki oleh penyedia jasa penerbangan dari negara-negara lain secara bebas yang mengikis sifat tersebut.

Oleh karena itu, kedaulatan negara dengan adaya sumber daya alam berupa ruang udara tidak dapat lagi disebut complete and exclusive milik bangsa Indonesia, karena wilayahnya telah terbagi kepada negara-negara lain.

Terjadinya pelanggaran di zona udara dapat disebabkan oleh banyak faktor diantaranya seperti, lemahnya pengawasan udara di negara tersebut, rendahnya kesiapsiagaan militer, keterbatasan fasilitas alat utama sistem senjata dan penempatan persenjataan yang tidak merata serta keterbatasan radar dan teknologi yang modern yang dimiliki oleh angkatan udara tersebut.

Baca Juga : Kebijakan Indonesia Menghadapi Sengketa Laut Natuna

Pasal 1 Konvensi Paris 1919 yang dikuatkan oleh Konvensi Chicago 1944 tentang international civil aviation menegaskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayah teritorialnya. Pasal ini menjelaskan tentang kedaulatan negara atas ruang udara negaranya.

Baca Juga  Analisa Konflik Krisis Ossetia

Wilayah territorial merupakan sebuah wilayah daratan dan laut territorial yang berhubungan dengannya adanya penguasaan yang timbul karena adanya kedaulatan, kekuasaan mutlak, proteksi atau mandat dari suatu negara. Setiap negara memiliki territorial dan batas-batasannya dan terdapat peraturan tentang batasan-batasan tersebut.

Terdapat beberapa contoh studi kasus, yang pertama ialah pada tahun 2013 lalu tepatnya pada tanggal 21 Mei 2013, yang di lansir di antaranews.com yaitu Pesawat Militer jet Dornier Do-238 110 buatan Fairchild Aircraft, Amerika Serikat, mendarat tanpa memiliki security clearance di Bandar Udara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh.

Pesawat terbang militer Amerika Serikat itu terbang dari Maladewa menuju Singapura namun terpaksa mendarat darurat di Bandar Udara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, karena kehabisan bahan bakar.

Pihak AS mengakui kesalahan ini dengan menyatakan bahwa awak pesawat Dornier Do-328 Indonesia Menduga bahwa izin terbang di ruang udara masih berlaku namun, pada kenyataannya izin tersebut sudah kadaluwarsa.

Karena banyaknya pelanggaran yang terjadi di ruang udara Indonesia dengan tegas pemerintah Indonesia melalui militernya memberikan beberapa upaya penanganan atas pelanggaran kedaulatan Negara di ruang udara nasional dalam menjaga pertahanan negara yaitu ialah:

  1. Adanya keterlibatan TNI-AU dalam upaya meneggakkan kedaulatan di ruang udara nasional
  2. Dibentuknya Air Defense Identification Zone (ADIZ)

ADIZ adalah suatu ruang udara tertentu yang isinya bahwa pesawat harus memberikan identifikasi sebelum memasuki wilayah udara yang dimaksud. Dasar hukum pendirian ADIZ adalah praktek internasional yang telah menjadi international custom.

Menurut Lampiran 15 pada Konvensi Penerbangan Sipil Internasional, definisi Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) yaitu ruang udara khusus yang ditentukan dari dimensi yang ditetapkan dimana pesawat diharuskan untuk mematuhi identifikasi khusus dan/atau prosedur pelaporan tambahan untuk terkait dengan penyediaan layanan lalu lintas udara (Air Traffic Services/ATS).

Baca Juga  Rivalitas China, AS dan ASEAN dalam Sengketa Laut China Selatan

Adanya pembentukan ADIZ atas dasar pertimbangan keamanan, khususnya untuk keperluan identifikasi pesawat udara yang diperkirakan akan memasuki wilayah udara negara pendiri ADIZ.

Sumber : 

Abdurrasyid, R. (1972). Kedaulatan Negara atas Ruang Udara. Jakarta: Pusat Penelitian Hukum Angkasa.

Lainatussara. (2019). The Important Of Air Defence Identification Zone In Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 21, No.3.

Lainatussara. (Desember 2019). The Important Of Air Defence Identification Zone In Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 21, No.3.

Pramono, A. (2012). Wilayah Kedaulatan Negara Atas Ruang Udara Dalam Prespektif Hukum Internasional. Semarang: MMH jilid 41 No. 2 .

Prihantoro, A. (2021, Maret 15). Amerika Serikat akui pesawatnya langgar wilayah udara Indonesia. Retrieved from Antaranews.com: http://www.antaranews.com/berita/375950/amerika-serikat-akui-pesawatnya-langgar-wilayahudara-indonesi

Sefriani. (2015). Pelanggaran Ruang Udara oleh Pesawat Asing Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia iustum no. 4 vol. 22.

Sukmawati, E. (2020). Pelanggaran Hak Lintas Di Wilayah Udara Indonesia Oleh Pesawat Asing. Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya.

TNI-AU, M. B. (2000). Buku Panduan Perwira Hukum TNI-AU. Jakarta: Markaz Besar TNI-AU.

Wibowo, D. A. (2014). elanggaran Kedaulatan Di Wilayah Udara Negara Indonesia Oleh Pesawat Sipil Asing. Jurnal Ilmiyah: Universitas Brawijaya, Hal. 4.

Penulis : 
*) Penulis adalah Rifda Quthrun Nada Grandis Mahasiswi Universitas Darussalam Gontor.
**) Tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi reviewnesia.com